Sejarawan terkemuka, Lord Acton (1837-1902), dalam cuplikan suratnya kepada Uskup Mandell Creighton mengatakan power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely , kekuasaan itu cenderung korup dan orang besar selalu buruk.
Sementara Studi yang dilakukan Eric Chetwynd dkk, Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature (2003) menyebutkan, landasan teori yang kuat soal hubungan korupsi dan kemiskinan. Studi tersebut ingin menunjukkan bahwa korupsi memang tidak bisa langsung menghasilkan kemiskinan. Namun korupsi memiliki dampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan dan perekonomian, yang pada akhirnya melahirkan kemiskinan.
Karena itu, dalam sistem politik di banyak negara di dunia, seperti Amerika misalnya, politik dinasti dianggap sebagai dirty word (omongan jorok) maka konstitusi mereka menolak politik dinasti, dan pemimpin harus dihasilkan dari ballot (surat suara) bukan blood (keturunan).
Kalau banyak negara di dunia menolak politik dinasti, di Indonesia agaknya justru tumbuh subur, dan kemudian menjadi fakta-fakta nyata kasat mata, mereka memang melakukan korupsi, mengajak anak isterinya, menantu, adik kandung, adik ipar segala, dan wilayah mereka dibiarkan menjadi miskin.
Koalisi Pilkada Bersih menemukan setidaknya 12 orang yang berasal dari keluarga dinasti politik ikut memperebutkan kepala daerah dalam Pilkada serentak 15 Februari 2017 lalu.
Pemimpin yang berasal dari kerabat atau keluarga dinasti politik memang punya kecendrungan kuat untuk melakukan korupsi, karena penguasaan sumber daya alam, penguasaan dan penggunaan anggaran dan sebagainya bisa dilakukan dengan lebih leluasa tanpa adanya check and balance di dalam pemerintahan.
Selain itu, jual beli jabatan di dalam pemerintahan juga bisa dilakukan sesuai dengan selera.Kalaupun ada daerah yang mempublikasikan lelang jabatan, sebahagian besar itu cuma kamuflase dan basa-basi, artinya sebelum lelangnya dibuka sudah basi.
Buktinya Komisi Aparatur Sipil Negara menyebutkan, di hampir 90 persen daerah terjadi jual-beli jabatan. Komisi mencatat, saat ini ada 441 ribu jabatan pemimpin di republik ini yang diperjualbelikan.Itu fakta bukan’ katanya’ atau kata’sumber’.
Suatu hal yang mustahil bila mereka tidak melakukan korupsi saat menjabat, sebab untuk mengembalikan modal kampanye dalam meraih jabatan, misalnya di satu daerah ada yang mengeluarkan biaya Kampanye sampai Rp.40 miliar. Pertanyaannya emangnya tuh duit bisa kembali dalam satu periode jabatan Gubernur, Walikota atau Bupati bila lurus-lurus saja dengan penghasilan dari sumber yang sah.Meminjam kata-kata dari kelompok komedi Srimulat : ” itulah hil-hil yang mustahil, atau hal-hal yang mustahal”.
Dan dalam Dinasti politik jangan lupa, dibutuhkan juga perawatan kekuasaan, mulai dari pemeliharaan jaringan di partai, ormas keagamaan, ormas kepemudaan, LSM Abdi Dalem, Yayasan Odong-odong, “aktor bayang-bayang”, dan simpul-simpul politik lain, yang kesemuanya tentu membutuhkan dana besar. Lagi-lagi muncul pertanyaan, dapat darimana uangnya Cing.
Itulah kenapa banyak negara memerangi politik dinasti, karena hanya akan melahirkan korupsi, dan filsuf Plato dalam The Laws mengatakan bahwa, korupsi tidak hanya memiskinkan rakyat, tapi juga membusukkan peradaban.
Dengan naiknya figur yang berasal dari lingkaran politik dinasti menjadi pejabat daerah, korupsi akan tumbuh subur .Atau masih tetap ada yang percaya bahwa mereka akan bekerja dengan setulus hati demi kepentingan rakyat selama menjabat.?.Harapannya mudah-mudahan begitu. Tapi nyatanya yang ditangkapin KPK itu, dulu juga ngomongnya begitu bray.(zoelfauzilubis@yahoo.co.id)
