Kabar6-Sesosok mayat pria paruh baya ditemukan membusuk di dalam rumah kontrakan di Blok E, RT 03/08, Perumahan Ciledug Indah II, Kota Tangerang.

Penemuan mayat yang belum diketahui identitasnya itu tentu saja menghebohkan warga perumahan tak jauh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP). Pasalnya penemuan mayat tersebut terjadi ketika lampu di Perumahan Cileduh Indah II tengah padam.

Seorang warga bernama Nila (25) menuturkan penemuan mayat pria paruh baya itu terjadi pada Rabu (19/09/2012) sekitar pukul 22.45. Berawal dari salah seorang warga yang mencium bau bangkai sejak dua hari lalu. Karena bau tak sedap itu kian mengganggu, sejumlah warga pun memutuskan untuk menelusuri bau bangkai tersebut.

“Warga mengira itu bau bangkai tikus, tapi kok makin lama bau bangkai itu kian menyengat,” ungkap Nila.

Setelah ditelusuri, ternyata bau bangkai tersebut berada di dalam salah satu rumah kontrakan yang sudah seminggu dalam keadaan kosong. Bersama sejumlah petugas kepolisian, warga akhirnya membuka paksa pintu rumah korban. Dan benar saja, seorang pria paruh baya ditemukan sudah membusuk tergeletak di ruang tamu rumah kontrakannya.

“Warga melihat mayat pria tergeletak di ruang tengah dalam keadaan sudah membusuk,” ujarnya.

Petugas Polsek Ciledug yang datang kelokasi langsung melakukan olah TKP. Mayat pria yang belum diketahui identitasnya itu diperkirakan berusia 50 tahun. Tak ada luka bekas penganiayaan pada tubuh korban. Diduga korban meninggal dunia tersebut karena penyakit yang dideritanya.

“Korban diketahui memang tinggal seorang diri. Untuk itu kami akan memanggil pemilik kontrakan untuk bisa menghubungi keluarga korban,” ungkap salah satu petugas. (Abie)

Kabar6–Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang untuk mendata kembali tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, dan mengusut tuntas kasus sertifikasi lahan milik pemerintah oleh warga.

Hal ini diminta WH saat melakukan kunjungannya ke markas BPN Kota Tangerang dan menyambangi pimpinan baru BPN Kota Tangerang Sudaryanto, yang baru  saja dilantik pada 30 Agustus 2012 lalu di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav 5, Cikokol, Kota Tangerang, Selasa (18/02/2012).

Menurut WH, kunjungannya kali ini merupakan kegiatan rutin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau ke instansi yang ada di Kota Tangerang.

“Kegiatan ini sudah menjadi sebuah  kebiasaan yang saya lakukan. Seperti halnya kunjungan kerja sekaligus silaturahmi dengan pimpinan instansi lain di kota ini,” katanya.

Pada kesempatan ini, WH beserta Kepala BPN berdialog terkait keberadaan tanah atau  lahan-lahan asset Pemkot Tangerang yang akan disertifikasi. Termasuk soal percepatan pengerjaannya, dimana akan segera dibuat tim gabungan antara Pemkot dan BPN.

“Dari Pemkot akan diwakili Dinas Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Dinas Tata Kota (DTK) serta bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang dan BPN Kota Tangerang,” jelasnya.

Lebih lanjut, WH juga mengatakan semua lahan atau tanah yang merupakan aset Pemkot Tangerang agar segera diselesaikan dengan cepat, terutama kepada dinas-dinas terkait yang ada di Kota Tangerang.

“Ajukan saja, nggak usah dipilah-pilah biar nanti pihak BPN yang menjajaki secara rinci, dan juga percepatan penyelesaiannya,” pintanya kepada SKPD yang hadir.

Kepada pihak BPN, WH juga berharap untuk terus menjalin hubungan baik nan harmonis. Misalnya berdialog dengan para camat, lurah yang bisa dilakukan saat rapat evaluasi yang dilakukan setiap bulannya di Pusat Pemerintahan KotaTangerang.

“Terus adakan dialog dengan aparatur Pemkot yang terkait. Tidak usah sungkan datang ke Pemkot Tangerang. Sebab, dengan terjalinnya silaturahim dan komunikasi yang baik, Insya Allah segala bentuk hambatan yang berkaitan dengan pertanahan ini bisa terselesaikan dengan baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Tangerang Sudaryanto menyambut baik permintaan WH soal penuntasan sertifikasi tanah negara yang ada di wilayah Kota Tangerang.

