Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus berusaha menekan angka kecelakaan baik di jalanan ataupun di tempat wisata selama perayaan natal dan tahun baru. Untuk itu, Pemprov Banten akan menurunkan Satpol PP.

“Tekat kita semua menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas, terutama di area objek wisata yang biasa dipadati wisatawan saat malam tahun baru, tingka pencurian juga, itu semua kita usahakan menurun,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno, Selasa (23/12/2014).

Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Banten sendiri akan mengerahkan ribuan personil gabungan yang di bantu TNI untuk mengamankan Provinsi Banten dan sterilisasi Gereja, demi kenyamanan umat Kristiani dalam melaksanakan ibadah Natalnya.

“Kami siapkan sebanyak ribuan (1.250) personil gabungan yang akan ditempatkan dititik keramaian, seperti di gereja dan objek wisata yang berada di wilayah kami,” kata Kapolda Banten, Brigjen Pol M Zulkarnaen.(ADV)

Kabar6-Perusahaan yang mengajukan penangguhan Upah Minimum Kota dan Kabupaten (UMK) 2015 di Provinsi Banten, kiranya didominasi oleh wilayah Tangerang Raya.

Diketahui, dari total 103 perusahaan yang undur UMK tersebut, sebanyak 91 perusahaan berasal dari wilayah Tangerang Raya.

Yaitu dari Kabupaten Tangerang sebanyak 53 perusahaan, dari Kota Tangerang sebanyak 33 perusahaan dan dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sebanyak 5 perusahaan.

“Jenis perusahaan yang mengajukan penangguhan antara lain bergerak di bidang usaha alas kaki, garmen, pakaian jadi, elektronik, komponen alas kaki, pemintalan, tektil, plastik, hingga percetakan,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina, Selasa (23/12/2014).

Menurut Hudaya, beragam alasan menjadi dasar perusahaan mengajukan penangguhan kenaikan UMK. Seperti kemampuan perusahaan yang belum memadai, tingkat produktivitas yang bergantung pada permintaan pasar yang belum baik, hingga kenaikan harga bbm yang mempengaruhi cost produksi dan distribusi.

Selain itu, lanjutnya, usulan penangguhan UMK berdasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No. 231, tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2003. **Baca juga: 103 Perusahaan di Banten Ajukan Penangguhan Kenaikan UMK 2015.

Mengacu Kepmen tersebut, perusahaan dibolehkan menyampaikan usulan penangguhan UMK kepada Gubernur melalui Dinas ketenagakerjaan provinsi. Namun, itu setelah pihak perusahaan mengajak 50 persen plus 1 buruhnya bermusyawarah.(tmn/din)

Kabar6-Kenaikan Upah Minimum Kota dan Kabupaten tahun 2015 yang telah ditetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno, tak urung memicu kegalauan bagi kalangan pengusaha.

Faktanya, kini pelaku usaha ramai-ramai mengajukan penangguhan kenaikan UMK. Permohonan pelaku usaha itu mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No. 231, tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2003.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina mengatakan, perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK itu bergerak di berbagai bidang.

Seperti dibidang usaha alas kaki, garmen, pakaian jadi, elektronik, komponen alas kaki, pemintalan, tektil, plastik, percetakan, dan lain sebagainya. **Baca juga: Safari Pembangunan, Airin Lugas Jawab Keluhan Warga.

“Se Banten, totalnya ada seratus 103 perusahaan yang menginginkan penangguhan kenaikan UMK. Ratusan perusahaan itu mempekerjakan sebanyak 47.383 karyawan, dimana 38.937 karyawan sudah sepakat kenaikan UMK ditunda,” ujar Hudaya Selasa (23/12/2014).(tmn/din)

Kabar6-Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Banten, Tahun Anggaran 2015, resmi diserahkan.

Penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran, yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN, secara simbolis diserahkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten H. Rano Karno di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jumat (19/12/2014).

Dalam kesempatan tersebut, Rano meminta kepada seluruh penerima DIPA tahun anggran 2015, untuk bergerak lebih cepat sehingga penumpukan kerjaan diakhir tahun tidak lagi menjadi sorotan media massa.

“Ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi dalam pelaksanaannya saat ini, yaitu selalu tertumpuk disetiap mendekati akhir tahun anggaran. Hal ini sudah rutin menjadi ulasan media massa yang selalu menyoroti masalah lambannya penyerapan anggaran.” paparnya.

Lebih jauh Rano mengatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan kerja kolektif antar lembaga pemerintah untuk percepatan pencapaian tujuan dan mengurangi banyaknya hambatan.

