Kabar6-DPRD Kota Tangerang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk segera mensertifikasi sejumlah jalan raya maupun jalan permukiman warga. Hal tersebut agar tidak terjadi polemik ditengah masyarakat.
Diketahui beberapa hari ini polemik sengketa tanah yang terjadi di Jalan Akasia RT 04/03 , Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang hingga berujung pembangunan tembok beton dan berdampak pada hilangnya akses jalan menuju rumah warga.
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto mengatakan, pihaknya mendorong aset daerah seperti jalan-jalan yang dimiliki oleh Pemkot Tangerang, baik jalan umum maupun jalan utama harus mempunyai sertifikat hak milik.
“Artinya menjadi aset daerah, contoh jalan Maulana Hasanuddin harusnya pemerintah kota sudah punya (sertifikat) untuk menjadi aset daerah,” ujar Turidi saat dimintai keterangan, Senin (15/3/2021).
Sepanjang jalur tersebut, kata Turidi, Pemkot Tangerang harus berkerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengukur sehingga jalan tersebut mempunyai sertifikat. Kendati dapat dibukukan untuk dalam aset daerah.
Dirinya juga mengatakan, persoalan seperti polemik warga Kecamatan Ciledug yang akses rumahnya di pasang beton. Sehingga sejumlah warga tidak bisa melewati jalan tersebut.
Oleh sebab itu, perlu ditinjau atas legalitas tanah, apakah mempunyai sertifikat atau tidak. Namun demikian, apabila jalan tersebut milik ahli waris pemerintah harus mengambil peran untuk membebaskan jalan itu menggunakan pembayaran APBD.
**Baca juga: Aksi Gengster di Kota Tangerang Terus Berulah
“Yang saya sampaikan adalah terutama kaitan masalah jalan, Pemerintah harus koordinasi BPN untuk mencegah hal serupa (polemik jalan-jalan gang) terutama jalan utama akses jalan yang dilalui bersama secepatnya untuk dijadikan aset daerah,” katanya.
“Contohnya jalan Maulana Hasanuddin, ya jalan-jalan yang dibangun oleh pemerintah. Kalo gang kan normatif,” tandas Politisi Gerindra itu.(Oke)