Bahkan, dia tidak akan segan bekerjsama dengan para aparatur pemerintah mulai dari lurah, camat, sampai walikota sendiri untuk mengurusnya bersama.

“Kami akan eratkan kerjasama soal sertifikasi lahan dan aset negara ini. Dan kami sambut baik kinjungan walikota,” imbuhnya.(Iqmar)

Kabar6–Panitia Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangerang akan memastikan kandidat calon ketua yang lolos verifikasi, Kamis (20/9/2012), besok.

Bersamaan dengan itu, mereka juga akan menetapkan organisasi pemuda (OKP) mana saja yang berhak menjadi peserta Musda.

Ketua Panitia Musda KNPI Kota Tangerang Dicky Saputra mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat pleno penetapan calon ketua yang berhasil lolos verifikasi, Selasa (19/9) malam. Selanjutnya, hasi penetapan itu akan diumumkan pada pra Musda, Kamis (20/9/2012).

“Besok (hari ini) baru kami umumkan calon dan peserta Musda yang lolos verifikasi. Malam ini (semalam) kami akan pleno terlebih dahulu sebelum diumumkan,” kata Dicky saat ditemui di Sekretariat Musda KNPi Kota Tangerang, Gedung Olahraga (GOR) Dimyati, Rabu (19/9/2012).

Menurut Dicky, sejauh ini sudah ada tiga orang kandidat calon ketua yang mendaftar dan menyerahkan berkas pengajuan pencalonan.

Mereka, Sekretaris DPD KNPI Kota Tangerang Ibrohim, Mantan Ketua PK KNPI Neglasari Nawawi dan Sekretaris Kelurahan Cipondoh yang juga penggurus DPD KNPI Kota Tangerang Khotibul Imam.

“Resminya ada tiga kandidat, namun belum tentu semuanya lolos. Kepastian lolos atau tidak akan dipastikan malam ini (semalam),” ucapnya.

Terkait dengan peserta Musda KNPI Kota Tangerang, Dicky mengatakan, bahwa saat ini sudah ada 46 OKP yang mendaftarkan diri menjadi peserta. Namun, tidak semuanya memenuhi persyaratan dan mungkin masih ada peluang tidak lolos sebagai peserta.

“Dalam Pra Musda yang akan kami buka Kamis (20/9), mulai pukul 13.00 wib, akan kami berikan kesempatan sanggahan atas peserta dan calon yang lolos. Disana akan dibuka argumentasi dan fakta-fakta baru soal lolosnya dan keikutsertaannya calon ketua maupun peserta,” bebernya.

Ketua DPD KNPI Kota Tangerang Wawan Fauzi berharap, Musda kali ini berjalan penuh dengan nuansa demokratis, sopan, aman dan jauh dari kepentingan politik.

Sebab, keberadaan KNPI merupakan wadah bagi pemuda untuk mengkader dirinya dan harus jauh dari kooptasi berbagai kepentingan yang bukan semestinya.

“KNPI tidak berafiliasi politik dan bukan wadah berpolitik. KNPI adalah tempat menerpa calon pemimpin yang menghargai proses demokrasi, menghargai kebhinekaan republik ini, serta mampu memoles pemuda-pemuda menjadi pemimpin yang diakui semua kalangan, bukan berdasarkan kepentingan yang bukan bagian dari tuh KNPI itu sendiri,” imbuhnya.(Iqmar)

Kabar6-Tindak pidana korupsi di tanah air kiranya tidak bisa ditolerir lagi. Para ulama yang tergabung dalam wadah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang dan tokoh-tokoh Nahdhotul Ulama (NU) sepakat untuk menghukum mati para koruptor.

Ketua Dewan Fatwa MUI Kota Tangerang KH. Baejuri Khotib mengatakan, tindak pidana korupsi harus mendapatkan hukuman tegas dan mengandung efek jera bagi pelakunya.

Sehingga, adanya kesepakatan kaum ulama yang tergabung dalam NU untuk menghukum mati koruptor langkah yang tepat. “Kami dalam wadah MUI Kota Tangerang sudah sepakat dengan ulama NU di Cirebon soal hukuman mati koruptor ini,” katanya Rabu (19/9/2012).

