Kabar6-Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP), Ibnu Jandi, melaporkan panitia ujian SMA/MA pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang ke Panwaslu setempat. Laporan itu terkait ditemukannnya indikasi pelanggaran pemilu, dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk tingkat SMA/MA, yang diduga oleh Jandi mengandung unsur memobilisasi massa.
“Dugaan adanya tindak pidana Pemilu terdapat pada soal pilihan ganda nomor 12. Pada soal tersebut patut diduga adanya kegiatan memobilisasi masa pemula,” terang dosen Fisip UMT tersebut.
Dikatakan Jandi, dalam soal nomor 12 tersebut diduga ada unsur terstruktur dan masive untuk menggiring pemilih pemula agar mendukung salah satu partai politik peserta pemilu.
Soal dimaksud berbunyi, bawah salah satu unsur suprastruktur politik yang keberadaannya mendukung pelaksanaan sistem politik Indonesia adalah:
A. Ikatan Dokter Indonesia
B. Partai Keadilan Sejahtera
C. Surat Kabar Kompas
D. Mahkamah Konstitusi
E. Stasiun Metro TV
“Pertanyaan dan jawaban ini sangat menggiring pemilih pemula,” tegasnya.
Jandi menganggap, bahwa temuan tersebut harus menjadi perhatian dan mendapat tindakan tegas dari Panwaslu, terkait kemungkinan keterlibatan Dinas Pendidikan hingga Walikota Tangerang.
“Dalam pandangan saya, ada dugaan sistematis yang dilakukan dinas tertentu di Kota Tangerang untuk kepentingan partai tertentu. Karena ini tahun politik, maka pertanyaan soal semacam ini menjadi hal yang patut di duga unsur keberpihakannya,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Panwaslu Kota Tangerang, Agus Muslim mengatakan, segera menindaklanjuti laporan Ibnu Jandi tersebut.
“Kita sudah terima laporannya dan harus diselesaikan secepatnya dengan memanggil pihak terkait. Mulai dari Partai Politik, Kepala Dinas bahkan sampai ke Walikota,” terangnya. **Baca juga: Penyelundupan Narkoba 7 Miliar Digagalkan.
Diakui Agus, bila tindak pidana Pemilu memiliki masa kadaluarsa dalam pengerjaannya. Jadi dalan waktu yang relatif singkat, laporan tersebut harus diselesaikan.(rani/ali)
