Kabar6-Komplotan perampok yang acap beraksi menyasar kantor koperasi diwilayah Tangerang Raya, diringkus jajaran petugas Rerskrim Polsek Tangerang.

Dari tiga pelaku yang diringkus, seorang diantaranya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berupaya kabur dan melawan saat akan ditangkap.

Kapolsek Tangerang, Kompol Ewo Sumarno mengungkapkan, ketiga pelaku yang berhasil diamankan masing-masing berinisial JY, AS dan SH.**Baca juga: Ini Regulasi Truk Barang Lewat Tol Tangerang-Merak.

“Para pelaku terkenal sadis. Saat beraksi, mereka selalu melengkapi diri dengan senjata tajam. Mereka juga tak segan untuk melukai korbannya,” Kompol Ewo, Sabtu (4/3/2017).**Baca juga: Kemenkeu Saudi akan Terbitkan Cek untuk Korban Crane.

Komplotan tersebut berhasil disergap usai beraksi di sebuah kantor koperasi di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.**Baca juga: Pabrik Saus PD Sari Wangi Harus Ditutup.

Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan telepon genggam, satu pisau, tali, tas dan dua unit kendaraan roda dua yang digunakan pelaku saat beraksi.**Baca juga: AIR.

Atas perbuatannya, para pelaku terancam dijerat Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan dengan ancaman hukuman kurungan 10 tahun penjara.(rani)

Kabar6-Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, menginstruksikan jajarannya di Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air, untuk menyampaikan data-data Situ dan Sungai yang ada diwilayahnya ke Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemen PU Pera).

Hal ini, menyusul adanya kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bersama rombongannya di Desa Patrasana, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, pada Sabtu (04/93/2017).

“Beliau (Wapres JK-red), mengunjungi lokasi Situ Patrasana dan memutuskan Situ tersebut untuk dinormalisasi. Senin besok, Kadis Bina Marga akan menghadap ke Menteri PU Pera, menyampaikan data-datanya,” ungkap Bupati Zaki, kepada Kabar6.com, usai mendampingi Wapres JK, siang tadi.

Menurutnya, sejumlah Situ dan Sungai yang ada di kota seribu industri ini akan diajukan ke pemerintah pusat, untuk dimasukkan kedalam program normalisasi.**Baca juga: Ini Regulasi Truk Barang Lewat Tol Tangerang-Merak.

Situ dan Sungai yang dimaksud, Situ Patrasana, Situ Garukgak, Sungai Cidurian, Cimanceuri dan Cisadane.**Baca juga: Cuma 10 Menit, Wapres JK Cek Situ Patrasana Untuk UI3.

“Untuk pengelolaannya, masih ditangani Kementrian PU Pera, dengan menggunakan dana APBN. Kalau kita tetap belum ada kewenangan untuk hal itu,” ucapnya.(Tim K6)

Kepala BPOM Penny Kusumastuti saat sidak di PD. Sari Wangi.(tia)

Kabar6-Pabrik saus dan kecap PD Sari Wangi di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, harus ditutup karena menggunakan bahan-bahan berbahaya.

”Nomor registrasi dalam kemasan, yaitu No 361496 Dep Kes RI MD No 145310008131 nggak bener, fiktif,” kata Kepala Badan Pengawas Obat dan Makan POM Penny Kusumastuti Lukito yang beru saja melakukan penggrebekan ke pabrik tersebut, Sabtu (4/3/2017).

Perusahaan ini, lanjut Penny, memproduksi saus dan kecap tanpa izin edar dan kandungannya tidak jelas. Itu sangat membahayakan kesehatan konsumen.**Baca juga: Dinkes Kota Tangerang Sebut PD Sari Wangi Banyak Curang.

Di pabriknya sendiri ditemukan tumpukan karung bertulis tepung jagung (corn starch) serta garam beryodium.Dan pegawainya sendiri membenarkan bahwa pabrik ini tak pernah menggunakan bahan-bahan segar seperti tertulis dalam kemasan, tak ada cabai, tomat, atau bawang dalam produksi.Cuma tepung jagung dicampur garam, gula, cuka, dan pewarna tekstil.**Baca juga: Ternyata, Produk Saos dan Kecap PD Sari Wangi Berbahaya.

PD Sari Wangi melanggar Pasal 142 dan 144 UU No 18/2012 tentang Pangan karena memproduksi pangan tanpa izin edar dan memberikan keterangan tidak benar pada label. Untuk sementara produksi dihentikan, ditarik dari pasar.**Baca juga: BPOM Sidak Pabrik Saos dan Kecap di Tangerang.

