Kabar6-Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla beserta rombongan melongok Situ Patrasana, Desa Patrasana, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Sabtu (4/3/2017).

Sedianya, kedatangan orang nomor dua di Indonesia itu untuk melihat langsung kondisi lahan yang rencananya akan dijadikan Universitas Islam Internasional Indonesia (UI3).

Meski hanya sebentar, namun kehadiran Jusuf Kalla dan rombongan kiranya cukup memberi harapan bagi warga maupun pemangku jabatan diwilayah setempat.

“Kita berharap, selain dibuat sarana pendidikan juga bisa dibuat waduk atau embung. Supaya, wilayah Kresek ini tidak kena bencana banjir terus menerus tiap tahun. Nanti kita juga akan sampaikan ke Pemimpin Daerah (Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar-red) agar, karena tadi kita tidak sempat berdialog dengan pak Wapres,” ungkap Camat Kresek, Teddy Muryantoungkapnya.**Baca juga: Geger..Balita Hilang.

Sedianya, Wapres Jusuf Kalla didampingi Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, hanya 10 menit memantau kawasan Situ Patrasana. Wapres kemudian bergegas meninggalkan lokasi menuju Jakarta.**Baca juga: Ini Regulasi Truk Barang Lewat Tol Tangerang-Merak.

Untuk diketahui, kunjungan yang dilakukan Wapres beserta rombongan merupakan agenda tertutup. Pihak paspampres (pasukan pengamanan presiden-red) pun, tak mengijinkan adanya peliputan yang dilakukan awak media.(shy)

**Baca juga: Santunan Korban “Crane”, Nawawi: Saya Akan Serahkan Tanpa Potongan.

Kabar6-‎Para pemilik serta pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang bertonase besar dan ingin melintasi ruas jalan Tol Tangerang-Merak harus perhatikan ketentuan teranyar.

Pasalnya, pengelola jalan tol ini telah mewajibkan setiap mobil angkutan barang yang melintas harus ditimbang.

Otoritas pengelola jalan Tol Tangerang-Merak telah memasang‎ tiga unit timbangan elektronik Weight In Motion (WIM). Titik lokasi timbangan antara lain berada di pintu gerbang tol Cilegon Barat, Serang Barat dan Serang Timur‎.

‎”Bagi kendaraan yang tonasenya overload (beban angkutan barang berlebihan-red) akan diberikan tiket khusus,”‎ kata Presiden Direktur PT Marga Mandala Sakti, Wiwiek Dianawati Santoso lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (4/3/2017).

Menurutnya, sesuai ketentuan terbaru bahwa kendaraan angkutan barang yang wajib ditimbang seperti mobil jenis truk, tronton atau kontainer.

Regulasi ini mengacu dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

‎Wiwiek terangkan, untuk alatnya WIM high speed dilengkapi dengan inti sensor kristal. Perangkat canggih itu mampu mengukur berat kendaraan dalam kondisi bergerak hingga kecepatan 200 kilometer per jam.

“Dengan kapasitas timbang hingga 50 ton per gandar atau 300 ton secara berat total kendaraan,” terangnya.**Baca juga: Anggaran Minim, Operasional Madrasah di Tangerang “Terseok”.

Wiwiek menambahkan, pemasangan WIM di gerbang tol bertujuan untuk melakukan pra seleksi pengawasan kendaraan muatan angkutan barang. Khususnya yang melintas di sepanjang ruas jalan Tol Tangerang-Merak.**Baca juga: Pengelola Tol Jakarta-Merak Pasang Timbangan.

Adapun dalam praktek sistem pengawasan terhadap para pengguna jalan Tol Tangerang-Merak, khusus bagi kendaraan bertonase lebih maka diharuskan keluar melalui gerbang tol terdekat. “Karena dalam aturan BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) tidak boleh menilang,” tambahnya.‎(yud)

Kabar6-Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Tangerang, saat ini tengah membuat sebuah konsep Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang bakal mengatur tentang pembiayaan operasional Madrasah di wilayah itu.

Konsep regulasi itu, diharapkan bisa lolos dan menjadi sebuah Perda, supaya dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dapat digunakan untuk membiayai Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan infrastruktur pendidikan di sekolah berbasis Islam.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tangerang, H. A. Nawawi mengatakan, proses KBM di sekolah Madrasah yang ada di kota seribu industri ini, dinilai sangat minim pembiayaan.

