Kabar6-Kritik pedas untuk para wakil rakyat yang duduk dikursi parlemen Kota Tangerang, kembali mencuat dan disuarakan oleh warga setempat. Persoalan yang dicibir itu adalah mengenai seringnya kegiatan Kunjungan Kerja (Kungker) oleh seluruh Anggota DPRD keluar daerah, dimana pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan angaran daerah itu, dianggap sebagai sebuah pemborosan.
“Kawan-kawan bukankah fungsi legislatif memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, bugheting dan pengawasan. Namun, realitas yang terlihat justru dewan Kota Tangerang yang terhormat ini, banyak dan sering kali kunjungan ke luar kota,” tulis Agus Muslim, Koordinator Aliansi Masyarakat, Mahasiswa dan Pemuda Peduli Aset Daerah (Linmas Muda) Tangerang, dalam Broadcast BlakBerry Messenger (BBM) nya.
Menurutnya, kegiatan tersebut dinilai belum terlalu penting dan tidak memberi dampak positif, ditengah rundungan permasalahan yang tengah melanda kota bertajuk ‘Akhlakul Karimah’ ini.
“Apa urgensinya kunjungan ke luar kota dan apa dampak positifnya untuk kota Tangerang ini. Tentu ini semua menjadi diskursus yang lebih menarik lagi jika kita bedah lebih dalam,” tegas pria yang tinggal diwilayah Kecamatan Tanah Tinggi ini.
Kendati demikian, bilamana terdapat kegiatan yang berdampak baik untuk Kota Tangerang, maka masyarakat pasti memberikan apresiasinya.
“Jika justru sebaliknya maka ini menjadi pemborosan anggaran tentunya. Sebaiknya fungsi dewan terkait pengawasan internal harus lebih di prioritaskan. Urusi saja banyak persoalan di kota ini. Ngapain kunjungan-kunjungan ke luar kota atau daerah,” kata dia.
Agus pun akhirnya mempertanyakan hasil kegiatan kunjungan kerja para wakil rakyat, yang selama ini banyak telah mereka lakukan. **Baca juga: Kejari Tangerang Belum Terima Laporan Soal Ayodhya.
“Apa kira-kira dampak positif selama ini yang sudah di sampaikan kepada Pemerintah kota Tangerang sebagai autcome kunjungan-kunjungan ke luar kota dan daerah. Kami, rakyat wajib tahu, karena mereka semua pergi dibiayai oleh dana rakyat,” ketusnya.
Dia justru membeberkan banyak persoalan yang seyogyanya masih membutuhkan peran legislator, dalam upaya pembenahannya.
“Semisal contoh kecil saja, produk DPRD Kota Tangerang berupa Perda CSR yang sudah di hampir 3 tahun ini belum bisa berjalan. Tentu ini menjadi pertanyaan rakyat, apakah produk ini sudah dikawal dengan baik. Atau hanya didiamkan saja tanpa dosa. Sebegitukah kerja wakil rakyat kita,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Jaringan Nurani Rakyat (Janur), Ade Yunus juga menilai adanya kebobrokan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, dalam menjalankan roda pemerintahannya, khususnya mengenai teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur diwilayah.
“Proyek estetika jembatan adalah bentuk pemborosan kas daerah, proyek senilai 4,139 M yang dilaksanakan dalam 3 tahap ini, sama sekali tidak memiliki fungsi serta manfaat banyak bagi masyarakat,” tegas Ade, dalam pesan singkat selulernya.
Dirinya juga menyayangkan kinerja Pemkot Tangerang, mengenai tata pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, dimana itu merupakan bentuk belanja langsung APBD, yang harus diukur dan terukur terlebih dahulu.
“Serta memiliki multi efect bagi masyarakat. Terlebih kondisi pondasi jembatan sudah rapuh, bila jembatan roboh sama juga kehialangan 4,139 M uang rakyat,” sesalnya.(ges)
