Debat Pilgub Banten, LBH Pijar Harapan Rakyat: Solusi Berkeadilan atau Sekedar Retorika

Kabar6 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menilai bahwa pasangan nomor urut 1 Rachmi Diany – Ade Sumardi dan nomor urut 2 Andra Soni – Dimyati Natakusumah tidak memberikan pemaparan terhadap substansi debat yang berkualitas.

Hal ini terlihat dari jawaban masing-masing pasangan yang tidak realistis dan hanya sekedar retorika kosong semata. LBH Pijar Harapan Rakyat memberikan sejumlah catatan kepada kedua paslon Cagub-Cawagub Banten.

Pertama, isu pemerataan wilayah selatan dan utara di Provisi Banten, memiliki 12 program prioritas pembangunan, salah satunya adalah yaitu Konektivitas Banten Terpadu dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Wajah Baru Banten (Pijar Banten) serta menjadikan Kota Serang sebagai kota MICE (Meeting, Incentives, Conferences, Exhibition).

“Tetapi pada kenyataannya infrastruktur di Banten dan Kota Serang sangat belum memadai, ruang – ruang publik dan fasilitas yang terjangkau juga memadai kurang lengkap dan tidak efektif,” kata Rizal Hakiki dari LBH Pijar Harapan Rakyat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/10/2024).

Selain itu banyak pemerataan yang lebih perlu diperhatikan, seperti penerangan jalan yang sangat kurang khususnya di Kota Serang dan sekitarnya, lalu mengenai infrastruktur yang tidak ramah disabilitas menjadi bukti kuat bahwa Kota Serang belum siap untuk menjadi Kota MICE.

“Seringkali terdapat guiding block yang tidak memenuhi standar dan terdapat pohon atau benda lain di tengah guiding block sehingga menyulitkan para disabilitas tunanetra, JPO yang tidak terurus dan tidak aman untuk dipergunakan, halte-halte yang tidak sesuai fungsi dan malah dipergunakan untuk tempat tidur oleh para tunawisma,”jelasnya.

Menurutnya, seharusnya hal-hal seperti itu dahulu yang diperbaiki dan dimaksimalkan. Lalu mengenai perbanyak Sport Center, pada saat ini saja sudah banyak sarana prasana olahraga yang sudah dibangun tetapi tidak berfungsi.

Contohnya Banten International Stadium (BIS) di Sindangsari, stasiun itu dibangun dengan biaya sebanyak Rp 874,3 Miliar pada 2022, tetapi saat ini stadion tersebut dipenuhi rumput ilalang dari pintu masuk hingga depan stadion yang berjarak 200 meter.

“Landmark bertuliskan Banten International Stadium pun nyaris tertutup semak belukar,”katanya.

Padahal, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DRKP) Banten mengatakan estimasi biaya perawatannya sebenar 9 Miliar per Tahun atau 750 Juta per Bulan dan dialokasikan untuk perawatan rumput, kursi, listrik dan air.

“Tetapi mengingat banyaknya ilalang dan semak belukar serta listrik yang tidak pernah dipakai, pergi kemana biaya perawatan tersebut?,”imbuhnya.

Kemudian, tawaran sekolah gratis dari Paslon nomor urut 02 Andra Soni – Dimyati Natakusuma menawarkan program Pendidikan gratis dinilainya hanya akan menjadi sekedar jargonistik dan belum tentu bisa terealisasi dan terimplementasi dengan baik.

Hal tersebut oleh karena Paslon 02 Andra – Dimyati tidak memaparkan road map untuk memberikan akses pendidikan gratis. Jadi program yang ditawarkan Paslon 02 Andra – Dimyati terlalu abstrak dan tidak pasti ke efektivitasnya.

“Sedangkan permasalahan yang sedang dialami sekarang adalah kualitas Pendidikan yang tidak merata, kesejahteraan guru yang tidak sejahtera, tingginya angka putus sekolah dan pemerataan infrastruktur Pendidikan,”ungkapnya.

Dikatakan Rizal, Banten sangat minim sekolah-sekolah, khurusnya SMA/SMK negeri yang menyebabkan Pendidikan gratis menjadi sia-sia jika tidak bisa mencakup seluruh anak-anak yang membutuhkan Pendidikan tersebut.

Ditambah lagi, kasus korupsi di ranah Pendidikan yang masih marak di Banten membuat kualitas Pendidikan di Banten semakin jauh tertinggal dengan daerah lain, dengan program yang ditawarkan Paslon 02 Andra – Dimyati akan menjadi tidak berguna jika anggaran untuk Pendidikan dilahap habis oleh pejabat yang korupsi sehingga akan berdampak pada siswa yang mengharapkan pendidikan gratis.

Lalu Andra – Dimyati menawarkan untuk mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan sektor Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Tetapi solusi tersebut tidak konkret karena permasalahan utama di Banten adalah kemiskinan yang menyebabkan masyarakat miskin tidak dapat mengakses hal-hal di atas.

Merujuk pada belanja APBD Banten Tahun 2023 hingga desember 2023 senilai 9.9 Triliun dengan presentase belanja terbesar pada belanja pegawai senilai hamper 2 Triliun rupiah (20%), belanja barang dan jasa senilai 3,8 Triliun (38%) dan belanja modal 920 Milyar (9,2%) sangat berbeda jauh dengan nilai belanja untuk bantuan sosial 12 Milyar (0,12%) dan bantuan keuangan 191 Milyar (1,9%) yang berarti total bantuan sosial dan keuangan untuk masyarakat pada APBD Banten hanya sekitar 2%.

Soal isu kesetaraan gender di Provinsi Banten, Airin-Ade dan Andra-Dimyati tidak menawarkan solusi konkret terhadap permasalahan kesetaraan gender.

Padahal seharusnya, seluruh paslon mampu menawarkan solusi yang berbasis keilmuan dan pengalaman empiris terkait permasalahan Kesetaraan Gender yang masih sering dijumpai di Banten. Kedua paslon tidak memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai kesetaraan gender.

“Khususnya Pasangan Nomor Urut 02 yakni Andra Soni – Dimyati Natakusuma yang berbicara mengenai perempuan jangan diberikan tugas dan beban yang berat seperti menjadi pemimpin seperti seakan akan masih melanggengkan budaya patriarki,”ujarnya.

Padahal kesetaraan gender yang diharapkan adalah ketika perempuan dan laki-laki dapat mengemban tanggungjawab atau jabatan yang sama tanpa harus dipertimbangkan identitas gendernya, dengan perempuan mengemban tugas seperti menjadi pemimpin menandakan bahwa kesetaraan gender tersebut sudah cukup terpenuhi.

“Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami menarik kesimpulan bahwa seluruh pasangan calon tidak memberikan pemaparan terhadap substansi debat yang berkualitas dan gagal menghadirkan perdebatan yang konstruktif sebagai sarana edukasi publik guna mencari solusi penyelesaian masalah di Provinsi Banten,”tutupnya. (Aep)