Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengecam keras tindakan Israel yang membombardir Palestina hingga menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa. Terlebih, saat ini ummat muslim tengah melaksanakan Ramadhan.

Demikian hal itu disampaikan langsung Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, usai acara santunan ribuan anak yatim/piatu di Masjid Al Adzhom, depan Puspemkot Tangerang.

“Kami pemerintah Kota Tangerang sangat menyayangkan dan mengecam keras tindakan Israel yang sangat luar biasa biadab itu,” ujarnya, Senin (14/7/2014).

Arief Juga meminta kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang, untuk sama-sama mendo’akan Palestina, agar dapat kuat menjalani ujian yang sangat luar biasa itu.

“Mari kita sama-sama do’akan warga Palestina, semoga mereka semua kuat dalam menjalankan ujian yang sangat berat itu,” pungkasnya. **Bca juga: KNPI Kota Tangerang Bakar Bendera Israel.

Untuk diketahui, hingga saat ini Israel dikabarkan masih terus menggencarkan serangan-serangan ke Palestina dengan menggunakan persenjataan teknologi tingginya. Atas serangan tersebut, banyak anak-anak dan wanita yang tidak berdosa menjadi korban dalam konflik yang ditenggarai perebutan wilayah kekuasaan tersebut.(Ges)

Kabar6-Banyak cara bisa dilakukan pemerintah untuk berkoordinasi dengan warga dalam melaksanakan program pembangunan. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang saat ini.

Pada Ramadhan 1435 Hijriah ini, Pemkab Tangerang mencoba mendengarkan aspirasi warga yang tersebar di 29 kecamatan, lewat program Taraweh Keliling (Tarling).

“Tujuan Tarling ini adalah untuk bersilaturahmi langsung dengan masyarakat. Jadi, kita bisa tahu apa yang sebenarnya menjadi keluhan dan keinginan masyarakat,” ujar Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, Jumat (11/7/2014).

Sementara, Wakil Bupati Tangerang, H. Hermansyah mengatakan, moment Tarling tidak hanya sebatas mendengarkan keluhan dan keinginan dari warga semata. Melainkan juga memberikan bantuan dana segar untuk kesejahteraan masjid sebesar Rp. 10 juta. **Baca juga: Kecam Israel, Jurnalis Tangerang Galang dana Untuk Palestina.

“Walaupun nilai bantuannya tidak seberapa, tapi ini merupakan perhatian pemerintah kepada masyarakat,” ujar Wakil Bupati Tangerang, H. Hermansyah yang juga diamini oleh Sekda Iskandar Mirsyad.(hms/tom migran)

Kabar6-Ada yang unik dalam peringatan hari jadi Yuli Zaki Iskandar. Senin (7/7/2014), istri dari orang nomor satu di Kabupaten Tangerang ini genap berusia 41 tahun, yang bertepatan dengan bulan Ramadhan.

Ya, ini merupakan tahun ke dua Yuli mendampingi suaminya Ahmed Zaki Iskandar, mengemban amanah sebagai Bupati Tangerang, sejak dilantik pada 22 Maret 2013 lalu.

Dan, tahun ini Yuli memperingati hari lahirnya dengan berbagi bersama 290 anak yatim. Seremoni HUT dan santunan berlangsung khidmad di Aula Pendopo Bupati Tangerang, Jalan Kisamaun, Pasar Lama, Kota Tangerang.

“Di usia sekarang ini, saya ingin selalu dekat dan berbagi kebahagiaan dengan masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya dengan anak yatim piatu yang ada,” ujar Yuli yang kini juga menjabat sebagai Bunda PAUD Kabupaten Tangerang.

Pada moment itu, Yuli juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang, agar bisa berbagi dengan masyarakat yang lainnya, khususnya yang kurang mampu serta yatim piatu, karna mereka sangat membutuhkan perhatian dari warga yang mampu.

“Pesan saya kepada anak-anak yatim, jangan perna bersedih dengan keadaan sekarang. Karena, kalian tidak sendiri. Teruslah belajar dan gantungkan cita-cita kalian setinggi mungkin, dan jangan pompalah semangat untuk menggapainya,” ucap Yuli sambil meneteskan air mata.

