Kabar6-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno menyatakan optimis dengan kesiapan Provinsi Banten untuk dijadikan sebagai poros maritim nusantara di era pemerintahan Jokowi-JK.

“Banten ini yang punya panjang garis pantai hingga lima ratus (500) kilometer. Makanya saya bilang, lebih siap jika dijadikan sebagai poros maritim nusantara di era pemerintahan Jokowi-JK,” ujar Rano.

Kesiapan Banten masuk ke dalam peta maritim nusantara, karena Banten adalah salah satu wilayah yang memiliki fasilitas pelabuhan di Merak. Apalagi saat ini pembangunan pelabuhan Bojonegara sedang dikebut.

“Walau belum ketemu, tapi kita berusaha Banten ini masuk ke dalam peta maritim dan kita siap,” katanya.

Menurut Rano, poros maritim nusantara yang dimaksud oleh Jokowi adalah, poros maritim yang tak terpusat pada suatu daerah.

Tapi, melibatkan seluruh kepulauan di Indonesia dari ujung barat hingga ujung timur. Dimana, disetiap pulau akan dibangun pelabuhan yang untuk mengangkut barang ataupun orang.

“Sehingga, nantinya antar pulau dapat terhubung satu sama lain. Itu sekaligus menjadikan keadaan perairan Indonesia dapat terawasi,” ujarnya.

Sedianya, kesiapan Banten menjadi salah satu kekuatan poros maritim nusantara terlihat dengan melanjutkan program pembangunan pelabuhan Bojonegara yang sudah dilakukan gound greaking nya pada tahun 2003 di zaman Presiden Megawati.

“Mudah-mudahan di pemerintahan Jokowi, dilanjutkan rencana pembangunan pelabuhan Bojonegara, sehingga Banten punya titik kuat itu,” terangnya.(ADV)

Kabar6-Demi mensukseskan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 mendatang, Pemprov Banten melalui Dinas PEndidikan (Dindik) telah meminta agar seluruh sekolah negeri di tanah Jawara agar berstandar nasional.

“Kita sudah menghimbau sekolah-sekolah di Banten, agar terakreditasi atau berstandar nasional,” ujar Sekretaris Dindik Provinsi Banten, Tedi Rukman, Senin (8/12/2014).

Sedianya, kata Tedi, saat ini siswa di Banten sendiri telah siap bersaing dengan negara-negara di Asean.

“Kesiapannya ini sejak awal sudah ada. Persiapan kita sudah mulai dari akreditasi sekolah, ada standarisasinya. Tiap sekolah harus berstandar nasional. Kalau sudah standar nasional, silahkan ke ISO (nternational Organization for Standardization), agar tidak jomplang dengan sekolah lain,” kata Tedi.

Selain itu, Pemprov Banten juga telah menyiapkan siswanya untuk menghadapi MEA sejak tahun 2012 lalu, melalui program LK2S (Lulus, Kerja, Kuliah, Sarjana) yang dikirm ke negeri Malaysia guna bekerja dan berkuliah di negeri Jiran tersebut.

Pesertanya sendiri lebih banyak dari Kabupaten Pandeglang. **Baca juga: Pemprov Banten Mantapkan SDM Kesehatan.

“Mereka cukup bawa laptop, modem, di waktu-waktu senggang mereka gunakan kuliah. Perusahaan disana juga udh tau mereka sambil kuliah. Lulusnya D3, D2. Dari program itu saja kita sudah siap bersaing,” tegasnya.(tmn/din)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kiranya tidak main-main untuk melakukan pemantapan sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan. Pasalnya, SDM merupakan salah satu dari tujuh fokus pembangunan di Banten.

Sedangkan tujuan pemantapan itu sendiri bertujuan untuk membentuk SDM yang sehat, Cerdas, agamis dan berdaya saing. Sebab, manusia yang sehat merupakan tujuan dari pembangunan kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, drg Sigit Wardojo, M.Kes menjelaskan, startegi utama pemabangunan kesehatan di Provinsi Banten di jabarkan dalam 6 program kerja.

Yaitu, Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu, Program Pembinaan Upaya kesehatan, Program Pengendalian Penyakit dan Penyetahan Lingkungan, program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Program peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat.

Saat ini, lanjutnya, kondisi pembangunan kesehatan di Banten khususnya untuk indikator pencapaian MDGS masih perlu percepatan.

