Kabar6-Sejatinya, gotong royong telah lama hidup pada diri masyarakat Indonesia. Namun, seiring brjalannya waktu dan perkembangan jaman, tradisi gotong royong dirasa mulai terkikis. Terlebih bagi masyarakat perkotaan.

Kondisi ini, kiranya menjadi perhatian serius bagi pemerhati Masyarakat Perkotaan, Herdian Koosnadi. Karena dalam pandangannya, tradisi gotong royong layaknya akar, di mana pembangunan tidak bisa tegak tanpanya. 

“Tradisi gotong royong dan kerja bakti adalah penyangga pembangunan. Kita sangat sedih kalau aspek ini tidak menjadi perhatian penting, apalagi tradisi ini mulai terkikis,” ujarnya di Tangerang, Rabu (5/3/2015).

Koosnadi menilai, pembangunan pada sebuah negara yang berhasil pasti berpijak pada tradisi. Itu karena tradisi menyediakan ruang sosia kultural yang mewarnai relasi sosial ekonomi dan politik.

“Tidak hanya di Indonesia, di Jepang dan China juga sudah membuktikan. Bahwa mereka berhasil karena menjadikan tradisi sebagai landasan pembangunan,” ujarnya mencontohkan.

Untuk itu, Koosnadi yang juga tercatat sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari PDI Perjuangan ini mengajak seluruh warga Banten untuk kembali mengembangkan tradisi gotong royong dan kerja bakti.

Banten diyakini akan menjadi kota yang maju, aman, dan nyaman, bila menjadikan tradisi gotong royong sebagai landasan pembangunan.

“Partisipasi warga dalam mewujudkan Banten yang nyaman perlu didorong. Sebab partisipasi masyarakat mutlak diperlukan dalam penataan Banten. Ide, pendapat, kehendak, kebutuhan, relasi sosial ekonomi dan politik warga adalah aspek-aspek yang membentuk dan menentukan sejahtera atau tidaknya Banten,” ujarnya lagi. **Baca juga: Irgan: Jangan Tolak Warga Miskin Berobat.

Ya, tradisi gotong royong akan meningkatkan rasa memiliki warga terhadap Banten. Rasa ini, kata Herdian, sangat penting karena akan menggerakkan warga untuk turut merawat dan mengembangkan fasilitas publik. **Baca juga: WH: Apa Untungnya Tangerang Raya Buat Rakyat.

“Penataan dan pembagian ruangpun sesuai dengan kebutuhan warga. Keterlibatan warga akan mewujudkan kota yang demokratis dan terbuka. Saya sangat yakin jika hal ini diterapkan, Banten akan menjadi kota masa depan,” kata Caleg Daerah Pemilihan (Dapil) Banten III yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan itu lagi.(bad/dan)

**Baca juga: Hadi Safari, Belajar & Bekerja Bersama Rakyat.

Kabar6-Banyak mendengar, bertanya dan melihat. Dua hal itu seolah menjadi sebuah kebiasaan rutin Hadi Sapari, Calon Legislatif (Caleg) asal Partai Persatuan Pembanguna (PPP) untuk DPRD Provinsi Banten.

Wakil Ketua PPP Provinsi Banten ini percaya, dengan mendengar, akan mudah mendapatkan informasi, dengan bertanya akan mudah menggali informasi, dan dengan melihat langsung, akan mudah mencari fakta untuk melakukan analisa.

“Inti semua itu adalah komunikasi. Bila sering berkomunikasi langsung dengan masyarakat, maka kita akan bisa mencerna, beragam problem yang tengah terjadi dan berkembang di masyarakat, untuk kemudian mencarikan solusinya,” ujarnya, Sabtu (1/3/2014).

Sedianya, membaur dan berinteraksi dengan masyarakat, merupakan hal yang biasa dilakoni Hadi Safari. Bahkan, itu sudah dilakoninya sejak lama, mengingat Hadi adalah putra dari dari salah satu tokoh PPP, H. Aedil Suryadi.

Kini, dalam diri Hadi tertanam keinginan kuat, untuk terus berjuang menjaga rumah besar PPP tetap menjadi tempat bernaungnya umat. **Baca juga: Hadi Safari Sesalkan Penanganan Banjir Lambat.

Caleg pada daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Tangerang A ini sudah rudho untuk memberikan sebagian hidupnya untuk terus bersama rakyat. **Baca juga: Hadi: Jalan Rusak Bukti Pemerintah Bingung.