Sementara, salah seorang anak yatim, Nazim (9), kelas 1 SDN Cakung, Kecamatan Kresek, mengaku sangat bahagia dengan acara yang digelar tersebut. “Terimakasih ibu Bupati, semoga panjang umur dan diberi kemudahan dalam hidup,” ucap nazim polos sembari menerima santunan yang diberikan. **Baca juga: Hermansyah Amanatkan Pemuda di Tangerang Waspada Narkoba.

Sedianya, ke 290 anak yatim yang hadir pada hari jadi itri Bupati Tangerang tersebut berasal dari 29 kecamatan se Kabupaten Tangerang. Setiap kecamatan diambil lima anak yatim perempuan dan lima anak yatim laki-laki.(hms/tom migran)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bersama Badan Narkotika Kabupaten setempat menggelar apel Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) di lapangan Maulana Yudha Negara Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang, di Tigaraksa Senin (30/6/2014).

Wakil Bupati Tangerang H. Hermansyah dalam sambutannya mengamanatkan agar pemuda diwilayah tersebut waspada akan bahaya narkoba.

“Sebuah negara sekalipun bisa rusak bila generasi mudanya telah terkontaminasi oleh Narkoba. Makanya, kita sokong BNK untuyk terus menyosialisasikan bahaya narkoba,” ujar Hermansyah.

Menurutnya, penangannan pencegahan narkoba tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Karena peran masyarakat juga penting guna penanganan pencegahan peredaran narkoba. 

“Saya berharap kepada generasi muda dan masyarakat ditingkat bawah seperti RT/RW agar bisa ukut serta dalam mengawasi lingkungannya jika ada peredaran narkoba diwilayahnya, jika melihat laporkan,” tegas Hermansyah.

Sedianya, apel HANI tingkat Kabupaten Tangerang ini diikuti oleh Siswa/Siswi SMP, SMA, Ormas, Duta Narkoba, serta pegawan negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang.

Ketua BNK Kabupaten Tangerang H. Dedi Sutardi melaporkan kegiatan Hani tahun 2014 selain upacara, kita pun menggalang tandatangan untuk PNS, ormas, siswa/siswi sebagai sebagai kampanye gerakan hari anti narkoba, ratusan kader Duta narkoba seperti siswa/siswi, ormas, organisasi pemuda, hingga dilingkungan PNS.

“Untuk PNS khususnya, BNK Kabupaten Tangerang akan mengadakan tes urin setelah lebaran idul fitri, kita terus memberikan sosialisasi juga kepada siswa/siswi baik SMP, SMA tentang bahaya Narkoba,” terangnya.**Baca juga: Universitas Budi Luhur Gelar Seminar Kriminologi. 

Setelah upacara langsung menandatangani ikrar bersama Anti narkoba, dengan penandatanganan di atas kain puti sepanjang lapangan maulana yudha Negara, ratusan duta narkoba membubuhkan tanda tangannya dengan memberikan kata-kata symbol untuk menyatakan bebas dari narkoba.(hgms/tom migran)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) terus berupaya meningkatkan mutu kwalitas barang dan jasa. Itu dilakukan guna menghadapi pasar bebas Asia.

Salah satu caranya adalah dengan melakukan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB), yang diharapkan hasil produksi dapat bersaing di pasaran.

“Pembentukan KUB dalam kegiatan bimbingan dan penerapan Good Manufacuring serta Gugus Kendali Mutu, merupakan langkah awal Pemkot Tangsel dalam menghadapi pasar bebas Asia,” ujar Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany, usai meninjau sejumlah konfeksi di Kecamatan Pondok Aren, Rabu (25/6/2014).

Airin mengungkapkan, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat, pihaknya bekerjasama dengan Kementrian Perindustrian dan perbankan untuk melakukan pembinaan terhadap ratusan pelaku usaha konfeksi. **Baca juga: Banjir 1 Meter Rendam Kawasan Pondok Aren.

Lewat kerjasama tersebut, kata Airin, para pelaku usaha akan lebih mudah mendapatkan modal dari pihak perbankan. Dan, lanjutnya, sebagai bentuk upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan para pelaku industri kreatif ini akan diberi pembinaan. **Baca juga: Jelang Ramadhan, Koperasi Pemkot Tangsel Bagikan Sembako.