Dan kepada masyarakat dihimbau untuk tidak membeli produk-produk berbahaya ini,diantaranya Sambal Pedas, Sambal SMB, Sambal SAB, dan Kecap Benteng Cap Topi, dan produk lainnya yang berjumlah 37 merek.(zoel)

**Baca juga: AIR.

Kabar6- Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, Kemlu Arab Saudi telah menyampaikan nota tertulis menanggapi permintaan dari KBRI Riyadh pada (19/02/17) lalu.

Dan Kemlu Saudi menyampaikan bahwa proses verifikasi korban WNI telah selesai dilakukan. Dan saat ini Kemlu menunggu penerbitan cek oleh Kementerian Keuangan Arab Saudi.**Baca juga: Korban Crane Berharap Pemerintah Tidak Dapat “Angin Surga” dari Arab Saudi.

“Kita tinggal menunggu penerbitan cek oleh Kementerian Keuangan Arab Saudi,” kata Iqbal.**Baca juga: Santunan Korban “Crane”, Nawawi: Saya Akan Serahkan Tanpa Potongan.

Pemerintah Arab Saudi telah membentuk tim untuk mempercepat proses pembayaran tersebut. Dan informasi yang diperoleh Kemlu, pembayaran santunan korban crane dari seluruh negara akan dilakukan bersamaan.(zoel)

**Baca juga: AIR.

Kabar6-Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla beserta rombongan melongok Situ Patrasana, Desa Patrasana, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Sabtu (4/3/2017).

Sedianya, kedatangan orang nomor dua di Indonesia itu untuk melihat langsung kondisi lahan yang rencananya akan dijadikan Universitas Islam Internasional Indonesia (UI3).

Meski hanya sebentar, namun kehadiran Jusuf Kalla dan rombongan kiranya cukup memberi harapan bagi warga maupun pemangku jabatan diwilayah setempat.

“Kita berharap, selain dibuat sarana pendidikan juga bisa dibuat waduk atau embung. Supaya, wilayah Kresek ini tidak kena bencana banjir terus menerus tiap tahun. Nanti kita juga akan sampaikan ke Pemimpin Daerah (Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar-red) agar, karena tadi kita tidak sempat berdialog dengan pak Wapres,” ungkap Camat Kresek, Teddy Muryantoungkapnya.**Baca juga: Geger..Balita Hilang.

Sedianya, Wapres Jusuf Kalla didampingi Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, hanya 10 menit memantau kawasan Situ Patrasana. Wapres kemudian bergegas meninggalkan lokasi menuju Jakarta.**Baca juga: Ini Regulasi Truk Barang Lewat Tol Tangerang-Merak.

Untuk diketahui, kunjungan yang dilakukan Wapres beserta rombongan merupakan agenda tertutup. Pihak paspampres (pasukan pengamanan presiden-red) pun, tak mengijinkan adanya peliputan yang dilakukan awak media.(shy)

**Baca juga: Santunan Korban “Crane”, Nawawi: Saya Akan Serahkan Tanpa Potongan.

Kabar6-‎Para pemilik serta pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang bertonase besar dan ingin melintasi ruas jalan Tol Tangerang-Merak harus perhatikan ketentuan teranyar.

Pasalnya, pengelola jalan tol ini telah mewajibkan setiap mobil angkutan barang yang melintas harus ditimbang.

Otoritas pengelola jalan Tol Tangerang-Merak telah memasang‎ tiga unit timbangan elektronik Weight In Motion (WIM). Titik lokasi timbangan antara lain berada di pintu gerbang tol Cilegon Barat, Serang Barat dan Serang Timur‎.

‎”Bagi kendaraan yang tonasenya overload (beban angkutan barang berlebihan-red) akan diberikan tiket khusus,”‎ kata Presiden Direktur PT Marga Mandala Sakti, Wiwiek Dianawati Santoso lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (4/3/2017).

Menurutnya, sesuai ketentuan terbaru bahwa kendaraan angkutan barang yang wajib ditimbang seperti mobil jenis truk, tronton atau kontainer.

Regulasi ini mengacu dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

‎Wiwiek terangkan, untuk alatnya WIM high speed dilengkapi dengan inti sensor kristal. Perangkat canggih itu mampu mengukur berat kendaraan dalam kondisi bergerak hingga kecepatan 200 kilometer per jam.

“Dengan kapasitas timbang hingga 50 ton per gandar atau 300 ton secara berat total kendaraan,” terangnya.**Baca juga: Anggaran Minim, Operasional Madrasah di Tangerang “Terseok”.

Wiwiek menambahkan, pemasangan WIM di gerbang tol bertujuan untuk melakukan pra seleksi pengawasan kendaraan muatan angkutan barang. Khususnya yang melintas di sepanjang ruas jalan Tol Tangerang-Merak.**Baca juga: Pengelola Tol Jakarta-Merak Pasang Timbangan.