KH Baejuri menggaris bawahi, sejauh ini, hukum soal koruptor masih bisa ditawar-tawar melalui peradilan negara. Makanya, meskipun ada pengadilan khusus korupsi pun masih mengandung celah bagi koruptor untuk mendapatkan hukuman ringan.
Ketika ditanya tentang bagaimana jika koruptor itu ada di Kota Tangerang, MUI yang juga merupakan lembaga semi pemerintahan ini menyatakan siap mendukung penuntasan upaya hukum yang bisa dikenakan kepada para koruptor ini. Namun MUI sendiri tidak akan mengeluarkan fatwa soal hukuman mati koruptor.

“Kami akan mengelurakan fatwa jika ada aturan tegas dari pemangku hukum siap melakukan hukuman mati. Jadi sementara ini tidak akan mengeluarkan fatwa soal itu, namun mendukung upaya siapapun yang ingin membuat produk hukum soal hukuman mati koruptor,” tegasnya.

Sebelumnya, untuk membuat koruptor jera, NU menyerukan hukuman mati untuk koruptor jika membangkrutkan negara.

Seruan hasil sidang komisi ini telah menjadi salah satu rekomendasi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (17/9/2012) lalu.

Menurut NU, para koruptor ini merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Jika mereka mengorupsi ratusan miliar rupiah, maka hukuman yang diberikan harus berat, hingga bertahun-tahun, jangan hanya 1-2 tahun, sebagaimana dinyatakan sidang Komisi A (Komisi Bahtsul Masa’il Ad-Diniyyah Al-Waqiyyah).

Komisi ini membahas persoalan-persoalan kebangsaan dalam perspektif hukum Islam.

Meskipun dalam sidang terjadi perdebatan sengit antara kelompok yang mendukung hukuman mati tanpa syarat dan kelompok yang menolak hukuman mati atau kalaupun ada hukuman mati harus disertai syarat tertentu.

Kelompok yang mendukung hukuman mati mendasarkan kebijakan itu pada pandangan mazhab Maliki dan Hanafi, sedangkan yang menolak memakai dasar pandangan mazhab Syafii.(Iqmar)

Kabar6-Aksi blokir jalan dan long march dilakukan ribuan buruh se Tangerang Raya. Mereka mendesak pemerintah untuk segera menghapuskan sistem kerja kontrak, Rabu (19/9/2012).

Meski berlangsung damai, namun tak urung aksi ribuan buruh bersepda motor itu sempat memacetkan arus lalu lintas di Jalan Sudirman, Tangerang.

Tidak hanya sistem kerja kontrak yang disoroti buruh, mereka juga mendesak pencabutan undang-undang yang mengatur sistem kerja kontrak.

“Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk sosialisasi dan penolakan atas kekejaman para kapitalis yang tidak berpihak pada buruh,” ujar salah seorang aktivis buruh, Dedi Sudrajat, Rabu (19/9/2012).  

Dedi mengaku, mereka akan melakukan aksi yang lebih besar pada 25 September 2012 mendatang untuk terus mendesak penghapusan sistem kerja kontrak.(rani)

Kabar6-Pembelian 19 unit kenderaan dinas merek Toyota Kijang Innova untuk anggota DPRD Kota Tangerang, dinilai sebagai bentuk pemborosan terhadap uang rakyat. Karena, mayoritas wakil rakyat yang duduk di DPRD saat ini sudah memiliki mobil pribadi.

Hal itu dilontarkan Koordinator LSM Pengamat Kebijakan Publik, Ibnu Djandi, selasa (18/9/2012). “Pada dasarnya, seluruh wakil rakyat di Kota Tangerang saat ini, mulai dari anggota sampai ketua sudah punya
mobil pribadi. Bahkan ada yang lebih dari satu,” ujar Djandi.

Seharusnya, lanjut Djandi, dana bernilai milliaran rupiah untuk pembelian 19 unit mobil Kijang Innova itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat di Kota Tangerang. Seperti, membantu warga yang sedang mengalami krisis air bersih.

“Ini sama saja dengan mubazir dan tidak etis. Karena, disaat sebagian warga Kota Tangerang sedang berteriak kekeringan dan kekurangan air bersih, kok anggota dewan malah enak-enakan terima mobil baru,” kata
Djandi lagi.