Nantinya, Airin berjanji bila pemerintah akan turut membantu pemasaran hasil produksi dengan bekerja sama dengan sejumlah pihak lainnya. “Agar hasil industri nantinya lebih baik dan hanganya pun menjadi lebih baik. Dan, pada pasar bebas asia, nantinya hasil produksi dapat bersaing,” ungkap Airin. **Baca juga: Hantam Grand Max, Honda Freed Terbalik di Alam Sutera.

Sementara Kepala Disperindag Kota Tangsel, Muhamad menambahkan, langkah kerjasama tersebut akan mewujudkan Kota Tangsel sebagai daerah perdagangan dan jasa, maka harus dibenuk sentra-sentra perdagangan dan jasa. “Dengan melakukan pembinaan, baik dari sisi pola atau desain, pemasaran dan serta mempermudah pelaku usaha mendapat modal,” ujarnya.(way)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang meluncurkan Surat Eligibelitas Peserta (SEP) Mandiri peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di RSUD Tangerang, Selasa (24/6/2014).

Sedianya, penerapan SEP Mandiri adalah salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan jumlah loket di BPJS Kesehatan Centre. Hingga dalam pelaksanaannya, SEP Mandiri bisa mempercepat peserta BPJS Kesehatan mendapatkan penanganan dari tim medis.

“Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan fisik nasional. Tujuannya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga negara Indonesia, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat,” ujar Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar.

Zaki berharap, jaminan kesehatan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat, khususnya di Kabupaten Tangerang. Dan, setiap stakeholder dapat mengidentifikasi permasalahan lebih awal, agar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan program sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ujarnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Dr. Ir. Fachmi Idris, M.Kes mengatakan, kesehatan merupakan badan hukum public yang dibentuk oleh pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya program JKN yang ditujukan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. **Baca juga: Zaki Minta Kantor BPJS Kesehatan di Kabupaten Tangerang.

“BPJS ini bersifat wajib kepesertaannya dan ditargetkan semua penduduk Indonesia terdaftar sebagai peserta JKN paling lambat pada 1 Januari 2019 mendatang, dengan tingkat kepuasan mencapai delapan puluh lima persen,” ujarnya. **Baca juga: Bupati Zaki Himbau RS Swasta Tambah Ruang Pasien BPJS.

Dalam rangka memperluas cakupan kepesertaan serta mempermudah peserta memperoleh layanan kesehatan, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, BPJS kesehatan meluncurkan SEP Mandiri.(hms/tom migran)

Kabar6-Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus membuktikan komitmennya dalam upaya menjaga dan melestarikan daerah resapan air. Secara bertahap, lahan konservasi berupa situ-situ yang tersebar di sejumlah kecamatan diperbaiki.

Kepala DMSDA Kota Tangsel, Retno Prawati, mengatakan, kali ini titik konsentrasi revitalisasi dilakukan di Situ Legoso, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur. Kondisi eksisting Situ Legoso saat ini sekitar 4.920,24 meter persegi, dengan kedalaman 0,3 sampai 0,7 meter.

Menurutnya, luas itu jauh menyusut dibandingkan data dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Banten dengan luas sekitar 4 hektar. “Situ ini terus mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan kegiatan masyarakat di sekitar situ,” ungkap Retno.

Nantinya, situ akan dikeruk dengan kedalaman mencapai 2 sampai 3 meter. “Langkah ini sebagai upaya kami mengembalikan fungsi situ sebagai daerah reservoir atau tangkapan air dan pengendalian banjir,” terang Retno.

Upaya pengembalian fungsi situ ini, menurutnya, dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama yakni difokuskan pada areal situ yang masih berbentuk lahan basah atau zona inti. Sedangkan tahap kedua, yakni difokuskan pada pembongkaran bangunan yang berada di atas lahan situ atau di luar zona inti (buffer zone/zona penyangga).

Menanggapi pengerukan situ yang dilakukan Pemerintah Kota Tangsel, Ketua RW 03 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Widia, member apresiasi atas kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Diyakininya, pengerukan sendimentasi lumpur yang mengendap di dasar situ mampu mencegah terjadinya luapan air yang berujung banjir.

