Kabar6-DPRD Kabupaten Tangerang meminta Pemerintah Daerah (Pemda) setempat segera membuat peraturan jam operasi bagi kendaraan angkutan barang.

• Hal tersebut merujuk keluhan warga terkait kerusakan ruas jalan yang berdampak pada peningkatan angka kecelakaan lalulintas akibat jalan rusak.

  Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang, Akmaludin Nugraha mengatakan, aturan pemerintah akan menekan tingkat kerusakan ruas jalan sekaligus menekan angka kecelakaan akibat jalan rusak.

  “Harusnya Kabupaten Tangerang juga ada peraturan terkait jam operasi angkutan. Seperti yang diberlakukan di Tangerang Selatan (Tangsel). Karena, wilayah Kabupaten Tangerang merupakan wilayah industri dan jalur perlintasan. Banyak angkutan barang yang bertonase lebih melalui jalan,” ungkapnya kepada kabar6.com, Selasa (7/2/2017).**Baca juga: Di Tangerang, Tidak Ada Ganti Rugi Bagi Korban Jalan Rusak.

  Akmaludin menambahkan, pentingnya aturan waktu operasi kendaraan angkutan barang, selain untuk menghindari potensi jalan rusak, aturan dimaksud juga akan menghemat anggaran.**Baca juga: Sehari, Bisa 10 Pemotor Jatuh di Jalan Raya Legok.

  “Kadang, jalan yang baru dibenerin, tak lama sudah rusak lagi, karena dilintasi angkutan bertonase lebih. Makanya perlu aturan, biar enggak terlalu boros anggaran. Sekaligus, harus ada pengawasan lebih juga dari pemerintah terkait angkutan itu, jangan dibiarkan saja,” tutupnya.**Baca juga: Kasus Kecelakaan di Tangerang Turun, Tapi Angka Kematian Meningkat.

  Sebelumnya, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto mengatakan, faktor rusaknya jalan di Kabupaten Tangerang lantaran, banyaknya truk bertonase lebih melalui jalan Pemkab Tangerang.(Shy)

Kabar6-Meski sudah menggunakan sistem fingerprint atau sensor sidik jari, ternyata masih banyak pula oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan manipulasi data absensi.

Akan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Dinas Komunikasi dan Informasi membentuk sistem khusus guna mencegah adanya manipulasi data.

“Ya nantinya, sistem khusus ini akan dilakukan sepenuhnya oleh kecanggihan Informasi Teknologi (IT). Dalam pengumpulan data absensi PNS akan langsung terkoneksi oleh satu server. Jadi, tidak ada lagi pengumpulan data manual,” ujar Kepala Bidang Telematika, Bangbang Ismail kepada kabar6.com, Selasa (7/2/2017).

Saat ini, dalam pengumpulan data, absensi PNS tetap dilakukan secara manual. Petugas nantinya mengumpulkan data dalam seminggu dan diproses dalam sistem finger print. Kemudian, dilaporkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Pakai sistem manual terjadinya manipulasi absensi yang dilakukan oleh oknum PNS. Saat ini semua dikelola sistem teknologi yang bernaung pada satu server,” paparnya.**Baca juga: Pancaroba, Ada 13 Kasus DBD di Tangerang.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Tangerang, Ahmad Surya Wijaya mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan agar, tak ada lagi PNS yang nakal dengan memanipulasi absensi.**Baca juga: Ada “Fingerprint”, PNS Tangerang Wajib Hadir Saat Upacara.

“Sangat mendukung, hal ini tentu meningkatkan kedisiplinan dan kinerja PNS,” pungkasnya. (Shy)

Kabar6-Pada awal Januari 2017, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 13 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Kasus DBD ini paling banyak terjadi di kawasan padat dan kumuh.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinkes Kabupaten Tangerang, Midrawati mengatakan, dari belasan kasus yang terjadi, delapan di antaranya positif DBD.**Baca juga: BLHD Rekomendasikan Produksi PT RILJ di Stop.

