Kabar6-Dari puluhan ribu hektar luas hutan di Provinsi Banten yang diantaranya merupakan hutan lindung dan hutan adat.

Tak membuat pembagian ‘tanah’ selesai begitu saja. Bahkan bisa memicu konflik agraria ditengah masyarakat.

Hal itu diungkapkan Ellan Barlian, Kepala Perhutani Divisi Regional Jabar dan Banten. menurutnya, yang menjadi perhatian adalah tentang kepemilikan tanah (tenorial).

“Bisa jadi pada akhirnya menjadi sengketa.Tapi kita juga lakukan pendekatan-pendekatan.  Karena nanti kalau sudah menjadi sengketa kan bagian hukum ranahnya,” katanya kepada kabar6.com saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Banten, Selasa (28/10/2014).

Selain persoalan sengketa kepemilikan lahan, Banten pun memiliki masalah lain terkait kehutanan. Dimana, ribuan hektar hutan di Provinsi Banten mengalami kerusakan.

“Dari luas 78.500 hektar, kerusakan sekitar 1000 hektar lebih dan itu tersebar di seluruh wilayah Banten. Lebih banyak di hutan lindung di Pandeglang. Kerusakan lebih banyak karena pencurian,” terangnya.

Walau begitu, dirinya mengatakan bahwa kerusakan hutan di Provinsi Banten masih lebih baik dari pada wilayah lainnya di Pulau Jawa.

Meski alih fungsi hutan dari hutan lindung menjadi lahan pertanian, Ellan mengaku sedang dalam proses.

Sebab, alih fungsi hutan memerlukan penanganan terintegrasi dari berbagai macam dinas terkait, karena masyarakat yang melakukan alih fungsi hutan dan melakukan perambahan hutan, sangat menggantungkan ekonominya terhadap hutan tersebut.

Ellan mengklaim bahwa recovery hutan di Banten lebih baik dibandingkan recovery hutan diwilayah lainnya. Bahkan pencurian kayu dan kebakaran hutan relatif lebih mudah dikendalikan. **Baca juga:Jual Harimau Sumatera, Warga Bekasi Ditangkap BKSDA Banten.

“Di Banten lebih terkendali (kerusakan hutannya), karena saya melihat untuk tekanan sosial dan lain sebagainya relatif masih terkendali. Jadi relatif bagus dan produksi di Banten ini yang terbesar di antara kesatuan pemangku hutan yang lain,” tegasnya.(tmn/din)

Kabar6-Tim kajian arkelogi Universitas Indonesia (UI), menyerahkan hasil penelitiannya yang membuahkan motif gerabah batik Banten terbaru.

Penyerahan motif gerabah Batik Banten ini, dilakukan di Griya Batik Banten, Desa Kebun Kubil, Kota Serang, Banten, Senin (27/10/2014).

Ditemui kabar6.com usai acara penyerahan motif batik, Ketua tim peneliti arkeolog UI, Irmawati menjelaskan, batik Banten berakar dari budaya nenek moyang, yang terungkap kembali melalui penelitian arkeologi.

Banyak provinsi yang menghasilkan batik, akan tetapi ragam hias batik Banten memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dapat digambarkan pada ragam hias batik di tempat lain.

“Banyak provinsi menghasilkan batik, akan tetapi ragam hias batik Banten memiliki ciri khas tersendiri yang tidak digambarkan pada ragam hias batik di tempat lain,” kata Irmawati kepada kabar6.com.

Motif gerabah batik Banten ini berdasarkan kajian arkelogis dari gerabah Banten yang ditemukan di kompleks Situs Banten Lama, Kota Serang pada tahun 2013 lalu.

Bertambahnya koleksi motif gerabah batik Banten hasil kajian tim arkeolog UI ini, diharapkan mampu memperkuat jati diri bangsa dan meningkatkan perekonomian masyarakat di tanah seribu kyai dan sejuta santri itu.

Ditempat serupa, Heriyanti Ongkodharma, Ketua tim pengabdi batik Banten menambahkan, diharapkan kepada para pengrajin dan pemuda putus sekolah yang sudah mendapatkan pelatihan, dapat membuat batik, sekalian dengan aktifitas packaging dan pemasarannya juga.

