Kabar6-Warga di Kabupaten Tangerang diharap lebih waspada dengan bahaya banjir. Itu menyusul sudah dilakukannya inventarisir titik banjir diwilayah itu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Hasilnya, dari total 28 kecamatan yang ada, sebanyak 12 wilayah diantaranya masuk dalam indikasi rawan banjir. Titik tersebut bahkan sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir.

“Kita sudah menempatkan tim di daerah-daerah rawan tersebut, untuk siaga melaporkan situasi (bencana banjir),” kata Jajang KH, sekretaris BPBD Kabupaten Serang, Selasa (2/12/2014).

Dijelaskan Jajang, ke 12 titik rawan banjir tersebut dilintasi oleh dua sungai, yaitu Sungai Ciujung dan Sungai Cidurian. “Karena posisinya berada di sepanjang Daerah Aliran Sungan (DAS) Ciujung dan Cidurian, makanya rawan bencana banjir,” tegasnya.

Ke 12 titik wilayah rawan banjir tersebut diantaranya adalah, Kecamatan Pamarayan, Cikeusal, Bandung, Kibin, Carenang, Cikande, Kragilan, Pontang, Tanahara, Tirtayasa. Kawasan ini rentan terendam akibat meluapnya Sungai Ciujung.**Baca juga: Awas…! Sawer Anjal & Gepeng di Banten Bisa Dipenjara 3 Bulan.

Sedangkan Kecamatan Kopo dan Jawilan, rentan banjir akibat meluapnya Sungai Cidurian.(tmn/din)

Kabar6-Bagi Anda warga Banten, kedepan kiranya harus bisa memendam rasa iba atau kasihan terhadap para anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng) diwilayah setempat, bila tidak ingin dipenjara 3 bulan atau denda Rp. 50 juta.

Itu karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten segera memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 tahun 2010, tentang pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat.

“Jika ingin membantu, bisa ke panti sosial atau ke lembaga-lembaga yang sudah kita tentukan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno usai acara Jambore Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Provinsi Banten dan kampanye sosial one day one care berbagi untuk sesama di Stadion Heroik, Grup 1 Kopassus, Kota Serang, Selasa (2/12/2014).

Menurut Rano, larangan pemberian uang ataupun barang terhadapanjal dan gepeng bertujuan untuk mengembalikan hak mereka sebagaimana semestinya. “Harapan kita, berusaha agar anak-anak (anjal) kembali ke sekolah dan tidak lari ke jalanan,” ujarnya.

Saat ini, kata Rano, pihaknya tengah menggalakkan sosialisasi  terkait Perda tersebut, agar masyarakat mengetahuinya. “Pemprov Banten akan berkoordinasi dengan pihak kabupaten dan kota untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat,” ujarnya.(ADV)

Kabar6-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno bersama jajarannya menyatakan siap berkomitmen untuk membawa Provinsi Banten menjadi lebih baik dan lebih maju.

“Kita sekarang sedang berusaha fokus. Untuk itu, marilah secara bersama-sama kita menyadari dan membenahi diri, untuk menghadapi masa depan yang mungkin akan lebih berat. Semua memerlukan komitmen serta dedikasi kita yang lebih baik bagi Banten yang lebih maju,” katanya.

Diketahui, pada Selasa, 13 Mei 2014 lalu, Rano Karno telah menerima surat Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan dirinya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten.

Surat bernomor 38P tahun 2014 diserahkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, mewakili Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di kantor Kemendagri, Jakarta.

Dalam Keppres Nomor 38P tahun 2014 dinyatakan, bahwa Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberhentikan sementara Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur periode 2012-2017 sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan mengangkat Wakil Gubernur Rano Karno sebagai Plt Gubernur Banten.

Djohermansyah mengatakan, melalui SK tersebut Rano sebagai Plt gubernur mendapat tambahan tugas dari pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan di Pemprov Banten.

“Fasilitas yang diberikan pemerintah tetap sebagai wagub, tapi sejak terbitnya Keppres tersebut, Rano mendapat tugas tambahan untuk menjalankan roda pemerintahan,” ujar Djohermansyah.(ADV)

Kabar6-Program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) yang diluncurkan sejak satu tahun lalu, kini sudah dirasakan mafaatnya oleh masyarakat di Banten. Program tersebut diakui bisa mengubah kehidupan masyarakat miskin menjadi lebih baik.

Setidaknya, hal itu diakui oleh Rokanah, salah seorang penerima Jamsosratu dari Kampung kalapasan, Desa Pasir Peuteuy, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dia mengakui, bila Jamsosratu memberikan manfaat bagi kehidupannya.

