Kabar6-Kasus pengibaran bendera setengah tiang oleh sejumlah warga di kantor kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang belum lama ini, yang berujung ke polisi dianggap ‘lebay’.

Syaiful Hidayat, salah seorang praktisi hukum mengatakan, pengibaran bendera setengah tiang yang dilakukan warga Jayanti itu, bukan termasuk tindakan pidana.

Pasalnya, dalam UU Nomor 24/2009, Tentang Bendera, sedikit pun tak memuat soal sanksi hukum terhadap penurunan bendera setengah tiang.** baca juga:Polisi siap Usut Kasus Bendera Setengah Tiang di Jayanti.

“Kalau menurut saya, kedua pihak baik Pelapor maupun Terlapor, sama- sama lebay,” ungkapnya kepada Kabar6.com, saat ditemui di Kantor Hukum Syaiful Hidayat & Partners di kawasan Modernland, Kota Tangerang, Kamis (13/7/2017).

Syaiful menegaskan, dirinya menyarankan ke pihak Penyidik di Polresta Tangerang, untuk tidak melanjutkan proses hukum atas kasus yang dilaporkan sekelompok warga yang mengatasnamakan Aliansi Perisai Bela Merah Putih (ABMP) tersebut.** baca juga :Gara-gara Bendera Setengah Tiang, APBM Demo Kantor Bupati Tangerang.

Kecuali, bendera merah putih yang dikibarkan itu sengaja dirusak, dicorat- coret, dibakar dan di pasang terbalik, hal itu memungkinkan adanya unsur tindak pidana.

“Saya, tidak melihat adanya unsur pidana dalam kasus itu. Ini, hanya salah paham saja. Sebaiknya, kedua pihak duduk bareng saja lah,” katanya.(Tim K6)

       Pelaku, Robi  asal Lampung Selatan.(foto:ist)

Kabar6-Robi (19) pemuda asal Lampung Selatan ini diringkus aparat Polsek Balaraja setelah menjambret tas milik seorang pelajar, Nanda (16) warga Balaraja, Kabupaten Tangerang.

Bermula saat Nanda tengah mengendarai kendaraan roda dua di Jalan Raya Serang Km 25, Sentul Jaya, Balaraja. Tiba-tiba pelaku datang mengendarai sepeda motor dan langsung mendekati kendaraan korban.

Saat itu korban dengan otomatis mengurangi laju kendaraan yang langsung dimanfaatkan pelaku untuk mengambil tas korban yang terletak di dasbor motor.

“Saat tasnya dirampas, korban langsung berteriak minta tolong. waktu itu petugas kami sedang patroli dan berusaha mengejar pelaku,” ungkap Kapolsek Balaraja Kompol Wiwin Setiawan, Kamis (13/7/2017).

Sempat terjadi aksi saling kejar antara pelaku dan petugas kepolisian. Namun, pelaku berhasil diringkus setelah kendaraan roda dua yang dikendarai pelaku ditabrak dari belakang oleh petugas.

“Petugas mendekati kendaraan pelaku dan langsung menabraknya dari belakang di Jalan Raya Serang, Balaraja. Kemudian, pelaku terjatuh dan langsung diamankan petugas,” terangnya.

Dari tangan pelaku, petugas mengamankan satu unit telepon genggam, uang tunai sebesar Rp 600 ribu dan sepeda motor milik pelaku.

“Pelaku kita amankan di Mapolsek untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pasal yang dikenakan yakni, 363 dengan hukuman diatas 4 tahun penjara,” pungkasnya. (Shy)

Kabar6-Sebanyak 1.577 calon haji Kota Tangerang menjalani tes kesehatan tahap kedua di Rumah Sakit (RS) Tiara, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang.

Dalam pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sejak Senin (10/7/3017) tersebut, ribuan calon haji akan divaksinasi meningitis sebagai salah satu persyaratan utama untuk memasuki negara di Timur Tengah.**Baca Juga: 2017 Kuota Haji Tangsel 1.353 Orang

“Ya, ini sudah masuk tahap kedua, yakni vaksinasi meningitis untuk mencegah penularan penyakit meningitis dari luar negeri. Sebelumnya, mereka telah menjalani pemeriksaan tahap pertama di Puskesmas terdekat dari tempat tingfal mereka,” ujar Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Indri Bevy kepada kabar6.com, Kamis (13/7/2017).