“Orang tua mengajarkan saya, politisi tidak boleh lelah dan meninggalkan rakyat dalam kondisi apapun. Baik disaat musim pencalonan maupun tidak. Kita harus tetap berada di tengah mereka, meski tidak ada momen politik. Karena bersama rakyat, kita bisa membangun negri,” tegasnya.(rani)

Kabar6-Dalam Syariat qurban terkandung makna pengokohan ikatan sosial yang dilandasi kasih sayang dan pengorbanan untuk kebahagiaan orang lain.

Dan, ketulusikhlasan sekaligus amalan baik lain yang terkandung dalam qurban, merupakan cerminan dari ketaqwaan.

Demikian disampaikan Sri Endah Wulandari, Caleg Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Daerah Pemilihan (Dapil) 6 nomor urut 1, Jakarta Timur dalam sambutannya di acara penyerahan hewan qurban di Posko Pemenangan, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin (15/10/2013).

“Dalam moment Iedul Adha ini, mari bersama kita membuang sikap individualis demi terjalinnya ukhuwah Insaniyah,” ujar wanita berkerudung yang akrab disapa Wulan Itu lagi.

Lebih jauh Caleg wanita yang suka blusukan itu mengatakan, moment Iedul Qurban sekaligus mengingatkan ummat agar selalu menteladani apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim dan Ismail AS, serta menebar kasih sayang terhadap sesama.

“Isi semangat perubahan bukan mengorbankan rakyat. Tapi mengedepankan keikhlasan dan rela berkorban untuk rakyat. Khususnya bagi kita sebagai calon wakil rakyat, agar selalu amanah demi rakyat,” ujar Founder Green Alvina yang bermaskas di Tangerang Selatan (Tangsel) itu lagi.

Pada kesempatan itu, Wulan juga mengajak seluruh warga yang hadir di acara itu agar bersama-sama mendoakan seluruh ummat muslim yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, agar diberi kelancaran dan kemudahan beribadah, hingga bisa kembali dengan haji dan hajjah yang mabrur.

Ya, acara penyerahan hewan qurban itu berlangsung meriah namun khidmad dan dihadiri oleh sebanyak 250 warga pendukung Wulan.

Pada kesempatan itu, Wulan didampingi suami dan anak-anaknya juga memberikan bantuan pribadi untuk pembangunan Musholla dan Yayasan Anak Yatim Piatu di kawasan Pasar Rebo.(Irsa)

Kabar6-Sejumlah kalangan di Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tangerang mengusulkan agar pihak eksekutif setempat membangun rumah sakit kelas 3 diwilayah Utara Tangerang.

Usulan itu bertujuan untuk mengcover persoalan kesehatan bagi warga tidak mampu diwilayah setempat. Sedangkan lokasi Utara Tangerang dipilih karena dominasi penduduk kurang mampu ada diwilayah tersebut.

“Rumah Sakit khusus kelas 3 atau Rumah Sakit Pratama, akan menjawab persoalan kesehatan warga tidak mampu,” ujar Muhlis, anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tangerang, kepada kabar6.com, Kamis (3/10/2013).

Lebih jauh Ketua Komisi III DPRD tersebut mengklaim, masih banyak warga miskin yang tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan karena ditolak oleh rumah sakit dengan dalih kelas 3 penuh.

“Anggaran yang dibutuhkan sebesar tiga puluh milliar. Dan, itu tidak harus menggunakan dana APBD, karena bisa juga menggunakan APBN,” ujar Muhlis yang juga tercatat sebagai Caleg DPRD Provinsi Banten No.4 Dapil Kabupaten Tangerang A itu lagi.

Hal senada diungkapkan Hadi Hartono, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang yang juga berasal dari Fraksi PDIP.

Menurutnya, pembangunan RS Pratama dimaksud bakal seiring-sejalan sejalan dengan Program Kartu Tangerang Sehat yang tengah digagas Pemkab Tangerang.

“Tentunya RS Pratama akan menyempurnakan program Kartu Tangerang Sehat yang tengah digagas Pemkab Tangerang. Dalam hal ini, layanan kesehatan bagi warga akan menjadi semakin baik,” ujar Hadi Hartono lagi.(mer/tom migran)

Kabar6-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, dana untuk pembangunan mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) yang menghubungkan Palau Jawa dan Sumatera seharusnya menggunakan dana internal pemerintah Indonesia tanpa meminta bantuan pihak swasta.

