Kabar6-Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahyo Kumolo, mengaku kecewa atas kondisi yang masih terjadi di lingkup lembaga Eksekutif dan Legislatif.
Kekecewaan itu membuncah, lantaran hingga kini masih saja ada pejabat melakukan praktik korupsi, hingga akhirnya ditangkap langsung oleh lembaga antirasuah.
Salah satu contoh kasus adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di suatu restoran kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), belum lama ini.
Dua anggota DPRD Provinsi Banten? dan seorang dari PT Banten Global Development (BGD), diciduk setelah diduga melakukan transaksi suap terkait rencana pembentukan Bank Daerah Banten atau Bank Banten.
“Revolusi mental yang digaungkan oleh Presiden harus bisa dijadikan sebagai momentum gerakan memberantas KKN,” kata Tjahyo di Serpong Utara, kemarin.
Tjahyo berharap, peringatan Hari Anti Korupsi bukan hanya sekadar seremonial belaka. Tapi benar-benar diterapkan oleh semua lembaga instansi Pemerintah maupun swasta.
Tjahyo juga meminta kepada para pejabat termasuk DPR untuk sadar dan mentaati peraturan yang berlaku. Sebab, dengan sikap KPK yang semakin keras dalam pemberantasan maka banyak pejabat yang terjerat kasus korupsi.
Oleh karena itu, dirinya berharap agar hukuman bagi para koruptor bisa lebih keras lagi seperti kasus pengedar narkoba. ** Baca juga: Digeruduk GMP2LB, Begini Penjelasan KPK Soal Kasus Dugaan Suap Bank Banten
“Hukuman secara maksimal bagi para koruptor sepertinya sangat tegas untuk memberikan rasa jera dan pelajaran bagi pejabat lainnya,” tegasnya.
Sementara, Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany yang ditemui dilokasi yang sama menuturkan, jika pemerintah daerah yang dipimpinnya telah melakukan kerjasama dengan KPK terkait gratifikasi para pejabatnya.
Ia berharap, dengan adanya kerjasama tersebut maka akan memberikan pendidikan dan mewujudkan birokrasi yang bersih. “Kerjasama akan mulai dilaksanakan tahun depan. Kepwal sudah saya tanda tangani,” ujarnya.(yud)
