Kabar6-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan menggelar diskusi publik di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Diskusi tersebut menyoroti persoalan lelang yang ada di Kota Tangsel.
Ketua Pengurus LBH Keadilan Abdul Hamim Jauzie mengatakan dalam dialog tersebut. pihaknya menghadirkan pembicara dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel yakni Ketua Komisi I Ahmad Syawqi, Koordinator Truth Suhendar dan mengundang pihak Unit Lelang Pengadaan (ULP) Kota Tangsel.**Baca Juga: Domisili Pemenang Lelang Proyek Rp11 M di Tangsel Diduga Fiktif
“Sayang sekali Kepala Bagian ULP Kota Tangsel tak hadir. Seharusnya Pak Deden menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan pandangannya sebagai pemangku kepentingan yang selama mengurus pengadaan barang dan jasa Pemkot Tangsel. Pak Deden bisa menyampaikan kelarifikasi atas pertanyaan, pernyataan masyarakat,” ungkap Abdul menjelaskan dalam siaran pers hak jawab yang dikirim ke Kabar6.com, Senin (14/8/2017).
Menurut Abdul, dalam diskusi tersebut dibahas proses pengadaan barang dan jasa, meskipun sudah dilakukan secara elektronik, masih menyisakan celah untuk berlaku curang. Praktek korupsi masih ditemukan dalam pengadaan barang dan jasa. Proses lelang ini mendesain perusahaan yang akan memenangkan lelang di Tangsel.**Baca Juga: Aneh, Perusahaan Domisili Fiktif Bisa Punya Izin di Tangsel
“Peserta lelang yang difungsikan sebagai “boneka” peserta lelang agar terlihat ada kompetisi juga masih terjadi dalam pengadaan secara elektronik. Demikian juga permainan kecepatan dalam website LPSE yang sangat mudah dipermainkan sehingga perusahaan tertentu gagal mengupload dokumen perusahaan dalam website LPSE, katanya.(az)
Berita ini diturunkan untuk memenuhi hak jawab atas berita https://www.kabar6.com/tangerang/selatan/34914-knpi-dan-dprd-soroti-persoalan-lelang-proyek-di-tangsel.