“kami menyambut baik kebijakan pemerintah pusat dengan besarnya dana alokasi dana tansfer ke daerah dan dana desa ke daerah. itu semua untuk memperkuat otonomi daerah dan kesejahteraan desa dengan digulirkannya dana desa,”kata Rano.

Dalam laporannya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Banten, Sudirman memaparkan, bahwa DIPA yang diserahkan untuk Kementerian Negara/ lembaga pada kesempatan ini berjumlah 427 DIPA.

Dengan nilai 8,369 triliun rupiah. DIPA terdiri atas DIPA kewenangan status kerja pemerintah pusat untuk kantor pusat dan instansi vertikal di daerah berjumlah 329 DIPA dengan nilai 8 triliun rupiah.

Dan DIPA kewenangan satuan kerja pemerintah daerah (terkait dengan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama) berjumlah 98 DIPA dengan nilai 368 miliar rupiah.

“Penyerahan DIPA ini dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen anggaran tersebut benar-benar telah disampaikan kepada para kuasa pengguna anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya sejak awal tahun,” ujar Sudirman.

Disela-sela acara, Wakil Bupati Tangerang H. Hermansyah, yang mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, dalam penyerahan simbolis DIPA mengatakan, dengan alokasi transfer pusat ke daerah yang lumayan besar.

Untuk menggunakan sebaik-baiknya uang rakyat dan memanfaatkannya dengan baik. dan kita harus kembalikan uang rakyat dengan bentuk kesejahteraan rakyat  dan pembangunan daerah.

“ini merupakan amanah rakyat yang harus kita jaga, dan kita akan kembalikan amanah ini dalam bentuk kesejahteraan masyarakat khusunya di Kabupaten Tangerang,” terang Hermansyah. (adv)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, akan mengikuti pemerintah pusat terkait pemberhentian kurikulum 2013.

Hal tersebut disampaikan Tedi Rukam, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Banten di ruangannya, Serang, Banten, Kamis (18/12/2014). Menurutnya, apapun keputusan dari pemerintah pusat, pihaknya harus siap untuk melaksanakannya.

“Apapun keputusan yag diputuskan pemerintah,kita harus siap. Kurikulum 2006 kan masih ada,” katanya kepada kabar6.com.

Tetapi, untuk penerapan kurikulum 2006 dan pemberhentian kurikulum 2013, Dindik menunggu surat resmi dari Pemerintah pusat.

“Kita bisa tidak sejalan, negara kan harus sesuai instruksi pemerintah,” terangnya.

Menurut Tedy, penerapan kurikulum 2013 mengalami kesulitan untuk di daerah terpencil. Karena alat peraga yang tak lengkap dan persoalan lainnya.

Dirinya enggan berkomentar banyak terkait kekurangan dan kelebihan dari kurikulum 2006 dan 2013 yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, semua sistem ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. **Baca Juga: Banten Kini Punya Perda Perlindungan Perempuan dan Anak.

“Kurikulum 2013 guru dan anak harus di tuntut kreatif. Dibutuhkan guru yang inovatif dan mempunyai imajinasi ke depan,” tegasnya.(tmn/din)

Kabar6-Provinsi Banten akhirnya memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang tindak perlindungan terhadap anak dan perempuan.

Kedepan, pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan bisa dijerat dengan sanksi Perda, yang kini telah disahkan oleh DPRD Provinsi Banten.

“Penindakan dan sanksi kekerasan terhadap anak dan perempuan bisa dilakukan oleh PusatPelayanan Terpadu Perempuan dan Anak,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno, Senin (15/12/2014).

Rano berharap, dengan disahkannya Perda tersebut, maka kedepan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan perempuan, demi terciptanya masa depan emas bagi anak-anak di Banten.

“Seiring disahkannya Perda itu, maka Pemprov Banten dapat mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak. Jika sebelumnya berdasarkan peraturan pemerintah, kedepan semua bisa dilakukan oleh SKPD berikut pembiayaannya,” ujarnya. **Baca juga: Walikota Tangerang: Kota Tangerang Pilot Project Pembangunan Kota di Asia.

Sedianya, penerapan Perda Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini akan melibatkan berbagai macam unsur. Seperti lembaga pendidikan, lembaga sosial, hingga seluruh lapisan masyarakat.(adv)

Kabar6-Kantor Kementerian Pariwisata dan Perekonomian Kreatif (Kemenparekraf) di Jakarta, dihebohkan dengan aksi membacok tubuh yang dilakukan sekelompok pendekar asal Banten.

