Kabar6-Pengamat kebijakan publik asal UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Djaka Badranaya, menilai banyak indikator yang diduga menjadi penyebab Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam pengelolaan keuangan daerah. “Bisa saja seperti karena Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) meninggi, penyerapan rendah, serta penunjukan pengadaan barang yang belum transparan,” ungkapnya, Sabtu (31/5/2014).
Menurutnya, bila perolehan WDP karena tersendatnya proses penyerahan aset, maka alasan tersebut tidak logis. Sebab, jauh sebelum diterimanya hasil akhir dari BPK, sudah terlihat beberapa indikator yang menunjukan adanya permasalahan dalam tata kelola keuangan dan administrasi di Kota Tangsel.
Menurut Djaka, hasil laporan BPK merupakan penyempurna dari berbagai permasalahan yang ada. Hasil akhir BPK itupun mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemkot Tangsel bermasalah.
Justru jika diberikan rapot “hijau” berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka akan timbul persepsi lain di tengah masyarakat.
“Masyarakat malah curiga dan bisa menimbulkan pemikiran adanya transaksi yang dapat memperburuk citra BPK,” tutur Djaka.
Djaka sumbang saran, kedepannya Pemkot Tangsel harus menjadikan hasil akhir BPK ini sebagai koreksi atau mawas diri. Agar dikedepannya pengelolaan harus jauh lebih baik lagi. **Baca juga: Pemkot Tangsel Cuma Dapat WDP dari BPK.
“Bagaimanapun Tangsel pernah meraih WTP, harus diraih kembali,” sarannya.(yud)
