oleh

Hingga 2025 Mendatang, Pemimpin Korut Minta Rakyatnya ‘Makan Lebih Sedikit’

Kabar6-‘Kondisi darurat’ akibat kekurangan pangan membuat Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un meminta rakyatnya untuk mengencangkan ikat pinggang dan makan lebih sedikit hingga negara ini membuka kembali perbatasannya dengan Tiongkok pada 2025 mendatang.

Menurut sebuah laporan, melansir Express, rakyat Korut sudah khawatir tentang bagaimana mereka akan bertahan selama musim dingin akibat kekurangan makanan, dan banyak orang mati kelaparan. Diketahui, Korut yang sebagian besar terputus dari seluruh dunia, menutup perbatasannya dengan Tiongkok pada awal 2020 karena pandemi COVID-19. Ada ketakutan di Korut tentang kerusakan dan dampak dahsyat dari virus Corona, dengan kondisi sistem kesehatan yang sangat terbatas.

Menutup perbatasan dengan mitra dagang utama telah menjadi pukulan serius bagi perekonomian yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga.

“Dua minggu lalu, mereka memberitahu pertemuan unit penjaga lingkungan bahwa darurat pangan kami akan berlanjut hingga 2025. Pihak berwenang menekankan bahwa kemungkinan membuka kembali bea cukai antara Korea Utara dan Tiongkok sebelum 2025 sangat tipis,” terang seorang penduduk kepada Radio Free Asia (RFA).

Seiring dengan laporan bahwa orang-orang telah mati kelaparan, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB memproyeksikan bahwa Korut kekurangan makanan sekira 860 ribu ton, konsumsi sekira dua bulan. ** Baca juga: Apes, Pohon Tetangga yang Ditebang Karena Dianggap Mengganggu Malah Menimpa Rumah Miliknya

Program Pangan Dunia PBB memperkirakan, sekirar 40 persen penduduk Korut kekurangan gizi. Sementara tanggapan dari rezim Korut adalah untuk kemandirian dan dorongan bagi orang untuk menanam tanaman mereka sendiri.

Penduduk Korut sendiri mengatakan ada kebencian yang cukup besar terhadap pihak berwenang dan banyak yang merasa bahwa menyuruh orang untuk terus bertahan sampai 2025 sama dengan menyuruh mereka untuk ‘kelaparan’.

Pemerintah telah mencoba untuk menyalahkan faktor eksternal atas kurangnya makanan seperti sanksi Amerika Serikat (AS) dan PBB atau bencana alam.(ilj/bbs)

Berita Terbaru