Kabar6-Ada pejabat fungsional yang masih aktif maupun sudah pensiun di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang mencoba banting stir profesi. Mereka lebih berhasrat ingin bisa menduduki jabatan sebagai Wakil Rakyat di kursi parlemen lokal.
Gayung pun bersambut. Mayoritas elite pengurus partai politik saling berlomba menggelarkan karpet merah.
Tentu khusus bagi kalangan bekas birokrat pemerintahan yang ingin melamar menjadi kandidat bakal calon legislatif (bacaleg) di Pemilu 2019 mendatang.
“Bekas birokrat biasanya dijadikan alat untuk mendulang suara atau vote getter bagi partai politik,” kata Zaki Mubarak, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (1/8/2018).
Diketahui, ada sederet bekas birokrat kawakan di Kota Tangsel yang kini mencoba peruntungan dalam bursa pemilihan legislatif (Pileg) tahun depan.
Sebut saja nama-nama seperti, Mathodah, Salman Faris, Idrus Asenih, Mahmudin, Munasik, Amir Ramli dan lain sebagainya.
Zaki berpendapat, faktor ketokohan yang kuat di wilayah atau daerah pemilihan menjadi pertimbangan utama. Akhirnya para elite pun tidak perlu berfikir ulang untuk mengakomodir bacaleg di atas melamar sebagai utusan partai politik.
Popularitas para kandidat bacaleg dari kalangan bekas birokrat cenderung sudah terbentuk dibenak konstituen. Hadir menjelma sebagai sosok tokoh panutan bagi masyarakat di kota termuda Tanah Jawara ini.
Label pencitraaan tersebut dianggap cara paling mudah untuk menggiring pilihan masyarakat yang punya hak suara memilih.
“Banyak kaderisasi yang tidak jalan. Makanya sekarang partai politik lebih memilih cara instan. Dengan cara membajak ketokohan orang yang sudah terkenal menjadi caleg sebagai vote getter,” ujar Zaki.
Ia menambahkan, dalam peta persaingan ada sisi krusial yang tentunya sulit dihindari. Banyak caleg kader partai politik akan merasakan kesulitan saat harus bersaing dengan para kandidat dari kalangan bekas birokrat.
Kader partai tidak cukup hanya berdalil mengantongi modal militansi. Apalagi alasan sudah punya jaringan loyalis basis massa pendukung yang sudah mengakar di daerah pemilihan masing-masing. Pengakuan tersebut dinilai klise dalam kamus dunia politik Indonesia.**Baca juga: Kapolres Tangsel: Tak Ada Toleransi bagi Pelaku Tawuran.
“Pada akhirnya yang terjadi pragmatisme politik. Sebab untuk keperluan elektoral, kader partai harus membangun basis pendukung yang kuat di level akar rumput. Dan itu pun sekarang butuh dana besar,” tambah Zaki.(yud)