“Ya, awal tahun ada 13 warga yang terindikasi DBD. Namun, saat dilakukan pemeriksaan delapan, di antaranya positif DBD dan harus dirawat di rumah sakit. Untuk wilayah yang terdapat kasus DBD adalah, Kecamatan Pakuhaji, Rajeg, Kronjo dan Gunung Kaler,” terangnya kepada kabar6.com, Selasa (7/2/2017).**Baca juga: PT RILJ di Curug Masih Beroperasi.

Midrawati menjelaskan, kasus tersebut disebabkan peningkatam perkembanganbiakan pada jentik nyamuk Aedes Aegypti. Lantaran, musim pancaroba yang terjadi selama satu bulan terakhir.**Baca juga: Harga Rawit Merah di Cikupa Masih Rp150 Ribu.

“Saat ini sedang musim pancaroba, tentu penyakit yang harus diwaspadai yakni, DBD. Maka dari itu, kami (Dinas Kesehatan) terus melakukan dengan mengajak masyarakat untuk membersihkan lingkungan serta pemberian bubuk abate secara gratis,” tutupnya.(Shy)

Kabar6-Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kabupaten Tangerang kiranya tak tahu bila PT‎ Rejeki Inti Logam Jaya (RILJ) masih beroperasi.

Terlebih, pabrik peleburan alumunium itu belum memenuhi standar ambang batas polusi dan ketinggian cerobong asap.

“Kita sudah rekomendasikan untuk berhenti beroperasi tanpa terkecuali. Kalau masih beroperasi berarti menyalahi aturan,” tegas Kepala DLHD Kabupaten Tangerang, Saefulloh saat dihubungi kabar6.com, Selasa (7/2/2017).

Melihat perusahaan yang bergerak di bidang Smellter Almunium tersebut membandel, Saefulloh telah merekomendasikan surat penghentian produksi PT RILJ ke Satpol PP Kabupaten Tangerang.

“Sudah saya kasih tembusan ke Satpol PP sesuai aturan, karena mereka penegak aturan di Kabupaten Tangerang,” terang ‎Saefulloh.**Baca juga: Harga Rawit Merah di Cikupa Masih Rp150 Ribu.

Terpisah, Kepala Bagian Operasional Satpol PP Kabupaten Tangerang Zamzam Manohara mengaku hingga saat ini belum menerima tembusan terkait pelanggaran Undang-Undang Lingkungan Hidup. Kendati demikian, pihaknya siap menegakkan peraturan.**Baca juga: PT RILJ di Curug Masih Beroperasi.

“Surat tembusannya belum di kami, tapi kami siap menertibkan perusahaan yang tidak patuh aturan,” tegas Zamzam.(agm)

Kabar6-PT Rezeki Inti Logam Jaya (RILJ) di Desa Cukanggalih, Kecematan Curug, Kabupaten Tangerang, hingga Selasa (7/2/2017), ternyata masih tetap beroperasi.

Padahal, sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang telah menyurati perusahaan itu, agar menghentikan operasinya sementara waktu, sampai seluruh saran yang diajukan DLHK terpenuhi.

“Kami sendiri tidak tahu ada rekomendasi tidak boleh beroperasi. Dan, sampai saat ini pabrik berjalan normal,” ujar Manajer HRD PT RILJ, Subandi saat ditemui kabar6.com, Selasa (7/2/2017).

Kendati demikian, pihak pabrik peleburan alumunium itu mengakui adanya surat DLHK Kabupaten Tangerang, terkait permintaan dalam penambahan tinggi cerobong asap.**Baca juga: Diprotes Warga, DLHK Surati Dua Perusahaan di Kabupaten Tangerang.

“Kalau untuk penutupan sih enggak ada. Tapi, untuk aturan meninggikan cerobong asap memang kita penuhi. Kini sudah kita tinggikan lima sampai tujuh meter. Ini masih akan kita tinggikan pula sesuai aturan, yakni sampai dua kali tinggi bangunan parusahaan,” terangnya.**Baca juga: Gara-gara Asap, Buruh Dua Pabrik di Cikupa Ricuh.

Diketahui, sebelumnya warga sekitar sempat memprotes PT RILJ ihwal asap produksinya yang dianggap menganggu. Dalam protes tersebut, warga juga meminta agar asap pabrik tidak dibuang ke kawasan pemukiman.(shy/agm)

Kabar6-Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menilai, bila isu komunis yang saat ini sedang mengemuka di tengah masyarakat, sudah melampaui batas.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang, Hendri Zein mengatakan, bahwa aliran komunis sudah lama hilang dari tanah Indonesia.