Djandi menilai, pengadaan 19 unit mobil dinas bagi kalangan DPRD ditengah kekeringan yang melanda saat ini, justru bisa menciderai perasaan warga Kota Tangerang.

Dari penelusuran, kisaran harga sebuah mobil Toyota Kijang Innova baru dibuka mulai dari harga Rp. 189 juta hingga paling mahal Rp. 302 juta per unit.

Jika ditotalkan, dana yang digelontorkan Pemkot Tangerang untuk membeli 19 buah mobil dinas Kijang Innova dengan harga termurah senilai Rp. 3,5 miliar sampai harga termahal Rp. 5,7 miliar.

Ya, kendaraan dinas bagi kalangan wakil rakyat sifatnya memang bukan untuk pribadi. Kenderaan itu diperuntukkan menunjang kinerja para wakil rakyat. Dan, jika sudah tidak digunakan lagi, maka kendaraan
dinas itu harus dikembalikan sebagai aset daerah.(rah)

Kabar6-Setelah sekian lama menggunakan mobil berstatus pinjam pakai sebagai kenderaan dinas, DPRD Kota Tangerang akhirnya dibelikan 19 unit mobil baru merek Toyota Kijang Innova sebagai kenderaan dinas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.

Pembiayaan untuk pengadaan 19 unit mobil dinas baru milliaran rupiah itu berasal dari APBD Kota Tangerang, pada pos anggaran belanja DPRD tahun 2012.

“Betul. Sejak bulan lalu, 19 mobil dinas merek Toyota Kijang Innova telah diberikan kepada anggota DPRD Kota Tangerang,” kata Ketua DPRD Kota Tangerang Herry Rumawatine, Selasa (18/9/2012).

Menurutnya, ke 19 mobil dinas itu diberikan sebagai kendaraan operasional bagi kelengkapan DPRD seperti di anggota Komisi I-IV DPRD, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Kehormatan dan Badan Musyawarah.

Pemberian mobil dinas tersebut juga atas persetujuan dari Pemerintah Kota Tangerang, untuk anggaran belanja DPRD. Karena berdasarkan aturan, wakil rakyat boleh mendapatkan kendaraan untuk fasilitas wakil rakyat.

“Selama ini, kami tidak mendapatkan mobil dinas baru. Kami cuma mendapatkan mobil pinjam pakai sejak tahun 2003, merek Toyota Kijang GLX,” kata Herry.

Menurutnya, warisan mobil Toyota Kijang GLX dari periode DPRD sebelumnya, memang sudah tidak layak untuk digunakan untuk DPRD periode sekarang. Bagian mesin dari kendaraan itu banyak yang rusak dan sangat menganggu kenyamanan para wakil rakyat.

Disingung soal banyak anggota DPRD yang sudah memiliki mobil pribadi. Herry menampik dengan dalih bahwa tidak seluruh wakil rakyat memiliki kendaraan pribadi.

Karena, beberapa anggota DPRD sampai saat ini masih mengunakan mobil sewaan untuk pulang pergi ke kantor DPRD. Ia membantah adanya main belakang dengan pemda setempat terkait pemberian mobil dinas itu.

“Tidak adil rasanya jika kami tidak diberikan mobil dinas baru. Sebab, Kepala Dinas maupun Kepala Bagian di Pemda Kota Tangerang ini juga mendapatkan fasilitas kendaraan dinas,” kata Herry.

Sedangkan terkait besaran anggaran untuk pembelian 19 unit mobil dinas itu, Herry menolak merincinya dengan dalih bahwa wartawan bisa merinci sendiri berapa anggaran yang dibutuhkan.

“Anda bisa kalikan sendiri, harga 1 buah mobil Kijang Innova dikalikan 19 buah. Pembelian mobil itu biayanya dari APBD Kota Tangerang,” kata Herry.

Dari penelusuran, kisaran harga sebuah mobil Toyota Kijang Innova baru dibuka mulai dari harga Rp. 189 juta hingga paling mahal Rp. 302 juta per unit.

Jika ditotalkan, dana yang digelontorkan Pemkot Tangerang untuk membeli 19 buah mobil dinas Kijang Innova dengan harga termurah senilai Rp. 3,5 miliar sampai harga termahal Rp. 5,7 miliar.