Aksi menggorok tubuh dengan golok alias debus ini, dilakukan sekelompok pendekar didepan Arif Yahya Menteri Pariwisata, Rano Karno Plt Gubernur Banten, Iti Octavia Jayabaya Bupati Lebak serta ratusan tamu undangan lainnya, saat launching kalender event Banten 2015, Kamis (11/12/2014).

“Event strategis dalam mempromosikan kebudayaan dan pariwisata Banten sepanjang 2015,” kata Rano Karno di Kemenparekraf.

Tak hanya debus yang ditampilkan, kebudayaan Banten lainnya seperti upacara adat seba baduy, seren tahun, panjang mulud, hingga barongsai pun ditampilkan guna mempromosikan keunggulan wisata budaya yang ada di Banten kepada dunia.

“Banten memiliki ceruk pelang besar untuk mengambil keuntungan dari potensi tersebut,” terangnya.

Banten sendiri memiliki 823 cagar budaya, 3 warisan budaya tak benda (ubruk,bandrong,debus), 991 sanggar seni tradisional dan 600 lebih sanggar modern.

“Harus mejadi tanggung jawab bersama mengembangkan seni budaya banten,” tegas Rano.

Keuntungan industri wisata pun disampaikan oleh Arif Yahya. Dimana industri wisata sebenarnya lebih menguntungkan dibandingkan industri lainnya. Tetapi belum mendapatkan porsi yang baik dibanding indsutri lainnya.

“Pariwisata lebih menguntungkan di banding manufacturing karena tidak memikirkan limbah,” katanya ditempat yang sama.

Pria kelahiran Menes, Kabupaten Lebak, Banten, yang besar di Banyuwangi ini mengatakan bahwa untuk menunjang destinasi wisata dan menarik jumlah wisatawan agar mendatangi Banten, harus di utamakan pembangunan aksesibilitas. Hal tersebut untuk memudahkan wisatawan mencapai lokasi wisata yang dituju.

Arif Yahya pun mengatakan bahwa, 60 persen wisatawan mendatangiIndonesia karena ingin melihat budaya, 35 persen melihat alam, dan 5 persen mendatangi wisata buatan. **Baca Juga: Rano Dukung Penanganan Banjir di Wilayah Perbatasan.

“Pariwisata itu utamanya akses, kalau tidak ada akses, itu bukan destinasi namanya. Kita punya potensi wisata, tapi belum menjadidestinasi wisata,” tegasnya.

Kalender event ini dilakukan untuk menarik wisatawan lokal dan mancanegara agar lebih banyak yang berkunjung ke tanah Jawara di tahun 2015.(tmn/din)

Kabar6-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten H. Kano Karno  mengikuti rapat koordinasi pembahasan penanganan banjir Ibukota bersama Menteri Kordinator bidang Perekonomian, Sofjan Jalil, di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (9/12/2014).

Dalam rapat itu juga, Menko Perekonomian Sofjan Jalil mengundang kepala daerah lainnya yang tergabung dalam BKSP, yaitu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan perwakilan dari Pemprov DKI, juga melibatkan Kementrian Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan, Pekerjaan Umum dan lainnya.

Rapat tersebut membahas rencana penanganan antisipasi terjadinya banjir di ibu kota Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Plt Gubernur Banten H. Rano Karno mengatakan, Provinsi Banten akan serius menangani maslah banjir yang sering terjadi di wilayah perbatasan antara Jakarta dan Banten.

“Kita bersama Jawa Barat kan menjadi penyangga Ibukota. Tentu akan serius menangani masalah ini”, kata H. Rano yang juga didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), M. Yanuar.

Selain itu, dalam Rakor tersebut juga dibahas seputar nasib proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa berbentuk burung garuda. Sedianya, proyek itu punya tujuan utama untuk melindungi ibu kota Jakarta dari banjir. Proyek ini dicanangkan saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menteri Riset dan Teknologi, M Nasir mengatakan, pada dasarnya proyek tanggul garuda raksasa akan dilanjutkan. Namun pemerintah akan membuat kajian baru.

“Dilanjutkan, tapi kan kaitannya melanjutkan itu ada kajiannya. Karena belum tentu kita melanjutkan Giant Sea Wall terus selesai semua kan,” kata Nasir.

Untuk melakukan kajian secara menyeluruh, Nasir menyarankan pembentukan badan baru. Badan ini mengurus penanggulangan masalah banjir di Jakarta.

“Jadi mulai dari mengurusi masalah DAS (Daerah Aliran Sungai), pelabuhannya, sampai ke bagaimana untuk masalah Giant Sea Wall. Perlu ditangani secara terintegrasi,” tuturnya.

Badan tersebut, tambah Nasir, akan beranggotakan perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah. “Saya mengusulkan ada badan dan semua kementerian terkait mendukungnya. Jadi Ristek, PU, DKI, Jabar, Banten, Kemenkeu, Bappenas,” ujarnya.

