Kabar6-Majelis sidang gugatan layanan parkir di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akhirnya diputuskan lewat arbitrase.

Keputusan itu ditempuh setelah tidak ada kesepakatan secara mufakat antara pihak pelapor dengan terlapor.

Ketuk palu rencana penyelesaian arbitrase itu, diketahui dari sidang keempat yang digelar secara singkat.

Pada kesempatan itu, turut hadir Direktur Operasional PT Pan Satria Sakti, Budi Hartono selaku pihak terlapor, dan Muhamad Acep, warga Kecamatan Serpong sebagai pelapor.

“Sidang keputusan arbitrase akan dilaksanakan pada Kamis, tanggal delapan September besok,” kata Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tangsel, Kiblatullah, Kamis (1/9/2016).

Ia jelaskan, pihak terlapor dan pelapor telah menerima penentuan arbitrase. Poin-poin dalam surat tersebut menjadi ketetapan mendasar.

Kiblatullah menyebut, bila keputusan sepenuhnya merupakan kewenangan majelis sidang. Terhitung sejak hari ini segala informasi dan data yang masuk, atas sengketa parkir telah ditutup oleh BPSK Kota Tangsel. **Baca juga: DBMSDA Kabupaten Tangerang Bakal Sanksi Kontraktor Nakal.

Menurut Kiblat, sampai pagelaran sidang ketiga, pihaknya telah memanggil saksi ahli dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tangsel selaku regulator. **Baca juga: Acep Desak Aliran “Pajak” Parkir di Tangsel Mesti Diusut.

“Maka mulai hari ini majelis akan menyusun formulasi penyelesaian lewat keputusan arbitrase,” jelas Kiblat. **Baca juga: Paguyuban Ruko di Serpong Tolak Rencana Parkir.

Perlu diketahui, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum antara para pihak pihak pelapor dan pelapor yang didasarkan pada perjanjian terlebih dahulu. **Baca juga: Tahun Depan, RSUD Balaraja Jadi Tipe B.

Dalam arbitrase, kedua pihak diatas memberikan kewenangan kepada majelis sidang untuk memberikan putusan atas sengketa tingkat pertama dan terakhir.(yud)

Kabar6-Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpangan) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mencatat, adanya kenaikan daya beli masyarakat sekitar ‎terhadap hewan ternak kurban.

Trend peningkatan itu juga dibarengi dengan melonjaknya harga hewan kurban yang ada di lapak-lapak milik pedagang.

Data yang diperoleh, pada 2014 jumlah ternak yang disalurkan ke titik panitia penerimaan hewan kurban‎ sebanyak 6.630 ekor. Jumlahnya melonjak tajam pada tahun berikutnya menjadi 11.193 ekor.

Rully, salah seorang pedagang memastikan, bila harga hewan ternak kurban dipasaran meningkat signifikan. Kenaikan harga sudah rutin terjadi setiap tahunnya.

“Sapi naik sekitar Rp3 juta sampai Rp4 jutaan. Kalau harga kambing naik dikisaran Rp300 ribu per ekor,” katanya kepada kabar6.com ditemui di Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong,‎ Rabu (31/8/2016).

Pria bertubuh kurus itu bilang, ada banyak faktor yang memicu kenaikan harga‎ hewan ternak kurban. Kenaikan sudah terjadi dari tingkat petani serta peternak, dan jumlah pasokannya pun menurun.

Rully mengaku, hewan kurban miliknya berasal dari daerah Pati, Jawa Tengah. Semua hewan yang dijual kesehatannya dalam kondisi baik. Sehingga aman untuk dikonsumsi. **Baca juga: DP2KP Kabupaten Tangerang Soroti Kenaikan Harga Hewan Kurban.

Saat proses pendistribusian dari Pati ke Tangerang, lanjutnya, semua hewan ternak yang melintasi daerah Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, akan diperiksa kesehatannya di pos cek point. **Baca juga: Teliti Kesehatan Hewan Kurban Sebelum Dibeli.

“Surat-surat kesehatan semua hewan yang saya jual ada. Sekarang suratnya lagi menuju kemari,” klaimnya.(yud)

Kabar6-Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, berharap persoalan kemisikinan, kelaparan dan kesenjangan sosial di tanah air, bisa cepat terselesaikan dengan terbentuknya lembaga tripartit diluar institusi milik Pemerintah.

