Kabar6-Data jumlah warga penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bolong-bolong. Verifikasi data milik Kementerian Sosial (Kemensos) dengan pemerintah daerah tidak sinkron sehingga perlu dilakukan pembenahan.

Kepala Dinas Sosial Kota Tangsel, M Salman Faris mengungkapkan, jumlah warga miskin terus fluktuatif. Meski demikian ia mengklaim angkanya merosot hingga 0,8 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

‎”Orang miskin bisa hilang bisa muncul. Contohnya pada waktu belum ada penggusuran dia miskin, lalu pas ada pembebasan tanah dia jadi kaya. Ada juga yang mampu tapi tiba-tiba kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” ungkapnya, Senin (11/9/2017).**Baca Juga: Verifikasi dan Validasi Data ‎PKH Tangsel ‘Bolong-bolong’

‎Salman merinci, hasil validasi dari Kementerian Sosial tahun lalu, jumlah warga miskin di Kota Tangsel sebanyak 15.009 orang. Tahun ini jumlahnya berkurang menjadi sekitar kurang lebih 14.000.

Namun sisa jumlah tersebut masih tetap ditelusuri dan diverifikasi. Apakah kondisi sosialnya sudah benar-benar meningkat atau karena faktor lain.

“Kemarin baru saja keluar data CD 2 (tahap 2) dari Kementerian Sosial. Jumlahnya memang sama. Tapi waktu ada penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH)), ada warga yang tahap sebelumnya dapat, tapi tahap selanjutnya tidak. Ini yang sedang kita sisir,” paparnya.**Baca Juga: Diduga Ada Penyimpangan Pembagian Bansos PKH di Tangsel

Kondisi ini yang juga terjadi saat pengaluran BPNT dan PKH di Kota Tangsel pada Sabtu (2/9). Sebagian warga mengeluhkan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang telah diterima dari Krmenterian Sosial (Kemensos) saldonya kosong saat hendak menukar dengan paket sembako.

“Namanya orang sudah pernah dapat dan sekarang tidak dapat pasti kecewa. Ada lagi laporan yang layak benar dapet tapi tidak menerima kartu (warga penerima bantuan). Nah ini yang mau diverifikasi oleh Kemensos bulan November,” katanya.(yud)

Kabar6-Puluhan pelajar dari dua sekolah di wilayah hukum Kota Tangerang Selatan (Tangsel) beraksi anarkis pada Kamis pekan lalu. Mereka nekat membacok Aiptu Sugiri, anggota Sabhara Polsek Cisauk dan seorang pengemudi ojek motor online.

DOC, pelajar kelas X SMK Sasmita Jaya, Kecamatan Pamulang, bersama rekan sebayanya asal SMK Semesta, Kecamatan Cisauk, ‎berkumpul di depan kampus ITI Serpong. Gerombolan pelajar tersebut sudah mempersiapkan beragam jenis senjata tajam untuk melakukan aksi tawuran.**Baca Juga: Diduga Bacok Polisi, Pelajar di Tangsel Ditangkap

“Pas kita lagi naik truk terus disorakin sama tukang ojek online,” katanya‎ kepada kabar6.com ditemui di Jalan Saidin, Kelurahan Bambu Apus, Pamulang, Senin (11/9/2017).

DOC jelaskan, puluhan pelajar sempat dikejar oleh Aiptu Sugiri ber‎sama para pengemudi ojek motor online. Pelajar yang terdesak karena dihadang tiga anggota TNI akhirnya memilih berbalik arah.

Puluhan pelajar SMK‎ Sasmita Jaya dan SMK Semesta merasa terusik coba melakukan perlawanan. Mereka mengejar balik seorang anggota polisi dan tukang ojek online sambil mengacungkan senjata tajam.

“Karena ngeliat polisinya cuma satu orang, makanya kita balik arah,” terang DOC.