Pasalnya, anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat, melalui Kementrian Agama, tak sebanding dengan kebutuhan operasional Madrasah.

“Dana dari pusat sangat minim, sehingga proses KBM di Madrasah agak kesulitan. Untuk itu, kami berinisiatif membuat konsep Raperda, sebagai solusi agar sekolah Islam bisa bersaing dengan sekolah umum,” ungkap Nawawi, kepada Kabar6.com, Jum’at (03/03/2017).

Menurutnya, selama ini Madrasah di daerah yang dipimpin Bupati Ahmed Zaki Iskandar tersebut tak bisa menikmati dana APBD, karena terbentur aturan.

Padahal, siswa yang mengenyam pendidikan di Madrasah ini adalah warga Kabupaten Tangerang, dimana mereka turut berkontribusi membayar pajak daerah dan memiliki hak suara dalam pemilihan kepala daerah setempat.

“Masak mereka enggak bisa menikmati APBD. Sedangkan, siswa yang sekolah di Madrasah ini merupakan warga Kabupaten Tangerang. Mereka bayar pajak dan ikut memilih Bupati juga,” kata pria asal Kronjo, Kabupaten Tangerang ini.

Nawawi menambahkan, pihaknya mengklaim bahwa konsep Raperda yang dimaksud, telah rampung disusun oleh dirinya.

Dalam waktu dekat, konsep Raperda itu akan dibahas lebih lanjut dalam sebuah seminar. Selanjutnya, konsep Raperda ini akan diajukan ke DPRD setempat, untuk kemudian disahkan menjadi Perda.**Baca juga: Kemenag Tangerang Desak Pemerintah “Cairkan” TPG Madrasah.

“Harapan kami, Raperda ini bisa lolos agar APBD bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Madrasah,” ujarnya.**Baca juga: Korban Crane Berharap Pemerintah Tidak Dapat “Angin Surga” dari Arab Saudi.

Diketahui, jumlah Madrasah dibawah naungan Kemenag Kabupaten Tangerang, saat ini mencapai 829 unit, diantaranya Raudatul Athfal (RA) atau setingkat TK sebanyak 264 unit, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta 287, MI Negeri berjumlah 7 unit.**Baca juga: Santunan Korban “Crane”, Nawawi: Saya Akan Serahkan Tanpa Potongan.

Sedangkan, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta sebanyak 191 unit, MTs Negeri 6 unit, Madrasah Aliyah (MA) Swasta 64 unit dan MA Negeri sebanyak 4 unit.(Tim K6)

Kabar6-PT Mayora Indah (MI) Tbk, mengirim tiga perwakilannya untuk memenuhi panggilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tangerang, pada Jum’at (03/03/2017).

Namun, kehadiran tiga orang perwakilan perusahaan produsen biskuit yang berada di Jalan Raya Serang, KM 35, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang ini, ihwal perselisihan mengenai pesangon sepuluh karyawan yang dipecatnya, tak membuahkan hasil apa- apa.

Pasalnya, ketiga orang perwakilan PT MI diantaranya, Heru W, Hendro Tri Wibowo dan Fery Firmansyah tersebut, tak mengantongi surat tugas dari perusahaan yang diwakilinya.

“Pertemuan hari ini kami batalkan, karena tiga orang perwakilan dari PT MI hadir tanpa surat tugas atau surat perintah dari pimpinannya di perusahaan itu,” ungkap Wargo Hendro Santoso, salah satu Mediator di Disnakertrans Kabupaten Tangerang, kepada Kabar6.com, petang tadi.

Menurut Wargo, pertemuan antara tiga perwakilan PT MI, dengan sepuluh karyawan bersama sejumlah penggiat LSM yang tergabung dalam wadah Gabungan Masyarakat Peduli Pembangunan dan Lingkungan Tangerang (GM2LT), terpaksa harus dijadwalkan kembali pada Jum’ at (10/03/2017) pekan depan.

Dia, memandang bahwa kehadiran ketiga orang perwakilan dari PT MI ini, tak memiliki kapasitas yang jelas, serta tak bisa mengambil sebuah keputusan yang diharapkan.

