1

Nih Tuntutan Buruh Jelang May Day

Konvoi SPSI di Tangerang. (dina)

Kabar6-Para buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Citra Raya, Tangerang menuntut para pengusaha atas hak normatif yang belum dipenuhi para perusahaan.

“Tuntutan kita di sini meminta perusahaan memenuhi tuntutan normatif kami, terutama terkait gaji sesuai upah minimum,” ujar Koordinator Aksi, Wawan, Kamis (20/4/2017).**Baca Juga: Jelang May Day, Buruh SPSI Konvoi di Tangerang

Berikut, tuntutan para buruh:

-Hak berorganisasi dan berundang.

Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja.

-Hak atas tunjangan hari raya/THR.

Bagi yang sudah kerja selama 1tahun lebih mendapat tunjangan sebesar 1bulan upah kerja

-Hak untuk berselisih.

-Hak mogok kerja

-Hak bagi pekerja cacat

-Hak bagi perempuan yang bekerja pada malam hari. 

*Pekerja perempuan yang berusia di bawah 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai 07.00.

*Perusahaan dilarang memperkerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya.

*Pengusahan berkewajiban memberi makanan dan minuman bergizi dan menjaga kesusilaan dan keamanan selam di tempat kerja.

*Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput untuk berangkat dan pulang kerja. (dina)




KPK:‎ Konspirasi Korupsi di Tangsel Gila-gilaan

Balai Kota Tangsel. (Yud)

Kabar6-‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soroti tindak penyelewengan keuangan negara dalam level perencanaan pembangunan infrastruktur di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Proses lelang paket pekerjaan diindikasi seringkali menjadi celah awal terjadinya konspirasi.

Kasatgas Unit Korsup Pencegahan KPK,‎ Asep Rahmat Suwandha, mengatakan ‎bila ditarik ke belakang sistem lelang kacau. Penyedia barang dan jasa pemenang lelang tidak kompeten.**Baca Juga: Kejari Usut Dana BOS Tangsel 2015

“Gila-gilaan. Ini bisa ditarik dari proses perencanaan, siapa yang mengumpulkan, kapan mengumpulkan‎,” katanya di Balaikota Tangsel, Jalan Raya Maruga Nomor 1, Serua, Kecamatan Ciputat, Kamis (20/4/2017).

Proses itulah, terang Asep, didorong oleh lembaga antirasuah untuk didokumentasikan. Kasus penindakan tindak pidana korupsi yang telah diungkap melibatkan kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan.**Baca Juga: Kabar6 dan Kejari Kabupaten Tangerang Bahas Korupsi

Ia juga mengingatkan kepada legislator di Parlemen Kota Tangsel untuk lebih aktif melakukan pengawasan. Ketika sedang terjadi proses pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ‎harus dikawal dari depan.

“Akses bukan hanya pada saat lewat reses saja. Paling tidak bisa melihat proses dari awal hingga akhir,” terang Asep.(yud)




Ratusan Polisi Amankan Konvoi Buruh

Konvoi SPSI di Tangerang. (shy)

Kabar6-Sebanyak 481 personel Polresta Tangerang amankan aksi sosialisasi buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Citra Raya, Tangerang, Kamis (20/4/2017).

Kabag Ops Polresta Tangerang, Kompol Jarkasih mengatakan para petugas disiagakan di kawasan yang dilalui para massa buruh.**Baca Juga: Jelang May Day, Buruh SPSI Konvoi di Tangerang

“Disiagakan di sejumlah kawasan seperti, Cikupa, Tigaraksa dan Balaraja. Adapula, personel yang melakukan pengawalan aksi para buruh sampai selesai nanti,” ungkapnya.

Jarkasi mengimbau agar, para buruh dapat melakukan aksi sosialisasi jelang May Day dengan aman dan tertib.

“Di imbau jalankan aksi sesuai dengan tuntutan yang ada, jangan anarkis dan tetap jaga kondusivitas wilayah,” paparnya.

Diketahui, para buruh melakukan konvoi dam sosialisasi dengan membagikan selembaran berisikan sejumlah tuntutan para buruh. (Shy)

 




Jelang May Day, Buruh SPSI Konvoi di Tangerang

Konvoi SPSI di Tangerang. (tia)

Kabar6-Para buruh yang tergabung dalam Serikat Seluruh Pekerja Indonesi (SPSI) Citra Raya, Tangerang melakukan aksi konvoi dengan sosialisasi di kawasan Jalan Raya Serang, Kabupaten Tangerang, Kamis (20/4/2017).

“Aksi ini merupakan aksi menjelang Hari Buruh nanti atau May Day. Di sini, kami melakukan konvoi dan sosialisasi dengan membagikan selembaran berisikan tuntutan kami,” ujar Koordinator Aksi, Wawan.**Baca Juga: 432 Personil Polresta Amankan Demo Buruh

Nantinya, para buruh akan melakukan aksi di sejumlah titik kawasan industri Kabupaten Tangerang seperti, Kawasan Cikupa Mas dan Industri Balaraja. 