DOC akhirnya berhasil dijemput oleh Unit V Resmob Polres Tangsel pimpinan Inspektur Satu Ahmad Mulyono. Ia merupakan pelaku terakhir yang diburu polisi dan diciduk setelah pihak keluarga menyerahkan pelajar tersebut ke polisi.(yud)

Kabar6-Seorang pelajar Kelas X STM Sasmita Jaya, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangse) berinisial DOC dijemput aparat kepolisian. Ia dituding ikut terlibat dalam aksi keributan yang berujung pembacokan terhadap dua orang di kawasan Cisauk.

Kedua korban pembacokan yakni Aiptu Sugiri, Anggota Sabhara Polsek Cisauk dan pengemudi ojek motor online. DOC bersama puluhan rekan-rekannya tak terima saat sedang konvoi dihalangi para korbannya.

“Kami dari pihak keluarga harus taat hukum,” kata Ayatullah Habibie, kerabat DOC kepada kabar6.com ditemui di Jalan Saidi‎n, Kelurahan Bambu Apus, Pamulang, Senin (11/9/2017).**Baca Juga: Penyelundup Tanduk Rusa Terancam 5 Tahun Penjara

Aay Samudra, sapaan akrabnya menjelaskan hal ini bermula saat Vega, ibu DOC menginformasikan bahwa ‎kediamannya didatangi polisi. DOC diburu aparat lantaran ikut terlibat dalam aksi pembacokan di Cisauk.

Iapun menyarankan kepada orangtua pelaku agar kooperatif terhadap proses hukum yang dilakukan polisi. Maka ia menyarankan kepada Vega agar membawa anaknya ke rumah Aay untuk selanjutnya diserahkan kepada aparat berwenang.

“Kalau dijemputnya di rumah saya khawatir bisa ribut antarkeluarga. Pesan saya ke DOC ya berikan keterangan sejelas-jelasnya kepada polisi,” terang Aay.

DOC dijemput oleh Unit V Resmob Polres Kota Tangsel pimpinan Inspektur Satu Ahmad Mulyono. Pelaku sempat dimintai keterangan dan selanjutnya digelandang ke Mapolsek Cisauk.

“Total jumlah pelajar yang sudah kami amankan ada sekitar sembilan atau 11 orang‎,” ujar seorang polisi penyidik.(yud)

Kabar6-Drag bike di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bisa jadi potensi penghasil pendapatan asli daerah (PAD). Hanya saja, ini berlaku jika kota Cerdas, Modern dan Religius ini memiliki sirkuit permanen.

“Kalau memang Pemkot Tangsel mau terlibat dalam pengembangan dunia balap, sektor ini bisa dijadikan sebagai potensi PAD,” kata Ketua Harian Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kota Tangsel, Bahrudin.

Selama ini, Bahrudin mengatakan bahwa panitia pelaksana Kejuaraan Daerah (Kejurda) Banten Drag Bike selalu menyewa ke pihak pemilik lahan yang dijadikan untuk sirkuit. Untuk latihan pun, harus menyewa sirkuit Sentul, Kabupaten Bogor.**Baca Juga: Olahraga Drag Bike, Tangsel Butuh Sirkuit

“Kita sekali sewa saja bisa Rp80 juta untuk dua hari. Belum lagi ada pemasukan dari sektor lainnya, seperti tiket ataupun parkir. Ini tentu bisa menjadi pendapatan untuk daerah,” tandasnya.

Maka itu, ia berharap agar Pemkot Tangsel bersedia membantu pengembangan dunia balap di wilayahnya. Salah satunya, dengan memfasilitasi sirkuit permanen.

“Paling tidak penyediaan lahan. Kita sudah melihat potensi lahan yang ada di wilayah Kecamatan Setu, di sisi Sungai Cisadane. Ini potensi, hanya saja memang milik pengairan (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane),” kata pimpinan Bodisa Motor Sport (BMS) ini.(az)

Kabar6-Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Tangsel dikeluhkan. Pelayanan petugas dinilai tidak profesional kepada peserta yang akan mengambil dana Jaminan Hari Tua (JHT).

Sejumlah warga yang mengurus JHT harus bersabar berjam-jam menunggu dipanggil sesuai nomor antrean. Sementara, nomor antrean dibatasi hingga 50 peserta setiap harinya.