Adapun dalam praktek sistem pengawasan terhadap para pengguna jalan Tol Tangerang-Merak, khusus bagi kendaraan bertonase lebih maka diharuskan keluar melalui gerbang tol terdekat. “Karena dalam aturan BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) tidak boleh menilang,” tambahnya.‎(yud)

Kabar6-Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Tangerang, saat ini tengah membuat sebuah konsep Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang bakal mengatur tentang pembiayaan operasional Madrasah di wilayah itu.

Konsep regulasi itu, diharapkan bisa lolos dan menjadi sebuah Perda, supaya dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dapat digunakan untuk membiayai Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan infrastruktur pendidikan di sekolah berbasis Islam.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tangerang, H. A. Nawawi mengatakan, proses KBM di sekolah Madrasah yang ada di kota seribu industri ini, dinilai sangat minim pembiayaan.

Pasalnya, anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat, melalui Kementrian Agama, tak sebanding dengan kebutuhan operasional Madrasah.

“Dana dari pusat sangat minim, sehingga proses KBM di Madrasah agak kesulitan. Untuk itu, kami berinisiatif membuat konsep Raperda, sebagai solusi agar sekolah Islam bisa bersaing dengan sekolah umum,” ungkap Nawawi, kepada Kabar6.com, Jum’at (03/03/2017).

Menurutnya, selama ini Madrasah di daerah yang dipimpin Bupati Ahmed Zaki Iskandar tersebut tak bisa menikmati dana APBD, karena terbentur aturan.

Padahal, siswa yang mengenyam pendidikan di Madrasah ini adalah warga Kabupaten Tangerang, dimana mereka turut berkontribusi membayar pajak daerah dan memiliki hak suara dalam pemilihan kepala daerah setempat.

“Masak mereka enggak bisa menikmati APBD. Sedangkan, siswa yang sekolah di Madrasah ini merupakan warga Kabupaten Tangerang. Mereka bayar pajak dan ikut memilih Bupati juga,” kata pria asal Kronjo, Kabupaten Tangerang ini.

Nawawi menambahkan, pihaknya mengklaim bahwa konsep Raperda yang dimaksud, telah rampung disusun oleh dirinya.

Dalam waktu dekat, konsep Raperda itu akan dibahas lebih lanjut dalam sebuah seminar. Selanjutnya, konsep Raperda ini akan diajukan ke DPRD setempat, untuk kemudian disahkan menjadi Perda.**Baca juga: Kemenag Tangerang Desak Pemerintah “Cairkan” TPG Madrasah.

“Harapan kami, Raperda ini bisa lolos agar APBD bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Madrasah,” ujarnya.**Baca juga: Korban Crane Berharap Pemerintah Tidak Dapat “Angin Surga” dari Arab Saudi.

Diketahui, jumlah Madrasah dibawah naungan Kemenag Kabupaten Tangerang, saat ini mencapai 829 unit, diantaranya Raudatul Athfal (RA) atau setingkat TK sebanyak 264 unit, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta 287, MI Negeri berjumlah 7 unit.**Baca juga: Santunan Korban “Crane”, Nawawi: Saya Akan Serahkan Tanpa Potongan.

Sedangkan, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta sebanyak 191 unit, MTs Negeri 6 unit, Madrasah Aliyah (MA) Swasta 64 unit dan MA Negeri sebanyak 4 unit.(Tim K6)

Kabar6-Rumah sekarang ini tidak hanya untuk tempat tinggal, tapi juga sering dijadikan alat investasi. Sehingga kebutuhan rumah di kota-kota penyangga seperti Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor meningkat tinggi sekaligus melambungkan harganya.

Data transaksi yang dilansir Portal Property Agen, Jumat (03/03/17) menunjukkan bahwa banyak pasangan muda memilih kota-kota satelit ibukota seperti Tangerang, Bekasi, dan Depok.

Sementara soal harga, kemungkinan mengalami kenaikan di kuartal I-2017. Secara kuartal ke kuartal (q to q), harga rumah naik 27 persen, sedangkan apartemen naik 31 persen pada kuartal I 2017.Dan harga rumah di Tangerang dan Bekasi naik paling tinggi.

Di tiga bulan pertama 2017, harga rumah di Bekasi naik 71 persen dibandingkan kuartal IV-2016. Sementara Tangerang naik 62 persen.Sedang harga apartemen di Tangerang justru mengalami kenaikan tertinggi dibanding daerah penyangga lainnya. Pada kuartal I 2017, harga apartemen di Tangerang naik 72 persen dibanding kuartal IV 2016.

Nah, dengan posisi seperti itu, mana lebih untung beli rumah di Tangerang atau Bekasi.(zoel)

**Baca juga: Gadaikan Mobil Sewaan, Warga Pamulang Diciduk Polisi.

Kabat6-Ridwan alias Iwan (33), warga Pamulang Permai, Pamulang, Kota Tangerang Selatan terpaksa berurusan dengan aparat Unit Reskrim Polsek Cisauk karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan mobil sewaan.

