oleh

DPRD Banten Catat Temuan Proyek Fisik 2019 Kurang Volume

image_pdfimage_print

Kabar6-Badan Anggaran DPRD Banten menemukan kekurangan volume dan dokumen atas pekerjaan kontruksi yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2019.

Hal itu terungkap pada rapat paripura penyampaian laporan hasil pembahasan DPRD atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daearah (LKPD) Pemprov Banten Tahun anggaran 2019, Rabu (24/6/2020).

Juru bicara Banggar DPRD Banten, Budi Prajogo dalam laporannya menjelaskan, setidaknya terdapat kekurangan 12 volume pekerjaan pada DPUPR dan DPRKP Provinsi Banten dengan nilai Rp 1,249 miliar dan satu paket pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp 48 juta.

“Atas temuan tersebut yang sudah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp 480 juta, sedangkan yang belum dikembalilan sebesar Rp 800 juta,” jelas Budi.

Lebuh lanjut, Budi menuturkan, DPRD Banten menemukan dan kontruksi sebesar Rp 5,661 miliar di DPRKP.

“Atas hal tersebut, kami Banggar belum menerima dokumen dari lembaga perbankan atas kesanggupan pembayaran tersebut. Kami juga meminta OPD (organisasi perangkat daerah) terkait untuk memberikan black list (daftar hitam) terhadap perusahaan yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai waktunya,” tuturnya.

Banggar juga menyoroti absennya DPUPR dan DPRKP dalam melakukan pembahasan tindak lanjut LHP BPK. “DPUPR dan DPRKP belum bisa kami mintai keterangan. Karena dalam setiap pembahasan, rapat-rapat tidak pernah hadir,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Budi, DPRD meminta kepada Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy beserta jajarannya untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut.

**Baca juga: Gugatan RKUD Banten Dicabut Akibat Bertambah Satu Tergugat.

“Kami juga meminta Sekda Banten untuk segera melakukan rencana aksi,” kata Budi.

Selain dua OPD tersebut, Banggar juga menyoroti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten. “Kami berharap Pemprov Banten dapat meningkatkan kinerja BPBD agar lebih profesional lagi dalam melakukan tugasnya,” ujar Budi.(Den)

Print Friendly, PDF & Email