Salah seorang peserta BPJS Ketenagakerjaan Supriadi mengaku kesal dengan lamanya pelayanan. Sejak pukul 07.00 WIB, dirinya sudah datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan yang berlokasi di Cilenggang, Serpong ini.  Namun, hingga pukul 09.30 WI tak kunjung dipanggil nomor antreannya.**Baca Juga: Kepwal Kenaikan Tarif Parkir di Tangsel Dinilai Tak Jelas

“Saya sudah sering bolak-balik. Hari ini yang kelima kalinya. Baru bisa dilayani. Itu pun harus menunggu berjam-jam,” ujarnya.

Warga Pondok Betung, Pondok Aren ini mengaku sebelumnya, ia mengalami hal serupa dengan antrian panjang dan tak sanggup menunggu kemudian pulang ke rumah. “Prosesnya bikin ribet. Ada lima loket tapi satu loket kosong tidak ada pegawainya. Sementara yang mengantri sudah banyak,” terangnya.

Pantauan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Tangsel kursi antrean sejak pagi sudah dipenuhi peserta. Di ruang tersebut terdapat lima loket. Loket 01 untuk melayani pemeriksaan dokumen, loket 02 pelayanan informasi tidak ada pegawai, di loket 03, 04 dan 05 melayani pelayanan klaim. Namun, di loket 04 tidak ada pegawai. 

“Saya berkali-kali bertanya ke loket 01, kapan nomor antrean saya dipanggil. Petugas hanya bilang sabar saja pak,” terangnya meniru ucapan petugas loket 01.

Mantan karyawan perusahaan di Jakarta tersebut menyayangkan proses dan lambatnya pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan ini. “Kalau yang pensiun itu rata-rata usianya sudah tua. Harusnya diprioritaskan. Bukan dipermainkan seperti ini,” tegasnya.

Sampai berita ini diturunkan, petugas BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangsel belum bisa dikonfirmasi.(az)

Kabar6-Bahu jalan di sepanjang Jalan Ciater, Serpong kini sedang ditata oleh Pemerintah KotaTangsel melalui Dinas Pekerjaan Umum.

Pekerjaan tersebut merupakan pedestrian untuk saluran di sepanjang jalan ciater, dengan nama paket Penataan Saluran Serpong Serua dan Pelengkapnya. Dimana Dinas Pekerjaan Umum menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan yang ditargetkan selesai hingga akhir tahun 2017.

“Targetnya itu akhir tahun, tapi kita lihat pekerjaannya dulu. Terlepas dari itu target capaiannya tergantung dari pada kemampuan dan waktu pelaksanan pihak ketiga. Jika belum selesai hingga akhir tahun, maka kita akan membayar sesuai jumlah yang telah dikerjakan,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangsel, Retno Prawati, Jumat (8/9/2017).**Baca Juga: Kepwal Kenaikan Tarif Parkir di Tangsel Dinilai Tak Jelas

Nantinya, sambung Retno pedestrian tersebut akan dibuat saluran khusus yang akan terhubung langsung ke sungai, sehingga air hujan bisa langsung masuk ke lubang gorong-gorong yang sudah dibuat.

“Tujuan ditata saluran ini adalah untuk meminimalisir genangan air, sehingga air tidak memenuhi jalan yang akhirnya menghindari banjir,” katanya.

Apalagi menurutnya, Jalan Ciater ini sebagai jalan protokol yang memang harus menjadi contoh jalan yang baik. Pekerjaan ini dilaksanakan di kiri dan kanan bahu jalan dengan jarak sekitar dua kilometer.(az)

Kabar6-Kebijakan kenaikan tarif parkir di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dikritisi. Pasalnya, Keputusan Walikota (Kepwal) Nomor 974.3/kep.239-Huk/2017 tidak melalui sosialisasi kepada masyarakat khususnya pengusaha parkir dan pengguna parkir di Kota Tangsel.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Independen Anti Korupsi (BIAK) Abdul Rafid mengatakan Kepwal yang ditandatangani Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany dianggap tidak jelas dan malah membebani masyarakat.

