Kabar6-Panitia Pengawas Kecamatan (Panwacam) Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan gesekan antarmassa pendukung pasangan calon pada Pilkada Serentak yang akan dihelat 9 Desember mendatang.

Di wilayah terdiri dari delapan kelurahan itu, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ada sebanyak 210.411 jiwa, yang sebaran titik lokasi menyoblosnya di 568 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Identifikasi titik potensi rawan gesekan dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya insiden yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah.

Lewat pemetaan tentu harapannya agar kondusivitas wilayah dapat tercipta selama pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 mendatang bergulir.

“Zona merah yang menjadi titik rawan gesekan antar massa pendukung pasangan calon di Pamulang tersebar di empat kelurahan,” ungkap Ketua Panwascam Pamulang, Joehalemba ditemui kabar6.com di kantornya, Minggu (18/10/2015).

Ia memaparkan, zona merah itu berada di Kelurahan Benda Baru dan Pondok Benda. Di kedua wilayah itu, ada basis massa pendukung pasangan calon nomor urut 2 Arsid-Elvier Aridiannie Soedarto Poetri, serta warga pemilih rival bebuyutannya, yakni Airin Racmhi Diany-Benyamin Davnie selaku kandidat petahana.

Zona merah selanjutnya ada di Jalan Daarusallam, Kelurahan Kedaung, Pamulang. Di wilayah yang berdekatan dengan Pasar Ciputat itu, tingkat jumlah penduduknya tergolong padat. Apalagi kondisi faktual pada tatanan tingkat bawah massa pendukungnya pecah.

Juga terdapat di sekitar RW 07 Kelurahan Pamulang Barat. Menurutnya, pada wilayah itu terdapat tokoh masyarakat merupakan keluarga besar dari salahsatu pasangan calon, yang tentunya sudah punya basis massa fanatisme kedaerahan.

“Ada yang mendukung sebelah, ada yang mendukung sebelah. Di situlah titik rawannya,” ujar Lemba.

Meski begitu, lanjutnya, bukan berarti wilayah yang lainnya sudah tergolong aman. Panwascam Pamulang masih terus mempelajari apakah juga ada titik lokasi lainnya yang termasuk dalam zona merah rawan gesekan antarmassa pendukung.

Seperti di wilayah Kelurahan Pondok Cabe Ilir dan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang.

Lemba jelaskan, di wilayah tugasnya Panwascam Pamulang telah membuat langkah antisipasi dengan menempatkan satu orang personel polisi di setiap dua titik TPS.
Bila termasuk dalam zona merah, setiap TPS akan dijaga oleh satu personel polisi. Kebijakan penempatan aparat keamanan pada titik lokasi rawan gesekan biasanya yang dipilih RW 016 Kelurahan Pamulang Barat.

Lokasi penyoblosan yang berada tepat di kawasan komplek perumahan Witanaharja itu, setiap TPS akan dijaga oleh satu personel polisi. **Baca juga: Fanatisme Massa Pendukung di Pamulang Masih Tinggi.

Padahal sesuai analisa umum, penentuan zona merah selalu berada di kawasan perkampungan yang tingkat hunian penduduknya tergolong padat. Bukan halnya seperti di kawasan komplek perumahan elite.

“Paling ledek-ledekan saja. Tapi kalau enggak saling menyadari kan bisa memicu gesekan,” jelas pria yang bermukin di perumahan Puri Pamulang, dan pernah mengenyam sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat.(yud)

Kabar6-Gesekan antarmassa pendukung pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), rawan terjadi. Kondisi itu menilik dari kasus rangkaian kegiatan serupa sebelumnya.

Oleh karena itu, faktor keamanan menjadi salah satu perhatian penting selama pesta demokrasi lima tahunan ini. Terutama? di Kecamatan Pamulang, yang nota bene menduduki klasemen kedua luas wilayah dan jumlah pemilih di Tangsel.

“Kalau kami melihat basis massa pendukung di Pamulang, karakter fanatismenya masih tergolong tinggi,” ungkap Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pamulang, Joehalemba kepada kabar6.com ditemui di kantornya, Minggu (18/10/2015).

