Kabar6-Warga masyarakat Kecamatan Larangan, Minggu pagi (14/05) berkumpul di Jalan Raya Perumahan Puri Beta 1. Warga menggelar deklarasi Komunitas Peduli Kebersamaan (Kompak) dalam rangka menjaga kebersihan Kota Tangerang.

Secara serempak masyarakat yang hadir bersama perwakilan forum RT/RW, FKTS dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) mendeklarasikan tujuh poin kesepakatan antara lain bersedia melakukan pemilahan sampah, bersedia mengurangi sampah melalu, ikut melaksanakan kerja bakti dan penghijauan, dan bersedia menyediakan sanitasi yang bersih dan sehat, serta siap bersinergi dengan program pemkot Tangerang.

Wali Kota Arief R. Wismansyah yang hadir diacara tersebut, secara langsung menyampaikan apresiasinya kepasa masyarakat Larangan dan sekitarnya yang telah demikian peduli terhadap Kota Tangerang yang menjadi tempat tinggal mereka.**baca Juga:Budayakan Pola Hidup Sehat, Walikota Arief Senam Bersama PGRI

“Mudah-mudahan dengan deklarasi ini Kota Tangerang menjadi kota yang bersih dan nyaman yang bisa dinikmati oleh semua masyarakatnya,” pesannya.

Wali Kota juga berjanji untuk terus memberikan yang terbaik buat masyarakatnya, termasuk masyarakat Larangan.

“Kita akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik, saat ini kami sedang membangun saluran air, sumur resapan dan juga tandon air untuk menyelesaikan persoalan banjir di Larangan, karena memang untuk wilayah Ciledug dan Larangan buangannya ke Karang Tengah semuanya makanya ini akan kita benahi,” paparnya.

“Kita saat ini juga sedang berusaha untuk mewujudkan transportasi massal yang layak melalui pembangunan elevated busway yang menghubungkan Blok M-Ciledug, namun saat ini baru terealisir sampai Puri Beta,” terangnya.

Arief juga turut menyampaikan harapannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang baru dilantik, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy. Arief berharap agar pemimpin Banten yang baru mampu mengkoordinasikan dan memberdayakan potensi-potensi kabupaten dan kota yang ada di Banten.

“Sekarang Banten sudah punya gubernur baru, mari kita doakan agar beliau sehat wal’afiat dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga bisa memberikan manfaat buat masyarakat Kota Tangerang dan Banten,” harapnya.(hms)

Kabar6-Tahapan seleksi lelang jabatan eselon IIb yang digelar Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah mengerucut menjadi 14 orang. Satu di antaranya telah mengajukan surat resmi pengunduran diri.

Pejabat yang mengundurkan diri adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin. Pada lelang jabatan ini Hendra melamar untuk menjadi calon Kepala Dinas Pariwisata serta Dispora Kota Tangsel.**Baca Juga: 10 Orang PNS Lolos Lelang Jabatan

“Betul yang bersangkutan sudah resmi mengundurkan diri,” kata Sekretaris Panitia Seleksi, Apendi, Minggu (13/5/2017).

Dijelaskan, kemunduran pejabat yang juga adik ipar Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, itu berawal saat ia absen pada tes‎ pembuatan makalah.

Hendra tidak memenuhi undangan, dan menyusul datangnya surat pengunduran diri yang diterima Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel.

Apendi menambahkan, bahwa tahapan selanjutnya peserta yang lulus masuk pada tahap akhir. Yaitu tes presentasi dan wawancara. “Agenda akhir ini akan berlangsung pada Selasa dan Rabu besok,” tambahnya.(yud)

Kabar6-‎Kemiringan lereng di Kampung Koceak, Kelurahan Keranggan, Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berpotensi kembali terjadi longsor. Di RT 006 RW 02, pada Selasa kemarin empat rumah ambles ke jurang dan dua rumah lainnya rusak parah.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangsel, Aris Kurniawan, mengatakan‎ lereng bagian atas memiliki kemiringan 48-50 derajat dengan ketinggian lereng 22 meter. Lereng terbentuk karena pemotongan dari adanya kegiatan penambangan di daerah tersebut.**Baca Juga: Tanah Ambles, 10 KK di Koceak Dievakuasi

“Jenis gerakan tanah berupa longsoran rotasi dengan material longsoran berupa tanah pelapukan, tuf batu apung dan batu lempung‎,” katanya lewat keterangan tertulis yang diterima kabar6.com, Minggu (14/5/2017).

Dipaparkan, hasil kajian menunjukan bahwa ada batu lempung di bagian bawah lereng yang bersifat kedap air sehingga berpotensi menjadi bidang gelincir. Ada rembesan air di sepanjang lereng bagian bawah.**Baca Juga: Lagi, Empat Rumah di Koceak Ambles ke Jurang

Ditambah lagi beban akibat adanya pemukiman di bagian atas lereng. Aris bilang, tidak ada drainase di sepanjang jalan pada lereng bagian bawah.