Berdasarkan data SDKI tahun 2012, ada sebanayak 359 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan target tahun 2014 adalah 118 per 100.000 kelahiran hidup. AKI di Banten tercatat 308 per 100.000 kelahiran hidup menurut SDKI 2012.

Dikatakanya, tantangan besar untuk menurunkan angka kematian dan Ibu (AKI) harus disikapi dengan komitmen kuat di semua tingkat administrasi dengan upaya yang efektif, intensif dan berkesinambungan.

Seperti dengan adanya program Pukesmas mampu layanan pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency dasar. Program layanan pelayanaan Obstetri dan Neonatal Emergency Komperhensif, sistim rujukan material dan neonatal di fasilitas kesehatan.

Sedangkan untuk angka kematian bayi di Banten menurut data BPS tahun 2012 tercatat sebanayak 30,9 per 1.000 kelahiran hidup. Dan menurut Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 sebanyak 32 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan angka nasional adalah 34 per 1.000 kelahiran hidup dan targetnya adalah 23 per 1.000 kelahiran hidup.

“Kematian Neonatal merupakan penyumbang terbesar angka kematian bayi (AKB), oleh karena itu angka kematian neonatal (AKN) harus diturunkan dengan upaya meningkatkan kesehatan ibu hamil dan menjamin pertolongan persalinaan yang aman,” jelasnya.

Sigit menjelaskan, saat ini tuntutan yang tinggi terhadap mutu pelayanan kesehatan, mengharuskan adanya tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan tingkat pertama. Di Banten kondisi saat ini masih terdapat 15% dari seluruh Pukesmas yang tidak ada tenaga dokternya.

“Ditingkat pelayanan kesehatan lanjutan masih terdapat kekurangan untuk pemenuhan tenaga spesialis dan di bidang kebidanan dan kandungan serta spesialis anak. Ketenagaan harus pula diikuti dengan ketersediaan asarana prasarana dan peraltan yang sesuai dengan kemapuan system rujukan pelayanaan kesehatan,” papar Sigit.

Sigit mengharapkan, pembangunan kesehatan di Banten dapat sejalan dengan startegis pencapian prioritas nasional bidang kesehatan, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti dengan pengutamaan pada upaya Promotif Preventif.(ADV)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan terus mengembangkan perkebunan kakao. Maklum, sejak hadir di Banten, kakao menjadi salah satu primadona di masyarakat dan menjadi salah satu komoditas unggulan.

Bukan tanpa sebab, itu karena kakao memilki harga yang cukup stabil. Bahkan, apabila dipelihara dengan baik, kakao bahkan dapat dipanen sepanjang tahun.

Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Kehutanaan dan Perkebunan Provinsi Banten, Agus Purno Hadi mengatakan, saat ini luas lahan komoditas kakao di Banten mencapai 8.067,85 Ha, dengan kapasitas produksi sebesar 3.084,09 Ton biji kakao.

“Sementara ini, keberadaan kakao masih di dominasi oleh wilayah Kabupaten Lebak. Sedangkan sebelihnya tersebar di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang,” ujar Agus.

Sedangkan dari total luas kebun kakao tersebut, seluas 1.022,65 Ha atau 12,68 persen dikuasai oleh perusahaan perkebunaan swasta yang mayoritas sudah menghasilkan. Sedangkan 7.045,20 Ha atau 87,32 persen lainnya merupakan perkebunan rakyat,” jelasnya.

Untuk meningkatkan produksi, kata Agus, pihaknya melakukan upaya peremajaan, rehabilitasi, intesifikasi dan peningkatan pemeliharan melalui pemupukan dan pemangkasan yang baik.

Faktanya, sejak tahun 2009, areal pertanian kakao terus meningkat. Bibit bermutu merupakan cikal bakal bagai tercapainya produksi yang baik. Selain dari sumber benih yang sudah bersertifikat, kini juga terdapat produksi bibit dengan sistim Somatic Embryogenesis.

“Begitu juga dengan rehabilitasi. Bisa dilakukan sambung samping bagi pohon yang kurang produksinya, atau dilakukan sambung pucuk bagi benih-benih yang berasal dari benih asalan,” ujar Agus.

Menurutnya, agar tanaman kakao tumbuh dan berkembang baik, maka perlu adanya upaya yang optimal dari semua pihak terkait dalam hal pembudidayaan. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Banten, sudah mengembangkan tanaman kakao sebagai tanaman komoditas unggulan yang dilaksanakan melalui pola cluster.