Alih-alih membayar sewa, Iwan malah menggadaikan mobil yang disewa kepada pihak lain senilai Rp20 juta.

Kasubag Humas Polres Tangsel, Komisaris Mansuri, Jumat (3/3/2017) mengungkapkan, aksi jahat pelaku bermula saat pelaku dan korban menyepakati sewa menyewa mobil korban, pada 10 Januari 2017 lalu. Saat itu, korban menyewa mobil korban untuk dijadikan taxi online dengan membayar uang sewa.

Di pertengahan sewa-menyewa, pelaku sudah tidak sanggup memenuhi janjinya untuk mengganti uang cicilan mobil kepada korban.

“Karena tak sanggup bayar sewa, pelaku kemudian menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp20 juta ke seseorang bernama Amran yang tinggal di daerah Mauk,” kata Mansuri.

Sementara, korban yang mengetahui itu, lantas membuat laporan polisi pada Selasa (21/2/2017) lalu ke Polsek Cisauk. Hingga, penyelidikanpun dimulai.**Baca juga: ‎BNN Pantau Penghuni “Hotel Prodeo” di Tangerang.

Dan, pada Rabu (1/3/2017) kemarin, polisi yang menangani kasus itu akhirnya mengambil paksa mobil yang menjadi perkara di rumah Amran. Namun sayang, yang bersangkutan sudah melarikan diri dan menjadi DPO.**Baca juga: Korban Crane Berharap Pemerintah Tidak Dapat “Angin Surga” dari Arab Saudi.

“Pelaku Iwan berhasil ditangkap saat sedang berada di rumah temannya di daerah Setu, Tangsel,” kata Mansuri.**Baca juga: Hadir di Disnakertrans Tangerang, Mayora Tanpa Hasil .

Selanjutnya, pelaku berikut barang bukti surat keterangan dari leasing, tanda bukti cicilan terakhir, dan satu unit mobil Dahatsu Xenia warna putih bernomor polisi B 1526 NOO diawa ke Polsek Cisauk untuk proses hukum lebih lanjut.(cep)

Kabar6-PT Mayora Indah (MI) Tbk, mengirim tiga perwakilannya untuk memenuhi panggilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tangerang, pada Jum’at (03/03/2017).

Namun, kehadiran tiga orang perwakilan perusahaan produsen biskuit yang berada di Jalan Raya Serang, KM 35, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang ini, ihwal perselisihan mengenai pesangon sepuluh karyawan yang dipecatnya, tak membuahkan hasil apa- apa.

Pasalnya, ketiga orang perwakilan PT MI diantaranya, Heru W, Hendro Tri Wibowo dan Fery Firmansyah tersebut, tak mengantongi surat tugas dari perusahaan yang diwakilinya.

“Pertemuan hari ini kami batalkan, karena tiga orang perwakilan dari PT MI hadir tanpa surat tugas atau surat perintah dari pimpinannya di perusahaan itu,” ungkap Wargo Hendro Santoso, salah satu Mediator di Disnakertrans Kabupaten Tangerang, kepada Kabar6.com, petang tadi.

Menurut Wargo, pertemuan antara tiga perwakilan PT MI, dengan sepuluh karyawan bersama sejumlah penggiat LSM yang tergabung dalam wadah Gabungan Masyarakat Peduli Pembangunan dan Lingkungan Tangerang (GM2LT), terpaksa harus dijadwalkan kembali pada Jum’ at (10/03/2017) pekan depan.

Dia, memandang bahwa kehadiran ketiga orang perwakilan dari PT MI ini, tak memiliki kapasitas yang jelas, serta tak bisa mengambil sebuah keputusan yang diharapkan.

“Mereka, enggak punya kapasitas apa- apa, apalagi mengambil keputusan. Jadi, pertemuan kami jadwal ulang,” katanya.**Baca juga: Soal PHK Sepihak, Disnakertrans Panggil PT Mayora.

Sementara itu, Saepudin Juhri, salah satu koordinator GMP2LT mengatakan, kehadiran ketiga orang perwakilan dari PT MI didalam pertemuan Bipartit tersebut, dianggap ilegal dan terkesan melecehkan pemerintah daerah setempat.**Baca juga: Ada Demo, 100 Polisi Bersenjata Siaga di PT Mayora.

Padahal, jadwal pertemuan yang digelar hari ini didasari dengan surat panggilan resmi dari Disnakertrans Kabupaten Tangerang.**Baca juga: Massa LSM “Kepung” PT Mayora di Tangerang.

“PT MI sudah melecehkan pemerintah daerah. Jangan arogan gitu dong. Tolong hargai orang yang mengundang,” tandasnya.(Tim K6)