Diutarakannya, beberapa lembaga seperti Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) yang menaungi Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) dan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) di 32 Cabang Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional dan Forum CSR nasional, bisa mempercepat pengurangan kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

“Kemensos berharap mudah-mudahan bisa menjadi tripartit yang akan mempercepat proses pengurangan kemiskinan, proses mempersempit kesenjangan sosial dan sekaligus proses perwujudan kesejahteraan sosial,” tandasnya dalam acara penutupan rakernas DNIKS sekaligus pengukuhan Forum CSR Nasional, di Tangerang, Rabu (31/8/2016).

Menurutnya, cita-cita tersebut juga berkaitan erat dengan program dunia. Suistanable Development Goals yang menginginkan masyarakat yang lebih sejahtera.

“Jadi SDGs ini sebetulnya yang punya kaitan erat dengan Kemensos itu, pada butir pertama, kedua dan kesepuluh. Jadi tiga item tersebut, harus ditutup dengan yang ke-17 itu kemitraan. Maka upaya menurunkan kemiskinan, menghapuskan kelaparan, upaya mempersempit kesenjangan, Kita semua butuh kemitraan,” tandas Mensos. **Baca juga: DBMSDA Kabupaten Tangerang Bakal Normalisasi Sungai Cisadane.

Maka kemensos, lanjutnya, berterima kasih dengan DNIKS yang sudah mengolaborasikan seluruh kekuatan BK3S, LKKS dan ditambah Baznas dan  forum CSR tingkat nasional. Lembaga tersebut telah secara bahu-membahu berupaya meningkatkan kesejahteraan bangsa. **Baca juga: Airin Usul Bintaro Jaya Bikin Tandon di Pondok Aren .

“Saya ucapkan terima kasih kepada DNIKS yang sudah membantu Kemensos,” ujarnya.(yud)

Kabar6-Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany, mendadak blusukan ke lokasi jebolnya tanggul aliran anak Kali Angke di Kecamatan Pondok Aren.

Ia memberikan catatan rekomendasi sebagai langkah komprehensif agar wilayah pemukiman tidak lagi dilanda banjir.

“Tidak mungkin kita langsung seketika membuka, karena masih ada aliran sungai,”‎ ungkapnya kepada kabar6.com di Serpong, Rabu (31/8/2016).

Airin jelaskan, ‎hari ini jajarannya mengagendakan rapat koordinasi. Bahkan pertemuan itu dilaksanakan dengan melibatkan pihak pengembang Bintaro Jaya dan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten.

‎Dipaparkan, ada beberapa alternatif yang diusulkan kepada pihak terkait sebagai langkah penanganan jebolnya tanggul. Diantaranya, bronjong tetap ada dan terpasang di sekitar jebolnya tanggul.

Kemudian lahan milik Bintaro Jaya sebanyak dua meter dipakai untuk lahan resapan air. Jika warga sekitar berkenan‎, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel akan memagar kawasan banjir yang dihuni sekitar 30 kepala keluarga.

“Nantinya ingin dipasang pompa air penyedot‎, atau nanti pihak Bintaro kami minta untuk membuat tandon,” paparnya. **Baca juga: Waduh..! Kampung Bulak Kembali Dikepung Banjir.

Airin berharap, solusi penanganan banjir dapat dihasilkan lewat rapat koordinasi tersebut. Ia juga mengingatkan kepada warganya untuk rutin membersihkan saluran air atau gorong-gorong di sekitar pemukiman rumahnya. **Baca juga: Airin dan Benyamin “Semprot” Anak Buah yang Terlambat.

‎Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Camat serta Lurah dan perangkat daerah lainnya di Kota Tangsel, diinstruksikan agar secara rutin memeriksa tanggul-tanggul kali serta sungai yang berpotensi jebol. **Baca juga: DBMSDA Kabupaten Tangerang Bakal Normalisasi Sungai Cisadane.

“BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) juga untuk segera turun apabila ditemukan ada bencana,” tambah Airin.(yud)

Kabar6-Kepala Kepolisian Resort (Polres) Kota Tangsel, Ajun Komisaris Ayi Supardan mengingatkan kepada para debt collector diwilayah hukumnya, agar tidak membuat resah warga.