Demikian pula dengan rintisan kerjasama kemitran, pemasaran hasil dan peningkatan teknik pengolahan hasil kakao, dilakukan melalui proses fermentasi. Cara yang paling sederhana untuk fermentasi adalah dengan memeram didalam karung.

“Di Banten ini, petani kakao harus dapat menangkap peluang besar pasar yang ada sebaik mungkin. Itu mengingat Industri Pengelolahan Kakao Nasional berada di Provinsi Banten. Dengan memasok kebutuhan industri tersebut kita dapat menikmati margin yang lebih baik, karena dapat menekan biaya,” papar Agus.

Dijelaskanya, prospek kakao sangat menarik, Indonesia berpotensi bukan hanya sebagai produsen tetapi juga memiliki pasar yang besar untuk berkembangnya industry makanan dan minuman olahan.

“Konsumsi coklat dalam negeri masih perlu ditingkatkan, saat ini perkapita penduduk Indonesia baru mencapai 0,3 per tahun, jauh dari perkapita Negara Eropa yang mencapai 4 Kg/tahun. Padahal Indonesia adalah penghasil kakao terbesar ke 3 di dunia,” jelasnya.

Menurutnya, serangkaian penelitian terhadap kandungan coklat, diantaranya mengandung zat flavanoid yang dapat meningkatkan HDI, mengurangi resiko penyumbatan dari pembuluh darah, mengurangi resiko tekanan darah tinggi, melancarkan aliran darah, mengurangi penyakit jantung, memberbaiki mood dengan memacu produksi serotom dalam otak menekan depresi.

“Setiap tanggal 16 september adalah hari Kakao Indonesia, diharapkan dengan Gerakan Minum Coklat Nasional menjadi suatu budaya seperti halnya minum teh atau kopi pada sore hari. Dengan demikian kakao dapat menjadi kaya di negaranya sendiri,” katanya.(ADV)

Kabar6-Sukses perjuangan anak muda dalam Marching Band Gita Surososwan Banten (MBGSB) atas penampilannya di Thailand Wolrd Music Championships, Thailand, kiranya membuat bangga Plt Gubernur Banten, Rano Karno.

“Saya bangga kepada semua personil MBGSB yang berjuang di champion ini. Saya juga menghaturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Banten yang sudah turut mendoakan,” kata Rano Karno, Sabtu (6/12/2014).

Menurut Rano, hasil di Thailand memastikan MBGSB mengantongi tiket untuk bertanding di Drum Corps International di Indianapolis, Amerika Serikat tahun depan (2015).

“Kita mendapatkan tiket kejuaraan dunia di Amerika Serikat, Juli (2015). Dan, tiket ini merupakan point tertinggi marchingband di dunia,” ujarnya.

Rano meminta agar anak muda Banten dalam MBGSB harus terus mempertahankan semangat untuk mendulang point tertinggi di Amerika Serikat nanti. “Hari ini, MBGSB telah dinyatakan sebagai marchingband terbaik di Asia,” ujarnya. **Baca juga: Zaki: Stadion Baru Persita Tangerang Diresmikan 2015.

Soal anggaran, Rano bahkan mengaku akan langsung berkoordinasi dengan dewan (DPRD Provinsi Banten) dan melakukan pertemuan dengan menteri olahraga terkait sukses MBGSB yang menjadi marchingband Asia dan berhak mengikuti kejuaraan kelas dunia.

Diketahui, MBGSB sukses meraih posisi kedua dalam Thailand Wolrd Music Championships. MBGSB meraih nilai 85,20 atau dibawah North Eastern Technologi College (NETC) Thailand yang meraih nilai 91.20.(tmn/din)

Kabar6-Kementerian Energi dan Sumber daya mineral serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi pertambangan mineral dan batubara (minerba) dengan Provinsi Banten dan 8 provinsi lain dan 164 pemerintah Kabupaten Kota se Indonesia.

Selain Banten, ke 8 provinsi lainnya adalah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Maluku, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan berlangsung di di Hotel Goodway Nusa Dua, Provinsi Bali, Rabu (3/12/2014).

Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten H. Rano Karno beserta 8 Gunernur lainya menandatangani komitmen bersama koordinasi dan supervisi pengelolaan pertambangan minerba di wilayah provinsi.