“Penyebab gerakan karena fisik tanah pelapukan yang kurang padu (tidak kompak) serta tanah pelapukan yang tebal (lebih dari 2 meter), rapuh dan sarang sehingga mudah longsor‎,” papar Aris.

Ia menambahkan, berdasarkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah (ZKGT) yang diteliti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, di Kampung Koeceak termasuk dalam zona potensi  terjadi gerakan tanah.

“Artinya daerah tersebut mempunyai potensi menengah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal,‎” tambah Aris.(yud)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sedang berupaya menggandeng Forum Corporate Social Responsibility (CSR) setempat untuk ikut membantu fenomena alam di Kecamatan Setu. Di dua wilayah bekas lokasi galian pasir itu sejumlah rumah hancur dan rusak berat akibat terjadinya pergerakan tanah.

Camat Setu, Wahyudi Leksono mengatakan, pemerintah daerah telah berupa menawarkan para penghuni rumah yang rusak agar sementara waktu menempati Rumah Singgah milik Dinas Sosial setempat. Tetapi tawaran yang menjadi upaya pertama itu tidak digubris.**Baca Juga: Warga Koceak: Sejak Ada Lagoon Aja Nih Begini

“Warga enggak mau, dan lebih milih tinggal di wilayah sekitar terdekat. Alasannya karena masih dekat dengan saudara-saudaranya,” katanya, Minggu (13/5/2017).

Akhirnya warga yang rumahnya rusak akibat terdampak pergeseran tanah dikontrakan rumah.  Kebijakan itu sambil menunggu pelaksaan rehabilitasi dan relokasi rumah korban.**Baca Juga: Tanah Ambles, 10 KK di Koceak Dievakuasi

“Nantinya bisa saja kami minta bantuan kepada Forum CSR untuk membantu para warga yang rumahnya rusak berat, Ini upaya ketiga kami,” terang Wahyudi.

Upaya kedua, lanjutnya telah dilakukan berupa pelaksanaan kajian yang melibatkan peneliti gabungan di lokasi perkara.

Yakni melibatkan peneliti dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Kementerian ESDM bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangsel.(yud)

Kabar6-Bus layanan masyarakat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Trans Anggrek kurang diminati masyarakat.Trans Anggerak Circle Line ini bertujuan untuk meningkatkan layanan transportasi massal yang menghubungkan seluruh stasiun kereta api di Kota Tangsel dan akan terintegrasi ke Bandara Soekarno-Hatta. Namun faktanya, tidak berjalan sesuai harapan.

“Padahal anggaran untuk angkutan Trans Anggrek beserta operasionalnya mencapai Rp6,5 miliar. Angkutan tersebut sepi penumpang dan tidak mengurai kemacetan,” kata Koordinator Divisi Advokasi dan Investigasi Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) Jupri Nugroho pada Sabtu, (13/5/2017).**Baca Juga: Sepi Penumpang, Trans Anggrek Tangsel Dievaluasi

Untuk pengadaan satu unit bus Trans Anggrek, Pemkot Tangsel harus mengeluarkan kocek sebesar Rp1,25 miliar per unitnya. Saat ini terdapat lima bus. Jika dijumlahkan dengan lima bus maka total yang keluar dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangsel adalah sebesar Rp6,25 miliar.

“Ini akan menjadi sia-sia jika pada tahapan pelayanan tidak dijalankan dengan maksimal. Perlu adanya evaluasi dan pengawasan dari masyarakat agar anggaran yang sudah dikeluarkan tidak sia-sia atau menguntungkan segelintir oknum,” terangnya.**Baca Juga: Kurang Sosialisasi, Bus Trans Anggrek Tangsel Minim Peminat

Selain itu, Jupri menilai sepinya penumpang lantaran tidak adanya keseriusan Dinas Perhubungan Kot Tangsel dalam mempublikasi dan mensosialisasikannya.

“Penelusuran kita di lapangan, Trans Anggrek terlihat melintas tanpa ada penumpang sama sekali. Itu berlangsung sejak awal 2016, hingga hari ini Trans Anggrek masih selalu dalam keadaan kosong seperti terlihat di Jalan Siliwangi, Pamulang,” ujarnya.

Permasalahan  yang lain juga, kata Jupri, terlihat dari jam opersional yang tidak jelas. Jadwal operasional yang sudah dijadwalkan tidak efektif. Bahkan, pada jam-jam operasional sudah terparkir di pool.