“Mereka, enggak punya kapasitas apa- apa, apalagi mengambil keputusan. Jadi, pertemuan kami jadwal ulang,” katanya.**Baca juga: Soal PHK Sepihak, Disnakertrans Panggil PT Mayora.

Sementara itu, Saepudin Juhri, salah satu koordinator GMP2LT mengatakan, kehadiran ketiga orang perwakilan dari PT MI didalam pertemuan Bipartit tersebut, dianggap ilegal dan terkesan melecehkan pemerintah daerah setempat.**Baca juga: Ada Demo, 100 Polisi Bersenjata Siaga di PT Mayora.

Padahal, jadwal pertemuan yang digelar hari ini didasari dengan surat panggilan resmi dari Disnakertrans Kabupaten Tangerang.**Baca juga: Massa LSM “Kepung” PT Mayora di Tangerang.

“PT MI sudah melecehkan pemerintah daerah. Jangan arogan gitu dong. Tolong hargai orang yang mengundang,” tandasnya.(Tim K6)

Kabar6-Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi, menyoroti dana bantuan pemerintah Arab Saudi, untuk korban kecelakaan Crane saat menjalankan ibadah haji pada 2016 silam.

Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan, jika dana santunan untuk para korban kecelakaan Crane di Saudi Arabia itu ada, pihaknya mendesak pemerintah agar segera memberikannya kepada yang berhak.

“Sudah sepantasnya dana tersebut diberikan kepada yang berhak. Rakyat jangan hanya diiming-imingi saja. Prosedur pemberian nya memang harus dikawal,” kata Sekretaris Fraksi PPP ini, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (03/03/2017).

Arwani meminta, pemerintah untuk menjelaskan kepada publik tentang sejauhmana proses penggantian berupa dana yang akan diberikan pemerintah Arab Saudi untuk para korban Crane.

“Tentunya harus dijelaskan dan diterangkan kepada masyarakat sudah sampai di mana prosesnya. Kemenlu jangan menggantung pernyataan bahwa dana santunan itu ada. Tidak elok jika dana tersebut hanya angan-angan saja,” tegasnya.**Baca juga: Korban Crane Berharap Pemerintah Tidak Dapat “Angin Surga” dari Arab Saudi.

Arwani menambahkan, jika dana santunan itu memang ada segera dijelaskan, setidaknya proses penerimaan yang harus dilalui oleh korban kecelakaan Crane itu seperti apa.**Baca juga: Santunan Korban “Crane”, Nawawi: Saya Akan Serahkan Tanpa Potongan.

“Jangan digantung penjelasannya. Harus gamblang agar masyarakat tidak berharap dan hanya mendapat angin surga. Kasihan jika hal itu dialami oleh masyarakat yang kurang mampu. Untuk itu saya meminta media juga turut mengawal agar tidak ada penyelewengan,” tandasnya.(Tim K6)

Kabar6-Ardian Sukarno Effien, salah seorang korban kecelakaan Crane di Arab Saudi, saat menjalankan ibadah haji pada 2015 silam, mengaku tak terlalu berharap dana santunan yang pernah dijanjikan.

Pria yang berdomisili di Komplek Mutiara Garuda, Blok C 11, No 37, RT 006/016, Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang dari Kloter JKG 007, dengan nomor paspor B0907275 ini, mengilustrasikan musibah yang dialaminya tak ubah seperti orang kehilangan sepeda motor dihalaman rumahnya.

“Ilustrasinya kurang lebih begini, di depan rumah saya, motor teman hilang dicuri. Dan, saya hanya mengatakan akan menggantinya jika memiliki uang,” ungkap Sukarno, kepada Kabar6.com, Jumat (03/03/2017).

Namun begitu, kata dia, sejujurnya saat mendengar nilai yang akan diberikan pemerintah Arab Saudi untuk para korban Crane, dirinya sedikit berharap bisa menikmatinya.

“Semoga saja hal ini terjadi dan bisa diberikan ke kami atas peristiwa tragis itu. Dan, pemerintah pusat tidak mendapat angin surga semata dari pemerintah Arab Saudi,” katanya.**Baca juga: Santunan Korban “Crane”, Nawawi: Saya Akan Serahkan Tanpa Potongan.