“Masyarakat sudah lama menantikan langkah konkret pemerintah untuk mengembalikan situ sebagai daerah resapan. Dan sekarang sudah terbukti,” ujarnya sambil tersenyum.

“Saya pribadi berterima kasih kepada pemerintah, terutama Pemerintah Pusat dalam hal ini DBMSDA Kota Tangerang Selatan dan Balai Besar Wilayah Ciliwung-Cisadane. Karena situ ini kondisinya sudah parah akibat banyaknya bangunan di sekeliling situ. Imbasnya, kami sering terkena banjir setiap hujan turun,” katanya.

Program revitalisasi di Situ Legoso diawali dengan kegiatan pembongkaran sejumlah bangunan yang dibangun secara spontan oleh warga sekitar. Tindak tegas pembongkaran yang dipimpin langsung oleh Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Air.

“Kondisi situ yang ada semakin kritis. Maka itu diperlukan upaya pelestarian. Melalui MoU yang sudah ditandatangani dengan pemerintah pusat, Pemerintah Kota Tangerang Selatan siap turut serta dalam pelestarian situ, salah satu upayanya yakni melakukan pengerukan seperti yang dilakukan di Situ Legoso ini,” papar Walikota Airin.

Masyarakat sekitar situ, juga diminta untuk turut serta melakukan pelestarian. Menurut Walikota Airin, di Situ Parigi dan Bendungan Gintung, sudah memiliki komunitas pelestarian situ. Komunitas itu menurutnya penting untuk menjaga dan melestarikan situ.

“Alhamdulillah, di Situ Legoso juga sudah ada komunitasnya. Mari kita lestarikan semua situ yang tersisa,” ajak Walikota Airin kepada masyarakat disaksikan perwakilan dari Satuan Kerja dan Pengawasan, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSC) Kementerian Pekerjaan Umum, Rusdi Henes.

Sebelumnya, DBMSDA Kota Tangsel juga telah menginiasi kegiatan perawatan dan pengawasan yang mengusung tema “Gerakan Situ Bersih”. Program ini diselenggarakan sebagai upaya melestarikan daerah resapan air yang ada di tujuh kecamatan.

Setelah tiga titik lahan konservasi seperti Situ Sasak dan Situ Ciledug di Kecamatan Pamulang serta Situ/Bendungan Gintung di Kecamatan Ciputat Timur, proses revitalisasinya telah rampung dilaksanakan.(adv)

**Baca juga: 8 KK Berangkat Menuju Daerah Transmigrasi Modern.

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) melalui Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) kembali memberangkatkan warga untuk mengikuti program transmigrasi.

Pada 2014 ini, daerah tujuan transmigrasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) adalah, Kecamatan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Tahun ini kuota warga transmigran yang diberangkatkan sebanyak delapan KK (Kepala Keluarga),” ungkap Kepala Dinsosnakertrans Kota Tangsel, Purnama Wijaya kepada kabar6.com  ditemui di kantornya, Jum’at (20/6/2014).

Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari daerah yang pada (perkotaan) ke daerah lain (pedesaan). Tujuan utama program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di Pulau Jawa.

Program ini memberikan kesempatan bagi warga yang mau bekerja dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti, Papua, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi.

Dasar hukum yang digunakan untuk program ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1099 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973. Ditambah lagi beberapa Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden.

Purnama menjelaskan, proyeksi Pemerintah Pusat akan menjadikan wilayah Kabupaten Buton sebagai daerah transmigrasi modern. Saat ini di daerah kepulauan itu sudah tersedia sarana sekolah-sekolah, pasar tradisional dan lahan pertanian yang cocok sebagai lahan garapan. Jenis cocok tanam yang potensial adalah jenis padi, kelapa sawit, sayur-sayuran, perikanan laut dan darat.

Seiring dengan perkembangannya, terang Purnama, kini transmigrasi tidak lagi menekankan pada program pemindahan penduduk. Melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Jakarta. Tapi berdasarkan Kerjasama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi.

“Penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk menjadi transmigran penduduk setempat (TPS), proporsinya hingga mencapai 50:50 dengan transmigran Penduduk Asal (TPA). Kebijakan ini untuk menghilangkan kecemburuan sosial antar warga setempat dengan daerah warga transmigran,” jelas Purnama.

Ia menambahkan, ada sejumlah paradigma baru dalam perubahan lingkungan strategis di Indonesia dalam membuat pola transmigrasi modern. Menurut Purnama, beralih untuk mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan. Mendukung kebijakan energi alternatif (bio-fuel). Mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia

“Serta mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan untuk menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan,” tambah Purnama.

Sementara itu, Kepala Bidang Penetapan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinsosnakertrans Kota Tangerang Selatan, Suyatman Ahmad, mengungkapkan, sepanjang catatan keikutsertaan dan pengiriman program transmigrasi yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat. Sudah ada tiga kali kegiatan mengirimkan warga untuk mengikuti program transmigrasi.

Pada 2010 lalu ada 10 KK atau 42 jiwa untuk tujuan ke Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dilanjutkan dengan pada 2011 ada 3 KK terdiri dari 12 jiwa ke Kecamatan Hyang Bana, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. “Untuk mengetahui ada berapa jatah kuota itu kewenangan pemerintah pusat,” ungkapnya.

Suyatman memaparkan, ada kriteria khusus yang ditekankan untuk memilih peserta program transmigrasi yakni warga yang produktif. Peserta tersebut mampu menguasai ilmu pertanian, peternakan dan memilliki jiwa kewirausahaan (entrepreneur). Agar setelah mereka berada di daerah transmigrasi telah siap mandiri dalam mengolah tanah garapan sesuai dengan kemampuannya.

Para peserta itu, terang Suyatman, juga memperoleh pembekalan dari Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebelum menuju daerah tujuan transmigrasi. Materi pokok dari pemandu, dengan jam pelajaran rata-rata 9-10 jam pelajaran.

Materi yang diajarkan antara lain wawasan enterpreunership, sarana air bersih, budidaya tanaman pangan, budidaya ternak unggas, dan ketrampilan lainnya. Pelatihan ini sangat bermanfaat bukan hanya bagi peserta tetapi juga bagi transmigran lainnya dan masyarakat sekitar lokasi transmigrasi.

Dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah transmigrasi, diperlukan kualitas SDM calon transmigran yang sesuai dengan kebutuhan daerah penempatan. Suyatman menjabarkan, ada 3 (tiga) aspek  yang perlu menjadi perhatian untuk mencapai keberhasilan program transmigrasi.

Yaitu pertama, aspek permukiman harus memenuhi kriteria 2C (clean & clear) yaitu lahannya harus jelas keberadaannya dan bebas dari segala permasalahan dan 4L (layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan).

Kedua, aspek kualitas SDM transmigran, calon transmigran harus dipersiapkan sebaik-baiknya dengan kompetensi sesuai kebutuhan daerah tujuan.

Ketiga, aspek pembinaan dalam rangka berhasilnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan meningkatnya kualitas sarana prasarana dan tata ruang pedesaan. Pelatihan catrans berkualitas ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia calon transmigran.

Sebagai transmigran nantinya para peserta pelatihan ini diharapkan mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang dituju. Karena setiap lokasi transmigrasi merupakan bagian dari Wilayah Pengembangan Transmigrasi ataupun Lokasi Permukiman Transmigrasi yang diharapkan tumbuh menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah berharap agar seluruh peserta pelatihan nantinya mampu memberikan motivasi kepada transmigran lainnya untuk selalu bekerja keras, penuh semangat, lebih sabar dan tawakal dalam menghadapi tantangan hidup di daerah transmigrasi demi untuk tercapainya kehidupan yang lebih sejahtera.

“Mereka itu orang-orang yang memiliki kemauan untuk bekerja maksimal. Tapi di wilayah tempat tinggalnya sudah tidak memiliki kesempatan lagi. Bahkan mereka sudah maunya cepat-cepat berada di tanah transmigrasi, antusias mereka luar biasa,” terang Suyatman.(adv)

**Baca juga: Jalan Rampung Diperbaiki, Warga Buaran Gelar Syukuran.

Kabar6-Masyarakat RT 03/04, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar syukuran. Itu lantaran, ajuan pembangunan jalan lingkungan yang telah lama ditunggu, akhirnya dibangun.

