Kabar6-Tindak kekerasan dan aksi anarkisme yang dipertontonkan polisi saat menyerbu Kampus Universitas Negeri Makasar (UNM), Kamis (13/11) kemarin, menuai kecaman. Terlebih, 4 wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalistik, juga turut menjadi korban.

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Banten, Wibowo Sangkala mengatakan, ulah brutal sejumlah polisi terhadap wartawan yang tengah meliput aksi demo mahasiswa menolak kenaikan bahan Bakar Minyak (BBM) di UNM, tidak bisa dibiarkan.

Untuk itu, IJTI mendesak petinggi polri segera mengusut dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan yang menimpa empat wartawan yang sedang bertugas tersebut.

“Atas tindakan anarkis tersebut, penanggung jawab kepolisian di wilayah itu, dari Kapoltabes hingga Kapolda harus dicopot. Agar kekerasan terhadap wartawan tidak terulang lagi,” ujar Wibowo, Jumat (14/11/2014).

Wibowo mengingatkan, bahwa wartawan dalam melaksanakan tugasnya dilindungi Undang-undang. Pada pasal 8 UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers, dijelaskan bahwa perlindungan hukum dimaksud adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat yang diberikan kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. **Baca juga: Pembobol Mesin ATM Dipergoki Mantan Korban.

Sedianya, empat wartawan yang mengalami kekerasan dalam penyerbuan polisi ke Kampus UNM adalah Waldy dari Metro TV, Iqbal (Fotografer Koran Tempo), Asep Iksan (Koran Rakyat Sulsel) dan Arman (MNC TV).(rani/bad)

Kabar6-Polres Serang bakal menindaklanjuti laporan dugaan penganiayaan terhadap Agus Dodi, seorang staff di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten.

Aksi premanisme itu berlangsung di kantor Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten, Jalan Bhayangkara, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, pada Rabu (12/11/2014) malam.

“Jadi laporan kejadian itu sedang kami tindaklanjuti. Pelapor atas nama Asep, sedangkan korban atas nama Agus Dodi,” ujar Kasat Reskrim Polres Serang, Ajun Komisaris Rizal Samelino, Kamis (13/11/2014).

Dari pemeriksaan polisi, Agus Dodi mengaku disiram kopi panas dan kemudian dipukul menggunakan botol air mineral. Secara kasat mata, lanjut Kasat, memang tidak ada luka di tubuh korban. Namun, untuk pastinya masih harus menunggu keluarnya hasil visum dari RSUD.

Informasi yang berhasil dihimpun, peristiwa terjadi pada pukul 22.00 WIB. Saat itu, datang 7 orang pengusahan diantaranya HAF yang merupakan mantan Kepala Bidang di DBMTR Banten (bukan pegawai berinisial Rb seperti yang ditulis sebelumnya).

Diduga, kehadiran HAF dan komplotannya guna menanyakan paket proyek pembangunan jalan Simpang Ciceri dengan nilai Rp 12 miliar, yang pada proses tender dimenangkan oleh pengusaha lain.

HAF yang marah atas kekalahanya dan tidak puas dengan penjelasan dari Tim Pokja, langsung menyiram Dodi dengan air kopi yang ada di meja tersebut dan memukul dengan botol air mineral.

Tak hanya itu, HAF juga sempat menarik baju Dodi hingga kancingnya terlepas. Informasi yang berkembang justru Dodi sempat dikeroyok dan sempat terjadi pemukulan.

Kericuhan yang terjadi berakhir tanpa solusi. Akhirnya, HAF dan komplotannya meninggalkan kantor DBMTR dengan emosi yang masih meledak-ledak. KAsus itupun selanjutnya dilaporkan ke Polres Serang. **Baca juga: Bertindak Brutal, Oknum Pegawai DBMTR Bakal Disanksi.