“Setelah mendapatkan pelatihan para pengrajin dan pemuda putus sekolah diharapkan mampu membuat batik Banten, packaging, sekalian aktivitas pemasarannya juga,” jelasnya.

Hasil kajian arkeolog UI ini juga, mendapatkan sambutan baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

Disbudpar berharap dengan bertambahnya motif batik banten tersebut, dapat semakin memperkuat kearifan lokal dan jati diri bangsa.

Yang mana, motif gerabah menjadi koleksi ke 29 motif batik Banten, tetapi baru sembilan buah yang sudah dipatenkan.

“Dengan bertambahnya kekayaan motif dan corak batik Banten, kita akan terus membantu  meningkatkan  komoditi budaya kreatif dan inovatif seperti batik  dengan mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya. Salah satunya membantu mempromosikan  melalui kegiatan- kegiatan  yang digelar pemerintah provinsi Banten,  bisa juga menekankan mengenakan batik dihari kerja,” kata Endrawati, kepala Disbudpar.

Perlu diketahui, batik Banten sejak dipatenkan tahun 2003, telah mengalami proses panjang hingga akhirnya diakui di seluruh dunia.

Ada sekitar 20 motif batik Banten yang diberi penamaan berdasarkan filosofinya, antara lain motif Sebakingking, Srimanganti, Pasulaman, Mandalikan, Kawangsan. **Baca juga: Perum Perhutani Sharing Hasil Produksi Kayu.

Kapurban, Surosowan, Pejantren, Pamaranggen, Pancaniti, Datulaya, Langenmaita, Wamilahan, Panjunan, Kaibonan, Memoloan, Kesatriaan, Panembahan, Singayaksa dan motif Pasepen.(tmn/din)

Kabar6-Hasil implementasi sistem dari Perum Perhutani Jawa Barat dan Banten untuk Pengolahan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sejak tahun 2001 bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Desa Hutan (LMDH), menghasilkan produksi kayu yang dibagikan ke dua kabupaten di Banten, yakni Lebak dan Pandeglang.

Hal itu diutarakan Cucu Suparman, Kepala Administrasi Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Banten, di Pendopo Gubernur Banten, Serang, Senin (27/10/2014).

Menurutnya, penyerahan ini, merupakan hasil produksi di tahun 2012. yang mana Rp 121.715.029 dari 11.793 meter kubik untuk Kabupaten Lebak dan Rp 537.434.804 dari 22.440 meter kubik untuk Kabupaten Pandeglang.

“Penyerahan hasil produksi kayu ini merupakan bagian dari implementasi sistem Pengolahan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sejak 2001 bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH),” katanya kepada kabar6.com.

LMDH yang dikelola oleh Perhutani Banten sendiri berjumlah 188 dari 197 desa dengan jumlah anggota sebanyak 29.426 orang seluruh Provinsi Banten.

“Ini juga untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan bagi perusahaan, masyarakat, desa hutan, dan pihak yang berkepentingan,” terangnya.

Pembagian hasil produksi kayu ini, disambut baik oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno. Dia mengatakan bahwa di era kepemimpinan Jokowi-JK ini, sinergi antara kementerian kehutanan dengan lingkungan hidup, harus bisa optimal untuk kesejahteraan rakyat banyak. **Baca juga: Rano: Banten Siap Jadi Poros Maritim Dunia.

“Hutan sebaga ekosistem. Pengelolaan hutan berbasis sumberdaya berkelanjutan, berorientasi sosial, memanfaatkan lingkungan sekitar, untuk lebih aktif mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam mengelola hutan,” kata pemeran Si Doel ini.(tmn/din)

Kabar6-Banten yang memiliki garis pantai sepanjang 500 kilometer lebih siap jika dijadikan sebagai poros maritim nusantara di era pemerintahan Jokowi-JK.

Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno saat ditemui kabar6.com di Pendopo Gubernur Banten yang berlokasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Banten, Senin (27/10/2014).

Dikatakannya, pihaknya siap masuk kedalam peta maritim nusantara sebagai salah satu wilayah yang memiliki fasilitas pelabuhan di Merak, dan saat ini sedang melanjutkan pembangunan pelabuhan Bojonegara.