Mereka (debt collector) diharapkan agar bisa mengubah stigma negatif yang sudah kadung melekat dibenak masyarakat selaku konsumen.

“Harapan saya laksanakan tugasnya dengan seharusnya,”‎ katanya ditemui kabar6.com Rabu (31/8/2016)

Kelompok yang ditunjuk sebagai pihak ketiga oleh perusahan jasa penyedia dana atau leasing, mesti humanis saat melakoni tugasnya. Jangan malah mengancam atau menyakini masyarakat selaku kreditur.

Ayi bilang, kelompok debt collector hendaknya bisa memberikan penjelasan agar debitur segera menunaikan kewajibannya membayar cicilan kredit.

Kalaupun mesti terpaksa menarik barang kreditan, debt collector bisa menginformasikan kepada debitur secara jelas.

“Biasanya, kalau dilakukan (penarikan) di tempat umum, saya imbau agar segera menyelesaikannya di kantor leasing ataupun polsek terdekat,” bilangnya.

Langkah diatas, lanjut Ayi, agar kedua pihak yang bersengketa dapat terlindungi. Bila pihak debitur menyepakati dapat menyelesaikan tunggakan, tentunya tidak akan terjadi hal yang buruk.

Masyarakat sebagai debitur juga harus memahami surat perjanjian yang disepakati ketika akad kredit. Ayi mengakui, pada saat kesulitan debitur berada dalam posisi lemah. **Baca juga: Airin dan Benyamin “Semprot” Anak Buah yang Terlambat.

Sebab debitur diwajibkan membayarkan cicilannya setiap bulan. “Kalau dalam rangka penarikan unit ada kekerasan, ada kata-kata penghinaan itu masuk pidana. Tapi ya harus cukup alat buktinya,” tambah Ayi. **Baca juga: Warga Tangsel Keluhkan Arogansi Debt Collector.

Sedianya, imbauan yang disampaikan Kapolres Tangsel tersebut, seiring dengan mencuatnya keluhan warga di Kota Tangsel, ihwal aksi kasar debt collector kepada debitur.(yud)

Kabar6-Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie menegur sejumlah pejabat, karena datang terlambat pada acara Sosialisasi Amnesti Pajak yang‎ digelar di Aula gedung Balaikota, Kecamatan Ciputat, Selasa (30/8/2016) kemarin.

Sikap indisipliner yang ditunjukan para pejabat itu, bikin “Sang Bos” naik pitam. Terlebih, Benyamin Davnie bersama tamu pejabat dari Kantor Wilayah DJP Banten harus menunggu para pejabat yang terlambat.

“Kenapa telat?,” tanya Benyamin kepada‎ Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Dedi Mulyadi.

Sementara, Dedi yang ditanya spontan menjawab, bila dirinya terlambat karena jalanan yang macet. “Maaf pak, macet,” jawab Dedi.

Namun, Benyamin Davnie yang sudah kesal tetap menegur anak buahnya tersebut.
“Banyak alasan kamu. Kerja itu disiplin, macet dijadikan alasan‎,” ketus Bang Ben, sapaan akrab Benyamin Davnie.

Tak hanya Dedi, sejumlah pejabat lain yang juga terlambat juga tak luput dari “semprotan” Benyamin Davnie. “Atau mau gampang, enggak usah awa mobil, buang saja,” ketus Bang Ben.

Menurut Bang Ben, amarahnya meluap bukan tanpa sebab. Itu tak lain karena Ia ingin agar seluruh anak buahnya bisa bersikap lebih disiplin.

Bang Ben pun menginstruksikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel, Firdaus, untuk mencatat nama sejumlah pejabat yang tidak hadir dalam kegiatan itu.

“Pak‎ Firdaus, tolong catat nama-nama pejabat yang tidak hadir,” perintahnya.‎ **Baca juga: Airin Desak BBWSCC Cepat Tangani Tanggul yang Jebol.

Di lokasi yang sama, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan, seharusnya alasan telat ini tidak perlu terjadi. “Masa Wakil Walikota menunggu bapak ibu untuk hadir,” ungkap Airin. **Baca juga: Pemkot Cilegon Minta Bantuan Keuangan ke Provinsi Banten.

Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk duduk mengisi bangku yang kosong didepan.(yud)

Kabar6-Musyawarah Daerah I Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) digelar di Taman Anggrek Resto, Kecamatan Serpong, Selasa ( 30/8/2016).

AMPI yang menjadi salahsatu Organisasi Mendirikan dan Didirikan (Ormendi) Partai Golkar ini diharapkan mampu mencetak kader muda terbaik untuk Partai Golkar.

Ketua Caretaker Musda I AMPI Kota Tangsel, Ahmad Dohari Adam mengatakan, Musda digelar untuk merekturisasi DPD AMPI Kota Tangsel, setelah masa berlaku Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang lama habis beberapa waktu lalu.

“Kepengurusan yang lama kan penunjukan dari DPD AMPI Provinsi Banten. Saat ini pemilihan Ketua AMPI definitif dan Musda pertama DPD AMPI Kota Tangsel,” ungkap Adam.

Dirinya berharap, usai Musda yang digelar, AMPI Kota Tangsel bisa mencetak kader-kader muda terbaik untuk Partai Golkar. Berbagai program kaderisasi pun sudah disiapkan.

“AMPI harus bisa mencetak kader muda yang berpotensi untuk Partai Golkar. Pemberdayaan generasi muda ini akan dilakukan di AMPI,” paparnya.

Wakil Ketua 1 DPD AMPI Provinsi Banten, Muhamad Ali mengatakan dalam Musda ini akan diikuti oleh tujuh pengurus rayon AMPI di Kota Tangsel, DPD AMPI Kota Tangsel dan DPD AMPI Provinsi Banten.

“Ada sembilan suara untuk memilih Calon Ketua DPD AMPI Kota Tangsel,” katanya. **Baca juga: Mayat Pria Bertato Tersangkut di Bendungan Sungai Cisadane.

Tampak hadir di lokasi Musda diantaranya, dua calon yang digadang-gadang maju untuk menjadi Ketua DPD AMPI Kota Tangsel. **Baca juga: Curi Murai Batu, Dua Pemuda Semaput Dihajar Warga Tangerang.

Kedua calon tersebut yakni Tomi Patria dan Arif Rahman Hakim, Anak dari Kepala Kesbangpolinmas Kota Tangsel.(dre)

Kabar6-Sikap penolakan penghuni ruko terhadap‎ rencana pengelolaan layanan jasa parkir kendaraan bermotor di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali mencuat.

Kali ini, giliran Paguyuban Ruko Golden Vienna 1 dan 2, Kecamatan Serpong, yang menunjukkan sikap menentang atas rencana pengelolaan parkir dilingkungannya.

Pantauan kabar6.com di lapangan, jejeran spanduk-spanduk bernada penolakan terpampang jelas dikawasan ruko Golden Vienna 1.

“Jelaslah kita nolak. Besok kalau ada parkir kan kita disuruh bayar,” kata Rudi, pegawai salah satu industri kuliner yang beroperasi di Ruko Golden Vienna 1, Selasa ‎ (30/8/2016).

Ditemui di lokasi terpisah, Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tangsel, Taryono, enggan mengomentari perihal adanya penolakan tersebut.

Ia beralasan, bila hal itu merupakan masalah teknis dan bukan menjadi kewenangannya.

‎”Kalau bicara masalah teknis kebijakan bukan di saya. Silahkan tanya ke pejabat berwenang, seperti Kabid (Kepala Bidang) dan Kasi (Kepala Seksi),” kilahnya.

Pejabat yang dimaksud Taryono adalah, Kabid Angkutan Umum Wijaya Kusuma ataupun ke Kasi Parkir dan Terminal, ‎Dito Chandra Wirastyo.

Ia mengaku, tugas pokok dan fungsinya hanya memastikan surat menyurat dan tata naskah kedinasan. Semua draft surat resmi kedinasan dibuat olehnya, dan menjadi tanggung jawab dirinya. **Baca juga: September, Tender Proyek ABT di Kabupaten Tangerang.

‎Ketika disinggung apakah surat resmi kedinasan termasuk nota kesepakatan kontrak kerjasama tentang izin sewa lahan. **Baca juga: Gedung Pramuka di Kabupaten Tangerang Diresmikan.