“Sementara pasal yang kami dugakan terhadap pelapor yaitu pasal 352 tentang penganiayaan ringan jo pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan,” terang Rizal Samelino.(tmn/din)

Kabar6-Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Widodo Hadi merespon cepat dugaan pengeroyokan yang dilakukan oknum pegawai Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terhadap pegawai Unit Layanan Pengadaan (ULP) setempat.

“Tidak boleh ada lagi kekerasan di Banten. Pemerintahan tidak boleh lagi ada tekanan-tekanan, sudah di tangani Polres Serang,” kata Widodo Hadi, Kamis (13/11/2014).

Widodo mengaku, saat ini pihaknya sedang mengumpulkan bukti dan meminta keterangan kepada korban dan saksi. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukannya, akan segera di laporkan kepada Plt Gubernur Banten, Rano Karno, selaku pemimpin tertinggi di Tanah Jawara tersebut.

“Ini lagi saya tangani serius agar tidak terjadi lagi. Ini juga lagi kita pelajari apa pemicunya. Apakah ada dendam pribadi atau masalah apa,” terangnya.

Widodo berjanji akan memberikan sangsi tegas jika memang ada kepala dinas ataupun pejabat di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten yang terlibat. “Kalau memenuhi ketentuan di turunin (pangkatnya), akan ada sangsi nya,” tegasnya. **Baca juga: Buset, Oknum Pegawai DBMTR Keroyok Pegawai ULP Banten.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, aksi tidak terpuji itu berlangsung pada Rabu (12/11/2014) malam. Oknum pegawai yang diketahui berinisial Rb, bersama teman-temannya mengeroyok petugas ULP dengan nama Agus Dodi.(tmn/din)

Kabar6-Memalukan. Seorang oknum pegawai Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten diduga memimpin aksi pengeroyokan terhadap pegawai Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten.

Amarah oknum pegawai DBMTR tersebut diterangarai dipicu kekalahan dalam tender proyek.

Kepala DBMTR Pemprov Banten, M. Husni Hasan, membenarkan adanya kejadian pemukulan tersebut dan kini sedang ditangani oleh Polres Serang dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan.

“Itu dikantor saya dan dia sedang melakukan tugas saya. Saya tidak terima adanya pengeroyokan tersebut,” kata Husni, Kamis (13/11/2014). **Baca juga: Ratusan Supir Angkot Cimone-Balaraja Mogok.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, aksi tidak terpuji itu berlangsung pada Rabu (12/11/2014) malam. Oknum pegawai yang diketahui berinisial Rb, bersama teman-temannya mengeroyok petugas ULP dengan nama Agus Dodi.(tmn/din)

Kabar6-Demo menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) terus meluas. Selain aksi penolakan disuarakan oleh elemen mahasiswa di Kota Tangerang, hari ini, Kamis (13/11/2014), aksi serupa juga digelar elemen mahasiswa di di depan kantor DPRD Provinsi Banten.

Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi, seperti Kumala, PMII, GMNI, HMI, Kumandang, Himata, Kumaung, KMS 30, dan UMC, menduduki bagian depan kantor DPRD yang berlokasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang tersebut.

“Pemerintahan Jokowi-JK payah. Baru dilantik kok langsung mengambil kebijaan yang justru bakal menyengsarakan rakyat kecil,” kata Ahmad Suhari, Humas aksi mahasiswa di sela-sela demo di depan kantor DPRD Banten.

Suhari menilai, alasan pemerintah Jokowi-JK menaikkan harga BBM dari Rp 6.500 menjadi Rp 9.500 tak masuk logika. Karena sedianya Indonesia memiliki kekayaan migas yang melimpah dan bisa menutupi kebutuhan masyarakat.

“Kebijakan menaikkan harga BBM hanya akan dinikmati oleh pihak asing dan mafia migas yang merugikan negara kita. Harusnya, mafianya yang diberangus, bukan rakyat yang malah diperas,” terangnya.

Mahasiswa dengan tegas juga menolak dalih kenaikan BBM karena kebocoran APBN yang mencapai 30 persen. “Solusinya adalah melakukan nasionalisasi aset perusahaan minyak asing, berantas mafia migas, tegakkan UUD 45. Tetapi Jokowi-JK tak berani,” tegasnya.

