Kabar6-Pelaku tindak kriminalitas sudah tak lagi mengenal usia. Hal ini terbukti, satu dari tiga pelaku pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BCA senilai Rp 600 juta di Mall WTC Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang telah berhasil diringkus ternyata masih dibawah umur.

Kapolsek Metro Serpong, Komisaris Nico A Setiawan, mengatakan, aksi ini berlangsung pada 20 Juni 2012 lalu. Dalam aksi yang berlangsung pukul 09.30 WIB, diketahui dari keterangan sejumlah saksi bahwa seorang pelaku berinisial AS merupakan karyawan PT Armorindo Artha.

“AS ini pegawai perusahaan jasa pengiriman uang mesin ATM. Dia senior dan minjam ke juniornya dengan alasan untuk tugas,” ungkap Nico, saat gelar perkara di kantornya, 31 Juli 2012.

Para pelaku, terang Nico, dalam menjalankan aksinya menggunakan kunci palsu untuk membongkar brankas. Ketika beraksi, arah camera pengintai atau CCTV dibelokan sedangkan boks dengan kode mesin ATM seri WSD 3690 ditinggalkan di tempat kejadian perkara.

AS, kata Nico berhasil ditangkap di Rumah Susun Jamsostek lantai 5 Blok B-2/2, Batu Besar, Batam, Kepulauan Riau. Dari hasil pengembangan, petugas segera mengejar dua pelaku lainnya, yakni SG di daerah Serpong dan remaja belia ini bertugas membuat kunci duplikat.

Atas kejahatan pembobolan mesin ATM ini, lanjut Nico, pihaknya menyita sejumlah barang bukti kejahatan. Antara lain, uang tunai sebesar Rp 7 juta, sepeda motor Honda Mega Pro
B 6548 CUT, TV 21 inchi, kamera digital dan boks uang mesin ATM yang seluruh barang tersebut masing-masing berjumlah satu unit.

“AS ini staf pengisian uang mesin ATM. R otak pelaku masih dikejar dan terus kita buru meski pun lari ke Indonesia bagian timur. Kalau SG memang masih muda sekali,” jelas Nico. Para pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara.

Sementara, SG (16), pelaku yang merupakan Anak Baru Gede (ABG) ini mengaku, dirinya terbujuk rayuan para pelaku dengan iming-iming duit dalam jumlah banyak. Remaja ini langsung tergoda karena dirinya selalu iri bila melihat rekan sebayanya bermain mengendarai motor.

“Saya dikasih Rp 50 juta. Duitnya buat beli motor dan sisanya buat kebutuhan sehari-hari. Saya cuma disuruh bikin duplikat kunci sambil ikut ngeliatin suasana lokasi pas kerja (beraksi),” terang SG, kepada Kabar6.com sambil menutupi wajahnya menggunakan baju tahanan. (yud/tur)

Kabar6-Inspensi mendadak (sidak) dilakukan gabungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banten di Pasar Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa (31/7/2012).

Sidak gabungan digelar melibatkan Dinas Perindustriandan Perdagangan (Perindag) Tangsel, Dinas Kesehatan (Dinkes) Tangsel, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tangsel.

Dari hasil penelitian Dinas Kesehatan Tangsel, ditemukan produk makanan mengandung bahan pengawet seperti borak dan formalin diantaranya tahu cina, cincau hitam, pacar cina, kolang kaling, dawet hijau, rumput laut, tahu bulat.

Kadis Perindag Muhamad, mengatakan dari 34 sempel makanan 12 diantaranya positif mengandung bahan berbahaya seperti borak dan formalin.

“Pedagang yang terbukti menjual bahan makanan yang mengandung borak dan formalin akan dilakukan pembinaan. Namun bila sampai tiga kali melakukan hal yang sama, maka pedagang akan disanksi tegas,” ujar Muhammad kepada kabar6.com.