Ya, sebagai buruh tani, awalnya keluarga Rokanah tidak mampu menyekolahkan dan memeriksakan kesehatan anak-anaknya. Itu mengingat penghasilan sehari-hari hanya cukup untuk kebutuhan rutin.

“Untuk menyekolahkan anak dan mengakses kesehatan, kami tidak punya biaya,” katanya.

Dan, setelah satu tahun menerima Jamsosratu, Rokanah akhirnya bisa menyekolahkan dan memeriksakan kesehatan anak-anaknya. Lebih dari itu, mamfaat Jamsosratu bisa melatih kedisiplinan dirinya.

Itu karena setiap penerima Jamsosratu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, anaknya yang bersekolah harus memenuhi tingkat kehadiran 80 persen. Kalau tidak, status sebagai penerima Jamsosratu dihentikan.

Manfaat serupa juga dirasakan Rumi, masih di Kampung Kalasan Desa Pasir Peuteuy, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jamsosratu melatih dirinya untuk berhemat.

Pasalnya, setiap peserta Jamsosratu harus menabung atau menyisihkan dari setiap penghasilannya. “Mudah-mudahan, dengan tabungan ini, pada masa yang akan datang kami bisa mandiri, dan tidak menjadi penerima Jamsosratu lagi,” katanya.

Jamsosratu merupakan program pemberdayaan masyarakat inovasi Pemerintah Provinsi Banten untuk menekan angka kemiskinan. Program ini diluncurkan pada tahun 2013 lalu.

Selama tahun 2013, melalui program tersebut, Pemprov Banten telah memberikan bantuan kepada 2 ribu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dengan aloasi dana sebesar Rp3 miliar. Pada tahun 2014, alokasi dana untuk program tersebut meningkat drastis menjadi Rp 45 miliar yang dialokasikan bagi 30 ribu RTSM.

Jamsosratu merupakan program unggulan, hasil inovasi Pemerintah Provinsi Banten, yang memadukan program dari Kementerian Sosial, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dengan program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos). 

Tujuannya untuk meningkatkan keberdayaan sosial  RTSM melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Pemprov Banten meluncurkan program Jamsosratu sebagai wujud komitmennya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

RTSM yang menjadi sasaran dari Jamsosratu ini mengacu pada Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan dipublikasikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), untuk menentukan klasterisasi tingkat kesejahteraan sosial individu maupun rumah tangga, sebagai sasaran penerima program perlindungan sosial.(ADV)

Kabar6-Pola penyebarannya HIV/AIDS di Banten dirasa makin sulit terdeteksi. Namun demikian, jumlah kasus penyakit mematikan itu kini terus berkurang.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Banten Sigit Wardojo mengatakan, pada tahun 1987 sampai 1997, trend penularan berasal dari kalangan homo seksual.

Sedangkan pada 1997 hingga 2007 trend penularan berasal dari jarum suntik narkoba. Dan, sejak 2007 hingga sekarang, penularannya sudah tidak berpola. “Orang baik-baik bisa terkena,” ujar Sigit, Senin (1/12/2014).

Di Banten sendiri, penemuan kasus HIV/AIDS terbanyak di tahun 2006, yaitu HIV 239 kasus dan AIDS 53 kasus. Tahun 2013, penderita HIV 158 kasus dan AIDS 222 kasus. Sedangkan tahun 2014, penderita HIV 107 kasus dan AIDS sebanyak 113 kasus.

Dimana, penderita HIV/AIDS terbanyak karena penggunaan narkoba suntik yang mengalir melalui darah. Selain itu, HIV/AIDS pun bisa ditularkan melalui hubungan seksual. **Baca juga: Ketua Waria Banten: Ibu-ibu Paling Rentan Tertular HIV/AIDS.

Guna menekan penyebaran virus HIV/AIDS di dalam tubuh, maka penderita bisa melakukan terapi antiretroviral (ART) yang berarti mengobati infeksi HIV dengan beberapa obat atau dengan pola metadon.(tmn/din)

Kabar6-Hari AIDS se Dunia kiranya jadi moment tersendiri bagi para waria dan pekerja seks komersil (PSK) di Provinsi Banten. Mereka memperingatinya dengan melakukan aksi damai di lampu merah alun-alun Kota Serang, Banten, Senin (1/12/2014).

“Keterlibatan pemerintah dalam penanggulangan HIV/AID sudah baik. Tapi PR (Pekerjaan Rumah) nya masih besar. Sosialisasi harus lebih dilakukan dari tingkat terendah hingga teratas,” kata Ketua Waria Banten, Mamih Reza.