“Walau belum ketemu, tapi kita berusaha Banten ini masuk ke dalam peta maritim dan kita siap,” katanya.

Rano menjelaskan, poros maritim nusantara yang dimaksud oleh Jokowi. adalah poros maritim yang tak terpusat di suatu daerah.

Tapi, melibatkan seluruh kepulauan di Indonesia dari ujung barat hingga ujung timur. Dimana, disetiap pulau akan dibangun pelabuhan yang berguna bagi mengangkut barang ataupun manusia.

Sehingga, antar pulau dapat terhubung satu sama lain dan keadaan perairan Indonesia dapat terawasi.

Provinsi Banten sendiri, sudah memiliki kesiapan menjadi salah satu kekuatan poros maritim nusantara.

Dengan melanjutkan program pembangunan pelabuhan Bojonegara yang sudah dilakukan gound greaking nya pada tahun 2003 di zaman Presiden Megawati.

“mudah-mudahan di pemerintahan Jokowi, dilanjutkan rencana pembangunan pelabuhan Bojonegara, sehingga Banten punya titik kuat itu,” terangnya.

dalam kesempatan itu, Politisi PDI-Perjuangan ini juga mengucapkan selamat atas dilantiknya Kabinet Kerja Jokowi-JK yang dilantik hari ini.

Dirinya pun meminta agar seluruh masyarakat, khususnya Banten agar mendukung pemerintahan Presiden Jokowi-JK. **Baca juga: Turun ke Jalan, Kabut Bergerak Tuntut UMK Rp. 3.770.690.

“Mungkin ada sebagian orang menganggap ini ga cocok, ya kita apresiasi lah. Itu hak preogratif beliau untuk menentukan siapa yang jadi pembantu di kabinet,” tegasnya.(tmn/din)

Kabar6-Demi mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya kecurangan dalam test Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), hari ini, Jumat (24/10/2014), Pemerintah Provinsi Banten menggelar simulasi test CPNS.

Simulasi digelar di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN (Badan Kepegawaian Negara) yang terhubung dengan jaringan internet.

“Hampir tidak ada celah bermain dalam proses ini,” kata Kepala BKD Provinsi Banten, Kurdi Matin, saat meninjau simulasi test CPNS.

Test CPNS ini di anggap paling aman, karena prosesnya terkoneksi langsung melalui jaringan internet. Saat peserta selesai mengerjakan soal, nilai peserta bisa terlihat saat itu juga. Apakah peserta lulus atau tidak.

“Ada seratus dua puluh enam unit komputer disiapkan. Setiap hari, dilakukan sebanyak tiga sesi test. Dan, itu berlangsung selama tujuh hari dengan jumlah lima ribu seratus lima peserta test CPNS,” ujarnya.

Sedianya, proses simulasi massal ini hanya dilakukan sekali. Dan, bagi peserta CPNS yang belum mengikuti atau ingin mengikuti simulasi, bisa datang ke kantor BKD Provinsi Banten, untuk mengikuti test secara individu.

Simulasi ini juga mendapatkan respon positif dari para peserta yang di anggap mampu memberikan gambaran bagaimana test sesungguhnya. Sehingga, kesiapan para peserta lebih matang lagi. **Baca juga: Wanita Gila Setengah Bugil Hebohkan Kantin Pemkab Tangerang.

“Dibilang mudah ya mudah, kesulitannya kita dikejar sama waktu. Kalau test lewat on line, ga ada kecurangan,” kata Irna, peserta simulasi asal Kabupaten Pandeglang di sela-sela simulasi.(tmn/din)

Kabar6-Kesadaran warga di Banten bagian Utara akan pajak kiranya masih tergolong rendah. Itu mengingat, capaian pajak dari sekitar 11 juta wajib pajak diwilayah itu, hingga kini baru 54 persen.

“Ketaatan membayar pajak masyarakat Banten saat ini baru mencapai 54 persen,” ujar Kepala Direktorat Pajak Wilayah Banten, Muhammad Haniv, Kamis (23/10/2014).

Artinya, lanjut Haniv, masih cukup banyak wajib pajak yang absen atau belum melaksanakan kewajibannya. Padahal, Direktorat Pajak Wilayah Banten menargetkan, penerimaan pajak sebesar Rp 25,4 Triliun.