“Calon jemaah haji yang datang mendaftar dulu, lalu menunggu nomor antrian untuk vaksinasi. Bagi wanita usia subur dilakukan pemeriksaan tes urine terlebih dahulu untuk mengetahui apakah hamil atau tidak. Setelah itu, para calon jemaah haji kembali diverifikasi ulang datanya oleh petugas Kantor Keshatan Pelabuhan Banten,” jelasnya.

Nantinya, setelah menjalani pemeriksaan kesehatan tahap kedua, para calon haji akan menjalani pemeriksaan tahap akhir di Embarkasi Haji untuk menentukan kelayakan terbang.

“Ya, setelah ini kami akan memberikan seluruh rekam medis para calon jemaah haji. Ini akan menjadi rekomendasi bagi Kementerian Agama untuk memberangkatkan para calon jemaah haji,” tutupnya. (Tia)

Bupati Ahmed Zaki melihat pelayanan kartu kuning di Disnaker Kab.Tangerang.(foto:shy)

Kabar6-Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar melakukan pengecekan pembuatan kartu kuning di Gedung Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Kecamatan Balaraja, Kamis (13/7/2017).

Sejauh ini pelayanannya bagus, walaupun sebelumnya sempat ada eror pada alat pembuatan kartu kuningnya, karena membludaknya pemohon pembuatan kartu kuning pasca lebaran ini,” ungkapnya.

Zaki mengatakan, pasca lebaran dalam sehari pemohon pembuatan kartu kuning sebanyak 700 sampai 800.

“Hal ini karena, pasca lebaran banyak lulusan baru dari Kabupaten Tangerang dan lebih banyak lulusan baru daripada pendatang yang mau membuat kartu kuning,” ujarnya.

Dalam pengecekan tersebut, Bupati Zaki melihat pelayanan pada setiap loket yang ada, kemudian mengecek fasilitas yang diberikan pada pemohon seperti ruang tunggu. (Shy)

Mobil yang ditinggal kabur.(foto:hpmj)

Kabar6-Sebuah mobil pickup menabrak tiang rambu lalu lintas di Jalan Panjang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, tepatnya depan gedung AKR, Kamis (13/7/2017) dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Kasubbag Humas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Purnomo mengatakan pengendara mobil Suzuki Carry bak terbuka warna hitam dengan nomor polisi B 9444 CA ringsek. Sedangkan pengendara kabur saat polisi mendatangi lokasi kejadian.

“Saat aparat tiba dilokasi pengemudi sudah tidak ada di lokasi. Yang ada hanya mobilnya saja yakni yang ringsek bagian depannya karena menabrak tiang rambu-rambu lalu lintas,” kata Kompol Purnomo, Kamis (13/7/2017).

Berdasarkan hasil pengecekan di lokasi kejadian, kata Kompol Purnomo, diduga korban mengantuk. Saat kecepatan tinggi pengemudi tidak dapat mengontrol kemudinya.”Data yang ditemukan di lokasi Sopir bernama Sumardi,” tuturnya.

Saat ini, mobil tersebut berada di Mapolsek Metro Kebon Jeruk guna penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga telah memanggil pemilik serta pengemudi bak terbuka itu.(Z/hpmj)

Unyil ditemukan di Jalan Sudirman, Komplek Pengayoman.(foto:tia)

Kabar6-Seorang pria tanpa identitas, diperkirakan berusia 45 tahun, ditemukan tewas diatas kursi rodanya di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Pengayoman, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Kamis (13/7/2017).

Kanit Reskrim Polsek Tangerang, AKP Toto Suenyoto mengatakan pria, yang kerap dipanggil Unyil oleh warga sekitar tersebut, pertama kali ditemukan oleh Sumantri, warga sekitar yang melintas di lokasi sekitar pukul 05.00 WIB

“Saat itu, saksi sedang lewat di dekat lokasi dan melihat Unyil di atas kursi roda. Saat didekati dan dicek ternyata sudah meninggal,” ujar Toto saat dihubungi kabar6.com.