Berdasarkan catatan rekapitulasi dalam pleno terbuka yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel belum lama ini, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Pamulang ada ?568 titik.

Sementara untuk angka Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah yang terdiri atas delapan kelurahan itu jumlahnya ada sebanyak 210.411 jiwa.

Lemba menjelaskan, pihaknya terus menggalang koordinasi dengan aparat TNI/Polri setempat. Intensitas komunikasi terus dijalin demi mengantisipasi munculnya gangguan keamanan dan ketertiban selama hajatan akbar politik lokal terjadi.

Ditambahkannya, faktor tingkat pendidikan warga pemilih pada suatu wilayah tentunya sangat berpengaruh. Hal tersebut berkaitan dengan potensi rawan gesekan antarmassa pendukung pasangan calon. **Baca juga: KPU Pandeglang Akomodir Penyandang Cacat di Pilkada Serentak.

“Biasanya gesekan antarpendukung. Tapi kalau sampai bentrokan itu belum pernah, dan mudah-mudahan jangan terjadi,” tambah Lemba.(yud)

Kabar6-KPU Kabupaten Pandeglang menyiapkan petugas khusus yang akan membantu pemenuhan hak suaranya bagi para penyandang cacat, usia lanjut, dan pemilih yang sedang sakit.

Demikian disampaikan Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, Suja’i, Kamis (15/10/2015), dengan tujuan untuk memperlancar proses pilkada serentak yang akan dihelat pada 9 Desember 2015 mendatang.

Dimana, para pemilih diwajibkan menyertakan keterangan rekomendasi dari Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Pendamping ini tidak hanya diperuntukkan bagi difabel, tapi juga bagi pemilih yang sakit atau kesulitan karena faktor usia. Kami berusaha menyiapkan agar posisi TPS tidak jauh dan dapat dengan mudah diakses pemilih difabel,” kata Suja’i.

Guna menjamin hak suara pemilih yang mengalami kecacatan dalam perhelatan akbar pertama di dunia itu, KPU pun menyiapkan surat suara braile.

“Jumlah pemilih difabel yang masuk pada DPT mencapai 390 jiwa. Sehingga kami menyiapkan 390 surat suara jenis braile,” terangnya.

Selain itu, KPU juga akan menyiapkan alat bantu lain bagi para DPT yang memiliki kecacatan lainnya, seperti tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, dan disabilitas. **Baca juga: Pemilih Pemula Rentan Golput.

“KPU juga menyediakan sejumlah alat bantu, termasuk petugas yang bisa membantu pemilih difabel untuk menggunakan hak pilihnya,” tegasnya. **Baca juga: Ranta Suharta Minta Pemda Support Pendirian Bank Banten.

Diketahui, KPU Kabupaten Pandeglang menetapkan DPT sebanyak 958.178 pemilih yang terdiri dari 489.504 pemilih laki-laki dan 468.674 pemilih perempuan dengan 1.903 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 339 desa dari 35 kecamatan.(tmn)

Kabar6-Pemilik akun jejaring sosial facebook atas nama Benyamin Davnie palsu alias abal-abal, akhirnya menghentikan aktivitas isengnya.

Ia tampak ketakutan alias jiper setelah calon wakil walikota Tangerang Selatan (Tangsel) itu mengeluarkan ultimatum tegas.

Pengamatan kabar6.com, pascamencuatnya berita terkait facebook Benyamin Davnie abal-abal, akun tersebut mendadak tidak aktif. Kepastian itu juga telah dicoba oleh awak media cetak harian lokal, dan tertera tulisan sebagai berikut:

“Halaman yang diminta tidak bisa ditampilkan sekarang. Halaman tersebut mungkin tidak tersedia sementara, tautan yang diklik mungkin sudah rusak atau kedaluarsa, atau Anda tidak memiliki izin untuk melihat halaman ini”.

Bang Ben mengaku, sangat menghargai kepada operator akun facebook abal-abal yang pakai nama Benyamin Davnie secara sadar menghapus.