Sementara, jalur konvoi yang dilalui para buruh tersebut yakni, sepanjang Jalan Raya Serang di kawasan Cikupa, Tigaraksa dan Balaraja. (Shy)




Mayat Bayi Ngambang di Pintu Air 10

Ilustrasi. (ist)

Kabar6-Warga Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang digegerkan dengan penemuan mayat bayi laki-laki di Bendungan Pintu Air 10, RT03/04, Kelurahan Koang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang.

Jasad bayi yang diperkirakan berusia satu tahun tersebut pertama kali ditemukan oleh Dedi (51) dan Dona (27) yang merupakan penjaga pintu air 10.**Baca Juga: Mayat Ngambang di Sungai Cimanceuri

“Sekitar pukul 07.00 WIB kami mendapatkan laporan dari petugas pintu air perihal penemuan mayat bayi laki-laki, tepatnya di pintu air ketiga. Kondisi korban telanjang tanoa ada identitaa,” ujar Kasat Reskrim Polrestro Tangerang Kota, AKBP Arlon Sitinjak saat dihubungi kabar6.com, Kamis (20/4/2017).

Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan tanda kekerasan dari tubuh korban.**Baca Juga: Lagi Mayat Bayi di Selokan

“Ya, hasil pemeriksaan sementara tidak ada tanda kekerasan. Saat ini, korban sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk menjalani visum,” jelasnya.

Kini, kasus penyelidikan lebih lanjut akan ditangani oleh Polsek Karawaci dibantu oleh Satuan Reskrim Polrestro Tangerang Kota.(tia)




Kejari Usut Dana BOS Tangsel 2015

Kejari Kabupaten Tangerang bersama Pemred Kabar6.com. (Tim K6)

Kabar6-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang siap menindaklanjuti dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pengadaan Lembar Kerja Siswa (LKS) Sekolah Dasar (SD) tahun 2015.

Kepala Kejari Kabupaten Tangerang Firdaus mengatakan dirinya sudah menanyakan ke jajarannya khususnya Kasi Pidana Khusus (Pidsus) terkait kasus dugaan penyelewengan dana BOS tersebut. **Baca Juga: Kejari Didesak Usut Dugaan Penyelewengan BOS 2015 di Tangsel

“Kemarin saya sudah tanyakan soal laporan dugaan penyelewengan itu. Tapi, jajaran kami belum menemukan berkas laporan tersebut,” ungkap Firdaus menjelaskan kepada Kabar6.com, Rabu (19/4/2017).

Firdaus melanjutkan, pihaknya juga tetap menunggu laporan dan bukti otentik dari pihak Lembaga Independen Kajian Publik Tangerang (Likput) terkait dugaan penyelewengan tersebut.**Baca Juga: Soal Dugaan Penyelewengan BOS 2015, Ini Kata Mathodah

“Kami menunggu jika ada laporan lain terkait dugaan penyelewengan tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Koordinator Likput Yusuf Nafiz mendesak Kejari Tangerang untuk mengusut dugaan penyelewengan dana BOS 2015, pengadaan LKS SD di Kota Tangsel dengan nilai Rp5.038.758.000.**Baca Juga: Pemenang Lelang LKS 2015 Diduga Perusahaan Abal-abal

“Kami sudah mengumpulkan sejumlah bukti. Laporan sudah dikirim ke Kejari Tangerang,” ungkap Yusuf menjelaskan, Rabu (12/4/2017).

Menurut Yusuf proyek pengadaan LKS berjudul Kreasi, Fiqih dan Ceria tersebut sangat janggal. Pihaknya menemukan kejanggalan saat lelang pada 25 November 2015. Pemenangnya saat itu CV Alnindra Dunia Perkasa.

“Penandatanganan kontrak pengerjaan kegiatan dilakukan pada 15 Desember 2015,” paparnya.

Tak hanya itu, lanjut Yusuf, pihaknya juga menemukan sejumlah bukti bahwa LKS untuk Sekolah Dasar (SD) tersebut sudah beredar lebih dahulu pada Juni 2015.

“Kami minta Kejari Tangerang mengusut tuntas kasus tersebut,” ujarnya.

Yusuf mengatakan pemenang tender yang tercatat yakni CV Alnindra Dunia Perkasa diduga tidak memenuhi persyaratan. Pasalnya perusahaan yang mengerjakan harus punya pengalaman empat tahun.

“Namun persyaratan di perusahaan tersebut tidak tertera,” ujarnya.

Saat dicek keberadaan kantor perusahaan tersebut, pihaknya juga menemukan kantor berbentuk Rumah Toko (Ruko) yang berdomisili di Jawa Tengah dengan status sewa.

“Ini proyek yang tidak kecil. Dikerjakan oleh perusahaan yang diduga tak berkompeten,” paparnya.