“Ketika sebagian orang menyatakan PDI Perjuangan adalah partai komunis, kami mempertegas bahwa itu tidak benar. Komunisme pada hakekatnya sudah dilarang dan dinyatakan sebagai ajaran terlarang,” ujar Hendri kepada awak media, Selasa (7/2/2017).

Menurutnya, isu tersebut sengaja dijadikan sebagai alat propaganda oleh lawan politik untuk menarik simpati masyarakat.

“Isu ini muncul karena perebutan kekuasaan. Ada orang yang tidak bertanggungjawab yang mendistorsi lahan politik,” lanjutnya.

Hendri juga mengimbau kepada oknum penyebar isu tersebut agar dapat membuktikan kebenarannya.**Baca juga: Amankan Pilgub, Polda Banten Siagakan 5.000 Personel.

“Berpolitiklah secara fair, jangan menyebarkan berita menyudutkan organisasi tertentu. Hal ini mengakibatkan situasi semakin memanas dan ujungnya masyarakat yang dirugikan,” pungkasnya.(tia)

Kabar6-Sikap dan pernyataan yang telah dilontarkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di berbagai media menuai kritikan. Ia dipandang telah melampaui tugas pokok dan fungsinya sebagai alat negara.

Bambang Widodo Umar, pengamat kepolisian mengatakan, berdasarkan pengamatan setidaknya sudah dua kali mengumbar ungkapan ke publik. Kontennya tentang mengatasi efek munculnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan soal demokrasi liberal.

“Pernyataan itu sebenarnya “ranah politik”, dimana dalam menentukan kebijakan menghadapi hal itu ditangan presiden,” ungkapnya melalui keterangan tertulis yang diterima kabar6.com, Selasa (7/2/2017).

Pensiunan polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Besar (Kombes) ini menyatakan, hal di atas dalam merumuskan strateginya tentu lewat menteri-menterinya. Terutama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan Kementerian Dalam Negeri.

Bambang berpesan, polisi punya tugas utama penegakan hukum, pembina dan pelayanan ketertiban masyarakat. Justru jangan melebar kemana-mana, sehingga lupa pada tugas pokok dan fungsinya.

“Jangan sampai kesan politisasi itu ada. Polisi harus independen. Sebab jika tidak, maka keadilan akan sulit dicapai,” pesannya.

Bambang juga tak sependapat dengan pendataan yang dilakukan polisi terhadap para ulama. Langkah tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.**Baca juga: Jenderal Tito Dijadwalkan Ikut “Nimbrung” di Serang.

“Selama ini nampah sudah beberapa kali tindakan Polri mengarah ke kegiatan politik praktis. Untuk pendataan ulama tidak dilanjutkan, Polri harus bekerja sesuai kewenangannya,” tegasnya.(yud)

Kabar6-Harga Cabai Rawit Merah di Pasar Cikupa, Kabupaten Tangerang masih tinggi, Selasa (7/1/2017). Hal ini terjadi lantaran pasokan cabai dari distributor berkurang.

Acong, salah seorang pedagang Cabai di Pasar Cikupa mengatakan, harga Cabai Rawit Merah saat ini mencapai Rp150 ribu per kilogram, Cabai Rawit Hijau Rp100 ribu per kilogram dan Cabai Merah Kriting Rp60 ribu per kilogram.

“Kami pedagang juga enggak mau stok barang terlalu banyak. Takut enggak laku dan busuk. Biasanya stok cabai 15 kilogram sekarang hanya delapan kilogram,” ungkap Acong menjeleskan.**Baca juga: Kawanan Maling Gasak Empat Motor di Pakujaya.

Kenaikan harga komoditi cabai ini juga dirasakan para pembeli. Lisa, salah seorang pemilik rumah makan mengaku mengurangi pembelian cabai.**Baca juga: Besok, Tokoh PBNU “Ngumpul” di Kabupaten Serang.

