Kabar6-Sekertaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, Dwi Sahara mengatakan, saat ini Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Banten, yang tersisa berjumlah Rp 3,036 miliar dari total sebesar Rp 45 miliar.
“Dari keseluruhanya Rp 45 miliar ini, kita sudah keluarkan Rp 41,964 miliar. Jadi masih ada tersisa Rp 3,036 miliar yang masih bisa digunakan untuk kebutuhan bencana,” terang Dwi, saat rapat koordinasi (rakor) bersama Komisi V DPRD Banyen dalam menghadapi penanggulangan virus covid-19 di Provinsi Banten, Rabu (18/3/2020).
Dwi mengatakan dana BTT tersedot untuk keperluan penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Banten, sebesar Rp 2,44 miliar padan awal tahun lalu. Untuk pembangunan jembatan yang mengalami putus sebesar Rp 29,4 miliar, meski belum cair.
Dan baru-baru ini, kembali BPKAD Banten telah menggelontorkan anggaran kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten untuk penanganan pencegahan dan penularan virus Vorona di Banten yang mencapai Rp 10,065 miliar. Peruntukannya belanja langsung sarana dan prasarana (sarpras) dan insentif bagi tenaga media yang diterjunkan.
Dengan begitu, pihaknya berharap agar tidak ada lagi benca yang dapat melanda Provinsi Banten kedepan nantinya.
“Tapi kalau untuk penanganan covid-19 ini masih diperlukan. Andaikan status KLB ini diperpanjang, mungkin kita akan melakukan pergeseran anggaran untuk yang urgen dulu, dari Dinkes kita alihkan dulu kedepan,” katanya.
Ketua DPRD Banten, M. Nizar menyebutkan, dengan hadirnya Mendagri ke Banten pada hari Kamis (19/3/2020) besok, diharapkan ada sebuah titik temu dalam upaya penhgeseran anggaran yang akan dilakukan Pemprov Banten dalam menghadapi kemungkinan terburuk mengenai penularan wabah corona di provinsi Banten, agar tidak semakin meluas dan bisa terus ditekan sedari awal.
**Baca juga: BPBD Banten Tak Miliki Anggaran Penanganan Bencana Covid-19.
“Besok akan datang Mendagri kemari, mudah-mudahan dengan status ini (darurat corona oleh BNPB), ini kan bukan hanya Banten, tapi sudah mendunia, jadi saya fikir ini bisa dilakukan pergeseran ini, untuk menyelamatkan banyak orang. Harus sebelum perubahan (APBD-P),” tegasnya.
Saat disinggung berapa biaya dana yang dibutuhkan, dalam menghadapi kemungkinan terburuk dari penularan wabah corona di Banten, pihaknya akan mendukung penuh segala upaya yang akan dilakukan oleh Pemprov Banten dalam menjaga keselamatan masyarakat Provinsi Banten.(Den)