Diketahui semua lahan tersebut merupakan aset daerah yang sebenarnya masuk ke dalam pajak parkir, bukannya retribusi. **Baca juga: Adu Mulut, Warga Ruko Versailles BSD Tolak Parkir Meter‎.

“Ya, setelah dibuat oleh staf terus saya periksasaya yang buat dan paraf suratnya‎,” tambah Taryono.(yud)

Kabar6-‎Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah melayangkan surat resmi kepada pimpinan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Langkah itu ditempuh menyusul meluapnya anak Kali Angke hingga membuat ratusan unit rumah milik warga sekitar terendam banjir.

“Semua yang jebol kita tangani semua,” ungkap Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany kepada kabar6.com, Selasa (30/8/2016).

Ia jelaskan, kemarin pihak Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Tangsel mesti koordinasi dulu dengan pihak BBWSCC.

Pada surat resmi dijelaskan, luapan air anak Kali Angke berawal dari naiknya debit di saluran Serua.

Banjir perumahan Villa Bintaro Regency ada Sabtu kemarin disebabkan jebolnya tanggul Sungai Serua sepanjang sekitar 10 meter. Sedangkan tanggul jebol pada sisi Kampung Bulak dikisaran 70 meter.

“Upaya penanganan perlu dilakukan secepatnya‎ pakai bronjong dan karung pasir di lokasi tanggul jebol. Juga pada sisi tanggul lainnya yang berpotensi jebol,” jelas Airin.

Menurutnya, prosedur birokrasi itu ditempuh lantaran ketentuan kewenangan pengelolaan dan perawatan ada di lembaga yang bernaung dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat .

“Karena kaitannya kali Angke, tapi kita siap tangani,” jelasnya.

Airin paparkan, teknis pelaksanaan perbaikan daerah aliran sungai tersebut harus menggunakan alat berat jenis amfibi exavator. Direncanakan nanti malam alat berat milik BBWSCC datang‎ ke lokasi. **Baca juga: Rabu Besok, Tanggul Jebol di Kampung Bulak Diperbaiki.

Ditambahkan, alasan sampai mesti memakai alat berat milik BBWSCC karena armada inventaris punya DBMSDA Kota Tangsel juga sedang dipakai. Dua unit alat berat itu kini sedang dikerahkan di daerah Kecamatan Pamulang. **Baca juga: Warga Kampung Bulak Kekurangan Air Bersih.

“Karena daerahnya rawa.‎ Amfibi kita satu di Reni Jaya masih kerja, yg satu lg di tandon BPI,” tambah Airin.(yud)

Kabar6-Perbaikan tanggul yang jebol di dibelakang Perumahan Kampung Bulak, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), dijadwalkan dimulai Rabu (31/8/2016) besok.

Hal itu terungkap dari pengakuan Bacin, seorang mandor yang akan mengerjakan proyek perbaikan tanggul tersebut, yang ditemui kabar6.com di lokasi tanggul jebol, Selasa (30/8/2016).

“Kemungkinan Rabu besok baru mulai kerja,” ujar Bacin. **Baca juga: 2.000 Lembar Kulit Ular dan Biawak Selundupan Disergap Polda Banten.

Sementara, Nanang, salah seorang warga yang menetap disekitar tanggul jebol menyayangkan lambatnya perbaikan tanggul jebol oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel tersebut. **Baca juga: Warga Kampung Bulak Kekurangan Air Bersih.

Terlebih lagi, pascajebolnya tanggul dikawasan tersebut, perbaikan oleh pekerja justru dilakukan pada tanggul yang berada di bagian depan perumahan. **Baca juga: Tanggul Jebol Belum Diperbaiki, Warga Kampung Bulak Pasrah.

“Tanggul yang jebol di bagian belakang perumahan, tapi anehnya kok yang diperbaiki justru tanggul yang didepan perumahan,” ujar Nanang heran. **Baca juga: Warga Pondok Aren Resah Tanggul Kali Angke Jebol.

Pantauan kabar6.com dilokasi, hingga kini memang tanggul yang jebol di belakang Perumahan Kampung Bulak memang belum diperbaiki.(Fbi)