oleh

DPD KSPSI Banten Layangkan Mosi Tidak Percaya Untuk Dwi Jatmiko

image_pdfimage_print
Rapat Pleno DPD KSPSI Banten di Tangerang.(din)

Kabar6-Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Banten, menggelar rapat pleno ihwal munculnya konflik dualisme kepengurusan DPC KSPSI Kabupaten Tangerang, Jum’at (18/8/2017).

Rapat pleno yang dihadiri 23 pengurus harian DPD KSPSI Banten yang digelar di Rumah Makan Kayu Summarecon Serpong, Kabupaten Tangerang ini, memutuskan untuk melayangkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Dwi Djatmiko, selaku Ketua DPD KSPSI Provinsi  Banten.

“Hasil rapat pleno, telah diputuskan bahwa kami akan layangkan mosi tidak percaya ke DPP KSPSI atas kepemimpinan Dwi Djatmiko,” ungkap Ketua Harian DPD KSPSI Provinsi Banten, Dedi Sudarajat, kepada Kabar6.com, usai memimpin rapat pleno.

Menurut Dedi, pihaknya mengambil langkah cepat dengan menggelar rapat pleno, untuk mengantisipasi terjadinya konflik besar dan berkepanjangan.

Pasalnya, dua kubu yakni Rustam Effendi dan Imam Sukarsa, masing- masing saling ntotot mengklaim diri sebagai pengurus yang sah di kota seribu industri ini.

Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan DPD KSPSI Banten untuk dua pucuk pimpinan di DPC KSPSI Kabupaten Tangerang, berujung masalah yang berdampak pada pecahnya organisasi.

“Ini kami lakukan untuk penyelamatan organisasi, karena konflik ini dimulai saat dua SK itu muncul. Selanjutnya, kami menunggu keputusan dari DPP KSPSI untuk menggelar Konferensi Daerah Luar Biasa (Konferdalub),” katanya.

Senada dikemukakan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP) KSPSI, Anda Sastrawinata, pihaknya meminta DPP KSPSI agar segera melakukan pembenahan terhadap kepengurusan DPD KSPSI Banten.

Bahkan, dia mendesak Ketua Umum DPP KSPSI, Yorrys Raweyai, agar segera mengambilalih kepengurusan DPD KSPSI Banten dan melaksanakan Konferdalub, fuba penyelesaian konflik yang terjadi antara kubu tersebut.

“DPD KSPSI Banten, harus segera dibenahi supaya tidak terjadi pertumpahan darah antar kaum pekerja. Bila perlu, sesegera mungkin DPP ambilalih kepengurusan yang saat ini dibawah naungan Dwi Djatmiko dan menggelar Konferdalub,” tegasnya.**Baca juga: Pilbup Tangerang 2018, Dwi Jatmiko Optimis Sanggup Lawan Petahana.

Sayangnya, hingga berita ini disusun, kabar6.com masih belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari Dwi Jatmiko terkai persoalan tersebut. Meski demikian, kabar6.com masih terus berupaya mendapatkan konfirmasi dari Dwi Jatmiko terkait persoalan dualisme di tubuh DPD KSPSI tersebut.(Tim K6)

Print Friendly, PDF & Email