oleh

HMI Tangerang Raya: Jadi Beban Keuangan Daerah, Bubarkan saja PT TNG

Kabar6-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tangerang Raya mendesak Wali Kota Tangerang dan DPRD untuk mengevaluasi kinerja PT TNG. Pasalnya, sejak dibentuk BUMD berdasarkan Perda 10 tahun 2016, itu setelah empat tahun terakhir selalu mengalami kerugian, tentunya itu menjadi beban keuangan daerah.

Ketua Umum HMI Cabang Tangerang, Ahmad Izat Jajuli mengatakan, dibentuknya perusahaan plat merah itu dihadirkan semangat untuk membangun daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah untuk menjadi pendapatan daerah. Sehingga nantinya untuk kesejahteraan masyarakat.

“Namun, semangat tersebut nampaknya tidak dilakukan oleh PT TNG yang telah yang merugikan keuangan daerah. Padahal, pemerintah daerah telah memberikan penyertaan modal pada 2018 berupa uang tunai kepada PT TNG sebesar Rp5 milyar. Kemudian pada tahun 2019 dilakukan penyertaan modal berupa uang tunai sebesar Rp15 milyar,” ujar Izat dalam keterangan sesuai Audiensi di PT TNG, Kamis (10/6/2021).

Berdasarkan laporan keuangan PT.TNG, kata Izat, pada tahun 2019 mencatatkan kerugian Sebesar Rp2.152.797.804, dan tahun 2020 PT. TNG mencatatkan kerugian sebesar Rp1.235.348.056.

Selain itu, maraknya parkir liar yang berada di kota Tangerang. Sementara PT TNG telah memiliki 24 titik lokasi parkir. Namun parkir liar terus menjamur.

“Tidak hanya itu, hadirnya mobil si Benteng dan Tangerang Ayo juga sebagai langkah untuk meminimalisir kemacetan di Kota. Namun angkutan itu sejauh ini nampak terlihat sepi. Optimalisasi, peranan PT TNG itu tidak maksimal,” katanya.

Catatan lainnya, Izat katakan, di PT TNG sejak beberapa tahun lalu proyek starategis nasional (PSN) Perusahaan Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), hingga kini tak kunjung ada kabar kejelasan.

Izat meminta kepada Walikota dan DPRD Kota Tangerang untuk mengevaluasi kehadiran PT TNG. Kendati, sejauh ini belum optimal dan malah merugikan keuangan daerah.

**Baca juga: PPDB 2021 bagi SD dan SMP Siap Dilaksanakan

“Sehingga proyek tersebut belum dapat dikerjakan, meskipun proyek tersebut telah dilelang. Dugaan besar ini langkah strategi PT TNG untuk menghabiskan waktu dan menghamburkan uang rakyat yang diduga untuk korupsi. Kami meminta Walikota dan DPRD untuk mengevaluasi PT TNG. Karena itu menjadi beban keuangan daerah. Sehingga rekomendasi layak sekali untuk dibubarkan saja PT TNG,” tandasnya. (Oke)

Berita Terbaru