Kabar6-Siti, warga Serang, Banten, dilaporkan hilang. Perempuan ini diduga diculik di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, dalam perjalanan pulang ke rumahnya.

Peristiwa hilangnya Siti terjadi pada Senin (23/9/2013) sekitar pukul 17.30 WIB. Waktu itu kepada keluarganya bernama Abdul (24) ia pamit hendak pulang ke rumahnya di Serang, Banten.

“Saat itu pelapor mau mengantar korban ke Terminal Kalideres, namun korban menolaknya,” kata Kombes Pol Rikwanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Senin (30/9/2013).

Lantaran Siti tak kunjung pulang, pihak keluarga melaporkannya kepada pihak kepolisian pada Rabu (25/9/2013).

Siti diduga korban penculikan, karena sebelumnya pihak keluarga menerima pesan pendek (sms) dari Siti bahwa dirinya telah diculik oleh seseorang.

Motif penculikan tersebut belum diketahui, karena ketika pihak keluarga menghubungi nomor yang digunakan Siti untuk mengirimkan sms tidak ada jawaban.(bbs/jus)

Kabar6-Guna meningkatkan produksi perkebunan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Balai Perbenihan Tanaman Kehutan dan Perkebunan (BPTKP) Provinsi Banten menyiapkan bibit dan benih unggul bersertifikat bagi masyarakat.

Langkah ini merupakan merupakan bagiand ari program revitalisasi perkebunan dan program satu milyar pohon yang tengah digagas.

“Sejak tahun 2008 hingga 2013, BPTKP telah menyalurkan tidak kurang 750.000 bibit tanaman kehutanan maupun tanaman perkebunan ke seluruh wilayah Provinsi Banten,” kata Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan(Dishutbun) Provinsi Banten Mochamad Yanuar, Jumat (27/9/2013).

Ia mengungkapkan, saat ini BPTKP telah dilengkapi fasilitas laboratorium kultur jaringan. Sistem persemaian permanen ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan perbenihan dan pembibitan.

“BPTKP juga telah menjalin kerja sama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam pengembangan perbenihan dan pemanfaatan sebagai tempat penelitian bagi mahasiswa bidang studi perkebunan dan kehutanan,” ujarnya.

Disebutkan, dalam rangka menopang kegiatan itu, bidang perbenihan tanaman ikut berperan dalam menentukan keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta hutan tanaman, terutama penyediaan benih dan bibit secara tepat, yaitu tepat jenis, tepat lokasi, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepat waktu.

“Penggunaan benih dan bibit yang tepat diiringi penerapan budidaya dan menejemen yang baik dapat meningkatkan hasil penanaman,” kata Yanuar.

Menurut Yanuar, sumber daya alam kehutanan dan perkebunan di Provinsi Banten mencapai 425.333,13 hektar, dengan rincian luas hutan 08.161,27
hektar dan luas kebun 217.171,86 hektar.

Pembangunannya memiliki tiga fokus, yakni rehabilitasi dan konservasi, peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah serta pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan.

“Pembangunan kehutanan dan perkebunan tidak semata-mata pembangunan sumber daya alam. Melainkan kombinasi sinergis antara pembangunan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial, dan sumber daya buatan. Keseluruhannya ditujukan untuk kelestarian fungsi dan manfaat hutan serta kebun dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat,” terang Yanuar.(rani)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melakukan betonisasi jalan poros Desa Leuwilimus sepanjang 2,5 kilometer. Biaya pembangunan menyedot dana sekitar Rp 847 juta. Uniknya, 80 persen anggaran berasal dana swakelola masyarakat setempat.

“Betonisasi jalan poros desa sepanjang 2,5 kilometer itu menghubungkan Desa Leuwilimus-Terate dan Desa Sukatani, 80 persen anggarannya merupakan hasil swadaya masyarakat Desa Leuwilimus,” kata Rinan Efendi, Kepala Desa (Kades) Leuwilimus di Serang, Jumat (27/9/2013).

Saat peresmian pembanguan jalan poros desa, tepatnya di Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Rinan Efendi mengungkapkan, betonisasi poros desa tidak seratus persen hasil swadaya.

Ada juga bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebesar Rp 102 juta dan program Gerakan Pembangunan Rakyat Banten Bersatu (Gerbang Ratu) sebesar Rp 71 juta.

Diakui, betonisasi yang telah diresmikan belum sepenuhnya beres. Target awal adalah 2,5 kilometer, namun baru terealisasi dua kilometer.