“Kami terpaksa mengurangi takaran Cabai di masakan. Karena harganya mahal. Mudah-mudahan pemerintah mau turun tangan menurunkan harga Cabai,” paparnya.(rani)

Kabar6-Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Kali ini, kawanan maling beraksi dibilangan Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara.

Peristiwa yang terjadi pada Selasa (7/2/2017) subuh tadi, diduga berlangsung singkat. Dimana situasi di sekitar lokasi masih cukup sepi dari lalu lalang warga sekitar.

Dalam kejadian ini, empat motor milik warga berhasil digondol kawanan maling.

Patra, salah seorang korban mengatakan, dirinya baru menyadari bila motornya hilang setelah banyak warga yang berkerumun di parkiran kontrakan.

“Awalnya warga sekitar kontrakan heboh karena motornya hilang. Dan, saat keluar rumah saya baru sadar, kalau motor saya juga hilang,” ungkap Putra.**Baca juga: TMP Banten Targetkan Gandeng 5.000 Kader.

Patra menambahkan, tak lama setelah menyadari motornya hilang, dirinya pun langsung bergerak cepat melaporkan kejadian itu ke Mapolres Tangsel.**Baca juga: Masih Ditemukan Makanan Berbahaya di Pasar Tradisional Cilegon.

Pantauan kabar6.com di lokasi kejadian, aparat dari Polres Tangsel yang datang ke lokasi langsung melakukan Identifikasi jejak para pelaku serta mengumpulkan saksi-saksi.(Fbi/rani)

Kabar6-DPD Taruna Merah Putih (TMP) Banten gencar melakukan kaderisasi. Sebagai sayap PDI-Perjuangan (PDIP), organisasi tersebut juga ikut bergerak untuk melakukan pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan.

Bahkan DPD TMP Provinsi Banten menargetkan kaderisasi sebanyak 5.000 kader untuk delapan kabupaten/kota se-Banten. Seluruh kader tersebut nantinya akan terlibat dalam pergerakan TMP sudah mencapai struktural di tingkat kelurahan.

Ketua DPD TMP Provinsi Banten, Marinus Gea mengatakan, 5.000 kader tersebut juga akan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh TMP se-Banten.

“Tahun ini kita targetkan 5000 kader untuk se Bante, dan sudah terkumpul semuanya. Seluruh kader itu benar-benar relawan solid kita untuk bekerja lakukan kegiatan sosial bersama TMP,” paparnya ditemui di Serpong, Senin (6/2/2017).

Mariunus mengaku,TMP juga ikut ambil andil dalam kegiatan kebudayaan di Banten. Dimana beberapa kegiatan kebudayaan tersebut lebih melibatkan anak-anak muda Banten.

“Kita juga punya proyek kebudayaan, ini menjadi projek TMP Banten untuk melestarikan kebudayaan di Banten, dan kita libatkan banyak anak-anak muda untuk kegiatan kebudayaan ini,” klaimnya.

Marinus menambahkan kegiatan kebudayaan tersebut sangatlah penting. Ia beralasan, karena di era globalisasi ini sangat sedikit anak-anak muda yang benar-benar suka dan aktif di kebudayaan.

Selain itu, TMP juga tengah merancang kegiatan keterampilan untuk menunjang ekonomi masyarakat. Seperti pelatihan UKM kepada masyarakat kelas bawah.

“Kita juga memiliki divisi yang aktif untuk memberikan pelatihan UKM, karena kita sadar ekonomi kreatif adalah solusi untuk membantu perekonomian warga,” paparnya.**Baca juga: Sriwijaya Air Resmi Jadi Sponsor MXGP.

Sementara itu Ketua DPC TMP Kota Tangsel, Yonan Alpha Muzela, mengatakan untuk di Kota Tangsel sendiri diskusi-diskusi kebangsaan sering digelar oleh pengurus TMP.**Baca juga: Demo di Balaikota Tangsel, Mahasiswa Desak Airin Mundur.

“Untuk di Kota Tangsel kita sudah beberapa kali gelar diskusi kebangsaan, karena bagi kami ini juga sangat penting untuk tetap menjaga persaudaraan kita sesama anak bangsa,” pungkasnya.‎(yud)