oleh

Enggan Ambil Resiko, Alasan Pemkab Pandeglang Kembali Tunda Pilkades Serentak

Kabar6- Pemkab Pandeglang enggan ambil resiko memaksakan penyelenggaraan Pilkades berlangsung pasca terbitnya surat dari Kemendagri.

Sebab jika dipaksakan, menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang, Doni Hermawan hasilnya Pilkades tidak bakal diakui alias ilegal oleh pemerintah pusat.

“Hasilnya juga tidak akan diakui artinya tidak legal, jika Pilkades tetap dijalankan bulan ini,” kata Doni kepada wartawan, Senin (9/8/2021).

Pasca terbitnya surat Kemendagri, kata Doni harus diikuti oleh pemerintah daerah, namun jika dipaskan tetap melakukan Pilkades maka Pemda akan kena sanksi.

Sebab penundaan itu, imbas diperpanjangnya PPKM, lantaran virus varian delta tengah merebak diberbagai daerah.

“Sebab jika saya lihat surat Mendagri kasus Covid-19 Varian Delta sedang merebak dan itu harus pemerintah sikapi,” ujarnya.

Rencana jadwal pengunduran Pilkades yang akan dilakukan yaitu dua bulan kedepan. meski jadwal pengunduran Pilkades direncanakan dua bulan kedepan, tapi untuk tanggal berapanya belum ditentukan. Karena pihaknya akan melakukan pembahasan terlebih dahulu.

**Baca juga: Personel Polres Pandeglang Diminta Implementasikan Jargon Peduli

“Dikisaran Oktober 2021, namun kepastian waktunya di bulan itu (Oktober, red) belum bisa ditentukan. Karena kita juga belum bisa spekulasi soal waktunya,”tandasnya.(Aep)

Berita Terbaru