Kabar6-Pemerintah Kabupaten Tangerang menyebar 30 hewan kurban sapi ke tiap kecamatan yang ada diwilayah seribu industri tersebut.

“Total kurban ada 30 ekor sapi yang disebar ke setiap kecamatan,” ujar Wakil Bupati Tangerang, H. Hermansyah, kepada kabar6.com di Mesjid al Amzad, Kamis (24/9/2015).

Hermansyah berharap, sumbangan hewan kurban itu dapat dibagikan secara adil kepada masyarakat Kabupaten Tangerang.

“Semoga batuan ini, dapat dibagikan kepada masyarakat secara tertib, adil dan dapat benar-benar dirasakan masyarakat Kabupaten Tangerang,” harapnya.

Sementara itu, Camat Tigaraksa, Yoyon mengaku, sangat berterima kasih dengan bantuan hewan kurban di wilayah Tigaraksa.

“Saya tentunya sangat berterima kasih dan tentu daging ini akan diberikan kepada masyarakat yang pantas dan tepat untuk mendapatkan daging hewan kurban,” ungkapnya. **Baca juga: Idul Adha, Bupati Zaki dan Wakil Salat Ied Dilokasi Berbeda.

Disinggung keterkaitan dengan adanya perbedaan perayaan Hari Raya Idul Adha, Camat Tigaraksa mengaku beberapa kawasan di Tigaraksa memang sudah ada yang merayakan lebih dulu.

“Ada yang sudah merayakannya kemarin di beberapa kawasan namun, hal itu tidak menjadi gesekan antar masyarakat dan diwilayah Kecamatan Tigaraksa sangat kondusif,” pungkasnya.

Pantauan kabar6.com, penyerahan hewan kurban disaksikan oleh masyarakat setempat dan dijaga oleh pihak keamanan. (shy)

Kabar6-Dua pemimpin Kabupaten Tangerang menggelar salat Idul Adha 1436 Hijriah di dua lokasi berbeda, Kamis (24/9/2015).

Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar melaksanakan Salat Idul Adha bersama warga di Mesjid Al Marwah, Kecamatan Teluknaga.

Sedangkan Wakil Bupati H. Hermansyah, menggelar salat Ied di Mesjid Agung Al Amjad, dikawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang.

Ya, sejak menjabat kedua pemimpin Tangerang ini memang memutuskan untuk berupaya berkeliling, untuk menyapa seluruh warga diwilayah seribu industri tersebut.

“Memang sengaja tidak salat bersama di satu tempat, agar bisa menyapa dan bersilaturahmi dengan warga. Kali ini, saya ingin salat Ied di Mesjid Al Marwah dan bersilaturahmi dengan warga Teluknaga,” ujar Bupati Zaki saat membuka sambutan sebelum dimulainya salat Ied.

Menurut Bupati, banyak hal yang bisa dipetik dari moment Idul Adha. Salah satunya, berkurban mengajarkan ummat untuk memiliki sikap peduli terhadap sesama, berbagi kepada saudara-saudara yang masih berada di bawah garis kemiskinan. **Baca juga: Pemkot Tangsel Potong 52 Hewan Kurban.

“Semoga pelaksanaan Hari Raya Idul Adha ini dapat dijadikan momentum untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga kita mampu bekerja dan berkarya untuk membangun diri masyarakat dan daerah kita Kabupaten Tangerang,” Tambah Zaki.

Sementara, Wakil Bupati Tangerang, H. Hermansyah, yang melaksanakan salat Idul Adha bersama warga di Masjid Agung Al Amjad mengatakan, meski perayaan Idul Adha dilakukan berbeda oleh sebagian warga muslim, namun hendaknya tidak meruntuhkan kesatuan dan persatuan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tangerang.

“Walaupun pelaksanaannya berbeda, saya berharap tidak berpengaruh sama sekali dengan keutuhan dan kesolidan kita,” ungkapnya.(shy)

Kabar6-Pembagian sembako gratis yang digelar Kodim 0506 Tangerang di Lapangan Balajara, Kabupaten Tangerang, Rabu (23/9/2015), diwarnai aksi saling dorong warga.

