Kabar6-Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Tangerang, merilis sejumlah jenis pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Pedesaan (PBB-P2).

Hal itu, guna memudahkan para Wajib Pajak (WP), untuk mengetahui akan hak-hak dan kewajiban mereka dalam proses pembayaran pajak.

Kepala Dispenda Kabupaten Tangerang, Maesal Rasyid mengatakan, sedikitnya ada 11 jenis pelayanan PBB-P2 yang ada di Kota Seribu Industri ini.

Kesebelas jenis pelayanan PBB-P2 ini, diantaranya, pendaftaran objek baru, mutasi seluruhnya/ sebagian objek, pencetakan salinan SPPT, pembetulan SPPT, pembatalan SPPT, keberatan, pengurangan, restitusi/ kompensasi, penentuan kembali tanggal jatuh tempo, surat keterangan NJOP dan konsultasi.

“Para WP yang hendak menunaikan kewajibannya membayar pajak, ada baiknya mengetahui jenis-jenis pelayanan PBB- P2 ini,” ungkap Maesal, kepada Kabar6.com, Rabu (13/4/2016).

Berikut 11 jenis pelayanan PBB-P2 dan keterangannya yang dirilis Dispenda Kabupaten Tangerang:

1. Pendaftaran Objek Baru
Pendaftaran objek pajak yang belum terdaftar dalam administrasi PBB.

2. Mutasi seluruhnya/ sebagian objek
Terjadinya perubahan atas data ojek/ subjek pajak yang diakibatkan karena jual- beli, waris, hibah dan sejenisnya antara lain pecah bidang.

3. Pencetakan salinan SPPT
Penerbitan SPPT salinan sebagai pengganti SPPT yang rusak, hilang, tidak/ belum diterima Wajib Pajak.

4. Pembetulan SPPT
– Kesalahan tulis, hitung dan/ atau Zona Nilai Tanah (ZNT) dan/ atau
– Kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang- undangan perpajakan

5. Pembatalan SPPT
Keputusan pembatalan SPPT akibat penerbitan SPPT yang tidak benar antara lain: SPPT ganda, objek pajak tidak ada, dan objek/ subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum

6. Keberatan
Permohonan Wajib Pajak karena ketidaksetujuan atas ketetapan PBB yang tercantum pada SPPT/ SK/ STP

7. Pengurangan
Permohonan pengurangan pembayaran atas ketentuan PBB yang terhutang baik pokok dan/ atau sanksi administrasinya

8. Restitusi/ Kompensasi
Permohonan pengembalian (restitusi) atau pembayaran SPPT lainnya/ tahun berikutnya (kompensasi) sebagai akibat keputusan kelebihan pembayaran pajak

9. Penentuan kembali tanggal jatuh tempo
Penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran pajak karena sebab- sebab tertentu, antara lain : keterlambatan diterimanya SPPT

10. Surat keterangan NJOP
Surat keterangan tentang NJOP karena SPPT masih dalam proses pencetakan

11. Konsultasi
Pelayanan pemberian informasi terkait dengan PBB kepada Wajib Pajak

Persyaratan Umum Administrasi PBB-P2

Tak hanya merilis jenis-jenis PBB-P2, Dispenda Kabupaten Tangerang, juga mempublikasikan sejumlah persyaratan administrasi PBB- P2, diantaranya :

1. Mengisi SPOP
2. Mengisi Formulir/ Blangko sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan
3. Melampirkan Fotocopy KTP
4. Melampirkan SPPT dan STTS sebelumnya
5. Melampirkan SPPT tetangga (untuk pembayaran baru dan pengajuan keberatan)
6. Melampirkan Fotocopy Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah atau lainnya.
7. Melampirkan IMB
8. Melampirkan Fotocopy NPWP
9. Melampirkan Surat Keterangan dari Desa/ Kelurahan
10. Melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup dan Fotocopy KTP Kuasa (apabila dikuasakan)
11. Melampirkan Surat Pernyataan bermaterai cukup (bila diperlukan)
12. Bukti pendukung lainnya yang dibutuhkan.(ADV)

Kabar6-Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Sri Mujitono mengapresiasi kinerja jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang berhasil meraih penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional tahun 2016 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam kegiatan Jatim Expo di Surabaya akhir Meret lalu.

