Kabar6-Belasan mahasiswa menggeruduk kantor Bupati Tangerang di Tigataksa. Mahasiswa menyebutkan 3 program unggulan seperti ‘Gebrak Pak Kumis’, ‘Sanitasi Pesantren’, belum optimal dan ‘Penanggulangan Kemiskinan’ justru semakin meningkat.
Koordinator lapangan aksi demo dari Universitas Insan Pembangunan, Abdul Azis mengatakan, pihaknya hanya terpaku kepada 3 program unggulan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang dinilai tidak maksimal.
“Menurut data yang kami peroleh di lapangan mengenai gebrak pak kumis wilayah yang masuk kawasan itu sejauh masih banyak minusnya dikarenakan jumlah 17 juta untuk pembangunan rumah saya nilai tidak cukup, Perkim bilang anggaran untuk pembangunan rumah senilai 80 juta,” jelas Aziz kepada kabar6.com, Kamis (29/12/2022).
Ia jelaskan, menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Banten angka kemiskinan yang paling tinggi periode 2022 di Kabupaten Tangerang. Mahasiswa mendesak agar pemerintah segera ambil tindakan tegas terhadap angka kemiskinan.
Azis melanjutkan, sanitasi pesantren atau Sanitren sejauh ini sudah mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat mengenai kinerja bupati Tangerang. Namun bagi mahasiswa program Sanitren belum maksimal.
“Sanitasi pesantren sejauh ini saya nilai tidak sesuai dengan anggaran yang ada contohnya seperti di Pesantren Babus Salam,” ujar Azis.
Terpisah, Kepala Kesbangpol Kabupaten Tangerang, Arif Rachman memaparkan, Sanitren memang menjadi progam unggulan yang terbilang sukses. Mahasiswa dianggap belum melihat data visit di lapangan.
“Sudah hampir 99 persen program Sanitren yang ini, kemungkinan merka belum melihat data lengkapnya kita miliki,” ujar Arif.
**Baca Juga: Ribuan Buruh di Balaraja Tangerang Demo Tuntut Hadiah Akhir Tahun
Mengenai kemiskinan sampai sejauh ini pihaknya menyatakan selama 2 tahun pandemi Covid-19 melanda di Indonesia, maka dari itu pihaknya mengatakan belum maksimal dan pasti kedepanya pemerintah akan memaksimalkan kembali.
“Kalo ‘Gebrak Pak Kumis itu kan sebetulnya rumah-rumah, jika kalo dihitung di setiap kecamatan pasti akan kurang, dan tidak semua pemerintah daerah bisa melakukan perubahan serta bisa melakukan secara menyeluruh. Mengenai kemiskinan ini kan setelah kita dua tahun semua terserang kita baru bisa bergerak di 2022 ini dan ini kan baru awal semoga tahun kedepan bisa lebih maksimal lagi,” kilahnya. (Rez)