Dari tubuh Unyil yang diketahui menjadi pengemis di sekitar lokasi sejak lama terrsebut tidak ditemui adanya tanda luka penganiayaan.

“Kami tidak menemukan kartu identitas apapun pada diri korban. Dugaan sementara korban tewas akibat sakit yang diderita,” lanjutnya.

Kini, jasad kaku Unyil pun telah dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang guna dilakukan outopsi. (tia)

Kabar6-Aksi unjuk rasa yang dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menuai cibiran.

Pasalnya, Walikota Airin Rachmi Diany, didesak mundur lantaran dianggap gagal melaksanakan Pendaftaran‎ Peserta Didik Baru (PPBD) online tingkat SMP.

Beragam nada sindiran dilontarkan oleh para pengguna situs jejaring sosial facebook‎ atau pesbuker’s. Mereka menilai KNPI Kota Tangsel tidak memahami payung hukum lantaran menyalahkan Airin.

‎Seperti diutarakan oleh pemilik akun bernama Sachrul Kadhifa. “Gagal paham KNPI Tangsel. Baca Permendikbud 17,” katanya lewat sahutan postingan berita, Rabu (12/7/2017).

Agus Septiawan, pesbuker’s lainnya malah berguyon agar induk organisasi kepemudaan itu tidak perlu diberikan dana hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangsel. “‎Jangan dicairin dananya hehehe,” singkatnya.**Baca juga: PPDB di Tangsel Dinilai Paling Kondusif.

Dede Firmansyah, pesbuker’s lainnya bahkan menilai langkah KNPI Tangsel hanya gertak sambal. Bahkan cenderung salah alamat dan tidak mengetahui pemilik regulasi PPDB online.**Baca juga: Kisruh PPDB, Ibnu Jandi: Tangerang Kena Imbas Kebijakan Mendikbud.

“‎Emang yang mengeluarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 itu Kepala Daerah ya?,” tanyanya bernada ketus menyindir.(yud)

Kabar6-Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP) Kota Tangerang, Ibnu Jandi menegaskan, bahwa proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tangerang yang menimbulkan keributan merupakan imbas masalah dari kebijakan pemerintah pusat.

Ya, pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2017 yang melimpahkan kewenangan PPDB pada tingkat kabupaten/kota.

“PPDB tahun ini adalah kebijakan dari pusat, bukan kebijakan Pemerintah Daerah. Kota Tangerang hanya terkena imbas masalahnya saja,” ujar Jandi, Rabu (12/7/2017) malam.

Menurutnya, bukan hanya persoalan teknis PPDB saja yang menimbulkan masalah, faktor zonasi yang minim sosialisasi juga memperparah kericuhan yang terjadi. Hal tersebut pun terjadi di berbagai daerah, bukan hanya Kota Tangerang saja.

Meski demikian, Jandi mengapresiasi langkah diskresi yang dilakukan oleh Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah dengan memperbaharui aturan PPDB tersebut.

“Diskresi yang dikeluarkan sejak 8 Juli lalu memberikan solusi bagi para anak didik yang memiliki nilai baik, karena dalam aturan ditekankan pula nilai dan usia sesudah zonasi,” jelasnya.**Baca juga: DPRD Kota Tangerang Periksa Semua Data PPDB.

Jandi menjelaskan, kini Arief pun sedang mengusulkan kepada Mendikbud untuk mengurangi persentase sistem zonasi yang selama ini memperburuk kualitas pendidikan.**Baca juga: PPDB di Tangsel Dinilai Paling Kondusif.

“Pak Wali mengusulkan agar sistem zonasi hanya 40 sampai 60 persen saja, karena sistem zonasi yang mencapai 90 persen sangat mengkebiri nilai hasil pembelajaran anak kita dalam dunia pendidikan,” pungkasnya.(tia)

Kabar6-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dinilai paling kondusif. Penilaian ini berdasarkan pemantauan sejumlah pihak, diantaranya oleh LSM Peduli Pendidikan dan Budaya Banten.