“Untuk sisanya akan dikerjakan setelah peresmian, rencananya juga dikerjakan secara swadaya,” ujar Rinan.

Dalam acara peresmian, tampak hadir Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Camat Cikande Adang Rahmat, unsur Muspika kecamatan, dan ratusan warga.

Menurut Ratu Tatu Chasanah, kegiatan yang dilakukan warga setempat perlu didukung Pemerintah Daerah. “Ini bagus, untuk itu kami akan membantu pembangunan betonisasi sisanya dengan mengajukannya di APBD Perubahan 2013,” ujarnya.

Melihat hasil kerja yang telah ditunjukkan warga Desa Leuwilimus, kata Ratu Tatu Chasanah, seolah menyadarkan semua orang bahwa budaya gotong royong harus dibangun kembali guna mempererat silaturahmi.
“Ini perlu dicontoh desa-desa lain, budaya gotong royong harus ditingkatkan guna peningkatan desa itu sendiri,” ucapnya.(ant/jus)

Kabar6–Besok, Jumat (27/9/2013), tujuh klasis Gereja Kristen Indonesia (GKI) Sinode Wilayah Jawa Barat (Jabar) bakal berkumpul di Hotel Ratu Bidakara, Serang, Banten.

Mereka berkumpul untuk melaksanakan persidangan ke-71 Majelis Sinode Wilayah GKI se Jawa Barat.

Ketua GKI Serang Benny Halim mengatakan, yang termasuk dalam GKI Sinode Wilayah Jabar yakni, GKI Klasis Jakarta Barat, GKI Klasis Jakarta Timur, GKI Klasis Jakarta Selatan, GKI Klasis Jakarta Utara, GKI Klasis Bandung, GKI Klasis Priangan, dan GKI Klasis Cirebon.

“Tidak hanya Sinode dari Jawa Barat melainkan dari Sinode Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Riau,” kata Benny Halim, Kamis (26/9/2013).

Menurutnya, setiap tahun sejak GKI berdiri kerap dilakukan persidangan yang bertujuan untuk evaluasi program. Baik program secara internal, maupun ekternal.

“Program eksternal yang ada sejauh ini kita kerap membangun hubungan baik dengan pemerintah dan para pemuka agama lain. Kita juga mempunyai tim kemanusiaan untuk membantu pemerintah seperti membantu saat bencana alam,” ujarnya.

Pihaknya mengaku ingin terus bersinergi dengan pemerintah seperti, membantu melengkapi hal-hal yang tidak dilakukan pemerintah.

Sementara, dalam sidang ke-71 Majelis Sinode Wilayah GKI Jabar, menghadirkan juga profesor asal Korea yakni Kim Yoong Book.

“Pada kesempatan ini profesor akan berbicara seputar global possible alternatives, terkait keuutuhan ciptaan,” katanya.(rani)

Kabar6-Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Banten sepenuhnya melarang pasokan hewan kurban dari daerah Bogor, Jawa Barat.Pihaknya khawatir hewan kurban dari Kota Hujan ini mengidap anthrax.

“Kami tidak akan merekomendasikan pasokan hewan kurban dari daerah Bogor untuk hari raya Idul Adha, baik itu domba, kambing, dan sapi,” kata Agus M Tauchid, Kepala Distanak Provinsi Banten kepada wartawan,
Kamis (26/9/2013).

Ia menjelaskan, pihaknya menolak pasokan hewan kurban dari daerah Bogor untuk mengantisipasi penyakit anthrax. “Maaf, kami bukannya mengembargo hewan kurban dari Bogor, kami hanya kuatir penyakit anthrax tidak terkendali,” ujarnya.

Diakui, pasokan hewan kurban kambing dan domba di Provinsi Banten hampir 50 persen dipasok dari luar Banten.

“Tapi sebetulnya kita tidak perlu pasokan dari luar. Untuk sapi dan kerbau, kita punya peternakan tersendiri seperti di Tangerang, Serang, Pandeglang, dan Lebak,” terangnya.

Ia menandaskan, kalaupun hewan kurban harus dipasok dari luar Banten, hewan tersebut harus memiliki Surat Kesehatan Hewan (SKH) dari daerah
asal.

“Kami prioritaskan hewan kurban yang masuk ke wilayah Banten harus memiliki kategori aman, sehat, utuh, dan halal sesuai SKH daerah asal,” ucap Agus M Tauchid.(bbs/jus)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mendukung aspirasi masyarakat bagian selatan yang menginginkan pemekaran wilayah dan membentuk daerah otonom baru.