Ya, kendaraan dinas bagi kalangan wakil rakyat sifatnya memang bukan untuk pribadi. Kenderaan itu diperuntukkan menunjang kinerja para wakil rakyat. Dan, jika sudah tidak digunakan lagi, maka kendaraan
dinas itu harus dikembalikan sebagai aset daerah.(rah)

Kabar6–Sebanyak 5 pegawai Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Benteng (TB) akan disertakan dalam 1.768 calon jamaah haji asal Kota Tangerang, menuju Tanah Suci Mekkah pada musim haji tahun ini.

Diberangkatkannya para karyawan ini bentuk penghargaan akan kinerja mereka dari direksi.

Direktur Utama PDAM TB Ahmad Marju Kodri mengatakan, program haji merupakan kepedulian perusahaan kepada pegawai untuk beribadah ke Mekkah.

Akan tetapi, kata dia, program ini dihentikan sementara mengingat lamanya waktu pemberangkatan.

“Alhamdulilah ada 5 orangyang bisa berangkat tahun ini. Tapi sementara kami stop kerena terlalu lama pemberangkatannya. Ini saja menunggu sampai lima tahun baru bisa berangkat,” terang Kodri.

Mekipun program haji dihentika, sebagai gantinya direksi PDAM TB mengagendakan program umroh bagi pegawainya. Tahun ini, PDAM sudah memberangkatkan 10 pegawai menjalankan ibadah umroh.

Kedepan, teknis pemilihan pegawai yang mendapat umroh akan lebih selektif. “Tahun ini akan dikocok tapi harus ada kriterianya, sehingga dari semua bagian berkesempatan dapat umroh,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kodri berpesan kepada 5 pegawai yang berangkat ke Tanah Suci agar mendoakan perusahaan agar diberikan kemudahan dalam menjalankan usahanya. Mengingat, usaha yang bergantung kepada air baku.

“Banyak kendalanya yang kita hadapi bersama, terutama pada musim kemarau sekarang ini. Tolong khususkan doa agar PDAM TB jadi perusahaan besar dan sukses sehingga bermanfaat bagi masyarakat,” pinta Kodri.

Kepala Bagian Produksi Sumarya, satu dari 5 pegawai yang akan berangkat haji merasa bersyukur dapat menjalankan rukun Islam kelima dari perusahaan air tersebut. Terlebih, bisa melaksanakan ibadah haji, menjadi kebahagiaan setiap muslim.

“Saya minta doanya agar diberikan keselamatan selama melaksanakan haji dan kembali beraktivitas di PDAM,” ucap Sumarya.

Selain Sumarya, empat orang lainnya yang berkesempatan naik haji antara lain, Kepala Seksi Hukum Hari Hartian, Kepala Seksi Akuntansi Istiningsih Juniati, staf Humas Evi Devina dan staf Distribusi Deni Ridwan. 

“Saya sangat bersyukur. Dari sekian lama menunggu, akhirnya bisa berangkat juga ke Mekkah. Ini tandanya, Allah sudah mengizinkan,” tambah Evi Devina.(Iqmar)

Kabar6–Ternyata, sekitar 30 persen dari 800 kendaraan yang melintasi Jalan Raya MH Thamrin, Cikokol, Kota Tangerang, dinyatakan tidak lulus uji emisi, Selasa (18/99/2012.

Demikian hasil uji emisi sementara yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama dengan Badan Lingkungan  Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten, hingga tiga hari kedepan.

“Rata-rata kendaraan yang tak lolos uji emisi tersebut adalah kendaran tua atau keluaran di bawah tahun 1990. Hal tersebut diakibatkan kurangnya perwatan dari pemilik kendaraan,” ujar Didin Khaerudin, Kabid Transportasi Perkerataapian dan Kendaraan Berat KLH, kepada wartawan di lokasi uji emisi gratis tersebut.

Menurutnya uji emisi ini dilakukan sebagai salah satu program pemerintah pusat dalam rangka evaluasi udara perkotaan pada 2012. selain itu, ingin didapati hasil, sejauh mana tingkat emisi gas buang berpengaruh terhadap kualitas udara perkotaan.

“Pada 2012 ini pemerintah pusat menargetkan akan menurunkan tingkat emisi gas buang hingga 26 persen se nasional. Indikator penurunan dapat dilihat dari uji emeisi di kota-kota metropolitan dan ibukota provinsi di masing-masing daerah,” jelasnya.