“Di Tangsel memang sistem online sempat error. Tapi dengan cepat ditangani. Demikian juga dengan complaint calon siswa, bisa diselesaikan dengan baik,” kata Ketua LSM PDB Usman N. Arief, Rabu (12/7/2017) melaui seluler.
“Dibanding daerah lain di Banten, Tangsel diatas lebih kondusif. Kalau ada yang melayangkan kritik itu mah biasa, ada unsur politis,” ujarnya.

Usman tak mengada-ada, untuk mengantisipasi masalah yang timbul, Dindik Tangsel telah membuka posko sejak pagi hingga jam 00.00.

Sementara, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangsel, Drs. Taryono MSi yang dihubungi juga mengakui bila sampai saat ini pihaknya masih membuka poskos pengaduan PPDB.
 
“Kami kerahkan supaya upaya dan tenaga agar PPDB berjalan lancar. Kami harus laksanakan Permendikbub nomor 17 tahun 2017. Alhamdulillah kondusif Hingga Rabu posko masih dibuka, tapi yang mengadu sudah menyusut drastis, tinggal belasanaduan saja” kata Plt Dindikbud Tangsel Drs. Taryono MSi saat dihubungi.

Ditanya tentang apakah ada praktek pungli terkait PPDB, Drs Taryono menyatakan bahwa jika benar ada oknum yang melakukan pungli, maka segera laporkan ke Pemkot dengan disertai bukti-bukti yang ada.

“Akan ada sanksi keras bagi pelaku pungli. Sesuai arahan Ibu Walikota, Pemkot Tangsel tidak mentolerir adanya perilaku pungli,” tegasnya.

Sementara itu, Irjen Kemendikbud, Daryanto mengakui, PPDB yang banyak masalah bukan hanya Banten, di daerah lain juga terjadi. Daryanto mengurai, daerah yang mengalami masalah PPDB di antaranya terjadi di Provinsi Jawa Barat, JawaTimur, Sulawesi Tenggara dan Bali. Jawa Barat paling banyak melaporkan masalah PPDB, Jawa Barat dan Jawa Timur.

“Laporan pengaduan PPDB paling banyak di Jawa Barat ada 38 jenis, Jawa Timur 25 jenis. Paling kecil Sulawesi Tenggara dan Bali,” kata Daryanto.

Sedangkan untuk kabupaten kota paling tinggi masalah PPDB yakni Kota Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Kemudian disusul Surabaya, Bukit Tinggi dan lainnya.(ADV)

Pemkot Tangerang rapat membahas PPDB.(foto:dok)

Kabar6-Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi akan mengintruksikan kepada seluruh anggotanya untuk terjun ke lapangan guna mengecek data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Tangerang.

Hal tersebut dilakukan menyusul adanya ketidaksesuaian data yang diberikan dari Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang kepada DPRD Kota Tangerang hingga menimbulkan keributan.** baca juga :Sekolah Favorit SMPN 3 Cisauk Malah Kurang 44 Murid

“Jadi, tadi kami sudah meminta seluruh SMP untuk mempresentasikan data, dihadiri kurang lebih 40 sekolah, sehingga tidak ada polemik, saya sampaikan juga untuk berhati2 dalam hal ini,” ujar Suparmi usai memimpin rapat PPDB bersama Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Se-Kota Tangerang, Rabu (12/7/2017).

Dari data awal yang diperoleh dari Dindik Kota Tangerang dan Kepsek SMP, Suparmi meminta seluruh anggotanya untuk mengkaji ulang data tersebut.

“50 anggota dewan akan mengkaji data itu dan mengkroscek ke masing-masing sekolah berdasarkan daerah pilihnya untuk mencari kebenaran data itu,” lanjutnya.

Suparmi juga mengaku siap menerapkan budaya ‘bersih’ dari percobaan korupsi dalam PPDB tahun ini.** baca juga:DPRD Kota Tangerang: Kebijakan Walikota Soal PPDB Kita Kritisi.

“Tadi sepakat bahwa PPDB di Kota Tangerang mulai tahun ini 2017 kalau memang mau ‘bersih’ ya ayo. Kami dewan juga sepakat, kita akan main ‘bersih’. Ini semua untuk kepentingan warga Kota Tangerang,” pungkasnya. (tia)