Sementara, Didin (35), salah seorang pedagang tahu cina di Pasar Jombang mengaku bahwa dirinya tidak tahu menahu adanya bahan pengawet. “Kalau saya tahu pasti ga di jual,” ucapnya singkat.(Turnya)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ke lembaga legislatif.

Namun, hingga melewati pertengahan tahun ini proses penyerahan aset dari Kabupaten Tangerang pascapemekaran daerah belum kunjung selesai.

“Dalam inventarisir aset kita lebih teliti dan hati-hati,” ungkap Walikota Airin, menjawab pertanyaan Kabar6.com usai rapat paripurna di gedung DPRD Tangsel, Senin (30/07/2012).

Langkah tersebut, kata Airin, untuk menghindari terjadinya persoalan hukum setelah proses serah terima aset berlangsung. Seperti sejumlah kasus sengketa lahan sarana pendidikan yang pernah terjadi.

Termasuk menghindari sengketa hukum pada aset berupa pasar-pasar tradisional dan PDAM yang termasuk dalam penyerahan tahap kedua. “Kita tidak ingin setelah itu (penyerahan aset) ada masalah hukum kedepannya,” kata Airin.

Airin menjelaskan, pembentukan Raperda BUMD dilakukan karena penyerahan aset dari Kabupaten Tangerang belum rampung. Menurutnya, pembentukan Raperda BUMD bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan meningkatakan pelayanan.

Meskipun nanti dengan adanya Raperda BUMD maka akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan dari pajak pasar, air bersih, jasa dan parkir.

Tetapi, Airin mengatakan bila penyerahan aset BUMD dan lainnya dari Kabupaten ke Tangerang Selatan ditargetkan sebelum adanya pergantian Bupati.

“Pembentukan Raperda BUMD dikarenakan hingga kini aset BUMD yang berada di Tangerang Selatan belum diserahkan Pemkab Tangerang. Tim penyerahan aset sudah melakukan koordinasi dengan Pemkab Tangerang dan penyerahannya bisa dilakukan tahun ini sebelum adanya pergantian Bupati,” ujar Airin.

Sementara itu, ada tiga Raperda juga yang diajukan Pemkot Tangerang Selatan untuk dibahas oleh dewan agar disyahkan menjadi Perda.

Ketiga Raperda tersebut adalah Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal, Raperda Pemakaman dan Pengabuan Jenazah serta Raperda Pengelolaan Lingkungan.

Airin berharap agar DPRD dapat segera melakukan pembahasan dan disyahkan dalam waktu dekat karena dibutuhkan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan program kegiatan.

Seperti halnya Raperda Pemakaman dan Pengabuan Jenazah yang dibentuk dengan maksud untuk menertibkan proses tata letak pemakaman seiring meningkatnya jumlah penduduk di Tangerang Selatan.

Kemudian, Raperda penanaman modal yang disusun untuk mengelola dan mengatur investasi yang terus berkembang. Apalagi letak Kota Tangerang Selatan merupakan daerah yang strategis untuk bidang komersil seperti rumah makan dan pengembangan bisnis lainnya.

“Raperda lingkungan pun di susun untuk mengatur agar bisa mengatasi kerusakan lingkungan yang semakin parah,” paparnya.

Secara terpisah ditempat yang sama, Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, Bambang P Rachmadi, menuturkan, bila setelah penyampaian empat Raperda tersebut, maka akan dibentuk tim pansus.

“Setelah ini langsung dibentuk Pansus agar cepat dapat dibahas dan di syahkan menjadi Perda sesuai harapan,” terang Bambang.(yud)

Kabar6-Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Firdaus, mengatakan, masa jabatan Sekretaris Daerah belum selesai.

Sehingga tuntutan puluhan demostran agar orang nomor tiga di daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang itu sulit dipenuhi.

“Masa jabatannya saja baru akan berakhir pada 15 Juni 2013 mendatang,” ungkap Firdaus, kepada Kabar6.com ditemui di kantor Wali Kota Tangsel jalan Raya TMP Seribu Nomor 2, kecamatan Setu, usai aksi unjuk rasa Senin (30/07/2012).