Bersamaan dengan uji emisi itu juga, pihaknya ingin melakukan penilaian kota/kabupaten mana saja yang dianggap masih memiliki kualitas langit biru.

“Tahun lalu, Kota Tangerang mendapatkan penilaian terbaik Langit Biru. Nah, uji emisi ini akan menentukan penghargaan itu dan juga akan menentukan sedikitny 10 persen penilaian Adipura tahun depan,” tuturnya.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (BLHD) Provinsi  Banten Achmad Dwikarya menyampaikan, uji emisi gratis di Kota Tangerang ini akan dilakukan selama tiga hari di tiga titik berbeda.

Pertama di Jalan MH Thamrin pada Selasa (18/9), Jalan Raya Sudirman pada Rabu (19/9) dan terakhir di Jalan Raya Palem Semi, Kamis (20/9/2012).

“Ada beberapa indikator yang kami tes, mulai dari kadar Hidrokarbon (Hc), Karbonmonoksida (Co) dan Opasitas (tingkat kepekatan asap pada kendaraan diesel atau yang menggunakan solar. Dari uji yang kami lakukan hari ini, total sekitar 800 mobil jenis disel maupun bensin 70 persen diantaranya lulus uji, sedangkan sisanya tidak,” ucapnya.

Achmad mengatakan, hingga Selasa (18/9) pukul 15.00 WIB tercatat 500 unit kendaraan diesel dan 300 kendaraan yang menggunakan bahan bakar jenis premiun yang dilakukan uji emisi.

“Bagi yang tidak lulus uji emisi, kami menghimbau agar para pemilik kendaraan melakukan tune-up (penyetelan) kendaraannya secara teratur, minimal enam bulan sekali. Sebab, selain mudah membuat rusak emsisi tinggi akan membahayakan pengguna kendaraan,” imbuhnya.

Masih Kata Acmad, pihaknya juga menyarankan agar setiap kota/ Kabupaten di Provinsi Banten ini bisa memilki alat ukur baku mutu udara atau pemantau udara ambien.

“Uji emisi ini juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para pemilik kendaraan terhadap pentingnya menjaga kadar emisi gas buang sehingga, udara yang bersih bisa tetap terjaga dan juga mendukung program langit biru yang saat ini tengah digalakkan,” pungkasnya.
(Iqmar)

Kabar6–Aliansi Serikat Buruh/Serikat Pekerja (SB/SP) Kota Tangerang menyatakan diri tidak akan bergabung dengan 2 juta buruh Nasional untuk melakukan mogok masal rentang September-Oktober mendatang.

Namun, mereka tetap akan menyerukan untuk melakukan aksi penghapusan sistem buruh kontrak (outsourcing) hingga tuntas.

Demikian pernyataan ini didengungkan 10 orang perwakilan kaum buruh Aliansi SB/SP Kota Tangerang saat mengunjungi Pokja Wartawan Harian Tangerang, Selasa (18/9).

“Kami dari Aliansi SB/SP Kota Tangerang sudah sejak semula mengkampanyekan dan berjuang menolak sistem buruh kontrak,” kata Sasmita.

Bukan hanya itu, para perwakilan buruh ini juga menyatakan tidak akan berkenan atas politik upah murah yang selama ini dilakukan para pengusaha.

“Kami juga akan terus bergerak untuk terealisasinya upah layak bagi buruh di Tangerang. Kampanye-kampenya yang kami lakukan ini bentuk kekecewaan kami terhadap SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI) yang tak kunjung menghapus sistem buruh kontrak ini,” jelasnya.

Poniman, perwakilan buruh lainnya mengatakan, pihaknya juga kecewa kepada pemerintah saat ini. Sebab, meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materil UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya tidak membenarkan sistem buruh kontrak.

“Atas dasar ini juga kami akan terus mengkampanyekan penghapusannya sampai pemerintah, SBY mau melepas sistem outsourcing ini,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Poniman juga menyatakan, pihaknya tidak akan turut langsung melakukan aksi mogok massal, dan aksi menduduki pabrik-pabrik di Kota Tangerang yang sudah beredar kabarnya akan dilakukan buruh pada 19 September mendatang.

“Pembertahuan ini kami layangkan juga bertujuan untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan. Kalau ada yang aksi saat itu, itu diluar tanggungjawab kami,” singkatnya.
(Iqmar)