Selain itu, spesifikasi yang ditemukan pada fisik LKS tersebut juga tidak memadai. Dari spesifikasi minimal yakni 80 gram. Namun, LKS yang ada hanya 30 gram. Selain itu, dalam LKS tersebut tidak disertai dengan nama penerbitnya.

“Kami sudah layangkan laporan ke Kejari Tigaraksa. Kami mendesak Kejari mengusut tuntas dugaan penyelewengan ini,” paparnya.(Tim K6)




Angkot ‘Ngetem’, Depan Stasiun Serpong Makin Macet

Suasana kemacetan di depan stasiun Serpong.(foto:dina)

Kabar6-Sejumlah angkutan Kota yang ngetem di pinggir jalan raya sekitar stasiun kereta api Serpong semakin memperparah kemacetan, disamping jalan yang dipenuhi lubang.

Sejumlah angkot selalu ngetem untuk saling rebut mendapatkan penumpang, sehingga menimbulkan kemacetan di kiri kanan jalan.

Farhan (26), karyawan swasta, salah satu dari sekian banyak orang yang sangat jengkel dengan ulah angkot ini. 

“Angkot tuh kalau ngetem lama dan dia gak melihat kalau ulahnya itu bikin kemacetan panjang, udah gitu kalo berhenti juga suka tiba-tiba kan bahaya, udah gitu kalo nurunin penumpang tiba-tiba juga,” ujarnya, Rabu (19/4/2017).

Lalu lintas di sekitar Jalan Raya Serpong ini butuh pengawasan, dan ada pihak berwenang yang mengatur jalan tersebut agar tidak menimbulkan kemacetan.

“Yaa harusnya ada yang mengatur, biar gak macet seperti ini, boleh ngetem tapi jangan lama-lama, agar tidak semrawut begini,” katanya.(dina)

 




Kabar6 dan Kejari Kabupaten Tangerang Bahas Korupsi

Pemred Kabar6.com saat berbincang dengan Kepala Kejari Kabupaten Tangerang.(Tim K6)

Kabar6-Redaksi surat kabar elektronik Kabar6.com melakukan tatap muka bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang Firdaus, Rabu (19/4/2017). Pertemuan tersebut membahas terkait penanganan kasus korupsi di wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel).(Tim K6) 

Pemred Kabar6 saat berbincang bersama Kepala Kejari Kabupaten Tangerang. (Tim K6)



Tangerang Aman, Tak Ada Imbas Pilkada Jakarta

Kapolrestro Tangerang Kota, Kombes Pol Harry Kurniawan.(foto:tia)

Kabar6-Kapolrestro Tangerang Kota, Kombes Pol Harry Kurniawan menegaskan, situasi di Tangerang masih aman terkendali. Hal tersebut menyusul adanya Pilkada DKI Jakarta yang dikhawatirkan berimbas terhadap keamanan di wilayah terdekat, termasuk Tangerang.

“Tangerang aman. Tadi pagi kami patroli gabungan bersama TNI dan Linmas kontrol wilayah. Kita antisipasi hal yang dikhawatirkan ada gangguan kemananan, ada masyarakat yang dimobilisasi ke Jakarta. Ternyata enggak ada, masyarakat Tangerang beraktivitas seperti biasa,” ujar Harry saat dihubungi kabar6.com, Rabu (19/4/2017).

Harry juga mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Tangerang untuk tidak mudah terprovokasi dengan pemberitaan yang marak beredar di media sosial.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, serahkan keamanan kepada TNI dan Polri. Jangan mudah percaya dengan berita di media sosial yang menyesatkan,” pungkasnya. (tia)

 




Pengadilan Harusnya Ada Juga di Kabupaten Tangerang

Kajari Tangerang, Firdaus bersama Pemred Kabar6 Zul Fauzi Lubis (foto;K6)

Kabar6-Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Tangerang, Firdaus, meminta agar pemerintah membangun Pengadilan Negeri (PN) di Kabupaten tangerang.

Pasalnya, PN yang ada di Kota Tangerang dinilai sudah tidak layak lagi digunakan untuk bersidang, selain aksesnya cukup jauh kapasitasnya juga perlu ditambah.

Tak hanya itu, kemacetan yang kerap terjadi di kabupaten, juga menjadi penghambat bagi para Jaksa dalam menjalankan aktivitasnya.

“Menurut saya, PN sudah layak dibangun disini, karena PN di Kota Tangerang itu aksesnya terlalu jauh. Belum lagi, hampir tiap hari lalulintas disini macet,” ungkap Kajari Firdaus, saat menerima kunjungan Pimpinan Redaksi Kabar6.com, Zul Fauzi Lubis, di ruang kerjanya, Rabu (19/4/2017).

Kajari Firdaus menambahkan, jika dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, memang sudah layak memiliki PN sendiri-sendiri.

Hal itu, selaras dengan asas hukum yang dianut di negara ini, seperti proses hukum cepat, efisien dan efektif.

“Kalau PN di bangun di Kabupaten Tangerang, tentunya proses hukum bisa cepat, efisien dan efektif,” katanya.(Tim K6)