“Terima kasih, untuk perhatian dan pengertiannya secara sadar mau menghentikan kegiatannya yang kurang patut,” ungkap Bang Ben, sapaan akrab Benyamin ketika dihubungi kabar6.com, Selasa (13/10/2015) malam. **Baca juga: Akun Facebook Abal-abal Bang Ben Beredar.

Ia merasa risih dengan ulah pesbukers, sebutan bagi pengguna facebook yang telah mencatut dirinya. “Artinya, operator facebook yang mencatut nama saya tahu konsekuensi logis atas tindakannya melanggar hukum. Saya pun punya privacy juga kan,” tegasnya.(yud)

Kabar6-Calon wakil walikota Tangerang Selatan (Tangsel) nomor urut 3, Benyamin Davnie mulai risih dengan beredarnya sebuah akun facebook yang mengatasnamakan dirinya.

Sebelumnya juga, Airin Rachmi Diany yang berpasangan dengan Benyamin Davnie di Pilkada Tangsel, pernah jadi korban atas kasus serupa lewat akun jejaring sosial palsu alias abal-abal.

Keberadaan akun facebook Benyamin Davnie yang terus aktif menyuarakan kicauannya dalam status-status hariannya, dibantah oleh kandidat petahana ini. Bang Ben, begitu sapaan akrab Benyamin, mengaku tidak memiliki akun tersebut.

Menurutnya, status dalam akun jejaring sosial tersebut, telah dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Akun facebook abal-abal tersebut, bahkan menggunakan dan mengatasnamakan Benyamin Davnie serta memasang foto profil berseragan dinas harian.

“Saya atas nama pribadi dan jabatan meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan kicuan akun facebook itu. Sesungguhnya itu semua adalah bohong belaka,” ungkap Bang Ben, lewat pernyataan resminya yang diterima kabar6.com, Selasa (13/10/2015).

Ia mengimbau kepada para pengikut akun abal-abal tersebut untuk tidak meladeni apa yang di tulis dalam status facebook Benyamin Davnie.

Bang Ben meminta masyarakat yang mendapat share link dari tautan didalamnya untuk tidak menghiraukan atau mengabaikan setiap isi pernyataan yang timbul dan muncul di halaman facebook abal-abal.

Diakui Benyamin, status yang terus diposting telah merugikan dirinya secara politik dan jabatan, yang hingga kini masih melekat sebagai orang nomor dua di Kota Tangsel. **Ini Akun Facebook Abal-abal yang Mengatasnamakan Benyamin Davnie.

Alasannya, karena mengeluarkan status-status yang justru mendeskreditkan dirinya baik secara politik maupun jabatan di ruang publik. **Baca juga: Pilkada Tangsel Kalah dengan Resepsi Pernikahan.

“Saya dan Tim IT sudah meminta secara baik-baik agar pelaku pembuat dan admin akun tersebut untuk menghentikan aktivitasnya. Namun, bila tetap tidak menghentikan, maka langka hukum adalah pilihan yang harus di tempuh,” terangnya.

Diakui Benyamin, sesungguhnya tidaklah susah untuk melacak siapa pelaku yang mengoperasikan akun facebook abal-abal dimaksud.

Bisa dilacak dengan mudah dari lokasi pengoperasian facebook tersebut, serta dengan fasilitas apa pengguna akun facebook abal-abal berselancar di dunia maya.

“Kita beritikad baik dengan meminta si operator atau admin facebook itu meminta maaf dan menghentikan aktivitasnya. IT saya sudah mendeteksi keberadaannya,” paparnya.

Bang Ben menambahkan, tetapi jika dalam batas waktu kurang dari 2×24 jam tidak berhenti, maka Mabes Polri dan Direktorat Kejahatan Internet (cyber crime) yang akan menghentikan paksa aktivitasnya.

“Kita sudah berkordinas dengan Mabes Polri untuk menyelesaikan ini, bila mana sang pelaku tidak menghentikan aktifitasnya tersebut. Saya minta mari datanglah dan mari duduk bersama saya, kita ngopi bareng demi kemajuan Tangsel,” tegasnya.(yud)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengaku kebingungan mencari gudang tempat penyimpanan logistik yang representatif dan tanpa membayar uang sewa alias gratis.