“Harusnya ada kajian terlebih dahulu sebelum mengeluarkan Kepwal yang menyentuh langsung dengan masyarakat. Ini kan tidak jelas,” ungkap pria yang akrab disapa Opik ini menjelaskan, Jumat (8/9/2017).**Baca Juga: Tarif Parkir Naik, Warga Tangsel Protes

Menurut Opik, golongan tarif yang diberlakukan juga dianggap tidak jelas. Dari kajian yang dilakukan di lapangan, tarif parkir on street di Tangsel di samping Teras Kota, BSD, Serpong juga sama dengan tarif parkir off street. Tarif parkir kendaraan bermotor di lokasi tersebut Rp3 ribu. Bahkan, sebelum ada kenaikan tarif parkir off street di Tangsel sudah tergolong tinggi

“Ini yang mau dibenahi yang mana? harus ada kejelaskan soal regulasi yang ingin diterapkan. Jangan kayak begini. Keluar Kepwal terus memutuskan tarif parkir harus naik,” katanya.**Baca Juga: Ini Tarif Parkir Resmi Versi Dishub Tangsel

Pihaknya khawatir Kepwal soal kenaikan tarif parkir tersebut penuh dengan sarat kepentingan.

“Ya jangan sampai Kepwal ini keluar karena ada desakan dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan,” tambahnya.(az)

Kabar6-Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meninjau langsung ke lokasi kisruh pendistribusian dana bantuan sosial yang diduga terjadi penyelewengan.‎ Di Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, pejabat terkait menemukan kompleksitas masalah mulai dari minimnya informasi hingga belum menerima pencairan uang.

“Kalau di wilayah sini jumlah penerima PKH ada 361 anggota,” ungkap Kepala Dinsos Kota Tangsel, M Salman Faris di Jalan Lurah RT 03 RW 04, Kamis (7/8/2017).

Jumlah di atas terdiri dari anggota PKH yang berdomisili di Kelurahan Pondok Benda dan Benda Baru, Kecamatan Pamulang.‎ Dinsos Kota Tangsel menjadwalkan kembali menverifikasi serta validasi tahap kedua bagi anggota PKH pada November 2017 mendatang.**Baca Juga: Warga: Tiap Bulan, Nilai Bantuan PKH Semakin Menurun

Salman ‎menerangkan, Dinsos Kota Tangsel baru saja menerima salinan data anggota PKH dari Kementerian Sosial. Data verivikasi dan validasi tahap pertama itu telah disebar hingga ke tingkat RT.

Ia mengakui ada persoalan dari hasil data bolong-bolong milik Kementerian Sosial. ‎Pada pencairan tahap pertama dan keempat saja ada warga yang dapat menerima pencairan dana bansos.

“Sedangkan pencairan tahap dua dan tiga ada warga yang ngadu gak dapat. Itu yang ingin kami tanyakan ke Kementerian Sosial,” terang Salman.

Ia menegaskan, pihaknya tidak punya kewenangan dalam mengelola atau memegang kartu ATM milik anggota PKH. Kewenangan tersebut ada di tangan pengurus PKH masing-masing wilayah yang telah mengantongi SK Kementerian Sosial.

Menurut pengakuan pihak pendamping banyak anggota PKH yang melaporkan waktu pendistribusian pencairan dana bansos tidak merata. Makanya oleh pendamping kartu ATM milik anggota PKH dikumpulkan.

‎”Jadi ATM itu hanya BNI dan pendamping saja yang punya kewenangan. Dinsos tidak berwenang, karena kita hanya bisa menfasilitasi dan mengkomunikasikan PKH dan non PKH,” tambah Salman.(yud)

Kabar6-Sriyanah, warga RT 02 RW 05 Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, mengatakan telah mendapatkan dana bantuan sosial sejak 2014 lalu. Tahap pertama pencairan menerima Rp750 ribu, dan kedua menurun jadi Rp460 ribu.