Ia memaparkan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Jabatan Sekda telah sesuai prosedur.

Dudung, kata Firdaus, sebagai pejabat eselon II sebelum menduduki posisi Sekda telah menjabat sebagai Sekretaris Dewan dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (saat itu).

Sementara saat dirinya menduduki posisi sebagai Sekda ketika terjadi kekosongan pejabat sepeninggal Nanang Komara yang kini bertugas di Kemendagri.

Ketika itu masih sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan ketika itu diselenggaran uji kepatutan dan kelayakan di Provinsi Banten bersama Dadang Sofyan dan Ahadi dan hasilnya Dudung dinyatakan lulus.

“Dasarnya apa kok dibilang tiga kali. Ini baru mau periode kedua dan itu juga belum diperpanjang. Karena masih harus melalui Bapperjakat dulu. Jadi bagaimana mau disosialisasikan, kalau jabatannya belum habis dan diperpanjang,” papar Firdaus.

Puluhan demonstran dari Gerakan Mahasiswa sebelumnya sempat mendatangi kantor Wali Kota Tangsel. Dalam orasinya, mereka menyatakan pengangkatan Sekda Tangsel telah melanggar ketentuan hukum.

Tak hanya itu, pendemo juga mengklaim bahwa pengangkatan untuk yang ketiga kalinya tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dalam aksi demonstrasinya, mahasiswa menggelar spanduk bertuliskan copot Sekda Kota Tangsel serta pengangkatan cacat hukum dan harus diganti. Usai menjalan aksi demo, mereka melanjutkan tuntutannya ke gedung DPRD setempat yang jaraknya hanya puluhan meter saja.

Wakil Ketua II DPRD Kota Tangsel, Sihabudin, menyatakan, Sekda merupakan jabatan karier seorang PNS. Sehingga untuk memutuskan dan menetapkan Sekda adalah Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur atas usulan Walikota.

“Kami akan segera membahas masalah ini dalam rapat pimpinan DPRD dan kami akan segera melayangkan surat kepada Walikota terkait pengangkatan Sekda ini,” ujar politisi asal partai Golkar ini saat menerima perwakilan demonstran di gedung Wakil Rakyat.

Ditempat dan lembaga yang sama, Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan, Heri Sumardi, menyampaikan, PNS yang akan memasuki usia pensiun bisa diperpanjang sesuai kebutuhan dan jabatan atas usulan Walikota.

Ditanya seputar rumor penolakan DPRD terkait keberadaan Sekda Tangsel, Heri Sumardi menepis rumor tersebut.

“Sebenarnya kami tidak pernah mengatakan itu. Kami hanya mempertanyakan tentang tata cara perpanjangan masa jabatan Sekda. Terkait kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pengangkatan Sekda kami rasakan juga demikian dan kami akan segera mempertanyakan hal ini kepada Wali Kota Tangerang Selatan,” jelas politisi asal partai Demokrat itu.(yud)

Kabar6-Unjuk rasa Gerakan Mahasiswa (Gema) Kosgoro yang menolak perpanjangan masa jabatan Sekda Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Dudung E Direja, tidak mendapat tanggapan dari Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany.

“Saya enggan mengomentari perpanjangan Sekda. Coba tanyakan saja ke bagian humas,” kata Airin usai rapat paripurna DPRD Tangsel kepada Kabar6.com, Senin (30/7/2012).

Sebelumnya, beberapa gerakan mahasiswa(Gema) Kosgoro melakukan unjuk rasa terkait akan diperpanjangnya jabatan Sekda Kota Tangsel yang saat ini masih dipegang Dudung E Dierja.