Sejumlah warga bahkan jatuh pingsan akibat tergencet dalam dorong-dorong antar warga tersebut.

Aksi saling dorong, dipicu oleh kepanikan warga yang khawatir tidak kebagian sembako gratis. Beruntung, petugas di lokasi cukup sigap dan segera mengevakuasi warga yang pingsan.

Pembagian sembako gratis ini, dalam rangka Idul Adha dan jelang peringatan HUT TNI. Paket sembako gratis berisi satu kilogram gula pasir, satu kilogram tepung terigu dan satu liter minyak goreng serta mie instan.

Salah seorang warga, Neneng, mengatakan meski harus mengantre, pembagian sembako secara cuma-cuma tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh warga. “Sembako gratis ini sangat membantu kami, warga miskin,” ujarnya.

Dandim 0506 Tangerang, Letkol Infantri Irhamni Zaenal, mengatakan selain untuk membantu warga kurang mampu, pembagian 1.200 paket sembako gratis ini digelar dalam rangka HUT TNI ke-70. ** Baca juga: Adnan Buyung Berpulang, Ini Ungkapan Duka Rano Karno

“Kami berharap sembako gratis ini bisa menjadi pelipur lara rakyat. Paket sembako ini meringankan warga di tengah melemahnya daya beli masyarakat karena ekonomi yang terpuruk hingga saat ini,” ujarnya.(rani)

Kabar6-Bayi dalam kardus yang ditemukan di Kampung Malang Nengah, RT 18/01, Desa Cikuya, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang beberapa hari lalu, akhirnya mendapatkan orangtua asuh.

Kabid Rehabilitas Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tangerang, Endang Waryo, mengatakan kedua orangtua asuh bayi tersebut bernama Budi dan Tri. ** Baca juga: Bayi di Cisoka Pakai Gelang Nyonya Dela

“Sebetulnya ada empat pasutri yang ingin mengasuh bayi itu. Namun, pasangan Budi dan Tri yang kami pilih menjadi orangtua asuh. Karena pasutri itu memenuhi kriteria seperti, usia perkawinan, segi penghasilan dan riwayat atau data pribadi yang baik,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Kasubid Perlindungan Anak pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang, Siti Zahra. “Ya, Pasutri itu mencukupi syarat mengasuh bayi. Saat ini, pasutri itu sedang melengkapi berkas adopsi atas bayi dimaksud,” ujarnya.

Zahra menjelaskan, sepanjang dalam asuhan pasutri tersebut, pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap proses pengasuhan.

“Nanti apabila ada kesalahan fatal dalam mengasuh si anak, anak ini akan kita tarik kembali. Karena, si orang tua tidak mampu menjalani persyaratan pengasuhan anak,” terangnya.

Sayangnya, pasutri orangtua asuh si bayi, enggan memberikan konfirmasi terkait keinginannya untuk mengasuh bayi tersebut.

Diketahui, bayi laki-laki tersebut sebelumnya ditemukan warga dalam kardus di Kampung Malang Nengah, RT 18/01, Desa Cikuya, Kecamatan Solear, pada Rabu (9/9/2015). ** Baca juga: Pemkab Tangerang Tidak Berlakukan Cuti Bersama Idul Adha

Saat ditemukan, pada lengan bayi yang diperkirakan berusia dua hari itu, terdapat gelang yang bertuliskan Nyonya Dela.(shy)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang tidak memberlakukan cuti bersama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungannya pada Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah.

Demikian disampaikan, Kabid Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian, Kependidikan dan Pelatihan Daerah (BK2PD) Kabupaten Tangerang, Suwarno, kepada kabar6.com, Rabu (23/9/2015).

“Libur Idul Adha pada Kamis (24/9/2015). Sedangkan pada hari Jumat (25/9/2015), seluruh pekerja wajib masuk kantor dan beraktivitas seperti biasa,” ungkapnya.

