Kabar6-Menyusul tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten, seakan menjadi mimpi buruk bagi daerah karena Provinsi Banten sampai saat ini masih tercatat sebagai daerah dengan tingkat pengguran tertinggi secara nasional.
Menyikapi hal itu, KMS 30 menggelar aksi demonstrasi di kawasan pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, dan meminta kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim untuk bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan tersebut, Kamis, (28/11/2019).
“Dan yang lebih miris, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa Provinsi Banten kembali menempati peringkat pertama TPT,” kata Wawan Khoirul Anwar selaku Koordinator lapangan aksi, kepada awak media.
Dalam rilis BPS tahun 2019, menyebutkan bahwa Banten menempati peringkat pertama dengan TPT sebanyak 8,11 persen, ini lebih besar dibandingkan dengan Daerah lain jumlah TPT nya.
“Padahal Pergub nomor 9 tahun 2018 yang dimana itu menjadi sarana informasi lapangan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja ini seharusnya menjadi salah satu keunggulan untuk Pemprov mengurangi tingkat pengangguran terbuka,” terang Wawan yang kerap disapa Qiwong itu.
Disebutkan dalam poin A dalam Pergub tersebut, bahwa masyarakat dapat bekerja dengan kompetensinya, dan perusahaan dapat merekrut dan menempatkan tenaga kerja.
“Tapi sayangnya peraturan itu seakan tak menjadi jawaban atas banyaknya orang yang menganggur di Provinsi Banten,” tukasnya.
**Baca juga: BPKP: Kerugian Negara Terbesar Bukan Korupsi, Tapi Akibat Program Gak Nyambung.
“Seharusnya Gubernur Banten bisa menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan siap bersaing dengan para pendatang, karna bisa kita ketahui juga bahwa penyumbang pengangguran tertinggi di Daerah itu berada di kawasan industri” tambah Wawan.
Wawan juga menerangkan, setelah diketahui APBD 2020 mencapai nilai 13 triliun lebih, diharapkan menjadi sarana untuk menekan tingginya angka pengangguran di Banten. (Den)