Mahasiswa menilai masa jabatan Sekda Dudung E Dierja yang akan memasuki usia pensiun tidak diperpanjang untuk ketiga kalinya, lantaran yang bersangkutan tidak berprestasi serta tidak memiliki track record yang buruk. Bahkan perpanjangan pensiun syarat dengan muatan KKN.

“Kami kira masih banyak pegawai yang memiliki kompetensi untuk menjabat sekda” kata Ketua Gema Kosgoro, Jauhari saat orasi di kantor Wali Kota Tangsel, Senin (30/7/2012).(Evan)

Kabar6-Rencana perpanjangan masa dinas Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) hinggak kini belum diutarakan secara terbuka oleh Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany.

Namun Gerakan Mahasiswa (Gema) Kosgoro Kota Tangsel, telah mewanti-wanti agar masa jabatan Sekda Dudung E Dierja yang akan memasuki usia pensiun tidak diperpanjang untuk ketiga kalinya.

Penolakan itu menyusul yang bersangkutan dinilai tidak berprestasi serta memiliki track record yang buruk. Bahkan perpanjangan pensiun syarat dengan muatan KKN.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 tahun 2005 telah ditentukan batas usia. Namun, perpanjangan masa jabatan bagi yang purna tugas akan menghambat karir dan memicu keresahan jajaran PNS di bawahnya. Jadi yang pensiun biarkan pensiun,” kata Ketua Gema Kosgoro Jauhari saat orasi di kantor Walikota Tangsel, Senin (30/7/2012.).

Ia menambahkan, mahasiswa meminta Walikota Tangerang Selatan agar menegakkan aturan Kepegawaian terhadap pegawai yang akan memasuki usia pensiun.

Karena itu, kata Jauhari, sesuai UU KIP bahwa pengangkatan sekda Kota Tangerang Selatan harus disosialisasikan kemasyarakat

“Kalau sudah pensiun, harus pensiun secara normative. Mari kita tegakan aturan itu, ikuti aturan normative, jangan sampai ada Plt-plt,” ucapnya.

Sambung Jauhari, kami mencurigai ada upaya mengamankan kepentingan pihak-pihak tertentu dengan kaitan memperpanjang masa jabatan Sekda.

Kata Jauhari, perpanjangan masa jabatan Dudung E Dierja sebagai sekda akan menimbulkan keresahan di kalangan PNS. Ia pun mengusulkan bahwa setiap PNS yang telah memasuki masa pensiun tidak perlu diperpanjang.

”Kami melihat kebijakan semacam itu tidak pas dan akan memicu keresahan,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Sihabuddin Hasyim usai menerima perwakilan dari Gema Kosgoro mengatakan, harus dilihat regulasi pengangkatan sekda tersebut sebagai sesuatu barometer yang mesti dijadikan bahan pertimbangan dalam menyetujui perpanjangan usia pensiun seorang Sekda.

“Kita (DPRD) akan melihat bentuk kajian pengangkatan SK tersebut sebagai bahan pertimbangan dewan dalam mengambil keputusan apakah perpanjangan sekda itu sesuai Undang-Undang” ujarnya.

Kata sihabuddin, Bahkan dia menilai kinerja Dudung E Diredja tidak memiliki terobosan-terobosan yang berarti dalam meningkatkan aspek pelayanan publik.

“Karena memang secara riel kami melihat bahwa Sekda Dudung ini tidak memiliki suatu prestasi yang luar biasa selama menjabat sebagai Sekda,” ujarnya.

Disamping itu, lanjut Sihabuddin, sebaiknya Kepala Daerah melakukan penyegaran-penyegaran di tubuh birokrasi itu dengan tidak memperpanjang usia pensiun Sekda Dudung ini dan bisa tumbuh proses kaderisasi yang baik. Apalagi banyak potensi-potensi muda yang sudah siap menjadi Sekda.(evan).

Kabar6-Sibuk. Suasana itu jelas terlihat mana kala kita menginjakkan kaki ke rumah Dodol Mugi Jaya (DMJ) di Jalan Cilenggang 1 Pelayangan, RT 04/02, Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel).