Gudang tersebut nantinya diperuntukan menyimpan logistik Pilkada berupa tinta, kertas surat suara dan rekapitulasi, paku, busa, kotak serta bilik suara.

Semua logistik Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang yang disimpan jumlahnya cukup banyak.

Divisi Pokja Logistik dan Umum KPU Kota Tangsel, Samani mengatakan, lokasi yang sesuai dengan keinginan di atas hanya ada di GOR Kecamatan Pondok Aren. Rencananya semua logistik akan disimpan di lokasi tersebut.

“Tapi sampai tanggal 18 Oktober masih dipakai untuk acara hajatan (resepsi pernikahan). Kita baru bisa pakai pada sehari setelahnya,” ujar Samani, Senin (12/10/2015).

Oleh karena itu, terangnya, logistik tinta yang sudah tiba dikirim dari distributor di Cirebon, Jawa Barat, untuk sementara disimpan di kantor KPU Kota Tangsel.

Samani jelaskan, untuk kelengkapan penyoblosan lainnya seperti paku dan busa masih pada tahap produksi. “Kami optimis pengadaan logistik bisa selesai sesuai dengan tahapan waktunya,” jelas Samani.

Saat ini masih proses lelang dan belum keluar siapa pemenangnya. “Belum keluar siapa pemenangnya, masih proses di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Ditargetkan pada pertengahan November surat suara tersebut sudah diterima KPU Kota Tangsel. Kemudian langsung dilakukan sortir untuk menyeleksi kertas suara yang rusak, dan dilipat selama dua minggu. **Baca juga: KPU Tangsel Siapkan 4.490 Botol Tinta Pilkada.

Barulah pada awal Desember atau satu minggu sebelum pilkada berlangsung, surat suara sudah didistribusikan kepada seluruh TPS di Tangsel. “Rencananya kan akan diletakan semua di GOR Pondok Aren,” tambah Samani.(yud)

Kabar6-Ribuan botol tinta yang akan digunakan saat penyoblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah didatangkan dari produsennya.

Selain logistik tinta, di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel juga sudah terdapat ratusan kardus pembungkus logistik lainnya.

“Satu TPS (Tempat Pemungutan Suara) akan dijatah dua botol tinta,” ungkap Divisi Pokja Logistik dan Umum KPU Kota Tangsel, Sam’ani, Senin (12/10/2015).

Menurutnya, total jumlah logistik tinta yang didatangkan dari Cirebon, Jawa Barat, ini ada sebanyak 4.490 botol. Jumlah tersebut disebar ke keseluruhan TPS yang jumlahnya ada di 2.245 titik.

Berkaitan dengan logistik Pilkada lainnya seperti kotak dan bilik suara. Samani mengaku, saat ini pengadaan logistic tersebut masih dalam tahap pengerjaan.

Dari 2.245 TPS, Samani mengaku KPU tidak membuat sesuai dengan jumlah TPS. Sebab, bilik suara berbentuk kaleng masih tersisa sekitar seribu lagi.

Sehingga sisanya, KPU akan membuat masing-masing sekitar seribu hingga 1.500 kotak dan bilik suara lagi yang terbuat dari kardus. ** Baca juga: Jelang Pilkada Serentak, Panwaskada Cilegon Waspadai Eksodus Penduduk

“Rencananya pada 19 Oktober nanti kotak dan bilik suara sudah sampai,” tambah Samani.(yud)

Kabar6-Pascapenetapan jumlah daftar pemilih tetap oleh KPU Kota Cilegon, Panwaskada Cilegon bakal memperketat kemungkinan adanya eksodus penduduk yang menjadi pemilih siluman.

Ketua Panwaskada Kota Cilegon, Achmad Achrom, yang dihubungi kabar6.com pada Sabtu, (10/10/15), menuturkan kerawanan kecurangan pada Pilkada Cilegon sangat berpotensi terjadi di masa-masa penetapan pemilih hingga masa perbaikan DPT.

“Iya eksodus penduduk dalam Pilkada itu terus terang paling kita awasi karena ini sangat rawan terjadi di masa-masa penetapan pemilih. Bahkan saat hari pencoblosan, ada saja warga yang datang mengaku-ngaku warga cilegon padahal dia tinggal belum genap enam bulan, kecurangan semacam ini yang kita waspadai,” kata Achrom.