Ketentuan itu disesuaikan dengan Surat Edaran (SE) Bupati Tangerang No.800/124-BKPPD/2015 terkait, Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Terkait banyaknya PNS yang melaksanakan perayaan Hari Idul Adha pada hari ini, Suwarno menyerahkan semua kebijakan tersebut pada masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). ** Baca juga: Begini Pesan Imam Salat Idul Adha di Cilegon

“Kalau yang merayakan Idul Adha hari ini tentu pasti ada. Tapi, seperti apa ketegasan ataupun kebijakannya, kita serahkan ke SKPD terkait. Namun, apabila pada hari Jumat (25/9/2015) nanti ada PNS yang tidak masuk tanpa alasan, tentu akan diberi sanksi,” pungkasnya.(shy)

Kabar6-DPRD Kabupaten Tangerang bakal mengunjungi Rumah Tahanan (Rutan) Klas 1 Tangerang, yang berlokasi di Desa Taban, Kecamatan Jambe.

Kunjungan itu untuk menyerap aspirasi dan melihat langsung kondisi Rutan, yang merupakan salah satu objek vital di Kabupaten Tangerang.

“Kita mendapatkan informasi terkait kondisi Rutan Jambe, perihal penerangan jalan hingga kapasitas rutan yang overload,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Mad Romli, Selasa (22/9/2015).

Karenanya, kata politisi Pohon Beringin ini, dirinya akan mendorong Komisi 1 untuk melakukan sidak dan melihat langsung kondisi di Rutan Jambe.

“Biar bagaimana pun, Rutan itu salah satu objek vital yang harus diperhatikan oleh Pemkab Tangerang. Di sisi lain, mayoritas narapidana yang menjalani masa tahanan merupakan warga Kabupaten Tangerang,” tutur Romli lagi.

Diketahui, Rutan Klas 1 Tangerang memiliki kapasitas 750 narapidana. Namun hingga kini, Rutan tersebut telah menampung hingga 1.200 narapidana. ** Baca juga: Polsek Balaraja Masih Selidiki Ledakan di PT SGS

Belum lagi perihal kondisi akses menuju Rutan yang rusak, masih diperparah oleh kondisi kurangnya lampu penerangan jalan, hingga membuat kawasan menuju rutan gelap gulita pada malam hari.(agm)

Kabar6-Polsek Balaraja masih terus menyelidiki ledakan di PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) Balaraja, yang mengakibatkan tiga karyawan terluka parah.

“Kita masih dalam tahap penyelidikan, dan masih harus memeriksa beberapa orang saksi lagi, guna memastikan penyebab kecelakaan itu,” terang Kapolsek Balaraja, Kompol Mirodin, Selasa (22/9/2015). ** Baca juga: Buntut Ledakan, DPRD Bakal Sidak PT SGS Balaraja

Menurut Mirodin, tidak menutup kemungkinan pengelola perusahaan bisa jadi tersangka. Bila memang penyebab kecelakaan berasal dari mesin yang meledak dengan sendirinya.

“Kalau penyebabnya ada pada mesin, kita harus cek lebih mendalam mulai dari usia mesin, perawatan dan tidak menutup kemungkinan perusahaan yang salah,” kata Mirodin.

Sebelumnya, HRD Manajer PT SGS, Taufik Rizal Sutisna, mengaku bingung dengan peristiwa tersebut. Padahal, mesin itu sudah dijalankan sesuai SOP oleh operator.

“Justru itu yang bikin kami bingung. Kalau di bilang human error enggak juga, karena mesin itu dijalankan sesuai SOP. Ini, terjadi di luar dugaan kami,” ungkap Taufik, kepada kabar6.com, Selasa (15/9/2015) lalu.

Diketahui, ledakan mesin vacum terjadi di PT SGS pada Senin (14/9/2015) lalu itu, mengakibatkan tiga karyawan terluka. ** Baca juga: ParagonBiz Hotel Klaim Kantongi IMB Dasar

Ketiganya adalah, Rahmat Riyadi (24), Mad Rohim (27) dan Wahyudin (22). Kini, ketiganya mendapatkan perawatan intensif di RSUD Balaraja, akibat menderita luka di bagian kepala.(agm)

Kabar6-Pihak ParagonBiz Hotel membantah tudingan DPRD Kabupaten Tangerang, terkait belum adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas hotel tersebut.