“Saya sangat mengapresiasi dan bangga atas penghargaan yang berhasil diraih oleh kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam inovasi layanan Sabtu dan Minggu dari Kementerian PAN-RB di Jatim Expo,” ujar Mujitono di Serang.

Kebanggaan Sri ini bukan hanya karena keberhasilan diraihnya penghargaan, melainkan juga karena Kantor Pertanahan Binaan Kanwil BPN Banten itu, berhasil merubah paradigma layanan pertanahan yang dulunya dikenal rumit, menjadi mudah, termasuk layanan di hari Sabtu dan Minggu.

“Saya bangga, karena bisa merubah paradigma layanan pertanahan,” katanya.

Sedianya, dalam inovasi pelayanan publik dan diikuti oleh sejumlah lembaga negara yang menampilkan berbagai inovasi pelayanan publik itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang berhasil meraih penghargaan sebagai stand terbaik dalam kegiatan pameran terbesar di Jawa Timur.

“Mudah mudahan apa yang berhasil dicapai ini, dapat ditularkan kepada kantor BPN lainnya di Banten,” imbuhnya.

Mujitono menambahkan, selama ini pihaknya selalu menekankan kepada jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, untuk membuat inovasi pelayanan untuk memudahkan masyaraat mendapatkan layanan pertanahan, sehingga setiap kantor Pertanahan di Provinsi Banten memiliki masing masing keunggulan dalam inovasi layanan.

“Seperti Kabupaten Pandeglang, memiliki inovasi layanan sertipikasi tanah wakaf, Kantor BPN Tangerang dalam layanan Sabtu dan Minggu dan penerbitan sertipikat HGU PKL, sedangkan Kantor BPN Cilegon memiiki layanan layar sentuh yang akan dilaunching oleh menteri ATR-BPN Bapak Ferry Mursyidan Baldan tanggal 27 April 2016 mendatang di Cilegon,” paparnya.

Sementara, Kepala seksi (Kasi) Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) Kantor Pertanahan Kabupaten Serang menjelaskan, pihaknya kini juga tengah berkonsentarsi menyelesaikan legalisasi aset tahun 2016 sebanyak 6 ribu bidang tanah dalam program Prona yang ditargetkan selesai bulan Juli 2016.

”Kami menargetkan bulan Juli, program Prona sebanyak 6 ribu bidang sudah selesai semua,” tegasnya.

Menurutnya, tanah-tanah yang ditargetkan untuk dikeluarkan sertipikatnya tersebut tersebar di sejumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten dan Kota Serang.

Selain kegiatan Prona, program legalisasi aset lintas sektor seperti sertipikasi untk nelayan dan pertanian, juga menjadi program kerja prioritas Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tahun 2016.

Kegiatan legalisasi aset Program Strategis yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang saat ini sudah menyelesaikan 35 persen dari target yang telah ditentukan.
Untuk Prona, dari target 6.000 sudah terselesaikan 2.100 bidang, termasuk untuk program legalisasi aset lintas sektor juga sekarang ini sedang dilakukan percepatan penyelesaian, agar bulan Juli 2016 semuanya rampung dan diserahkan kepada masyarakat.(ADV)

Kabar6-Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentunya telah memberi angin segar bagi daerah untuk membangun daerahnya masing-masing.

Dalam pelaksaanaannya, pemerintah daerah yang memiliki keleluasaan dan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, tentunya dengan melakukan aktifitas pemerintahan secara nyata dan bertanggungjawab serta diharapkan akan semakin berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berdasarkan otonomi daerah.

Dimana telah menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, yang dikenal dengan era otonomi daerah.

Kota Tangerang selatan (Tangsel) adalah salah satu wilayah dengan tingkat ketergantungan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor Pajak Daerahnya yang cukup tinggi, sebagai penunjang finansialdalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan.

Terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 tentang Pajak Daerah memberikan peluang kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Diantaranya dari sektor pajak daerah, dan salah satunya dari pajak reklame yang keberadaannya sesuai dengan karakteristik Kota tangsel sebagai daerah yang banyak memiliki sektor usaha, yang sudah tentu dalam pelaksanaannya gencar melakukan promosi melalui berbagai macam media salah satunya media reklame.