Adapun sejumlah poin yang disepakati dalam komitmen dimaksud diantaranya melakukan;

1. Penataan Izin Usaha Pertambangan Minerba.
2. Pelaksanaan Kewajiban Keuangan Pelaku Usaha Pertambangan Minerba.
3. Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pertambangan Minerba.
4. Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan dan Pemurnian Hasil Tambang Minerba.
5. Pelaksanaan Pengawasan Penjualan dan Pengangkutan/pengapalan Hasil Pertambangan Minerja.

Adapun potensi pertambangan yang dimiliki Provinsi Banten diantaranya adalah Emas, Batubara, Pasir Kuarsa, Andesit, Zeolit, Batu Sempur dan Kalimaya (opal) dan pertambangan lainya, seperti bentonit, kaolin dan bantu gamping.

Sedangkan jumlah perusahaan pertambangan yang ada di Provinsi Banten yaitu sebanyak 130 perusahaan yang tersebar di Kabupaten Lebak (70 perusahaan), Kabupaten Serang (46 perusahaan), Kabupaten Pandeglang (8 perusahaan) dan Kota Cilegon (6 perusahaan).

Sementara ini, upaya yang dikakukan Pemprov Banten mengantisipasi permasalahan yang ada, yaitu dengan melakukan penertiban terhadap Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabuapten/Kota, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan, melaksanakan bintek, sosialisasi, rakor, waorkshop kepada aparatur maupun pelaku usaha pertambangan.

Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad dalam sambutanya mengatakan, melalui koordinasi dan supervise pertambangan mineral dan batubara ini, pihaknya ingin memperbaiki perizinan tata kelola pertambangan yang ada, salah satunya membenahi izin usaha pertambangan.

Menurutnya, ada beberapa paktor penyebab terjadinya korupsi. Yaitu integritas tentang moral seseorang dan sistem. Karena dengan sistem akan dilakukan supervisi pertambangan Minerba. “Sejujur apapun Gubernur, Bupati atau Walikota, tetapi kalau ada sistem yang tidak berjalan, pasti pemimpin itu akan terjerat korupsi,” ujarnya.

Sementara, Dirjen Minerba pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, R Sukhyar mengatakan, berdasarkan PP No 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Minerba, bahwa Gubernur, Walikota dan Bupati menyampaiakan laporan pengelolaan pertambangan kepada menteru setiap 6 bulan sekali.

Sedangkan di PP No.55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan Minerba mengatakan, bahwa pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sementara pada peraturan Mentri ESDM No.2 tahun 2014 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintah di Bidang ESDM kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam menyelenggararakan Dekonsentrasi tahun anggaran 2014, urusan yang dilimpahkan; pembinaan pengusaha Minerba yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota; pengawasan pengusahaan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabuapten/Kota dan pengawasan teknik dan lingkungan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.(ADV)

Kabar6-Sejumlah wilayah di Banten Selatan diidentifikasi rawan longsor. Itu menyusul mulai datangnya musim penghujan. Kini, pemerintah setempat telah menyiagakan sejumlah peralatan berat telah disiagakan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya longsor.

“Peralatan-peralatan berat saat ini kita konsentrasikan di daerah selatan,” kata M. Husni, kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten di gedung DPRD Provinsi Banten, Jumat (5/12/2014).

Menurut Husni, semua persiapan penanganan bencana longsor karena musim penghujan di wilayah Banten Selatan, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak sudah dipersiapkan dengan matang.

Hal tersebut dilakukan agar penanganan bencana dapat ditangani dengan sesegera mungkin, khususnya penanganan fasilitas publik seperti jalan raya.

“Karena masalah-masalah pemeliharaan sudah hampir rampung secara keseluruhan. Masalah bronjong juga sudah kita stok apabila terjadi longsor agar cepat kita tangani,” terangnya. **Baca juga: Angka Pengangguran di Kabupaten Tangerang Masih Tinggi.

Selain kesiapan penanganan bencana longsor, Husni pun mengatakan, pemeliharaan jalan berlubang akibat tergenang air hujan sudah siap meski tak ada alokasi anggaran khusus. Pemeliharaan setiap ruas jalan menelan anggaran sebesar Rp 60-70 juta perkilometernya.

“Lubang-lubang itu kan ada pendanaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan rutin itu berlangsung terus menerus sepanjang tahun. Jadi dimana ada pekerjaan-pekerjaan perbaikan kerusakan ringan kita lakukan pemeliharaan rutin. Agar lubang-lubang itu tidak makin melebar,” tegasnya.(tmn/din)

Kabar6-Dua anggota Gegana Polda Banten terkapar setelah gagal menjinakkan bom saat latihan di salah satu ruangan di Mako Brimob, Jalan Amin Jasuta, Kaloran, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Kamis (4/12/2014).