“Sektor andalan penerimaan pajak terbesar berasal dari pengolahan atau industri yang mencapai 34 persen dari total penerimaan pajak yang ada,” ujarnya.

Itu karena di Provinsi Banten memiliki banyak industri besar baik berskala nasional maupun multinasional.

Penerimaan besar selanjutnya berasal dari sektor perdagangan dan terakhir berasal dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata menyumbang pajak terkecil karena wisata di Banten belum berkembang dan sepesat di Bali.

Sejauh ini, sektor wisata di Banten masih sebatas investasi, sehingga belum memberikan sumbangan pajak yang signifikan. **Baca juga: Dugaan Karupsi Mobil Damkar, Kejari Tunggu Audit BPK.

“Mungkin nanti kalau Tanjung Lesung udah besar, Pulau Umang besar, internasional airport di Lebak besar, mungkin nanti sumbangan pajak sektor pariwisata akan besar,” tegas pria berkacamata ini.(tmn/din)

Kabar6-Rumput laut di Provinsi Banten kiranya memiliki potensi yang cukup baik. Dilihat dari harganya, sektor usaha rumput laut cukup memiliki potensi untuk mendongkrak kesejahteraan warga Banten.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) setempat, akan mengembangkan rumput laut melalui tekhnologi yang dimilikinya.

Demikian dikatakan Kepala Balitbangda Provinsi Banten, Ali Fadillah kepada wartawan, KAmis (23/10/2014). “Potensi rumput laut cukup baik,” ujarnya.

Dijelaskan Ali, produk rumput laut Banten, khususnya di wilayah Banten utara, seperti Tanara, Pontang, dan Pulau Panjang, baru bisa menghasilkan 45 ribu ton per tahun.

“Padahal kan panjang pantai kita mencapai lima ratus kilo meter (KM) dari Tangerang sampai perbatasan Sukabumi,” kata Ali.

Menurutnya, sampai kini pertanian rumput laut di Indonesia masih terfokus di wilayah Indonesia Timur seperti di Papua, Ternate, dan NTT. Padahal, harga rumput laut di pasaran sangat menggiurkan, yaitu Rp 13 ribu per kilogram.

“Kita bisa memilih pantai mana yg bisa di gunakan mengembangkan rumput laut. Karakteristik laut untuk rumput laut itu lautnya tenang dan terlindung,” terangnya.

Pria berkacamata ini menyayangkan tipikal petani rumput laut Indonesia yang memanem rumput laut sebelum waktunya, sehingga kualitas yang dihasilkan kurang baik.

Memanen lebih awal ini dikarenakan alasan ekonomi petani yang segera membutuhkan dana segar untuk kebutuhan keluarganya.

“maka harus ada lembaga penjamin ekonominya. Kalau mau ekspor, harus ada standarnya, maka harus ada lembaga penjaminnya,” jelasnya. **Baca juga: Jadi Kurir Narkoba, Sipir LP Serang Diganjar 6 Tahun.

Hasil kajian Balitbangda ini akan dirumuskan kembali agar lebih matang yang kemudian akan dilaporkan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno, agar bisa membuat kebijakan bagi petani rumput laut dan menaikkan taraf hidup ekonomi para petani.

“Nanti banten akan dijadikan Kawasan minapolitan, kawasan yang ekonominya berbasis produk kelautan,” tegasnya.(tmn/din)

Kabar6-Selalu ada gajaran dari setiap perbuatan yang dilakukan. Begitupun dengan Wisnu Ari Wibowo (35), petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Serang.

Wisnu diganjar hukuman 6 tahun penjara, karena memiliki 100 butir ekstasi dan menjadi pengedar di dalam LP tempatnya berdinas.

“Menghukum terdakwa Wisnu Ari Wibowo dengan hukuman penjara selama enam tahun serta denda Rp 1 miliar. Dan, jika tidak bisa membayar denda tersebut dikenai hukuman tambahan tiga bulan penjara,” kata ketua majelis hakim, Lian Henry S, saat membacakan putusan di kantor Pengadilan Negeri Serang, Rabu (22/10/2014) malam.