Dan, juga yang tidak kalah pentingnya Kota Tangsel berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang disebelah utara, Propinsi DKI Jakarta dan Kota Depok disebelah timur, Kabupaten Bogor dan Kota Depok disebelah selatan, dan Kabupaten Tangerang disebelah barat.

Namun dalam proses pelaksanaannya pencitraan kota justru membatasi bahkan menghapus titik-titik reklame yang potensial. Sehingga diperlukan strategi untuk tetap meningkatkan pajak reklame, diantaranya adalah melakukan pendataan potensi pajak reklame, optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, meningkatkan kompetensi aparatur, optimalisasi teknologi informasi dalam pengelolaan reklame, meningkatkan pengawasan serta melakukan koordinasi secara intensif dengan SKPD terkait pengawasan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak reklame.

Di era otonomi daerah, salah satu sumber PAD yang paling dapat diandalkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan, adalah pajak daerah. Salah satu carayang harus dilaksanakan adalah pelaksanaan pengelolaan pajak daerah harus profesional dan transparan.

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial untuk dimaksimalkan pemungutan pajaknya. Dan, dalam pelaksanaannya menghasilkan peningkatan terhadap penerimaan daerah dari sektor pajak.

Hal ini disebabkan karena wilayah Kota Tangsel yang strategis untuk dijadikan sebagai ajang promosi salah satunya memakai media reklame diantaranya Billboard, Umbul-umbul, spanduk, videotron atau media lain-lainnya.

Target penerimaan pajak reklame yang ditetapkan Pemkot Tangsel selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan realisasinya pun setiap tahun mengalami peningkatan, bisa dikatakan relatif mempunyai prospek yang bagus dan tentunya diharapkan dapat memberi kontribusi yang cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersumber dari pajak daerah.

Dalam mengoptimalkan Penerimaan dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame dalam pelaksanaannya tidaklah mudah. Untuk itu dalam mengoptimalkan Penerimaan Pajak Reklame, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangsel melaksanakan beberapa strategi untuk mengoptimalikan pengelolaan dan pemungutan pajak reklame.

Diantaranya dengan melaksanakan kegiatan Pendataan potensi pajak reklame, penataan birokrasi dalam penyelenggaraan pajak reklame, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Reklame melaksanakan sosialisasi tentang pajak daerah secara periodik khususnya mengenai pajak reklame serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dinas terkait.

Untuk target penerimaan Pajak Reklame, DPPKAD Kota TAngsel menargetkan Rp21.000.000.000 (dua puluh satu miliar rupiah), dan sampai tanggal 28 Maret 2016 sudah terealisasi Rp4.247.569.550 (empat miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh rupiah), atau 20,23 persen dari target yang ditetapkan pada APBD murni tahun 2016 Kota Tangsel.

Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari pajak reklame, adalah salah satu pajak yang memiliki potensi yang cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya. Untuk itu pengelolaannya harus dilaksanakan secara maksimal dari mulai pendataan, pengawasan sampai ke penetapan pajak serta pembayarannya.

Dapat di lihat dari enam tahun terakhir, data realisasi penerimaan dari pajak reklame dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Berikut data tabel dan grafik Pajak Reklame:

             REALISASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME

Pada kesempatan ini, DPPKAD Kota Tangsel mengimbau kepada para pelaku usaha dibidang reklame yang melakukan aktifitas usaha di wilayah Kota Tangerang Selatan, untuk melaksanakan kewajiban perpajakan daerahnya dalam hal ini Pajak Reklame dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Dalam hal ini peran serta masyarakat sangatlah penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah sangat penting, karena pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya, dengan demikian maka fungsi pajak sangatlah penting.(ADV)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, melalui Dinas Pendapatan Derah (Dispenda), mengumumkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB-P2 tahun 2016, telah diterbitkan.

SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau  PBB-P2 ini, dapat diambil langsung oleh para Wajib Pajak (WP) di seluruh kantor desa dan kelurahan, kantor kecamatan, serta kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kepala Dispenda Kabupaten Tangerang, Maesal Rasyid, menyarankan kepada seluruh WP, agar segera mengambil SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB-P2 tersebut, di seluruh kantor desa/ kelurahan, kantor kecamatan dan UPT PBB dan BPHTB yang tersebar di Kota Seribu Industri ini.