Untuk itu, di masa perbaikan DPT ini, Panwaskada meminta KPU memanfaatkan waktu sebaik-baiknya guna mendata warga yang belum masuk menjadi daftar pemilih. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan saat pencoblosan nanti. ** Baca juga: Diserang Isu Korupsi, Begini Sikap Airin

“Pihak pps tentu menyediakan kelebihan surat suara untuk mengakomodir para pemilih yang belum terdaftar, tapi khan baiknya pemilih harus masuk di dalam DPT. Karena tidak serta merta warga yg mmbawa KTP kita layani, bagaimana kalau ternyata dia belum lama tinggal,” katanya.(sus)

Kabar6-Persoalan seputar mega skandal kasus tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), semakin santer digaungkan.

Ungkapan bernada miring atau stereotip, ditujukan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Petahana, yang kembali duet di Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

Calon Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany mengatakan, telah berkomitmen bersama pasangannya Benyamin Davnie enggan bersikap reaktif.

Dan, dirinya sejak awal telah menyadari, bila selama masa kampanye pastinya konstalasi politik akan semakin memanas.

“Saya mah cuma bisa senyum saja. Sebagai umat muslim saya percaya dan yakin, ketetapan Allah itu kekal, tidak pernah terkontaminasi,” ungkap Airin kepada kabar6.com di Cilenggang, Kecamatan Serpong, Sabtu (10/10/2010).

Menurutnya, ia lebih bersikap konsentrasi penuh menyelesaikan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2011-2016. Ketimbang harus meladeni pernyataan bernada satir yang didengungkan oleh para lawan politiknya.

Airin juga menyinggung soal rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap daerahnya perlu terpatri dibenak setiap warga Kota Tangsel. Jangan sampai tujuan awal digulirkannya otonomi daerah menjadi mubazir.

Kepentingan daerah lebih penting dan berharga demi, daripada menonjolkan egoisentris pribadi, golongan serta kelompok tertentu. Airin juga mengingatkan kepada warga pendukung dan simpatisannya untuk tetap berpolitik santun.

“Saya takut Allah SWT akan menjauhi, kalau saya berburuk sangka dan menyebarkan kebencian kepada orang lain,” terangnya. ** Baca juga: Camat Serpong Imbau Warga Perumahan Elite Salurkan Hak Pilih

Ditambahkannya, ia pun mengaku masih merasa yakin, bahwa masih banyak masyarakat di Kota Tangsel yang bisa berpikir jernih dalam menyikapi suatu persoalan.

“Kalau aja, bapak (TCW) bisa mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Enggak bakalan kayak begini mas jadinya,” tambah Airin.(yud)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Kecamatan Serpong, mengimbau warga di wilayahnya, khususnya di perumahan-perumahan elite untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2015 mendatang.

“Meskipun saya belum lama menjadi Camat Serpong, saya berkewajiban untuk mengajak warga mencoblos, khususnya warga perumahan elite,” kata Camat Serpong, Mursinah, saat ditemui kabar6.com di ruang kerjanya, Jumat (9/10/2015).

Kendati demikian, sambung mantan Lurah Pondok Ranji ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel juga harus intens mensosialisasikan Pilkada ke warga perumahan elite sehingga tingkat partisipasi warga dalam pemilihan nanti menjadi tinggi.

“Kami juga meminta KPU turun langsung. Karena perumahan elite bukan hanya di Serpong saja, tapi juga di beberapa kecamatan lainnya juga,” ungkap Mursinah. ** Baca juga: KPU Sosialisasikan Pilkada Tangsel Lewat Jalan Santai

Dirinya mengakui, beberapa perumahan di wilayahnya sudah berhasil didatangi dan mensosialisasikan kepada warga bahwa Tangsel akan mengadakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021.

“Yah baru beberapa perumahan yang sudah berhasil saya masuki, sedangkan yang lainnya masih sulit ditemui pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) karena kesibukan mereka setiap harinya,” jelas Mursinah.(ard)