“Keuangan Indonesia masih mampu kok mendanainya. Sekarang kan fokusnya masih FS (studi kelayakan, Red) kan, saya melihat bahwa dalam negeri juga mampu, keuangan negara kita juga mampu,” kata Dahlan di Jakarta, Jumat (16/8/2013).

Pernyataan tersebut disampaikan Dahlan setelah pemerintah memutuskan dua opsi terkait pembangunan studi kelayakan JSS.

Opsi  pertama, studi kelayakan akan dilakukan oleh pemrakarsa yaitu PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi. Lalu opsi kedua, studi kelayakan dilakukan pemerintah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Dahlan, negara mampu membiayai pembangunan megaproyek JSS karena saat ini negara pun masih memberi subsidi dengan pemberian subsidi paling besar pada sektor Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Saya mengatakan mampu karena kita memberi subsidi BBM saja Rp 200 triliun per tahun masa membiayai Rp 20 triliun per tahun tidak mampu,” ujarnya.

Mantan Dirut PLN itu tidak menampik adanya sejumlah orang yang mengasumsikan bahwa pendanaan dalam negeri tidak mampu membangun proyek JJS.

“Mungkin ada yang bilang keuangan negara kita tidak mampu, bisa juga begitu. Artinya tergantung melihat, saya melihat keuangan negara masih bisa mampu. Ada yang melihat tidak mampu. Ini sama-sama benarnya,” ucapnya.

Jika tidak mampu, imbuh Dahlan, tidak menjadi permasalahan. Namun, dirinya tetap optimis bahwa Indonesia benar-benar mampu untuk mendanai proyek JSS.

“Dua-duanya betul, saya tidak menyalahkan salah satu. Kalau pemikirannya jembatan itu bisa ditangani swasta kenapa harus ganggu keuangan negara, yang sebenarnya keuangan negara bisa dipakai kepentingan yang lain,” terangnya.(bbs/yps)

Kabar6-Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) adalah wadah berkumpulnya kaum muda Indonesia. Diusaianya yang ini menginjak ke 40 tahun, KNPI harus menjadi motor dalam pembangunan dan perekat persatuan Indonesia.

Karena sejatinya Indonesia terlahir dari tangan pemuda pemuda handal yang mampu mewarnai perjuangan sebagai tonggak berdirinya Indonesia.

Demikian di katakan Anggota DPD RI H. Andika Hazrumy, kepada kabar6.com, Selasa ( 23/07). “Pemuda di jaman sekarang bukan lagi pemirsa di generasinya. Tapi harus jadi motor, inisiator, konseptor, sekaligus pelaku pembangunan,” ujar Calon Anggota DPR RI Dapil Pandeglang dan Lebak ini.

Lebih jauh Kordinator Tagana Banten ini mengatakan, bahwa Indonesia membutuhkan pemuda-pemuda pemberani, pemuda tangguh di bidangnya, baik intelektual, pemikiran, wawasan juga keagamaan, guna meneruskan perjuangan para pendiri negeri ini.

“Di usia yang ke 40, KNPI harus mampu merangkul seluruh elemen pemuda lainnya di Indonesia. KNPI harus bisa menjadi perekat bagi kaum pemuda untuk mewarnai pembangunan,” tegasnya.

Andika berharap, kaum muda Indonesia tidak mudah larut dan terlena dengan kondisi yang ada saat ini. Dimana peran pemuda masih sangat dibutuhkan. Terlebih, di era Presiden Soekarno dulu kiprah pemuda yang sangat disegani di dunia internasional.

“KNPI harus kembali ke masa kejayaannya dulu. Karena KNPI adalah wadah yang tepat bagi pemuda dalam mengisi kemerdekaan. Di rumah besar pemuda inilah semuanya di tempah secara keilmuan untuk mengisi kemerdekaan,” ujar Ketua Karang Taruna Banten itu lagi.

Andika juga merasa yakin, bila KNPI akan mampu dan bisa menjadi pelopor pemuda Indonesia di kancah internasional melalui prestasinya.(rani)

Kabar6-Dalam waktu dekat, DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bakal mengesahkan empat Peraturan Daerah (Perda) inisiatif.