Bagi WP, dengan ketetapan pajak dibawah Rp100.000, dapat mengambil SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB-P2 dikantor desa/ kelurahan.

Selanjutnya, untuk ketetapan pajak dengan nominal Rp100.000 s/d Rp2.000.000, dapat diambil dikantor kecamatan.

“Sedangkan, untuk ketetapan diatas Rp2.000.000, diambil di UPT PBB dan BPHTB,” ungkap Maesal, kepada Kabar6.com, Rabu (6/4/2016).

Ditambahkannya, Pemkab Tangerang berkomitmen akan terus memberikan pelayanan terbaik, serta berkualitas sesuai harapan masyarakat.

Oleh karenanya, pihaknya berharap dengan terbitnya SPPT PBB- P2 ini, para WP bisa segera menunaikan kewajibannya membayar pajak tepat waktu.

Dengan demikian, proses pembangunan di daerah yang dipimpin Bupati Ahmed Zaki Iskandar ini, bisa berjalan dengan baik, berkualitas dan tentunya sesuai dengan rencana.

“Harapan kami, para WP bisa bayar pajak tepat pada waktunya. Kami juga berkomitmen akan berikan pelayanan terbaik, demi terwujudnya Kabupaten Tangerang Gemilang,” tuturnya.(ADV)

Kabar6-Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah, meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di sejumlah sekolah di wilayahnya.

“Hari ini para siswa tingkat SMA atau sederajat secara serentak mengikuti UN. Dan, tadi saya lihat semuanya berjalan lancar,” ujar Walikota usai mengunjungi SMK 3 Tangerang, Selasa (4/4/2016).

“Tadi saya juga melihat pelaksanaan UN di SMK 2 yang melaksanakan UN secara manual, disana Alhamdulillah lancar juga,” imbuhnya.

Walikota juga memastikan bahwa tidak ditemukan kejanggalan untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), maupun UN menggunakan kertas.

“Mudah-mudahan semuanya nanti juga bisa lulus,” harapnya.

Dalam kunjungan di SMK 2 dan SMK 3 yang berlangsung selama kurang lebih sejam tersebut, Walikota juga memastikan bahwa segel soal UN aman sekaligus semua prosedur dan pengamanan soal-soal UN berjalan dengan baik.

Walikota juga terlihat bercengkrama dengan beberapa siswi yang menunggu giliran untuk mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

“Pada belajar apa ini ?,” tanya Walikota kepada beberapa siswi yang sedang sibuk membolak-balik buku pelajaran Bahasa Indonesia yang menjadi mata pelajaran yang diujikan di hari pertama UNBK.

Untuk UNBK di SMK  sendiri dibagi dalam 3 shift. “Di SMK 3 kita punya empat laboratorium komputer yang dilengkapi dengan 36 unit komputer di setiap laboratorium,” terang Kepala Sekolah SMK 3, Hj. Endah Resmiati, S.Pd, M.Si.

Diinformasikan sebanyak 22.765 siswa siswi dari 200 sekolah di Kota Tangerang mengikuti ujian nasional secara serentak pada hari ini, Senin (04/04). Sementara itu, sebanyak 1813 siswa dari 8 (delapan) sekolah lainnya mengikuti ujian nasional secara online.(ADV)

Kabar6-Keragaman budaya yang dimiliki oleh Kota Tangerang sudah sepatutnya bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, diperlukan sinergitas dari semua pihak untuk menjadikan kekayaan budaya di Kota Akhlakul Karimah, agar bisa dikenal dan menjadi potensi wisata budaya yang bisa dinikmati oleh semua kalangan.

Terkait hal itu, Kecamatan Larangan bersama dengan para generasi mudanya menggelar Larangan Culture Festival, di Jalan Taman Asri Cipadu tersebut diadakan selama dua hari, dari Sabtu (2/4/2016) sampai Minggu (3/4/2016).

Berbagai acara memeriahkan acara yang baru pertama kali diadakan di Larangan tersebut. Mulai dari Festival Marawis, Palang Pintu dan juga makanan dan jajanan tradisional Betawi.

