Oleh: Achmad Nur Hidayat Pakar Kebijakan Publik UPN & CEO Narasi Institute
Kabar6-Kasus menghebohkan melibatkan anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) terus mengemuka. Praka RM, seorang oknum Paspampres, diduga kuat menganiaya hingga menyebabkan pemuda asal Aceh tewas. Insiden ini telah memicu perhatian serius.
Informasi mengenai dugaan penganiayaan oleh Praka RM terhadap pemuda asal Mon Keulayu, Aceh, yang mengakibatkan korban tewas, telah tersebar luas melalui media sosial. Berdasarkan unggahan di media sosial, korban dikabarkan diculik terlebih dahulu sebelum dianiaya oleh Praka RM bersama dua rekannya.
Peristiwa ini disebut terjadi pada tanggal 12 Agustus dan bahkan korban disebut menerima ancaman jika tidak mengirimkan uang kepada oknum Paspampres.
Kasus ini telah mengalami perkembangan dengan diidentifikasinya anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berinisial Prama RM sebagai salah satu pelaku penculikan dan pembunuhan.
Tidak hanya Praka RM yang terlibat, tetapi juga dua anggota TNI lainnya yang ikut terlibat dalam aksi kejahatan ini. Motif di balik perbuatan keji ini di duga untuk mendapatkan uang tebusan dari keluarga korban.
Motif ekonomi yang diungkapkan dalam kasus ini menjadi fokus utama, menyoroti bahaya penyalahgunaan kekuasaan dan posisi yang dimiliki oleh anggota militer.
Meskipun kedengarannya sederhana tiga anggota TNI ingin mendapatkan uang tebusan ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab.
Bagaimana mereka memilih Imam Masykur sebagai target penculikan? Mengapa mereka yakin bahwa keluarga korban akan membayar uang tebusan?
Fakta bahwa korban dan pelaku tidak saling mengenal menggarisbawahi dimensi kejahatan semacam ini yang didorong oleh motif ekonomi semata.
Namun, ini juga mengundang pertanyaan tentang bagaimana mereka dapat dengan mudah mengidentifikasi Imam Masykur sebagai target penculikan dan mengapa mereka menganggapnya sebagai sumber potensial untuk uang tebusan. Mungkin ada faktor lain, ini perlu diselidiki lebih lanjut.
Para pelaku, yang seharusnya menjaga keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, justru merenggut nyawa seorang pemuda tanpa dosa.
Hal ini bukan hanya merupakan pelanggaran berat terhadap hukum, namun juga merupakan pengkhianatan terhadap prinsip dasar etika dan moral yang menjadi pedoman perilaku anggota TNI dan Paspampres.
Hal ini akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi keamanan dan tentunya juga berdampak pada stabilitas nasional dan wibawa pemerintah.
Lebih tragis lagi, video dan rekaman suara korban yang tersebar luas menambah dimensi kekejaman dalam kasus ini.
Ini bukan hanya tindakan kriminal, tetapi juga penghinaan terhadap martabat kemanusiaan.
Munculnya bukti visual ini memunculkan kecurigaan yang lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, dan jika benar pihak TNI dan Paspampres bersalah, itu menunjukkan kegagalan pengawasan yang serius dan kelemahan moral yang mendalam.
Jika kejadian ini di korelasikan dengan kasus yang sebelumya yaitu kasus Ferdi Sambo, yang dianggap melibatkan konflik internal, yang masih di perbincangkan publik karena hukuman yang masih belum setimpal, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa kasus Imam Masykur akan ditangani dengan baik dan adil? Kelemahan dalam proses dan pengawasan hukum dapat memungkinkan prajurit yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip hukum dan etika.
Pihak pemangku keadilan perlu memberikan bukti konkret bahwa hukum berlaku sama untuk semua individu, tanpa pandang bulu. Penanganan kasus ini juga menjadi ujian untuk menunjukkan sejauh mana efektivitas institusi hukum dalam memerangi tindakan kriminal yang melibatkan anggota militer.
**Baca Juga: Usai Kasus Oknum Paspampres, Toko Obat Ilegal di Tangsel Kompak ‘Tiarap’
Kesimpulan dan rekomendasi
Kasus tragis penculikan dan pembunuhan yang melibatkan anggota TNI dan Paspampres mengungkap jurang yang memerlukan tindakan tegas dan perubahan besar pada institusi keamanan.
Kasus ini membawakan pada pertanyaan yang lebih dalam tentang tanggung jawab dan tugas mendasar anggota militer.
Kepercayaan publik harus ditegakkan kembali melalui langkah-langkah nyata yang mengubah pola perilaku yang salah dan menekankan pentingnya integritas, moralitas, dan pengabdian yang benar-benar tulus bagi rakyat.
Keadilan harus diutamakan dan pelaku kejahatan harus dihadapkan pada konsekuensi hukum yang sesuai.
Untuk memastikan penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI dan Pasampres dapat ditangani secara adil dan transparan, diperlukan tindakan yang spesifik dan komprehensif.
Pertama, menjamin penyidikan perkara dilakukan secara menyeluruh, independen, tanpa campur tangan dan pengaruh pihak-pihak terkait, sekaligus harus mengundang ahli pengawasan dari luar dan independen untuk menjamin objektivitas dan keakuratan proses penyidikan.
Kedua, mengambil tindakan hukum yang serius terhadap pelanggar, apapun pangkat atau jabatannya, dan memastikan bahwa hukuman diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan masing-masing pelaku.
ketiga, memberikan informasi kepada publik secara transparan mengenai kemajuan investigasi dan kegiatan badan keamanan dan memastikan bahwa persidangan dan persidangan berlangsung terbuka dan adil serta tunduk pada pengawasan publik.
Keempat, memberikan dukungan dan perlindungan kepada keluarga korban terhadap proses hukum dan pengawasan publik yang ketat, untuk memastikan bahwa hak-hak keluarga korban dihormati dan mereka memiliki akses terhadap informasi yang relevan.
Kelima, meningkatkan pengendalian internal di lembaga keamanan untuk mencegah pelanggaran etika dan hukum di masa depan. Membangun mekanisme pemantauan dan pelaporan internal untuk perilaku anggota militer, dan Melakukan reformasi dalam organisasi keamanan untuk memperkuat nilai-nilai, etika, dan tanggung jawab sosial personil militer dan Organisasi Pelatihan yang berfokus pada hak asasi manusia.
Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara konsisten dan sungguh-sungguh, kasus ini memiliki potensi untuk diselesaikan dengan adil dan transparan. Hal ini juga memberikan sinyal bahwa badan keamanan dan pemerintah serius dalam menegakkan hukum, menjaga integritas, dan memulihkan kepercayaan masyarakat.(*/Red)