“Kalau memang bisa mendorong peningkatan kesejahteran masyarakat bagian selatan, kami mendukung pemekaran wilayah itu,” kata Bupati Pandeglang Erwan Kartubi di Pandeglang, Rabu (25/9/2013).

Bahkan selama ini, menurut Erwan, Pemkab Pandeglang telah memfasilitasi keinginan pembentukan Kabupaten Cibaliung dan Caringin sebagai pemekaran dari wilayah Kabupaten Pandeglang.

“Kita hanya mengharapkan, pembentukan daerah otonom baru itu harus dikaji secara matang, termasuk prospek setelah kabupaten baru tersebut terbentuk,” ujarnya.

Erwan menyatakan, pihaknya akan melakukan upaya sesuai kewenangan Pemkab Pandeglang untuk pembentukan daerah otonom baru tersebut.

Sementara itu, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah juga telah menyatakan siap membantu pembentukan daerah otonom baru yang merupakan pemekaran beberapa kabupaten di daerah Pandeglang.

“Sampai saat ini, kita belum mendapat usulan resmi pemekaran wilayah, baik untuk Kabupaten Pandeglang, Lebak maupun Tangerang, sehingga belum bisa memberikan bantuan secara resmi,” katanya.

Diakui, pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru sangat tergantung dari masyarakat, pemerintah daerah yang akan dimekarkan, dan DPRD setempat.

“Semuanya berangkat dari daerah mereka, kalau pemerintah provinsi, DPRD  provinsi sifatnya hanya menunggu. Kalau sudah ada usulan baru kita proses,” ujarnya.

Ia menyatakan, dari beberapa wacana pembentukan daerah otonomi baru, yakni Kabupaten Cibaliung dan Caringin sebagai pemekaran dari Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Cilangkahan pemekaran Kabupaten Lebak, dan pemekaran Kabupaten Tangerang, semua memiliki peluang yang sama.

“Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemekaran wilayah, di antaranya kabupaten induk tidak boleh mundur setelah pemekaran, induk dan hasil pemekaran harus sama-sama maju,” jelas Atut.

Disarankan, para pihak yang terlibat dalam rencana pembentukan daerah otonom baru membentuk tim untuk mengkaji keinginannya tersebut serta mempersiapkan berbagai hal yang dibutuhkan.

“Saya sarankan bentuk tim dulu, nanti hasil kerja tim diusulkan secara resmi ke kita, pasti kita tindak lanjuti,” kata Atut.(ant/jus)

Kabar6-Aktivis Aliansi Pemuda dan Masyarakat Banten (APMB) dan Revolusi Tunas Muda Banten (RTMB) melakukan aksi teatrikal ‘gantung diri’ di depan gerbang Kantor Gubernur Banten.

Aksi ini dilakukan saat unjukrasa berlangsung di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang.

Ratusan massa APMB dan RTMB melakukan aksi unjukrasa terkait penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sejak 2001, 2012, dan 2013.

Dana hibah dan bansos ini mereka anggap bermasalah.

“Penyaluran dana hibah penuh rekayasa lantaran banyak disunat oleh oknum pejabat di Pemprov Banten,” kata Yaya Baehaki, Ketua APMB kepada wartawan, Rabu (25/9/2013).

Menurutnya, berdasarkan pengakuan penerima yang menjadi korban penyunatan hibah, ada oknum pejabat yang bertugas mencari penerima hibah.

Sedikitnya ada empat lembaga yang tidak menerima dana hibah dan bansos secara penuh.

Pihaknya mencatat, Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Komar di Kabupaten Lebak mendapatkan bansos 2012 Rp 25 juta tetapi hanya diterima Rp 5 juta.

Yayasan Tufatul Atfal tidak mengajukan proposal bansos 2011/2012 namun masuk daftar penerima sebesar Rp 25 juta.

Ponpes Nurul Ikhwan di Kabupaten Lebak mendapat bansos Rp 25 juta pada 2012 tapi disunat oknum makelar hibah Rp 18 juta. Yayasan Almukarobah di Kabupaten Tangerang diduga fiktif karena tidak ada yayasannya.

“Untuk itu kami mendesak Kejati Banten untuk berani mengusus kasus hibah ini hingga tuntas,” kata Yaya.

