Kabar6-DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menilai Penunjukan Langsung (PL) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) setempat, adalah kesalahan fatal.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tangsel, Amar mengatakan, pendapatan parkir yang mencapai ratusan juta itu, seharusnya dalam menentukan operator parkirnya dilakukan dengan proses tender atau lelang. Tidak alasan untuk menunjuk secara langsung operator parkir meter.
“Kami saja saat study banding ke Bandung, parkir meter dilaksanakan dengan proses tender. Aneh kalau di Kota Tangsel pihak Dishubkominfo justru berani menunjuk langsung operator parkir,” ujar Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini saat ditemui Kabar6.com di kawasan Serpong, Selasa (15/3/2016).
Maka dari itu, sambung Amar, Dishubkominfo Kota Tangsel tidak usah ikut-ikutan menarik retribusi parkir karena bila salah dalam mengaplikasi aturannya malah seperti sekarang ini dipanggil oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tigaraksa.
“Kalau bukan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) jangan asal main ambil alih Tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain, jadinya malah berantakan, buktinya saja lahan komersialisasi lahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum) yang digunakan untuk parkir meter,” tegas Amar lagi. **Baca juga: Tujuh Bulan di Tangsel, Operator Parkir Meter Klaim Setor Rp700 Juta.
Dihubungi terpisah, Direktur Utama (Dirut) PT Pan Satria Sakti, Budi Hartono mengatakan, pihaknya bukan ditunjuk langsung oleh Dishubkominfo Kota Tangsel, tetapi sebagai operator yang melakukan uji coba parkir meter sehingga membantu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). **Baca juga: Kisruh Parkir Meter, Rusak Iklim Investasi di Tangsel.
“Nanti kalau memang dilakukan proses tender atau lelang, bila kami tidak menang pun, kami rela kok parkir meter di Kota Tangsel dikelola oleh operator parkir yang lain, kita uji coba bro bukan ditunjuk langsung, semua ada cerita dan ada sejarah kenapa kami operasional, seharusnya semua jujur,” ungkap Budi Hartono.(ard)
