oleh

Galian Tanah Ditutup, Sekcam Tigaraksa: Karena Dinilai Langgar Perda

Kabar6-Penutupan aktivitas galian tanah merah di wilayah Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang karena dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tangerang.

Hal itu dikatakan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Tigaraksa Hendarto, berdasarkan papan atau plang penutupan galian yang di pasang oleh tim Penegak Perda Kabupaten Tangerang.

“Tim Satpol PP Kabupaten Tangerang, unsur Kepolisian dan TNI sudah memasang papan penutupan aktivitas galian tanah ini, rekan rekan semua sudah melihat pelanggarannya seperti apa yang tercantum di dalam plang tersebut sudah jelas,” ungkap Sekcam Tigaraksa Hendarto kepada awak media di lokasi, Kamis (22/4/2021).

Diharapkannya kepada seluruh elemen masyarakat sama sama mengawasi, dalam pelaksanaannya nanti bilamana masih ada aktivitas galian tanah, kami persilahkan untuk melaporkan kepada kami atau pihak yang berwewenang.

“Nanti kita akan proses sesuai dengan SOP yang ada, dan untuk galian tanah yang kita tutup hari ini ada tiga lokasi, sementara menurut Satpol PP Kabupaten Tangerang pengusaha galian tanah tersebut belum memiliki izin, yang mereka punya hanya OSS,” jelasnya.

Sementara pihak Kecamatan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Satpol PP sejak bulan Februari 2021 kita sudah melaporkan.

“Sebetulnya warga sudah banyak yang melaporkan, namun Alhamdulillah hari ini atas ijin Allah kita bisa melaksanakan penutupan aktivitas galian tanah ini, pokoknya sederhana, kalau semuanya sadar hal ini tidak akan terjadi, jadi punten, ini kewajiban kita semua untuk mengawal, supaya harapan warga ini bisa tertib, kan dampaknya itu kepada masyarakat,” pungkas Hendarto.

Ditempat yang sama Kabid Trantibum Satpol PP Kabupaten Tangerang Widodo MS mengatakan, pengelola galian tanah ini belum memiliki izin mereka hanya punya Online Single Submission (OSS).

**Baca juga: Satpol PP Kabupaten Tangerang Tutup Galian Tanah di Bantar Panjang

“Untuk izinnya tidak ada, hanya OSS saja, semua orang bisa bikin itu, namun secara detailnya nanti akan ada ahlinya yang menjelaskan, pengelola nanti kita akan panggil ke kantor,” ujar Widodo.

Diketahui bahwa Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi guna mempermudah dan mempercepat proses perizinan dengan mengacu pada Peraturan.(Han)

Berita Terbaru