Tak heran, jika masyarakat kemudian mengapresiasi selesainya pembangunan jalan sepanjang 230 meter dengan lebar 1,5 centimeter tersebut dengan syukuran, pada Rabu (21/5/2014) lalu.

Ketua RT Edi Junaedi mengatakan, sedianya sejak tahun 2011 lalu masyarakat selalu mengajukan usulan pembangunan jalan tersebut dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Namun, baru tahun ini pembangunannya terealisasi.

“Sebelumnya cuma jalan setapak. Kalau hujan tidak bisa dilalui sepeda motor, karena licin dan jalannya menanjak,” ungkap Edi.

Sedangkan Lurah Buaran, Ali Hidayat menuturkan, keinginan masyarakat akhirnya terkabulkan dengan adanya pembangunan jalan yang berbatasan dengan kecamatan Pamulang.

Sebelumnya, Kondisi jalan lingkungan sangat memprihatinkan. Lantaran, kontur tanah menuju lingkungan Rt tersebut menanjak dan menurun. Bahkan, jika hujan tidak bisa dilalui kendaraan karena licin.

“Dengan terealisasinya pembangunan jalan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sini,” ujarnya.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Tangsel, Retno Prawati mengatakan untuk tahun ini peningkatan jalan lingkungan bakal dilakukan di tujuh kecamatan.

“Kalau untuk jalan lingkungan sekitar ada ratusan titik yang akan dilakukan peningkatan. Untuk anggaran sekitar Rp 93 miliar,” katanya.

Menurutnya, peningkatan jalan lingkungan tersebut berdasarkan usulan masyarakat dan hasil reses DPRD Kota Tangsel. Saat ini, pengerjaan jalan lingkungan di ratusan titik sudah mencapai 63 persen.

“Memang untuk peningkatakan jalan lingkungan di perkampungan maupun perumahan yang sudah diserah terimakan ke Pemkot Tangsel jadi perioritas,” terangnya.(adv)

**Baca juga: Tingkatkan Layanan Kesehatan, Dinkes Tangsel Bangun RS Pratama.

Kabar6-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar berharap pemerintah pusat bisa segera menyelesaikan sengketa lahan batas wilayah antara Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Tangerang dikawasan Bandara Soekarno Hatta (Soetta) Tangerang.

“Saya memberi batas waktu hingga akhir Juni mendatang kepada pemerintah pusat untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah yang berkaitab dengan bandara Soekarno Hatta Tangerang,” terang Zaki, Senin (9/6/2014).

Orang nomor satu di Kabupaten Tangerang ini menklaim, bahwa sengketa tapal batas wilayah ini bukan hanya sekedar persoalan perbatasan, melainkan berkaitan dengan kehidupan lain, seperti perijinan, pajak serta retribusi lain.

“Ada hak dari masyarakat Kabupaten Tangerang yang belum di dapati dari hilangnya wilayah perbatasan di Bandara Soetta,” ujarnya.

Diakui Zaki, perluasan Bandara Soetta yang sudah menggerus wilayah Kabupaten Tangerang, hingga saat ini belum memberikan dampak postif bagi wilayah sekitar.

“Perluasan kawasan terminal tiga sudah terlihat dengan jelas, namun dampak dari semua itu terkait pajak dan retribusinya belum sampai ke masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, rapat pembahasan batas wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang yang digelar di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) pada awal tahun 2014 lalu, berujung buntu. **Baca juga: Bupati Zaki Minta Ketegasan Batas Wilayah Bandara Soetta.

Alhasil, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang diwaliki oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Muhadi, berinisiatif mendorong penyelesaian persoalan itu ke Kementrian Dalam Negeri. **Baca juga: Sengketa Batas Wilayah Bandara Diserahkan ke Mendagri.

“Mekanisme penyelesaian telah sesuai Permendagri No 76 tahun 2012, tentang penegasan batas daerah. Kita sepakati, bahwa Pemprov Banten akan melayangkan surat ke Mendagri untuk menyelesaikan,” jelasnya.(rani)