oleh

Ini Potret Pelaksanaan BPJS Tangsel

image_pdfimage_print

Kabar6-Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dinilai masih kurang sosialisasi. Warga juga merasa kesulitan dalam mengurus kartu kesehatan dan banyak yang tidak tahu cara menggunakannya.

 

Demikian terungkap dalam Sosialisasi Hasil Penelitian ‘Potret Pelaksanaan BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat PBI Kota Tangerang Selatan Tahun 2014’ di Serpong, beberapa waktu lalu. Kegiatan ini diselenggarakan lembaga kemanusiaan Dompet Dhuafa dan Relawan Advokasi Subsidi (ReADI).

 

“Pada dasarnya masyarakat merasa terbantu adanya BPJS. Hanya saja, mereka berharap dilakukan sosialisasi lebih banyak tentang BPJS Kesehatan, lebih mudah lagi prosesnya, terutama untuk rujukan dari puskesmas,” kata Peneliti dari ReADI dan Lembaga Peneliti Indonesia, A Fanar Syukri.

 

Dari penelitian yang dilakukan Dompet Dhuafa dan ReADI, kata dia, 34,9 persen Penerima Bantuan Iuran (PB) BPJS Kesehatan di Tangsel juga belum menerima kartu kesehatan. Sementara PBI BPJS Kesehatan yang telah memiliki kartu kesehatan hanya berjumlah 5,7 persen. ** Baca juga: Tangsel Endemis Demam Berdarah

 

“Dari kelompok pemilik kartu kesehatan, 32,2 persen sudah memanfaatkan kartunya untuk berobat di Puskesmas. Yang puas pelayanan kesehatan 43,6 persen, yang merasa cukup puas 41,4 persen dan yang kurang puas 15 persen,” kata koordinator peneliti ini.

 

Ia mengaku, penelitian dilakukan selama tiga bulan dari 1 Oktober hingga Desember 2014. Instrumen pengambilan disusun tim peneliti ReADI bersama staf Dompet Dhuafa dan telah divalidasi melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan stakeholders BPJS Kesehatan di Kota Tangsel.

 

“Total 103.328 orang yang diambil dengan cara multistage random sampling di tujuh kecamatan. Dari target 1.050 data, terkumpul 828 responden,” tandasnya.

 

Sementara General Manager Divisi Advokasi Dompet Dhuafa, Sabeth Abilawa mengatakan penelitian yang dilakukan ReADI dan Dompet Dhuafa diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait dan pemangku kebijakan. Ini dilakukan agar pelayanan BPJS Kesehatan semakin efektif, ideal, dan tepat sasaran.

 

“Kami berharap adanya penjajakan kerjasama kegiatan lanjutan dari penelitian ini agar dapat berkesinambungan program advokasi kepada masyarakat yang memerlukan,” jelasnya.(asri)

Print Friendly, PDF & Email