Menurutnya, di Banten masih banyak ditemukan banyak kasus HIV/AIDS. Seperti di Kota Serang yang jumlahnya mencapai 116 kasus, Kabupaten Serang 280 kasus.

Sedangkan di Kota Cilegon 87 kasus, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang 4.000 kasus, Tangerang Selatan 500 kasus, Kabupaten Pandeglang 60, Kabupaten Lebak 30 kasus.

Wilayah Tangerang menjadi paling banyak ditemukan kasus, karena wilayah tersebut berdekatan dengan wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat yang memang kasus HIV/AID nya tinggi.

“Sosialisasi dengan komunitas harus digiatkan. Kami tidak melegalkan seks, tapi mensosialisasikan penggunaan kondom seratus persen,” ujarnya.

Menurut Mamih Reza, semua lapisan masyarakat bisa terkena penyakit HIV/AIDS, seperti para waria, gay, pengguna narkoba suntik, PSK dan para pria yang biasa ‘jajan’ di luar.

Dan, jika suami ‘jajan’ diluar, maka istrinya selaku ibu rumah tangga dapat tertular karena melakukan hubungan seksual. **Baca juga: Hari AIDS, Siswa Yuppentek Tangerang Turun ke Jalan.

Masyarakat pun bisa tertular melalui cairan vagina, sperma, darah, dan air susu ibu yang jika mengidap HIV/AID positif bisa menularkan ke anaknya.

“Ibu rumah tangga yang beresiko paling tinggi,” tegasnya.(tmn/din)

Kabar6-Presiden Joko Widodo dituduh arogan dan angkuh oleh media asal Malaysia. ITu terkait dengan rencana akan menenggelamkan kapal ilegal pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.

Namun, tuduhan itupun langsung dijawab dan ditepis oleh DPP Hanura saat acara konsolidasi organisasi sayap partai di Kota Serang, Banten.

“Saya pikir tidak arogan, karena itu perspektif bahasa. Penenggeleman itu kan bagi yang melanggar hukum,” kata Wisnu Dewanto, Ketua DPP Hanura Bidang Pemuda dan Olah Raga, Senin (1/12/2014).

Menurutnya hal tersebut sama saja seperti para warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Warga negara Indonesia yang melakukan keasalahan pun tetap mendapatkan hukuman di negara tempatnya bekerja.

Wisnu pun menolak bahwa pernyataan Jokowi yang akan menenggelamkan kapal asing adalah tindakan yang provokatif, “Bagaimana TKI kita yang melakukan pelanggaran di beri tindakan tegas. Itu hanya memberikan penegasan, tidak untuk melakukann provokatif,” tegasnya. **Baca juga: Hari AIDS, Siswa Yuppentek Tangerang Turun ke Jalan.

Seperti yang selama ini ramai diberitakan, bahwa media asal Malaysia, Utusann menulis berita mengejutkan dalam tajuk rencana yang melabeli Jokowi sebagai sosok yang angkuh dan lebih memilih pendekatan konfrontasi akibat ingin menenggelamkan kapal penjaring ikan ilegal.(tmn/din)

Kabar6-Memasuki datangnya musim penghujan, seluruh warga di Provinsi Banten diajak untuk sadar terhadap potensi bencana. Itu karena bencana bisa datang kapan saja, tanpa bisa diprediksi kapan waktunya.

Demikian ajakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno. “Sebenarnya bencana hanya akan datang kepada masyarakat yang tidak siap menghadapi bencana,” katanya.

Sedianya, kata Rano, penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berupaya mempersiapkan berbagai kemungkinan guna penanggulangan bencana.

Maka dari itu, lanjut Rano, latihan menghadapi bencana pada saat siaga bencana, akan sangat menentukan langkah dan tindakan saat tanggap darurat ditetapkan.

“Pelatihan menghadapi bencana seperti yang dilakukan pada Oktober lalu merupakan upaya penanaman kesadaran masyarakat terhadap bencana,” tandasnya.

Dikatakan Rano, Provinsi Banten merupakan wilayah yang rawan bencana. Wilayah perairan Selat Sunda, baik yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, dan Kota Cilegon, memiliki potensi besar terjadinya bencana tsunami.

Sehingga, latihan penanggulangan bencana merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh masyarakat di pesisir pantai untuk membiasakan diri bagaimana cara menyelamatkan diri, atau menolong sesama pada saat bencana datang. “Sehingga kita tetap waspada dan tangguh menghadapinya,” katanya.