Larangan yang merupakan daerah di Kota Tangerang yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Jakarta memiliki potensi wisata budaya yang cukup menjanjikan, mulai dari tradisi budaya Betawi dengan lenong, silat beksi maupun palang pintu.

Selain itu, di Larangan juga terdapat perkampungan Jawa sehingga tidak mengherankan bila tersebar seni Campur Sari maupun Wayang Jawa di Larangan.

Bahkan bagi mereka yang hobi belanja di Larangan khususnya Cipadu terdapat pasar pakaian maupun bahan (kain) yang tidak kalah kualitasnya dengan tanah abang.

Untuk itu, Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah yang hadir sekaligus membuka acara, mengajak kepada semua kalangan untuk bersama-sama mewujudkan Kecamatan Larangan sebagai salah satu destinasi wisata belanja di Kota Tangerang.

“Makanya kalau kita punya mimpi seperti itu, kita harus segera bangun (action) untuj mewujudkannya menjadi tempat tujuan wisata yang nyaman di Indonesia,” ujar Walikota.

Pagelaran seperti ini, lanjut Walikota, menunjukkan bagaimana Kota Tangerang sangat kaya dan memiliki banyak potensi wisata yang bisa digali. Dia berharap, pagelaran itu bisa mendorong warga untuk ikut berpartisipasi membangun dan melestarikan budaya yang ada.

“Kota ini kaya, kaya akan banyak budaya, kaya akan potensi, mari kita gali bersama dan menjadi kota yang besar yang bisa dikunjungi oleh banyak orang, selain untuk berwisata juga untuk berinvestasi tentunya,” ujarnya.

Sementara itu, para Organisai Kepemudaan di Kecamatan Larangan mulai dari GP Anshor, KNPI, FBR, Pemuda Ka’bah, FORKABI, dan juga beberapa unsur organisasi kemasyarakatan lainnya, secara bersama-sama dihadapan Aali kota menyampaikan komitmennya untuk mendukung terciptanya lingkungan yang aman bersih bebas dari narkoba dan premanisme serta paham komunis di Kota Tangerang.(ADV)

Kabar6-Wakil Walikota Tangerang, Sachrudin mengingatkan kepada segenap aparatur daerah, agar memulai menjaga kedisiplinan saat apel pagi.

Kehadiran dalam keseharian yang sudah menjadi ciri khas kota Tangerang selama ini, dalam rangka menjaga konsistensi dalam melakukan berbagai tugas dan tanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai Apartur Pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Walikota ketika memimpin apel pagi di Lapangan Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang, Jumat (1/4/2016).

“Kita harus mengingat jasa pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kita, seharusnya kita juga tidak pernah perhitungan dengan apa yang menjadi kewajiban kita. Apel contohnya, jangan karena kepanasan jadinya malas buat apel,” papar Wakil Walikota.

Wakil juga menuturkan kedisiplinan harus selalu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bekerja, karena disiplin merupakan ruh dari setiap sendi kehidupan. Hal yang mendasar terkait disiplin contohnya kehadiran saat apel pagi.

“Kita harus membiasakan diri hidup disiplin. Seperti halnya apel pagi, kewajiban yang tak boleh ditinggalkan sebagai pegawai negeri di lingkungan Pemkot Tangerang,” paparnya seraya menyampaikan pegawai harus terus didorong untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, salah satunya dalam hal kedisiplinan.

Wakil juga meminta kepada para pegawai untuk dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi dengan SKPD lain terkait kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Sehingga akan selalu terpantau dan terkontrol dengan baik setiap kegiatan pembangunan yang tengah ataupun yang akan dilaksanakan.

Dengan demikian, menurut Wakil Walikota, akan selalu terbangun kebersamaan dan keselarasan antar SKPD dalam menindaklanjuti perkembangan yang ada di masyarakat.

Pada kesempatan tersebut Wakil Walikota juga melantik jajaran Dewan Pengawas PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang periode 2016-2019.

Adapun yang bertindak selaku Ketua Dewan Pengawas adalah Drs. Tatang Sutisna, untuk Sekretaris dijabat oleh Ir. H. Sugihharto, ME, dan Doddy Effendy, SH dilantik menjadi anggota Dewan Pengawas.