Majelis hakim, Lian Henry S yang di dampingi dua anggotanya, Anastacya Tyas dan Dio Suhada, menilai perbuatan terdakwa melanggar hukum pasal 112 undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Sedianya, terdakwa ditangkap aparat Polda Banten dan petugas BNN pada 5 April 2014 sekitar pukul 19.30 wib di ruang keamanan dan ketertiban Lapas Kelas IIA Serang, dengan barang bukti 100 butir ekstasi.

Dan, berdasarkan fakta persidangan, petugas LP Kelas IIA Serang tersebut merupakan kurir dari terpidana narkoba yang masih menjalani masa hukuman di penjara tersebut.

Dari tangan terdakwa, petugas BNN mendapatkan seratus butir ekstasi warna merah muda berlogo angka 7, yang disimpan terdakwa dalam bungkus permen coklat bermerk cha-cha. **Baca juga: Terisolir Industri, Warga Kampung Baru Krisis Air Bersih.

BNN berhasil membongkar jaringan peredaran narkoba di dalam  penjara, berdasarkan laporan masyarakat. Petugas BNN juga menangkap Dodi K, selaku pengendali bisnis narkoba dalam penjara.(tmn/din)

Kabar6-Ratusan warga dari Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang melakukan aksi blokir jalan, karena kondisi jalan yang kerap kali rusak walau sudah dilakukan pengecoran.

Aksi blokir jalan, dilakukan dengan memasang kayu dan membakar benda apa saja di jalanan yang dilakukan oleh warga. Aksi ini berlangsung sejak malam tadi sekitar 21.00 WIB dan mencapai puncaknya hingga siang ini, Rabu (22/10/2014).

“Bisa diperbaiki jalan, karena ada insiden balita tewas di tempat,” kata Edi, salah satu warga Bojonegara yang melakukan aksi blokir jalan.

Aksi blokir jalan ini, dilakukan warga secara spontanitas tanpa dikomandoi oleh siapapun. Warga gerah karena jalanan di wilayah mereka rusak berat meski sudah di lakukan pengecoran. **Baca juga:Presiden Baru Diminta Perhatikan Pendidikan di Bansel.

“Ada juga ibu-ibu boncengan sama anaknya, jatuh karena jalanan rusak. Terus terlindas mobil,” terang Miftah, warga Bojonegara lainnya yang ikut serta memblokir jalan.

Sementara, Kapolsek Bojonegara, AKP Firman Hamid menegaskan, pihaknya akan berupaya membubarkan warga dengan bermusyawarah.

Tapi, jika jalan damai tidak bisa ditempuh, maka pihaknya akan membubarkan paksa kerumunan warga tersebut.

“Dari semalem sampai sekarang terjadi kemacetan yang panjang dijalan. Apapun alasannya, kami aparat melakukan pembersihan secara paksa. Karena menyalahi aturan menyampaikan pendapat,” tegas Akp Firman Hamid.(tmn/din)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Pendidikan (Dindik), meminta agar Presiden Jokowi dan wakilnya JK, untuk lebih memperhatikan dunia pendidikan di Banten, khususnya wilayah Banten Selatan (Bansel) yang masih jauh dari kata layak.

“Pendidikan ini merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat, terutama di Bansel,” kata Engkos Kosasih, kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten saat ditemui di ruangannya, Selasa (21/10/2014).

Dindik Banten meminta, agar pemerintah pusat lebih memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Bansel, yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Karena dua kabupaten ini banyak menyumbang Indeks pembangunan Masyarakat (IPM) rendah bagi Provinsi Banten.

“Demi meningkatkan IPM, kami mencoba menaikan kualitas pendidikan. Melalui peningkatan kualitas gurunya, kualitas sarana, prasarananya, kualitas kurikulumnya, bahkan kualitas Informasi Tekhnologi (IT)nya,” terangnya. **Baca juga:Program Poros Maritim, Angin Segar Pembangunan Banten.

“Kedepan harus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, baik dari sisi guru, maupun sisi kualifikasi guru. Jadi ini perlu ditingkatkan, karena keberhasilan pendidikan itu, ditentukan sarana dan prasarananya,” tegasnya.(tmn/din/fit)