Hal itu disampaikan General Manager ParagonBiz Hotel, Wishnu HS, saat dikonfirmasi kabar6.com, Selasa (22/9/2015). ** Baca juga: Ketua DPRD Tangerang Sebut ParagonBiz Hotel Belum Kantongi IMB

“Soal tudingan kami belum memiliki IMB itu tidak benar. Kami tekankan, bahwa kami telah melengkapi perizinan yang ada,” tegas Wishnu.

Menurutnya, IMB yang dimiliki pihaknya merupakan IMB dasar, di mana peruntukkan awal bangunan tersebut digunakan untuk empat tower bangunan apartemen.

“IMB kita awalnya apartemen untuk seluruh Tower yang ada. Namun tower A dialih fungsikan sebagai hotel dengan tidak mengubah bangunan serta fungsinya itu sendiri,” terang Wishnu.

Kendati demikian, Wishnu juga tidak menampik pengajuan perubahan IMB tersebut masih dalam proses sejak 2012 lalu, dan kini tengah masuk ke tahap penerbitan.

“Kita mengajukan IMB perubahan untuk hotel tahun 2012, dan 2013 kita beroperasi penuh. Dalam 12 hari kedepan, IMB sudah keluar,” klaim Wishnu.

Ditanya tudingan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang terkait adanya aturan yang dilanggar, Legal Consultan ParagonBiz Hotel, Dwi Harjanto Bayu, justru menyebut bila pihaknya tidak melanggar aturan.

“Kita tertib kok, kita beroperasi dari tahun 2013 sampe sekarang, tentunya memiliki IMB dasar. Karena kami tidak merubah bentuk dan fungsi dari bangunan itu sendiri. Kami juga mengantongi izin kepariwisataan,” tegas  Dwi Harjanto.

Bahkan, kata Dwi, pihak Satpol PP Kabupaten Tangerang sudah datang ke ParagonBiz guna memeriksa perizinan yang ada.

“Tadi Satpol PP juga ke sini. Dan, hasilnya kami tidak melanggar apa-apa, karena izin kami lengkap,” ujar Dwi sembari menunjukan berita acara pemeriksaan Satpol PP Kabupaten Tangerang.

Diketahui, Hotel Paragon Biz berada di kawasan Paragon Village. Dengan kapasitas 241 kamar, paragon Biz telah beroperasi sejak 2013.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Mad Romli, menyebut dari hasil sidak yang dilakukan, diketahui bila ParagonBiz Hotel yang sudah beroperasi hampir dua tahun, ternyata belum mengantongi IMB. ** Baca juga: Libur Idul Adha, Aktivitas Pasar di Cilegon Normal

“Kita sidak Kamis kemarin. Dan, hasilnya mereka belum memiliki IMB. Sesuai aturan, kalau belum mengantongi izin seharusnya jangan beroperasi. Karena itu sama saja pengusaha melecehkan Pemkab. Tangerang dan membuat kebocoran PAD,” ungkap Mad Romli.(agm)

Kabar6-Kejaksaan Negeri (Kejari) Tigaraksa, mendukung percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Hal itu, dikemukakan Kepala Kejari Tigaraksa, Firdaus, kepada kabar6.com, usai menggelar rapat konsolidasi dengan jajarannya, Selasa (22/9/2015). ** Baca juga: Bupati Zaki Ajak Kajari Baru Bangun Tangerang

Menurut Firdaus, percepatan pembangunan di dua daerah penyangga Ibukota ini, merupakan sebuah keharusan yang tak bisa ditawar-tawar lagi.

Itu, sejalan dengan keinginan dan harapan Pemerintah Pusat, supaya hasil dari pembangunan tersebut dapat segera dinikmati masyarakat.