Keempat raperda inisiatif yang akan di paripurnakan pada Senin (28/1/2013) itu adalah, Raperda Penanaman Modal Daerah, Raperda Penyelenggaran Reklame, Raperda Sosial dan Raperda Penyelenggaran Kearsipan.

“Ke empat Raperda ini akan disahkan pada Senin mendatang,” kata Ketua Badan Legislatis (Banleg) DPRD Kota Tangsel Rizki Jonis, di rumah makan Sari Indah Bintaro, Sabtu (26/1/2013).

Pihaknya berharap, perda inisiatif itu kedepan bisa digunakan sebagai payung hukum penyelesaian semua permasalahan tentang penanaman modal daerah.

“Tanpa adanya payung hukum yang mengatur secara rinci, tentu permasalahan yang timbul akan sulit diselesaikan secara tuntas. Karena tidak ada pedoman yang mengatur secara tegas permasalahan tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangsel, Bambang P Rachmadi mengatakan, khusus Raperda Penanaman Modal Daerah mengatur tentang kemudahan dan perlindungan penanaman modal di Kota Tangsel.

“Raperda yang diselenggarakan DPRD ini rencananya akan membuat sebuah Perda fasilitas penanaman modal yang mampu menarik investor asing maupun dalam negeri. Terutama soal kepastian hukum,” ungkapnya.

Selain itu, Bambang juga menyebutkan bahwa secara umum Perda ini juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Tangsel.

“Tujuan dari Perda ini nantinya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menumbuhkan lapangan kerja, pengembangan ekonomi kerakyatan, serta mensejahterakan masyarakat Kota Tangsel,” tambahnya(Evan)

Kabar6-DPRD Kabupaten Tangerang, meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di daerah itu untuk membuka akses pengaduan khusus untuk masyarakat.

Hal ini, cukup jelas diatur dalam UU Nomor 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Pemkab Tangerang melalui SKPD harus membuka ruang publik. Dengan begitu, kita semua akan tahu seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja mereka,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Barhum HS, kepada wartawan, Kamis (10/1/2013).

Menurut Barhum, selain membuka ruang pengaduan, kepala daerah dan SKPD juga harus sering turun ke lapangan dan berdialog langsung dengan masyarakat secara intensif.

“Saat ini, temu wicara langsung merupakan metode tepat untuk menangkap keinginan warga,” katanya.

Ditambahkan Ketua DPC PDIP Kabupaten Tangerang ini, DPRD siap membantu Pemkab Tangerang agar pengaduan publik bisa berjalan efektif.

Pasalnya, selama ini dirinya sudah mengimplementasikan hal itu dalam bentuk reses dan turun langsung menyerap aspirasi masyarakat.

“Kalau secara formal ada reses dan Musrenbang, tapi secara informal setiap hari hakekatnya anggota dewan selalu berhubungan langsung dan siap menerima pemgaduan masyarakat,” tandasnya.

Idealnya lanjut Barhum, di seluruh kantor kecamatan ada kotak pengaduan untuk penyampaian aspirasi masyarakat. Sebab, cara itu bisa efektif untuk ajang evaluasi.

“Berawal dari kecamatan, kemudian ditindaklanjuti keluhan itu ke tingkat SKPD,” katanya.

Masih kata Barhum, jika memang memungkinkan, keluhan berbentuk SMS pun bisa dilakukan.

“Jadi kami harap seluruh SKPD untuk bisa membuka akses pengaduan dan informasi publik terkait program kegiatan, baik itu jangka menengah maupun jangka panjang,” pintanya. (din)

Kabar6-Hari pertama kerja pasca libur tahun baru, suasana di lingkungan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel terlihat sepi.

Seharunya anggota DPRD Kota Tangsel yang tugasnya sebagai perwakilan rakyat ternyata malas untuk menjalankan amanah yang diembannya. Hal ini terlihat dengan kehadiran anggota DPRD untuk masuk kerja. Hanya 3 anggota yang masuk.

Berdasarkan pantauan di lokasi, hari ini Rabu (2/1/2013) kehadiran anggota DPRD Kota Tangsel yang sebentar.

Pagi hari sekitar pukul 10:00 WIB hanya menemui dua orang
anggota dewan duduk di ruang Komisi 2 dan komisi 3. Dia adalah Soleh Asnawi dari Partai Hanura dan Aminudin dari Partai Golkar.