Ardian menambahkan, pihaknya memberikan kepercayaan kepada instrumen pemerintah baik dari pusat mau pun daerah, untuk mengurus dana bantuan yang dijanjikan tersebut.**Baca juga: Kemenlu RI: Dana Santunan Korban Crane Tunggu Verifikasi.

“Saya memberikan kepercayaan kepada Kemenag di Kabupaten Tangerang ini, dalam mengurus proses dana santunan tersebut jika memang ada,” tambahnya.(Tim K6)

Kabar6-Dana santunan atau ganti rugi yang diberikan pemerintah Saudi Arabia, kepada korban jatuhnya Crane di Arab Saudi pada musim haji 11 November 2015 lalu, tentunya sangat ditunggu.

Apalagi, jika besar santunan disebut-sebut mencapai 500.000 Riyal untuk korban luka- luka dan 1 juta Riyal untuk korban meninggal dunia.

Jika nilai itu di rupiahkan berkisar Rp1.9 miliar dan Rp3.8 miliar perorang. Nilai tersebut, dianggap besar dan perlu diapresiasi sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah Arab Saudi, kepada peserta haji di seluruh Indonesia.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tangerang Nawawi, merasa bertanggungjawab jika dana itu memang ada seperti yang disebutkan pihak Kementerian Luar Negeri.

“Saat peristiwa tragis itu berlangsung, terus terang saya merasa bertanggungjawab terhadap masyarakat dari Kabupaten di Tangerang yang sedang menjalankan ibadah haji. Berdasarkan data yang tercatat di Kamenang Kabupaten Tangerang, ada satu yang tercatat menjadi korban dari peristiwa tragis tersebut,” ungkap Nawawi, kepada Kabar6.com, Jumat (03/03/2017).

Nawawi menjelaskan, korban bernama Ardian Sukarno Effien, diketahui berdomisili di Komplek Mutiara Garuda, Blok C 11, No 37, RT 006/016, Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang dari Kloter JKG 007 dengan nomor paspor B0907275.

Korban, saat ini masih menunggu informasi dana santunan yang dijanjikan pemerintah Arab Saudi.

“Sebagai pimpinan disini, saya terus ikuti perkembangan informasi peristiwa tragis itu terjadi dan langsung bertanya kepada staf dari kementerian agama yang di pusat saat berkunjung kesini pada 2016 lalu. Tujuannya, untuk mencari kejelasan. Namun saat itu jawabannya belum ada,” katanya.**Baca juga: Kemenlu RI: Dana Santunan Korban Crane Tunggu Verifikasi.

Nawawi menegaskan, pihaknya akan langsung menyampaikan kepada yang berhak tanpa ada pemotongan sedikitpun, ketika dana santunan itu cair. Dia menyarankan, bila perlu pemerintah langsung menyampaikan dana itu kepada korban.**Baca juga: ‎BNN Pantau Penghuni “Hotel Prodeo” di Tangerang.

“Saya berjanji akan memberikan dana santunan atau ganti rugi itu kepada yang berhak, tanpa ada potongan sedikit pun. Jika dana itu sudah ada, tentu akan diberitahu pihak Kanwil kepada saya. Saya akan undang teman-teman kembali dan menyaksikan penyerahan dana tersebut kepada yang berhak. Jika perlu pemerintah langsung memberikan kepada korban,” tegasnya.(Tim K6)

**Baca juga: Kemenag Tangerang Desak Pemerintah “Cairkan” TPG Madrasah.

Kabar6-Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Tangerang, mendesak pemerintah agar segera merealisasikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Madrasah Non Aparatur Sipil Negara (ASN), yang hingga kini urung dibayarkan.

Kepala Kemenag Kabupaten Tangerang, A. Nawawi, mengatakan pihaknya mengeluhkan lambannya pencairan dana TPG untuk para guru Madrasah yang ada di wilayahnya.

Dana sebesar Rp23 Miliar tersebut, diketahui masih mandeg di Kementerian Keuangan, selaku bendahara dan menjadi hutang negara kepada kaum ‘Oemar Bakri’ berbasis Islam ini.

“Sejak 2015 hingga sekarang TPG itu, belum juga dibayarkan ke mereka (guru madrasah-red),” ungkap Nawawi, kepada Kabar6.com, Jum’at (03/03/2017).