Aksi mahasiswa di depan kantor DPRD Banten itu juga sempat diwarnai kericuhan. Mahasiswa dan polisi yang mengawal jalannya aksi, sempat terlibat aksi saling dorong. **Baca juga: Tangki Pertamina Disandera, Demo Tolak BBM di Kota Tangerang Ricuh.

BUntut ricuh tersebut, dua mahasiswa diamankan polisi karena dianggap sebagai provokator.(tmn/din)

Kabar6-Bagi anda warga Banten yang suka mengonsumsi jamu siap saji (instan), dihimbau agar lebih waspada. Karena kini marak beredar jamu kemasan mengandung bahan kimia obat (BKO) karena memiliki dosis yang sangat berbahaya.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Banten, Rustyawati, Selasa (11/11/2014).

“Efek sampingnya bisa gagal ginjal, kebocoran hati dan kerusakan hati. Karena organ-organ itu yang memetabolisme racun untuk dikeluarkan dari tubuh,” katanya.

Rustyawati menjelaskan, beberapa ciri jamu kemasan BKO, biasanya tidak memiliki nomor registrasi dari BPOM. “Kalau label pada kemasan jamu cukup bombastis, seperti misalnya jamu penurun berat badan, jamu kuat lelaki, atau sejenisnya, publik harus curiga itu mengandung BKO,” terangnya.

Selain itu, perlu diwaspadai juga jamu berbentuk kapsul yang diproduksi oleh pabrik kecil. Sebab, jamu dalam bentuk kapsul merupakan ekstrak yang hanya bisa diproduksi oleh pabrik besar.

Ciri-ciri jamu ekstrak yang diproduksi pabrik kecil, jika kapsul dibuka, maka bubuknya berwarna putih. Tapi jika diproduksi oleh pabrik besar, maka ekstraknya berwarna kuning. Karena kalau berwarna putih, itu artinya mengandung BKO.

“Kalau diminum langsung nyaman, pasti jamu itu ada obatnya. Kalau jamu biasa sekali minum tidak ada efek apa-apa, karena lebih pemeliharaan kesehatan, sama seperti minum susu dan makan buah atau sayuran,” jelasnya.

Cara paling mudah mengetahui apakah jamu kemasan yang diminum adalah jamu ilegal atau tidak adalah dengan mengecek nomor registrasi produk di website resmi BPOM, www.bpom.co.id. **Baca juga: Getirnya Hidup Seorang Nuryati.

“Kalau nama produknya muncul dan sesuai dengan label, maka produk itu aman. Tapi kalau tidak terdaftar, artinya produk tersebut ilegal dan tidak aman dikonsumsi,” tegasnya.(tmn/din)

Kabar6-Dibatalkannya proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) oleh Presiden Joko Widodo, tak urung memicu reaksi protes dari kalangan pengusaha di Provinsi Banten.

Pasalnya, proyek JSS diyakini bakal mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat Pulau Jawa, Banten Khususnya dan Sumatera.

“Kami sangat menyayangkan pembatalan proyek Jembatan Selat Sunda. Dan, kami mendesak pemerintah untuk merealisasikan proyek ,” ujar Mulyadi Jayabaya, Calon Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Banten, Senin (10/11/2014).

Menurut Jayabaya, keberadaan JSS akan menjadi solusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih, saat ini kondisi Pelabuhan Penyeberangan Merak sudah tidak layak lagi.

“Pelabuhan merak sudah tidak layak. Kerap terjadi antrian panjang kenderaan yang mau menyeberang. Makanya, JSS adalah solusi,” ujarnya. **Baca juga: Jayabaya Bakal Bubarkan Kadin Bandara Soetta.

Untuk itu, Jayabaya bersama sejumlah pengusaha lain lain dalam KADIN Banten berencana menemui Presiden Joko Widodo, guna membicarakan kembali proyek JSS yang digagas pada masa pemerintahan Presiden SBY tersebut.(mer)

Kabar6-Moment peringatan Hari Pahlawan, ternyata menyembulkan kesedihan di hati Plt Gubernur Banten, Rano Karno.