Maklum, home industri yang memproduksi dodol ini sudah mulai kebanjiran pesanan sejak hari pertama bulan ramadhan. Tak tanggung-tanggung, pada lebaran Isul Fitri 1433 H ini, rumah DMJ sudah menerima order hingga 20 ton lebih.

“Kalau dulu saya hanya memproduksi dodol saat bulan Ramadhan saja. Tapi sekarang, seiring tingginya permintaan konsumen, saya jadi harus memproduksi setiap hari. Dan, tiap kilogram dodol kami jual dengan harga Rp. 28.000,” ujar Iyuk Rukmiati (50) pemilik usaha DMJ, Minggu (29/7/2012).

Ya, usaha rumah DMJ sedianya mulai digeluti Iyuk sejak 1994 silam. Berawal dari usaha kecil-kecilan dengan alat produksi satu tungku dodol, kini sudah berkembang pesat hingga 6 tungku. Bahkan, kini DMJ sudah mampu menggaji hingga 30 karyawan.

Tingginya pesanan dodol dari pelanggan, membuat dapur rumah DMJ tak pernah berhenti untuk berproduksi. Bahkan, kini DMJ sudah bisa memproduksi rata-rata hingga 2 ton dodol perharinya.

Umumnya, pemesan dan pembeli dodol itu datang langsung ke rumah DMJ. Dan, kebanyakan dari pemesan dan pelanggan DMJ adalah pelanggan tetap. “Pemesan ada yang untuk dijual kembali. Tapi tak sedikit juga yang memesan untuk konsumsi pribadi,” ujar Iyuk lagi.

Kedepan, Iyuk berharap dodol buatannya bisa menjadi salah satu icon panganan khas yang diakui oleh Pemerintah Tangsel.

“Kami sudah mempatenkan dodol produksi DMJ ini. Dan, kami berharap pemerintah setempat mau mengakui dodol ini menjadi salah satu panganan khas Tangsel,” ujar Iyuk lagi.

Sementara Iin (26), salah seorang pelanggan tetap dodol produksi rumah DMJ, mengaku sangat suka dengan rasa dodol produksi rumah DMJ. Bahkan, sampai saat ini Iin tercatat sudah 6 tahun menjadi pelanggan di rumah DMJ tersebut.

“Rasa dodol disini sangat khas. Pokoknya, sangat berbeda dengan dodol lainnya. Apalagi, dodol disini bisa tahan sampai 3 bulan lamanya,” ujar Iin lagi.(turnya)

Kabar6-Wakil Kepala Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Suhardi Alius menyatakan akan menindak tegas siapapun yang melakukan kegiatan ilegal berupa sweeping selama bulan ramadhan ini, akan ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Siapapaun  dia, tetap akan ditindak tegas. Ini negara hukum,” ujar Brigjen Pol Suhardi Alius disela penangkapan puluhan anggota ormas Majelis Pembela Rasulullah (MPR) di Mapolsek Pondok Aren, Minggu (29/7/2012) dini hari.

Sementara, Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol Bambang Priyo Andogo mengatakan, saat ini proses penanganan ke 60 anggota MPR tersebut menjadi kewenangan Polres Jakarta Selatan.

“Ke 60 anggota ormas MPR yang sebelumnya kami amankan karena melakukan sweeping di sejumlah tempat hiburan malam di Pondok Aren, kini sudah diserahkan ke Polres Jakarta Selatan untuk diperiksa lebih lanjut,” ujar Kapolres.

Sebelumnya, puluhan massa MPR itu digelandang ke Mapolsek Pondok Aren setelah diamankan saat melakukan aksi sweeping di sejumlah tempat hiburan malam dibilangan Pondok kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren.

Dari tangan puluhan anggota ormas itu, polisi juga menyita aneka jenis senjata tajam, mulai dari parang, samurai, stik golf hingga bambu runcing.