Tak lupa, Rano juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada Kodam III/Siliwangi, yang telah menjadikan Banten sebagai wilayah untuk mengadakan pelatihan penanggulangan bencana.

Sementara, Kapala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, Ino S Rawita mengataan, kegiatan Aplikasi Penanggulangan Bencana Alam Tsunami Tahun 2014 yang digelar pada Kamis (30/10/2014) lalu, diprakarsai Kodam III/Siliwangi dan dilaksanan bersama-sama antara Kodam III/Siliwangi dengan Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten.

Dalam pelaksanaannya melibatkan 2.000 Unsur TNI, relawan, dan masyarakat sekitar Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Upacara Penutupan Aplikasi Penanggulangan Bencana Alam tsunami tahun 2014 dihadiri anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Banten, Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi,  anggota FKPD Kabupaten Pandeglang dan tokoh masyarakat setempat.(ADV)

Kabar6-Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Banten tahun 2015, yang digelar Minggu (30/11/2014), sempat berlangsung riuh.

Itu terjadi saat Pimpinan DPRD Banten, dicecar soal rencana pembagian jatah proyek pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten tahun 2015, untuk pimpinan dan anggota dewan.

“Kami minta pimpinan menjelaskan postur APBD, struktur hibah dan bansos yang rawan disalahgunakan dan menjadi sorotan,” ujar Anggota Fraksi Demokrat DPRD Banten, Herry Rumawatine dalam interupsinya, sesaat sebelum Raperda APBD 2015 disahkan menjadi Perda.

Ya, Herry meminta klarifikasi dari pimpinan dewan, terkait informasi yang beredar, bahwa dalam APBD Banten 2015, setiap anggota dewan mendapatkan jatah proyek Rp 1,5 miliar, pimpinan dewan Rp 3 sampai Rp 5 miliar, ditambah Rp 500 juta untuk pimpinan fraksi dan Rp 250 juta untuk anggota fraksi.

“Jelaskan dan klarifikasi. Apa betul ada atau tidak. APBD ini buat pembangunan, bukan buat bancakan,” tegasnya.

Sementara, Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah berupaya menampik desakan Heri Rumawatin. Dia berdalih, bila pertanyaan itu sedianya disampaikan di Badan Anggaran (Banang), bukan di rapat paripurna.

“Tadi sudah disampaikan, fraksi sudah sepakati, bamus mengagendakan paripurna hari ini. Apa yang disampaikan pak Heri, akan disampaikan di Banang, bukan di Paripurna ini,” jelasnya.

Meski mendapatkan banyak interupsi, RAPBD Banten tahun 2015 akhirnya ditetapkan dan disahkan menjadi Perda Banten. **Baca juga: Layanan PLN Ganggu Rapat Paripurna DPRD Banten.

Selepas Rapat Paripurna, Pelaksana Harian Ketua Banang DPRD Banten, FL Tri Satria Santosa, membantah adanya bagi-bagi proyek kepada anggota dewan dan pimpinan, seperti yang dipertanyakan oleh Herry Rumawatine.

“Tidak ada itu, baginya seperi apa, anda cek hibah bansos, tidak ada dewan, kalau penguatan komisi itu di komisi, bukan personal, komisional masuk komisi,” katanya.(tmn/din)

Kabar6-Pelayanan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sempat menganggu jalannya Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Banten.

Rapat yang dihelat pada hari libur ini, Minggu (30/11/2014) ini, bahkan sempat di skors selama kurang dari 5 menit akibat listrik yang tiba-tiba padam.

Rapat baru kembali dilanjutkan, setelah listrik kembali menyala. “Skors saya cabut,” kata Ketua DPRD Banten, Asep Rakhmatullah, yang memimpin jalannya Rapat Paripurna. **Baca juga: 2015, Rano Targetkan Gerai Produk UMKM Ada Diseluruh Mall di Banten.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Banten, Nuraeni, mengaku tidak mengetahui apa yang menyebabkan listrik padam. “Mati sendiri dari PLN nya. Saya belum tau, saya belum tanyakan soal genset,” kata Nuraeni.

Sedianya, rapat paripurna yang digelar membahas RAPBD Banten 2015 sebesar Rp 9,047 Triliun. Sedangkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD Banten tahun 2014, sebesar Rp 1,403 Triliun. **Baca juga: Layanan PLN Buruk, Warga Tangsel Doakan Rumah Presiden Jokowi Mati Lampu.

Rapat paripurna tersebut sengaja digelar pada hari libur, demi mengejar target waktu yang ada. Agar gaji para pegawai tenaga honorer di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dapat dibayarkan dan pembangunan di tanah jawara dapat tetap terlaksana.(tmn/din)