Intinya, menurut Nasir, proyek tanggul garuda raksasa akan dikaji ulang. Namun dia menyebutkan kajian ini selesai tahun depan. “Jadi di review kembali. Target 2015 ini akan diselesaikan,” ucapnya.(ADV)

Kabar6-Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten H.M Suhardy, menilai bahwa penanganan berbagai macam kasus pidana hingga korupsi di Kota Cilegon, Banten, dianggap masih sangat rendah. Dengan jumlah penyelidikan hanya 1 kasus dan penuntutan hanya 2 kasus.

“Kejari yang paling banyak menangani kasus itu Kota Tangerang, terendah Kota Cilegon,” kata H.M Suhardy diruangannya (09/12/2014).

Selama tahun 2014, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten berhasil menyelamatkan miliaran uang negara dari para tersangka di tanah Jawar, baik kasus korupsi dan kasus pidana lainnya. **Baca Juga: Pejabat Satker Kementrian PU Banten Diduga Pasok Material.

Untuk penyelesaian perkara, Kejati Banten telah menangani penyidikan sebanyak 29 perkara, penyelidikan 16 perkara, penuntutan 34 perkara.

“Kita dapat rangking tiga dari seluruh Indonesia,” tegasnya.

Hal tersebut berdasarkan penilaian atas kecepatan penanganan kasus, kecepatan penanggapan laporan, kecepatan penyelesaian kasus, dan banyaknya jumlah penyelamatan uang negara.(tmn/din)

Kabar6-Empat pejabat di Satuan Kerja (Satker) Kementrian Pekerjaan Umum wilayah II Provinsi Banten, diduga terlibat langsung sebagai pemasok bahan material dalam proyek pelebaran dan pemadatan Jalan Cilegon-Pasauran-Labuan.

Keempatnya antara lain, Kepala Satker Wilayah II Banten, Fadli, Asisten Peralatan dan Laboratorium, Asmedi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Cilegon-Pasauran-Labuan-Saketi-Bayah, Kadimin dan staf Satker Wilayah II Banten, Febian.

“Selain jadi pemasok (suplier) bahan material di proyek Jalan Cilegon-Pasaruan-Labuan, mereka juga disinyalir menyewakan alat berat dan alat laboratorium kepada pelaksana proyek itu,” ungkap sumber Kabar6.com yang enggan ditulis identitasnya, Senin (8/12/2014).

Menurutnya, alat berat dan alat laboratorium milik pemerintah itu disewakan seharga Rp30 juta perbulan. Padahal, sesuai aturan pejabat Satker Wilayah II Banten, tidak diperbolehkan untuk mengelola alat laboratorium.

“Yang punya kewenangan untuk mengelola itu hanya Cikampek,” katanya.

Terpisah, PPK pada paket proyek jalan Cilegon-Pasaruan-Labuan, Kadimin, membantah tudingan yang dilontarkan oleh sumber Kabar6.com tersebut.

Dia menjelaskan, proyek jalan sepanjang hampir 20 Kilometer penghubung Cilegon-Pasuran dan Labuan itu merupakan proyek pemeliharaan dan jenis pekerjaannya juga cuma penggalian dan pemadatan.

“Kita tidak pernah menyewakan alat berat dan alat laboratorium seperti yang dituduhkan itu,” ujar Kadimin.

Untuk diketahui, kata Kadimin, proyek itu tidak hanya dikerjakan Kementrian PU, namun juga di kerjakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya yang ada di Banten.

Diakui dirinya, proyek pemeliharaan jalan yang dibangun PT Bangun Karisma Prima itu memakan waktu sekitar 9 bulan, mulai dari April hingga akhir Desember 2014. **Baca juga: 2015, Kota Tangerang Tambah Puskesmas Rawat Inap.

“Biar enggak salah kaprah, saya harus jelaskan bahwa proyek itu memiliki panjang sekitar 60 Kilometer. Namun, paket yang kami kerjakan sekitar 14 Kilometer saja. Ada sebagian jalan ditangani oleh SKPD lain,” tuturnya.

Senada dikemukakan Febian, pihaknya menyayangkan adanya informasi sesat yang dihembuskan sumber Kabar6.com tersebut. Bahkan, dia mempertanyakan apakah sumber Kabar6.com itu memiliki bukti terkait temuannya.

“Itu informasi menyesatkan. Ada buktinya enggak?. Kita sendiri tidak memiliki alat berat, bagaimana mungkin kita bisa menyewakannya,” imbuhnya.(din)