Menjelang tengah hari, di ruangan komisi 4 dijumpai anggota DPRD Nur Kholiq dari PKB.

Sedangkan di ruangan Ketua DPRD Kota Tangsel,  Bambang P Rachamdi ruangannya   kosong. Staf yang ada menyebutkan bapak belum datang. Staf Wakil Ketua Ruhamaben mengatakan, yang bersangkutan sedang berada di Rumah sakit.

Ruang Wakil Ketua Tb. Bayu Murdani pun dijumpai kosong. Stafnya mengatakan dia belum datang. Sementara  ruangan wakil Ketua Syihabudin Hasyim pun masih kosong hanya staf saja yang terlihat di ruangannya.

Selanjutnya di ruangan komisi-komisi i  hanya dihuni staf. Begitupun d iruang fraksi hanya staf saja yang terlihat.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Tangsel Heri Sumardi mengatakan, pada dasarnya sistem kerja anggota dewan tidak seperti PNS ataupun pegawai kantor lainnya.

“Tidak harus anggota dewan itu masuk setelah masa liburan. Anggota dewan itu boleh masuk, boleh tidak. Anggota dewan itu masuk, kalau ada rapat Paripurna, ataupun kegiatan komisi. Toh itupun kalau tidak ada hal lain,” kata politisi partai Demokrat saat ditanya Kabar6, Rabu (2/1/2013).

Ditanya tentang sanksi yang diberikan kepada anggota dewan yang malas, Heri mengatakan, BK telah memberikan surat edaran pada seluruh anggota DPRD dan surat teguran tersebut sudah dilayangankan ketua DPRD Tangsel.

“Tentu sesuai Tatib, BK sudah layangkan surat edaran kepada anggota dewan. Apalagi sudah edaran tersebut sudah diberikan kepada Ketua DPRD sebanyak 2 kali. Coba tanyakan saja kepada ketua,”pungkasnya. (Evan)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, dalam waktu dekat akan memanggil Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, untuk dimintai pertanggungjawaban terkait penggunaan anggaran dalam program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin (Gebrak Pakumis).

Pemanggilan itu, lantaran banyak informasi tentang adanya dugaan penyelewengan dan gagalnya program yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang pada November 2012 lalu.

“Kami akan panggil Pemkab Tangerang untuk dimintai keterangan soal program Gebrak Pakumis. Namun, sebelum pemanggilan itu dilakukan, saya akan minta anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang ada di komisi 2 untuk turun kelapangan dan mengumpulkan data,” ungkap  Ketua FPD, Moh. Nawa Said Dimyati, kepada Kabar6.com, Senin (24/12/2012).

Menurut Nawa, jika dari data-data hasil investigasi itu ditemukan ada indikasi korupsi, maka pihaknya akan menyerahkan persoalan tersebut keranah hukum untuk diusut secara tuntas.

“Sebaiknya, kita tidak berandai-andai. Kita lihat dulu dilapangan, kumpulkan data, baru melakukan apa yang harus dilakukan. Artinya, kita akan kerja sebagaimana mestinya. Kalau ada indikasi korupsi, tentunya harus diusut sampai tuntas,” ujarnya.

Ditambahkan Nawa, dirinya mengaku belum dapat mengambil kesimpulan atas informasi gagalnya program khusus orang miskin itu. Dia berharap, informasi yang berkembang di masyarakat tentang penggunaan anggaran tak tepat sasaran itu, hanya isu semata.

“Terlalu dini kita menyatakan program Gebrak Pakumis ini gagal,” katanya.

Gebrak Pakumis lanjut Nawa, bertujuan untuk peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman, beserta penyediaan PSU untuk rumah tidak layak huni dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Tahun ini, Pemkab Tangerang melalui APBD Tahun 2012, mengalokasikan anggaran untuk 530 unit rumah dan dari Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sebanyak 2000 unit.

Program tersebut kata Nawa, dluncurkan pada 17 November 2012 lalu oleh Bupati Tangerang, Ismet Iskandar. Saat peluncurannya, Bupati Ismet menyerahkan sertifikat gratis untuk 100 bidang tanah di Kampung Etek, Desa Kemuning, Kecamatan Kresek dan peletakan batu pertama sebuah septik tank.

“Adapun untuk penangan lingkungan perumahan kumuh itu, menggunakan konsep dasar cluster lingkungan binaan dan konsep tridaya (sosial, ekonomi dan lingkungan).(din)