Sementara itu, aksi teaterikal ‘gantung diri’ dilakukan selama kurang lebih sejam. Dalam aksi ini, seorang aktivis terlihat bergelantung dengan tali terlilit di leher. Di dadanya terpasang karton bertuliskan ‘Gantung Mafia Hibah’.(bbs/jus)

Kabar6-Kriminolog Rafiq Arif mengatakan, akhir-akhir aksi kejahatan semakin sadis. Pelakunya mengindahkan norma-norma kemanusiaan seperti dalam kasus premanisme, perampokan di siang hari, perkosaan, dan pelecehan seksual.

“Kesenjangan ekonomi yang semakin mencolok serta lingkungan yang keras seringkali menjadi penyebab terjadinya aksi-aksi kejahatan termasuk premanisme,” kata Rafiq Arif, dosen sejumlah perguruan tinggi di Kota Serang, Rabu (25/9/2013).

Ia menyebutkan, kondisi ekonomi kerap mendorong pelaku berbuat nekat, bahkan tidak segan-segan  melukai bahkan membunuh korbannya.
Ini menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi warganya.

“Pemerintah harus menyediakan atau menambah lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang menganggur, karena kejahatan timbul akibat faktor ekonomi yang kurang memadai,” ujarnya.

Di sisi lain, menurut Rafiq, pemerintah harus memberikan tindakan tegas kepada pelaku-pelaku kejahatan, seperti sanksi pidana yang berat untuk memberikan efek jera.

“Apabila pelaku kejahatan tidak diganjar sanksi tegas, dikhawatirkan aksi tersebut akan terus berulang dan pelaku akan semakin nekat melakukan aksinya,” ucap Rafiq mengingatkan.(ant/jus)

Kabar6-Pakar komunikasi Imam Tanthowi mengatakan, janji-janji muluk calon legislatif (Caleg) yang sulit ditepati akan menurunkan citra Caleg.

Untuk itu Caleg jelang Pemilu 2014 hendaknya menarik simpati masyarakat dengan memberikan janji-janji yang konkret.

“Masyarakat sekarang lebih cerdas untuk memilih calon, untuk itu pencitraan yang baik seharusnya tidak dibuat-buat,” kata Imam Tanthowi, staf pengajar Universitas Serang Raya di Serang, Rabu (25/9/2013).

Ia mencontohkan, kapabilitas Gubernur DKI Jakarta Jokowi bagus, pencitraannya pun terus-menerus baik di mata masyarakat.

“Untuk membangun citra agar menarik simpati masyarakat, Caleg harus bisa membuktikan dirinya merakyat, sederhana, dan tidak dibuat-buat, jangan mengandalkan janji-janji yang tidak terbukti,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat dianggap belum siap jika dalam pemilu mendatang para anggota DPR selalu mengumbar janji serta pencitraan yang  hanya mementingkan dirinya sendiri.

“Cara kampanye seperti itu justru menjadi kendala bagi masyarakat untuk bersimpati kepada calon anggota dewan,” terangnya.

Pencitraan yang sederhana dan merakyat justru akan mampu menarik simpati. “Masyarakat diajak berdiskusi dan berinteraksi langsung dengan calon anggota DPR yang akan mewakili aspirasi rakyat,” kata Imam menyarankan.(ant/jus)

Kabar6-Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Hudaya Latuconsina mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sebanyak 25 ribu anak usia Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Banten tidak sekolah.

“Anak-anak tersebut tersebar di kabupaten/kota. Khusus di masyarakat Baduy, Kabupaten Lebak, karena kultur anak-anak di sana tidak ada yang sekolah,” kata Hudaya Latuconsina, Rabu (25/9/2013).

Ia menyatakan, untuk merem jumlah anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan SD, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah merancang
program sekolah mandiri.

“Program ini telah mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ujar Hudaya.

Diakui, program sekolah gratis di Provinsi Banten saat ini belum benar-benar gratis, di lapangan masih terjadi pungutan biaya.
“Bupati dan walikota dengan bangganya mengatakan sekolah gratis, kenyataannya di lapangan masih ada biaya di sekolah,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Menangah dan Tinggi pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten Lilis Dania mengatakan, program sekolah mandiri yang direncanakan Pemprov Banten bisa sampai jenjang sekolah menengah.

“Sekolah mandiri ini akan diselenggarakan pada tahun 2014, anggarannya digabungkan ke pendidikan non-formal,” ucapnya.

Sekolah mandiri tersebut, kata Lilis, memiliki standar, memiliki karakteristik yang hampir sama dengan pendidikan formal.

Bagi siswa putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya, dapat meneruskannya ke sekolah mandiri ini.(bbs/jus)