“Kita pernah mendatangi terminal Pondok Cabe untuk memastikan beroperasinya Trans Anggrek. Menurut salah satu pemilik warung di terminal mengatakan, bus hanya sesekali terlihat masuk. Padahal seharusnya melayani pada jam-jam sibuk, yaitu pagi pada pukul 06.00 sampai 09.00 Wib, Siang pada pukul 11.00 sampai 14.00 Wib dan Sore 15.00 sampai 18.00 Wib.

“Tak dapat dibantah bahwa Trans Anggrek tidak diminati, itu sebabnya Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyatakan akan merubah menjadi Bus Sekolah. Namun, hingga kini juga tidak jelas,” ucapnya.(az)

Kabar6-Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan mencairkan dan membayarkan gaji ke-13 dan gaji ke-14 atau disebut Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini tepat waktu. Kemenkeu telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 14 triliun sampai Rp 16 triliun untuk membayar kewajiban tersebut.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani mengungkapkan, waktu pembayaran gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para PNS akan berbeda. Tentu saja sesuai dengan tujuan dari pemberian gaji tersebut, THR diberikan sebelum Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri dan gaji ke-13 untuk membantu pendidikan anak memasuki tahun ajaran baru.

“Kemungkinan beda (pembayarannya). Nanti timetable Lebaran, Lebaran kan 27 Juni, jadi seminggu sebelum Lebaran diberikan THR. Dan kalau tahun ajaran baru awal Juli, jadi gaji ke-13 bisa di penghujung Juni atau awal Juli,” kata Askolani saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Saat ini, dia mengaku,

Kementerian Keuangan sedang menunggu Peraturan Pemerintah (PP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). “Nanti kita lihat PP-nya,” papar Askolani.

Lebih jauh Askolani mengatakan, Kemenkeu sudah menyiapkan anggaran masing-masing sekitar Rp 7 triliun sampai Rp 8 triliun untuk membayar gaji ke-13 dan THR di 2017. Anggaran tersebut kurang lebih sama dengan tahun lalu.

“Kemungkinan hampir sama, sebab tidak ada kenaikan gaji pokok dan tidak ada tambahan pegawai. Bisa Rp 7 triliun-Rp 8 triliun, anggarannya sudah disiapkan kan sudah kewajiban,” jelas Askolani.

Untuk diketahui, tahun ini, Lebaran diprediksi jatuh pada 25 Juni 2017. Gaji ke-13 sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun lalu meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Untuk pejabat negara meliputi, gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.

Sementara bagi penerima pensiun, berupa pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan. Sedangkan THR diberikan sebesar gaji pokok.

Pemerintah pada tahun lalu membayarkan gaji ke-13 dan ke-14 kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara dalam waktu bersamaan di Juni 2016. 

Anggaran yang digelontorkan sekitar Rp 14 triliun, terdiri dari Rp 7 triliun untuk gaji ke-13 dan THR senilai Rp 7 triliun.(z/l6c)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (tangsel) melalui Dinas Peerjaan Umum (DPU) saat ini tengah menunggu Peraturan Daerah (Perda) terkait penataan drainase.

Sekretaris DPU Kota Tangsel Aris Kurniawan mengatakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) soal penaataan drainase saat ini sedang direvisi di Provinsi Banten.**Baca Juga: 10 Persen Ruas Jalan Provinsi di Tangsel Rusak

“Sabar, saat ini masih direvisi di Provinsi Banten. Perda ini akan mengatur soal drainase di Kota Tangsel,” ungkap Aris menjelaskan kepada Kabar6.com.**Baca Juga: Pemprov Banten Gratiskan Biaya PKB dan BBN

Aris melanjutkan, Perda ini nantinya juga akan mengatur pembuangan air pengembang perumahan. Rencananya, Perda ini bakal bisa dijalankan dengan maksimal.

“Jika sudah berjalan, Insya Allah akan mengatasi 80 persen banjir di Kota Tangsel,” paparnya.(az)

Kabar6- Para dokter spesialis yang semula batas usia‎ pensiunnya 60 tahun, kini diperpanjang menjadi 65 tahun.Sebaliknya, untuk dokter pendidik klinis pratama, yang sebelumnya 65 tahun menjadi 60 tahun.

‎Direktur Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryono Dwi mengungkapkan, terbitnya PP 11/2017 memang memengaruhi BUP PNS. 

“Yang berkurang untuk jabatan fungsional pratama menjadi 60 tahun. Sedangkan jabatan fungsional utama malah bertambah menjadi 65 tahun,” kata Haryono kepada JPNN, Minggu (14/5).

Pengurangan maupun penambahan BUP ini, lanjut Haryono, untuk menertibkan dan memudahkan penetapan standar jabatan‎. Selama ini, BUP jabatan fungsional pratama tidak seragam yaitu 60 dan 65 tahun.