Menurutnya, ribuan guru bersertifikasi ini, kerap mendatangi kantornya, guna mempertanyakan tentang kepastian pencairan TPG itu.

Pasalnya, mereka mengaku sangat mengharapkan dana itu dicairkan secepatnya oleh pemerintah, untuk menutupi kebutuhan hidupnya.

“Setiap hari, kami menerima keluhan dari para guru yang menanyakan kapan cairnya dana TPG ini.  Dan, kami pun telah berupaya mendorong ke pusat supaya dana itu cepat dicairkan,” katanya.**Baca juga: Jorok, “Wajah” SDN Cibadak 1 Jadi TPS Liar.

Kalau untuk nilai, kata dia, TPG yang belum dibayarkan kepada para guru ini cukup bervariasi, yakni antara tiga hingga enam bulan.**Baca juga: Pemkab Tangerang Berlakukan Aturan Kurasaki Bagi Murid SD.

“Kami, kuatir mereka juga ogah- ogahan mengajar, karena haknya belum dibayarkan. Kalau sampai terjadi seperti itu, maka kegiatan belajar mengajar pasti terganggu, kasihan sama siswa dong,” ujarnya.(Tim K6)

Kabar6-Masalah sampah menjadi persoalan khusus bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang. Hingga kini, masih banyak tempat pembuangan sampah ilegal yang tersebar di wilayah berjuluk Kota Seribu Industri tersebut.

Pantauan kabar6.com, banyak sisi ruas jalan di Kabupaten Tangerang yang dijadikan tempat pembuangan sampah (TPS) liar.

Bahkan, ruas jalan di depan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cibadak 1, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, kini juga menjadi TPS liar.

Siti Maesaroh, warga yang acap melintasi kawasan tersebut mengatakan, bila lokasi itu memang biasa dijadikan warga sekitar atau pengguna jalan sebagai TPS.

“Emang sering orang-orang sini buang sampah di depan SD  itu,” ujarnya, Jumat (3/3/2017).**Baca juga: Kebakaran di Kabupaten Tangerang “Dipicu” Korsleting Listrik.

Maesaroh menambahkan, terkadang terdapat sejumlah petugas kebersihan yang mengangkut sampah tersebut. Meski demikian, proses angkut sampah dilokasi itu tidak dilakukan setiap hari.**Baca juga: Pemkab Berlakukan Aturan Kurasaki Bagi Murid SD.

“Di sini tidak ada TPS. Jadi orang-orang buang di sini, lagi pula nanti sampahnya diangkut sama petugas tiga hari sekali,” tutupnya.(shy)

**Baca juga: Makanan Raja Salman dari Bandara Soetta.

Kabar6-Untuk mengurangi produksi sampah pada lingkungan sekolah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menggagas program Kurangi Sampah Sekolah Kita (Kurasaki).

Aturan pada program Kurasaki tersebut, para siswa wajib membawa bekal dari rumah ataupun membawa tempat makan dan minum. Serta, dilarang membuang sampah di area sekolah.

Bahkan, pada sejumlah sekolah menerapkan hukuman bagi para siswa yang melanggar aturan tersebut. Seperti di Sekolah Dasar (SD) Negeri Kadu Agung II, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Jumat (3/2/2017).

“Ya, di sini kami terapkan hukuman untuk murid, apabila tidak membawa bekal dari rumah. Hukumannya, kita minta murid membersihkan kelas atau memunguti sampah. Itu kita lakukan untuk mengedukasi murid menjaga kebersihan,” ungkap guru SDN Kadu Agung II, Kus Kusiah.**Baca juga: Polisi Cilik dan Polwan Cantik Ajak Masyarakat Tertib Berlalulintas.

Aturan tersebut menurutnya sudah berjalan dua bulan. Sejak diberlakukan, pihaknya berhasil mengurangi produksi sampah di sekolah.**Baca juga: Kebakaran di Kabupaten Tangerang “Dipicu” Korsleting Listrik.

“Biasanya, banyak banget sampah plastik di kelas, halaman sekolah ataupun kolong meja. Tapi, sejak kami terapkan aturan dan adanya hukuman tersebut, sampah bisa berkurang,” tutupnya.(shy)