“Saat ini kedua anggota sudah dirawat di dua Rumah Sakit (RS) Kencana dan Keramat Jati,” kata Kabid Humas Polda Banten, AKBP Ermayadi.

Kedua anggota dimaksud adalah Iptu Arifin dan Bripda Yohanes. Saat kejadian, kedua prajurit yang sudah mendapatkan pelajaran praktek penjinakkan bom di salah satu ruangan di Mako Brimob. “Tetapi bom tiba-tiba meledak,” ujarnya.

Menurut Ermayadi, walaupun daya ledaknya tidak besar, namun kedua anggota Brimob tersebut mengalami luka serius di bagian lengan dan serpihannya terkena bagian tubuh korban.

Ia juga menjelaskan bahwa Bripda Yohanes yang baru masuk ke satuan Penjinak Bom Gegana Polda Banten ini mengalami luka parah sehingga harus dirujuk ke rumah sakit yang memadai. **Baca juga: Silpa Kota Tangerang 2014 Ditaksir Capai Rp 700 Miliar.

“Tangan itu bagian vital, mesti ada perawatan khusus,” terangnya.(tmn/din)

Kabar6-Kepolisian Daerah (Polda) Banten merilis penangkapan belasan pelaku pencurian kenderaan bermotor (curanmor) berikut penyitaan ratusan sepeda motor hasil Operasi Jaran 2014.

“Haram hukumnya motor bodong di Banten. Terima kasih kepada MUI yang telah mengeluarkan fatwa tersebut,” kata Wakil Kepala Polda Banten, Kombes Pol Firli, Kamis (4/12/2014).

Menurut Firli, selama 14 hari Operasi Jaran, ada sebanyak 16 orang tersangka curanmor yang diamankan dari sejumlah lokasi, berikut barang bukti sebanyak 193 kendaraan bermotor.

“Operasi Jaran merupakan salah satu rangkaian pengamanan Natal dan Tahun Baru yang sebentar lagi akan berlangsung,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Firli juga mengajak peran serta masyarakat dalam memperkecil kesempatan pencurian. Caranya bekerjasama dengan polisi.

“Warga yang merasa kehilangan motor bisa datang ke Polda Banten untuk mengecek apakah kenderaannya berada diantara yang telah diamankan polisi,” ujar Firli. **Baca juga: Rano Instruksikan Penyelesaian Arsip dan Aset Negara.

Sementara, para tersangka pencurian dikenakan pasal 363 KUHP, tentang pencurian dengan pemberatan dan diancam dengan hukuman 7 tahun penjara.(tmn/din)

Kabar6-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno menginstruksikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajarannya untuk segera menyelesaikan penyusuan Arsip barang milik daerah sebelum akhir Desember tahun ini.

Demikian disampaikan Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Widodo Hadi saat memberi sambutan pada acara Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Banten 2014 di Aula Inspektorat Provinsi Banten, Rabu (3/12/2014).

“Saya mewakili Plt. Gubernur berharap agar pengelolaan barang milik daerah dan aset ini bisa tertata lebih baik. Sesuai standar akuntansi pemerintah daerah,” ujar Widodo dihadapan seluruh perwakilan SKPD Pemprov Banten.

Widodo juga menambahkan, bahwa kegiatan pembinaan pengelolaan barang dan aset milik negara ini sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Banten dalam memperbaiki tata kelola arsip barang dan aset di lingkungan Pemerintahan Provinsi.

Itu mengingat target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang belum dicapai. “Untuk itu Pak Plt Gubernur memilih Pak Joko Sumarsono (Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah-red) untuk menjalankan misi khusus menata pengelolaan aset daerah,” ujarnya.

Sementara, Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi Banten, Joko Sumarsono dalam laporannya menyampaikan, bahwa hingga per tanggal 30 November 2014 baru ada enam SKPD yang menyelesaikan pendataan arsip barang.

Keenam SKPD tersebut yaitu; Balitbang, Bappeda, KPID, Baperpusda, Satpol PP dan Sekretariat KORPRI.

Adapun progres sensus hingga akhir November lalu baru menjapai 52 persen. “Hasil sementara progres sensus sampai tanggal 30 November 2014, dari  227.090 item baru tersentuh 117.276 item atau baru 52 persen,” jelas Joko.(ADV)