“Kejaksaan, ikut berperan dan mendukung percepatan pembangunan daerah, supaya hasilnya dapat di rasakan secara maksimal oleh masyarakat luas,” kata mantan Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Papua ini.

Meski demikian, kata Firdaus, pihaknya menghimbau kepada para Pejabat Dinas, selaku pelaksana kegiatan, agar tidak memanfaatkan toleransi dari lembaga yudikatif tersebut, untuk melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum.

Pasalnya, sekecil apa pun pelanggaran itu, tentu mengandung konsekuensi atau sanksi.

“Bahkan, jika diminta, kami siap memberikan pertimbangan hukum atas sejumlah kegiatan Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Lebih jauh pria asal Padang, Sumatera Barat ini mengatakan, selama mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pucuk pimpinan di Kejari Tigaraksa, pihaknya memiliki agenda khusus terkait pemberantasan korupsi.

Namun, lanjutnya, pemberantasan korupsi itu tak harus dilakukan dengan tindakan ekstrem. ** Baca juga: Polisi Segera Tuntaskan Tunggakan Perkara di Kejari Tangerang

Justru sebaliknya, dia lebih mengedepankan penanganan perkara korupsi tersebut, dengan cara- ara yang menguntungkan negara, seperti pencegahan dan penyelamatan uang negara dari tangan koruptor.

“Alangkah baiknya, kita prioritaskan pengembalian kerugian negara. Sebab, kita tahu bahwa biaya proses hukum terhadap kasus korupsi itu cukup besar. Jadi, jangan sampai negara rugi dua kali,” tandasnya.(din)

** Baca juga: Mediasi Buruh dan PT JYJ Tangerang Buntu

Kabar6-DPRD Kabupaten Tangerang akhirnya memediasi persoalan berlarut antara buruh dalam Serikat Buruh Bangkit (SBB) dengan PT. Ja Yang Jaya (JYJ).

Mediasi yang berlangsung di ruang rapat gabungan Gedung DPRD itu, dihadiri oleh perwakilan buruh, Dedi, selaku kuasa hukum PT JYJ, Ketua Komisi II, Ahmad Ghozali, Wakil Ketua Komisi II, Jayusman, dan Sekertaris Komisi II, Napsin. ** Baca juga: Buruh PT JYJ Geruduk kantor DPRD Kabupaten Tangerang

Sayangnya, mediasi tersebut belum membuahkan hasil apa pun. Kedua belah pihak, baik dari buruh maupun dari perusahaan, sama-sama bertahan pada keinginannya.

“Belum ada titik temu. Status hak normatif dan pekerjaan kami pun masih belum jelas. Tadi pihak DPRD hanya mempertemukan kami dengan perusahaan dan saran solusi untuk menyelesaikan masalah,” ungkap Ketua SBB, Nurrofiqoh usai mediasi, Selasa (22/9/2015).

Nurrofiqoh menjelaskan, puluhan pekerja PT JYJ menuntut memberikan hak normatif serta protes atas perlakuan perusahaan yang terkesan mengintimidasi. Seperti, PHK sepihak. Untuk itu, pekerja meminta dipekerjakan kembali.

Sementara, Kuasa Hukum PT. JaYa, Dedi, mengklaim bila pihak perusahaan tidak pernah melakukan PHK sepihak, seperti yang dituduhkan buruh. ** Baca juga: Harga Daging Rp120 Ribu, Pedagang Cilegon Klaim Sepi Pembeli

“Tidak ada PHK sepihak. Semua sesuai aturan. Karena mereka tidak masuk kerja tanpa izin dalam jangka waktu yang lama, tentu menjadi faktor dilakukannya PHK. Namun, bila pekerja minta dipekerjakan kembali, nanti kami bicarakan dengan perusahaan,” ujarnya.

Pantauan kabar6.com, susasan mediasi sempat memanas antara pihak kuasa hukum perusahaan dengan buruh. Itu akibat kuasa hukum yang terus melakukan pembelaan terhadap perusahaan.(shy)