“Ketiga setiap satu bulan sekali semakin menurun. Katanya jumlahnya Rp112 ribu,” ungkapnya ditemui di Jalan Lurah RT 03 RW 04, Kamis (7/8/2017).

Sriyanah juga mengaku jumlah setiap kepala keluarga yang menerima pencairan dana PKH nominalnya tidak saling sama.‎ Dana tunai didistribusikan lewat rekening Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik masing-masing penerima PKH.**Baca Juga: Diduga Ada Penyimpangan Pembagian Bansos PKH di Tangsel

Meski demikian ia lebih memilih mencairkan dana bansos PKH tunai melalui kantor pos‎. “(jumlah nominal dana) Tergantung anak yang sekolah sih,” bilangnya.

Terpisah di lokasi sama, Sugeng, Koordinator PKH Kota Tangsel, menerangkan dahulu komponen SMP mendapatkan dana Rp700 ribu per tahun, SMA Rp1 juta per tahun. Kini sistem pemberian dana bantuan dihitung berdasarkan jumlah kepala penerima sudah tidak berlaku lagi.

Sekarang sudah diterapkan sistem flat. “Flat di Rp1.890 ribu per tahun. Baik anak satu, 10 atau 100 bahkan sama saja,”‎ terang Sugeng.

Asalkan, lanjutnya, memenuhi persyaratan bagi setiap penerima dana PKH mempunyai ibu hamil, SMP dan SMA. “Dulu setiap komponen punya nominal,” tambah Sugeng.(yud)

Kabar6-Penyaluran bantuan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), sedianya diakomodir oleh Tenaga Kerja Sukarela Kelurahan (TKSK) di masing-masing lingkungan. Data penerima di dapat langsung dari petugas Dinas Sosial (Dinsos) setempat. Sementara verifikasi data dilakukan langsung Kementerian Sosial (Kemensos).

“Kita hanya mendampingi saja. Ini kan program pemerintah. Masalah bantuan sosial memang sensitif. Saya sudah mengimbau kepada jajaran supaya tidak mengutip apapun kepada masyarakat, meski sifatnya cuma sebatas operasional,” jelas Camat Pamulang, Deden Juardi di Kantor Kelurahan Pondok Benda, Rabu (6/9/2017).

Terkait ditemukannya warga penerima yang tidak layak, Deden mengakui, dirinya tak menampik. Kondisi demikian memang sudah terlihat di beberapa tempat.

“Kayak di Pondok Cabe, saya pernah tanya ada nenek-nenek datang pakai kendaraan bagus. Giliran ditanya katanya cuma ngambilin punya saudaranya saja. Memang agak susah menentukan parameter warga penerima bantuan. Data Kemensos sama BPS (Badan Pusat Statistik) saja masalah jumlah warga miskin berbeda,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Tangsel menegaskan, pihaknya belum menerima informasi adanya penarikan ATM berikut nomor PIN penerima bantuan PKH. Hanya memang tidak ada alasan apapun proses tersebut dilakukan oleh petugas.

“Perlu dicatat, alasan pendataan ulang sama pengecekan saldo tidak benar itu. Kenapa harus minta ATM. Data lama kan sudah ada, tinggal dicek ulang saja,” ujarnya.**Baca juga: Diduga Ada Penyimpangan Pembagian Bansos PKH di Tangsel.

Pada dasarnya, pengecekan saldo dapat dilakukan oleh masing-masing warga penerima bantuan secara mandiri. Apabila dana bantuan belum masuk setelah dicek, yang bersangkutan dapat menanyakannya ke Dinas Sosial. Setelah itu baru dapat dikonfirmasi ke Bank BNI.**Baca juga: Sidang Lanjutan Iwa K Digelar 13 September.

“Bantuan non pangan dihitung tiap bulan Rp110 ribu. Tinggal dikalkulasikan saja berapa bulan cairnya. Sebenarnya Bank BNI juga sudah punya data penerima bantuan. Kalau ada yang sampai tahap awal dapat bantuan, sementara tahap selanjutnya tidak dapat, itu harus dipertanyakan,” tutupnya.(yud)