Kabar6-Fraksi PPP DPRD Kabupaten Lebak menolak pencairan dana hibah sebesar Rp1,2 miliar lebih untuk sarana prasarana keagamaan tahun anggaran 2021.
Ketua Fraksi PPP DPRD Lebak Musa Weliansyah menjelaskan, penolakan terhadap dana hibah yang menjadi usulan anggota DPRD tersebut karena terdapat kejanggalan.
“Keputusan fraksi, kami menolak dicairkan dana hibah tersebut karena adanya ketidakadilan,” kata Musa kepada wartawan di Gedung DPRD Lebak, Selasa (20/4/2021).
Salah satu ketidakadilan menurut Musa, masih ada sejumlah legislator yang tidak mendapatkan. Kemudian besaran nilai dana hibah masing-masing pengusul (Anggota dewan-red) yang bervariasi.
“Ada yang mendapat Rp50 juta per orang, ada yang Rp70 juta, bahkan ada yang Rp124 juta, ini kan bentuk ketidakadilan. Etisnya kan dibagi rata, kalau dibagi rata per anggota dapat Rp25 juta. Kalau pun ada selisih, Rp5 juta dengan pimpinan ya wajar lah,” tandas Musa.
Sementara itu, Plt Ketua DPRD Lebak Junaedi Ibnu Jarta tak mempersoalkan jika Fraksi PPP menolak pencairan dana hibah tersebut. Namun, Junaedi mempertanyakan subtansi penolakan tersebut.
“Kalau menolak, menolak apanya? Karena memang tidak ada jatah-jatahan untuk fraksi. Justru yang saya mau tanya, apakah mereka mengusulkan melalui mekanisme atau tidak?” tanya pria yang akrab disapa Jun.
“Ini kita siapkan dana hibah yang tadinya gede jadi sedikit karena ada defisit anggaran dan refocusing. Nah, yang mau mengawal usulan masyarakat silahkan, tapi ikuti prosedur. Kalau ujug-ujug ya enggak bisa,” terang Jun.
Politisi PDI Perjuangan ini menerangkan, bahwa untuk bantuan hibah, usulan dilakukan dengan mekanisme e-Budgeting.
**Baca juga: Bupati Lebak Ingatkan ASN yang Nekat Mudik Lebaran, Sanksinya Bisa Dipecat
“Kalau mereka ketinggalan pengusulan karena ritme soal waktunya kita atur, misalnya mau naik kereta lalu ketinggalan kereta ya itu risiko. Karena saya ketinggalan kereta lalu saya nolak naik kereta, ya itu urusannya. Kira-kira gitu ilustrasinya,” papar Jun.(Nda)