“Jadi pejabat eselon satu dan dua, peneliti pratama, dokter klinis pratama masuk di BUP 60 tahun, eselon tiga dan empat ke bawah BUP 58 tahun. Untuk fungsional utama seperti peneliti utama, dokter spesialis, dan lainnya, BUP-nya 65 tahun‎,” bebernya.(z)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang kembali menggelar gerakan Bersih-Bersih Masjid (BBM). Gerakan BBM ini dilaksanakan rutin tiap tahun untuk menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan.

Gerakan BBM dilakukan secara serentak di 104 kelurahan se-Kota Tangerang. Seluruh aparat bersama dengan masyarakat dihimbau secara sukarela untuk melakukan kerja bakri massal membersihkan masjid yang ada di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Walikota Tangerang, H. Arief Rachadiono Wismansyah yang turun langsung memimpin gerakan BBM di Musala Al Hidayah, Kelurahan Larangan Utara, Kota Tangerang, Minggu (14/5/2017) mengatakan, gerakan BBM menjadi penting karena masjid yang notabenenya adalah tempat ibadah umat islam harus menjadi cerminangaya hidup dan perilaku umatnya.

Untuk itu, kata dia, kebersihan masjid menjadi keniscayaan bagi umat islam karena ibadahpun tidak akan diterima oleh Allah kalau tempatnya tidak bersih dan suci.

“Mudah-mudahan dengan bersihnya masjid dan tempat ibadah kita bisa menjadi cerminan dari kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita,” ujar Walikota.

Dalam kesempatan itu, Walikota juga mengimbau agar masyarakat bisa meniru filosofi pelaksanaan salat, dimana sebelum mendirikan salat setiap umat muslim diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu.

“Dengan berlaku bersih dan tertib, lingkungan dan kota ini juga akan semakin nyaman untuk kita semua,” pesannya.

Sedianya, gerakan BBM yang telah digalakkan Walikota sejak tahun lalu, bertujuan untuk menjadikan Masjid menjadi bersih dan sehat sehingga menjadikan para jamaah bisa nyaman dan khusuk dalam beribah, kegiatan tersebut sekaligus juga sebagai usaha dari Pemkot Tangerang untuk kembali membudayakan gotong royong di kalangan masyarakat metropolitan yang cenderung individualis.

“Hari ini, Lurah dan Camat bersama DKM membersihkan masjid di wilayahnha masing-masing. Saya berharap masyarakat juga bisa mengikuti dengan bersama-sama membersihkan tempat ibadahnya masing-masing,” sambungnya.

Pantauan di lapangan, terlihat di beberapa titik masyarakat bersama aparat secara kompak membersihkan masjid yang ada di lingkungannya, seperti terlihat di Kelurahan Pondok Pucung tepatnya di Masjid Assafiiyah, masyarakat bersama TNI bahu-membahu membersihkan masjid dan juga selokan yang ada di sekitar masjid.

Para anggota TNI yang berasal Koramil Ciledug yang dipimpin langsung oleh Danramil Kapten Heru. S terlihat tanpa sungkan membersihlan lumpur dan sampah yang numpuk di saluran air.

“Kami sangat menyambut baik kegiatan BBM ini, karena kegiatan ini salah satu bagian dari penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat, termasuk membersihkan tempat ibadah,” tandas Heru.(ADV)

illustrasi

Kabar6-Dinas Pemberdayaan Perempuan  Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Tangerang, menyayangkan kepolisian tidak memiliki ahli psikologi di unit perlindungan anak dan perempuan.

“Padahal berdasarkan perundang-undangan terkait anak  berhadapan dengan hukum diwajibkan setiap proses didampingi oleh psikolog. Sehingga proses hukum anak berjalan lancar karena, sejauh ini berjalan lambat karena menunggu psikolog dari Pemerintah Daerah,” ungkap Kasi Perlindungan Anak dan Perempuan, Siti Zahro, Minggu (14/5/2017).**Baca juga: Sambut Ramadan, Pemkot Tangerang Canangkan Gerakan BBM.

Wanita yang akrab disapa Yoyoh ini menjelaskan, selama ini kepolisian masih mengandalkan psikolog yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Tangerang padahal, jumlah psikolog yang bekerja sama dengan pihak pemerintah terbatas. Sehingga, proses pendampingan terhadap anak yang menjalami proses hukum menjadi lambat.**Baca juga: Ratusan Rumah Kos Dirazia Polsek Tigaraksa.

“Kita sih berharap ke depannya, pihak kepolisian dapat menyiapkan psikolog untuk menangangi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini untuk menjamin hak-hak anak yang berhadap dengan hukum dapat dipenuhi oleh penegakan hukum. Yang ada pada kami masih terbatas karena hanya satu psikolog,” terangnya.(Shy)