Dan, untuk memaksimalkan pelayanan di Kota Tangerang Wakil Walikota pada Apel Pagi tersebut juga telah menyumpah 78 Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkup Pemerintah Kota Tangerang antara lain 2 Orang Widyaiswara, 3 Orang Perencana, 1 Orang Penyukuh Perikanan, 5 Orang Penguji Kendaran Bermotor, 15 Orang Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah daerah, 16 Orang Auditor, 3 Orang Analisis Kepegawaian, 20 Orang Pranata Komputer, dan 6 Orang Assesor.(ADV)

Kabar6-Kedisiplinan harus selalu diimplementasikan disetiap sendi kehidupan. Bagi aparatur pemerintah, kiranya harus bisa memberikan teladan serta contoh yang baik, agar kesadaran masyarakat semakin meningkat, terlebih dalam upaya turut serta dalam pembangunan kota.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Walikota Tangerang, Sachrudin, saat membuka acara Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan di Aula Kecamatan Karawaci, Kamis (31/3/2016).

Sebelum menuntut masyarakat disiplin dan sadar akan tugas dan kewajibannya dalam pembangunan kota, lanjut Wakil Walikota, aparat pemerintah harus lebih dulu memberikan contoh yang baik. Seperti halnya dengan memberikan pelayanan secara paripurna.

“Kalau masyarakat sudah terlayani dengan baik, insya allah mereka juga akan memberikan partisipasinya dalam pembangunan kota,” tutur Wakil Walikota.

Dia juga menyampaikan bahwa kita juga harus terus meningkatkan kompetensi dan meningkatkan kinerja yang diantaranya melalui pelayanan maksimal dan pembinaan administrasi yang diselenggarakan hari ini.

Pembinaan internal dan eksternal kepada masyarakat selalu kita lakukan, dalam rangka meningkatkan kesadaran. Dimana pemerintah harus sadar mengenai tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat dan kita mengingatkan masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Seperti, mengingatkan masyarakat untuk disiplin membayar pajak karena pajak yang mereka bayarkan juga tak lain untuk pembangunan yang ditujukan pada masyarakat.

Wakil Walikota juga menyampaikan kepada para peserta pembinaan dari kelurahan dan kecamatan untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong.

Dengan bergotong royong, segala permasalahan kota yang masih perlu kita benahi sedikit demi sedikit dapat terselesaikan. Melalui kebersamaan dan kerjasama yang terbangun antara pegawai maupun dengan masyarakat. 

“Gotong royong bukan hanya bebersih tetapi dapat dijadikan sebuah sarana silaturahmi dimana kita dapat saling sharing dan bersinergi dalam menata Kota Tangerang agar semakin maju dan sejahtera,” pesannya.(ADV)

Kabar6-Dunia telah semakin maju, yang menjadikan manusia tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu. Hal ini menjadikan dunia seolah tanpa batas, yang memungkinkan orang dengan mudah mengakses apapun  yang ada di bagian dunia lain.

“Ini harus disikapi secara tepat, karena teknologi itu layaknya pisau yang juga bisa melukai yang memegangnya,” ujar Walikota Tangerang, H. Arief R. Wismansyah dihadapan ratusan Khotib yang hadir pada acara Pembinaan Khotib dan Calon Khotib yang digelar Bagian Kesejahteraan Masyarakat di Ruang Rapat Al Amanah, Puspemkot Tangerang, Rabu (30/3/2016).

Menurut Walikota, Khotib yang merupakan panutan dikalangan masyarakat, harus bisa menjadi filter ditengah derasnya arus budaya negatif yang mulai menggerogoti setiap sendi kehidupan masyarakat Kota Tangerang yang berslogan Akhlakul Karimah.

“Kemajuan teknologi terkadang juga menyebabkan perubahan paradigma dan cara pandang masyarakat, dan kota kita dihadapkan pada realita serangan budaya asing yang masuk ke Indonesia,” ujar Walikota lagi.

Tanpa harus mengabaikan kebutuhan akan perkembangan globalisasi dunia agar dapat bersaing dengan negara maju lainnya, Walikota juga mengingatkan agar masyarakat harus tetap sadar dan selektif dalam menerima pergaulan budaya luar.

Untuk itu, lanjut Walikota mengimbau Khotib bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman melalui peningkatan wawasan keilmuan masing-masing.