Aksi massa MPR tiba di kawasan Pondok Aren, setelah sebelumnya menggelar sweeping ke tempat hiburan malam d’Mos, Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Meski tidak sampai merusak dan menjarah, namun massa MPR tersebut sempat mengusir para pengunjung yang tengah asik menikmati aneka hiburan di tempat hiburan malam d`Mos.

Sayangnya, Kapolres Metropolitan Jakarta Selatan, Kombes Imam Sugianto saat dikonfirmasi menolak memberikan komentar terkait aksi sweeping yang dilakukan massa MPR di tempat hiburan malam d`Mos.(turnya/tom migran)

Kabar6-Sebanyak 60 anggota ormas Majelis Pembela Rasululllah (MPR) yang diamankan oleh petugas Polsek Pondok Aren, akhirnya diserahkan ke Polres Jakarta Selatan.

Demikian dikatakan Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol Bambang Priyo Andogo kepada kabar6.com di Mapolsek Pondok Aren, Minggu (29/7/2012) dini hari.

“Ini adalah bentuk kesigapan kita dalam membantu Polres Jakarta Selatan. Dimana, sebelumnya ormas itu telah melakukan kegiatan ilegal berupa sweeping. Sesuai perintah Polda Metro jaya, kita tidak akan mentolerir segala bentuk kegiatan ilegal berupa sweeping,” ujar Bambang Priyo Andogo.

Menurut Kapolres, selain 60 anggota ormas, pihaknya juga menyerahkan 26 unit sepeda motor yang digunakan massa untuk beraksi.

“Ormas itu berasal dari berbagai wilayah. Ada yanag Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan lainnya. Untuk lebih jelasnya, silahkan tanya ke Polres Jakarta Selatan,” kata Bambang lagi.

Sebelumnya, puluhan massa MPR itu digelandang ke Mapolsek Pondok Aren setelah diamankan saat melakukan aksi sweeping di sejumlah tempat hiburan malam dibilangan Pondok kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren.

Dari tangan puluhan anggota ormas itu, polisi juga menyita aneka jenis senjata tajam, mulai dari parang, samurai, stik golf hingga bambu runcing.

Aksi massa MPR tiba di kawasan Pondok Aren, setelah sebelumnya menggelar sweeping ke tempat hiburan malam d’Mos, Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Meski tidak sampai merusak dan menjarah, namun massa MPR tersebut sempat mengusir para pengunjung yang tengah asik menikmati aneka hiburan di tempat hiburan malam d`Mos.

Sayangnya, Kapolres Metropolitan Jakarta Selatan, Kombes Imam Sugianto saat dikonfirmasi menolak memberikan komentar terkait aksi sweeping yang dilakukan massa MPR di tempat hiburan malam d`Mos.(turnya/tom migran)

Kabar6-Kawasan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (29/7/2012) dini hari, mencekam.

Ratusan massa bersenjata tajam yang mengatasnamakan ormas Pembela Rasulullah turun ke jalan. Mereka melakukan sweeping ke sejumlah lokasi hiduran malam yang ada di Kawasan Pondok Kacang Timur.

Beruntung sebelum ratusan massa itu berulah, personil Polsek POndok Aren dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Koramil setempat berhasil menghalau massa tersebut ke Mapolsek Pondok Aren.

Sumber kabar6.com di Mapolsek Pondok Aren mengatakan, dari ratusan massa Pembela Rasulullah itu, beberapa diantaranya diketahui dalam kondisi mabuk berat.

Saat ini, massa Pembela Rasululloh itu tengah menjalani pemeriksaan dan pendataan di Mapolsek. Sementara, seluruh senjata tajam yang dibawa oleh kelompok massa tersebut disista.

Hingga berita ini disusun, Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol Bambang Priyo Andogo dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Imam Sugianto yang tampak hadir di Mapolsek belum memberikan keterangan resmi terkait aksi kelompok massa tersebut.(turnya/tom migran)