Itu karena sudah tidak terpampangnya lagi foto pahlawan di dinding ruang sekolah. dan, itu bisa berarti bila kadar jiwa nasionalisme siswa sudah berkurang.

“Zaman saya sekolah dulu, saya masih lihat gambar-gambat pahlawan ada di kelas. Sekarang kan sudah ga ada. Ini yang harus kita kembalikan pada ruh itu,” ujar Rano Karno, usai menjadi pemimpin upacara hari pahlawan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Ciceri, Kota Serang (10/11/2014).

Dikatakan Rano, dulu ada Patimura, Diponegoro, dan itu bisa diketahui karena ada di dinding. “Itu membuat anak-anak bertanya, siapa ini? Dengan itu baru mereka belajar,” kata Rano lagi.

Selain menyoroti pelajar, Rano juga menyoroti perbedaan kadar jiwa nasionalisme antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan aparat Kepolisian dan TNI yang jauh berbeda. Dan, jiwa nasionalisme ini yang pada akhirnya harus dikembalikan lagi. **Baca juga: 10 November, Moment Pelajar Doakan Pahlawan.

“Kalau PNS itu kan menjadi pelajaran waktu mereka STPDN atau IPDN. Bukan berarti jiwa kepahlawannnya berkurang. Tentu kalau di bandingkan dengan TNI dan Polri kadarnya berbeda. Karena TNI Polri menjadi kurikulum kan,” terangnya.(tmn/din)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kiranya ingin benar-benar menerapkan ilmu dari Negri China.

Itu dibuktikan dengan datangnya petinggi Pemprov Banten ke negri tirai bambu dan mengajak pengusaha disana untuk berinvestasi di tanah jawara.

“Nilai investasi yang kita harapkan Rp 46 Triliun,” kata Asep Rakhmatullah, ketua DPRD Banten, melalui Blackberry masangernya, Jumat (07/11/2014).

Selain menarik investor, Asep juga mengatakan bila kini Pemprov Banten sedang menggalakkan sektor pariwisata. “Investasi yang kita pasarkan sumber alam dan parawisata,” terangnya. **Baca juga: Pembangunan Pelabuhan Bojonegara Dikebut.

Menurut Asep, untuk itu Plt Gubernur Banten Rano Karno egera merefisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW) Provinsi Banten, agar titik investasinya lebih jelas.(tmn/din)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mempercepat pengerjaan pembangunan pelabuhan Bojonegara yang berlokasi di Kabupaten Serang.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten, Cepi S Alam, Jumat (07/11/2014).

“Semua sudah siap, tinggal rekomendasi dari Cilegon sebagai bentuk dukungan tertulis, karena Cilegon kota pendukung, lalu dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP),” kata Cepi.

Sedianya, percepatan pembangunan pelabuhan bertaraf internasional itu disebabkan gagalnya pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) dan di galakkannya poros maritim nusantara.

Saat ini, tengah dilakukan pembahasan persiapan tekhnis pembangunan pelabuhan Internasional Bojonegara, tanpa mengabaikan kepentingan nelayan kecil.

“Sedang disususn Standar Operasi Perusahaan (SOP) terkait perijinan dan kegiatan yang lain. Lalu penertiban terkait pelabuhan kecil di sekitarnya. Jangan sampai mereka yang punya lahan dipinggirkan, tapi di kerjasamakan,” terangnya.

Sedianya, lahan pelabuhan Internasional Bojonegara mencapai 450 hektar dan akan menampung kapal-kapal besar. Study kelayakan terkait ekosistem laut juga akan dilakukan. **Baca juga: Soal Proyek Batal Lelang, DPRD Panggil DTK Tangsel.

“Untuk kondisi dalam laut akan dibicarakan secara khusus, agar jangan sampai ekosistemnya rusak,” tegasnya.(tmn/din)