“Kemajuan teknologi harus disikapi secara cerdas, salah menyikapi bisa malah jadi bumerang, apalagi dengan maraknya faham radikal belum lagi masalah LGBT, kenakalan remaja. Termasuk didalamnya masalah PHK yang semakin marak, itu semua bisa memicu kerawanan sosial di kalangan masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkannya, banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam kemajuan globalisasi. Tergantung pada diri sendiri bagaimana menyikapi perkembangan globalisasi ini. “Dan ini tentunya memerlukan sinergitas semua pihak termasuk para Khotib dan tokoh masyarakat lainnya untuk bisa menjadi rujukan pemecahan persoalan umat,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Tangerang, Sachrudin juga menyampaikan hal senada. Dia meminta kepelada seluruh masyarakat Kota Tangerang untuk lebih meningkatkan rasa kepedulian sosial terhadap sesama dan lingkungan sekitar.

“Hal tersebut sangat mudah diwujudkan, contohnya bisa melalui kegiatan pengajian seperti ini,” tegas wakil seraya menambahkan bahwa melalui rutinitas silaturahmi pada saat pengajian akan mengikis rasa egosentris yang mulai membudaya di tengah-tengah masyarakat perkotaan.(ADV)

Kabar6-Ikatan Pendidikan Alquran (IPQ) Kota Tangerang, Minggu (27/3/2016) menggelar Gerakan Aneka Lomba Islami.

Kegiatan yang diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari Taman Kanak-Kanak Alquran (TKQ) dan Taman Pendidikan Alquran (TPQ) dilaksanakan di pelataran Masjid Al Azhom Kota Tangerang.

Walikota Tangerang, Arief R. Wismansyah yang hadir dan membuka acara tersebut berpesan, agar keberadaan kegiatan perlombaan tersebut bisa dijadikan momentum syiar islam kepada masyarakat secara luas.

“Melalui kegiatan ini mari kita tunjukkan budaya dan nilai islam yang rahmatan lil alamin. Sebagaimana visi Kota Tangerang untuk menjadikan kota ini sebagai Kota Akhlakul Karimah. Dan, untuk itu tidak cukup hanya ucapan, tapi perlu diimplementasikan di kehidupan keseharian kita,” ujar Walikota.

Bahkan, Walikota mencontohkan beberapa hal kecil yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah, dengan membuang sampah pada tempatnya, atau menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

“Saya berpesan kepada adik-adik, kalau habis jajan sisa bungkus jajanannya buang di tempat sampah ya,” ujarnya.

Walikota juga menjelaskan bahwa nilai-nilai akhlakul karimah yang menjadi nafas pembangunan di Kota Tangerang seharusnya juga bisa membudaya di kalangan masyarakat, sehingga timbul rasa malu ketika bertindak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai akhlakul karimah.

“Budaya akhlakul karimah ini selain bisa mempercantik diri kita, juga bisa mempercantik kota kita. Karena didalamnya terkandung nilai-nilai yang mengharuskan kita untuk peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Tanggungjawab untuk menciptakan Kota Tangerang yang nyaman itu ada pada semua komponen masyarakat Kota Tangerang,” imbuh Walikota.

Untuk itu, menurut Wali kota nilai-nilai akhlakul karimah harus ditanamkan sedini mungkin dan dimulai dari lingkungan rumah tinggalnya.

“Orang tua sangat berperan dalam perkembangan anak baik dari sisi fisik maupun psikis, oleh karenanya orang tua juga harus menjadi tauladan bagi anaknya, dengan mengajarkan dari hal kecil terlebih dahulu, buang sampah pada tempatnya atau hal lain,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Lomba, Zaenal Arif menyampaikan bahwa lomba tersebut terbagi dalam dua kategori, kategori pertama lomba tingkat TKQ yang meliputi cabang lomba Menari Islam, gerak Jalan, Hafalan SUrat Pendek, Hafalan Doa, Mewarnai dan Busana Muslim.

Ketegori Kedua yaitu lomba tingkat TPQ yang meliputi lomba Marawis, Gerak Jalan, Adzan, Pildacil, Murattal, Kaligraphy Islam, Fashion Show Islam, dan Hafalan Surat dan Doa Harian.(ADV)