Kabar6-Pemerintah merubah peruntukan Pelabuhan Bojonegara, di Desa Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang.

Bila sebelumnya pelabuhan itu akan menampung kontainer terbesar di Asean, kini berubah menjadi pelabuhan curah kering.

“Hasil evaluasi, masterplannya berubah menjadi pelabuhan kargo curah kering pangan maupun non pangan, liquid, dan batu split,” kata General Manager Pelindo II Banten, Chiefy K Adi, Minggu (5/5/2015).

Perubahan ini, mengacu pada perhitungan ulang pemerintah, dimana Pelabuhan Bojonegara dianggap tak efisien dan ekonomis. Karena perusahaan yang menggunakan kontainer berlokasi di kawasan Cikarang, Karawang, Bekasi dan Jakarta.

“Mengingat kargo yang dibawa dengan kontainer lebih banyak dikonsumsi oleh perusahaan dari Cikarang, Karawang, dan sekitarnya, kalau mereka bongkar muat disini, diperlukan angkutan yang membawa ke Jakarta. Dan ini sangat memberatkan pengguna jasa, sehingga kemasan peti kemas difokuskan ke Cirebon,” terangnya. **Baca juga: Kelainan Seks, Alasan Oknum Kepsek Lebak Cabuli Murid.

Sedianya, pembangunan Pelabuhan Bojonegara sendiri, berawal dari hasil kajian Japan International Coorporation Of Agency (JICA) soal pembangunan penopang Tanjung Priok di Bojonegara yang kemudian peletakan batu pertamanya dilakukan Presiden Megawati. **Baca juga: PBSI Kota Tangerang Fokuskan Bina Atlet Berbakat.

Namun dalam perkembangannya, rekomendasi pembangunan pelabuhan baru di Banten dianggap kurang tepat, karena sentra-sentra industri justru ada di timur Jakarta yang lokasi sejauh 120 km dari Pelabuhan Bojonegara.(tmn/din)

Kabar6-Sebanyak 417 ribu Rumah Tangga Sasaran (RTS) alias kurang mampu dalam Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Provinsi Banten, diguyur Rp 250,5 miliar.

“Total anggaran untuk Banten sebesar Rp 250,5 miliar dengan penerima di banten 417 ribu,” ujar Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansyah, di Kantor Pos Serang saat melakukan peluncuran Program PSKS Nasional, Rabu (1/4/2015).

Sedianya, pencairan dana PSKS tersebut dilakukan serentak pada 1 April ini. Dimanan, setiap warga negara Indonesia yang sudah terdaftar, akan mendapatkan dana sebesar Rp600 ribu yang di ambil dari APBN-Perubahan 2015.

Dana tersebut bisa di ambil seluruhnya, atau bisa disimpan seluruhnya di Kantor Pos penyalur PSKS. Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir, karena uang tersebut tidak akan hangus.

“Untuk keluarga yang seharusnya menerima tapi tidak dapat, kita menyiapkan sebanyak 500 ribu rumah tangga penerima diambil dari APBN-Perubahan,” terangnya. **Baca juga: RSUD Balaraja Butuh Banyak Pegawai.

Sedianya, pemerintahan Jokowi-JK mengucurkan dana sebesar Rp 9,3 Triliun untuk 16,3 juta keluarga miskin di 34 provinsi di tanah air. Dimana 15,3 juta keluarga merupakan pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan 340 ribu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).(tmn/din)

Kabar6-Siswa SMK di Banten segera membuat perahu motor tempel untuk nelayan. Agar tidak bergantung pada Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kini harganya tidak stabil, perahu motor akan menggunakan tenaga gas.

Sedianya, program ini di gagas oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten bekerjasama dengan Banten Global Education (BGE).

“Kita akan mendayagunakan apa yang sudah dipelajari siswa selama ini. Nanti kita produksi (motor perahu tempel) pakai gas,” kata Dirut BGE, Ricky, saat melihat persiapan pembuatan mesin tempel perahu di SMK Negeri 2 Kota Serang, Selasa (31/3/2015).

Sedianya, pendayagunaan hasil karya ini juga bertujuan agar siswa SMK di Banten menghasilkan karya tangan sendiri, agar mampu bersaing setelah lulus sekolah.

Terlebih, siswa SMK tanah jawara dipersiapkan agar mampu menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang akan berlangsung di akhir tahun ini.

“Jadi mereka (siswa SMK) langsung berhubungan dengan kenyataan. Sekarang melalui program ini, kita jadikan program nyata. Tapi nanti harus di bagi kerja nya ke berbagai macam sekolah,” tegasnya. **Baca juga: Mulyadi Jayabaya Pimpin Kadin Banten 2015-2020.

Tak hanya membuat motor perahu tempel, namun siswa SMK pun akan membuat karya berupa traktor tangan yang berguna bagi para petani di Banten.

“Yang ngerakit semua anak-anak SMK, tapi kemarin masih kerjasama (mentoring) bareng Politeknik Indramayu. Target satu minggu satu unit,” kata Kepala Sekolah SMK Negri 2 Kota Serang, Lilik Hidayatullah.(tmn/din)

Kabar6-Kisruh akibat adanya konflik internal pengurus dalam satu lembaga atau organisasi formal di Indonesia kembali terjadi.

Kali ini giliran organisasi Kamar Dagang Indonesia (Kadin) di Banten yang diagendakan menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov)  dan berlangsung hari ini.

Informasi yang diperoleh kalangan awak media, dalam bursa Musprov Kadin Banten ada dua kandidat yang bakal bersaing untuk bisa menduduki kursi pimpinan. Keduanya yakni, Tubagus Lulu Kaking dan Mulyadi Jayabaya.

“Sebagai penerima mandat untuk menjalankan organisasi dan penanggungjawab Musprov Kadin Banten, saya menolak dengan tegas pelaksanaan Musprov Kadin Banten,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Teknologi, Telekomunikasi dan Konsultasi, Rd Deden Syaiful Acyar, dalam keterangan resmi yang diterima kabar6.com, Rabu (31/3/2015).

Menurutnya, pejabat sementara (Pjs) Ketua Umum Kadin Banten adalah satu-satunya yang legal secara konstitusi baik untuk mengatur dan menandatangani segala urusan organisasi. ** Baca juga: Pohon Dipaku dan Disarungin, DPRD Bilang Aneh

Termasuk soal pelaksanaan Musprov Kadin, maupun pengambilan keputusan penting di level Kadin Provinsi Banten. Surat Ketetapan 088 dari Kadin Pusat, terang Deden, hingga kini masih berlaku dan belum pernah dicabut.

“Oleh karena, Haji Iyus yang ditunjuk sebagai Pjs Ketua Umum Kadin Provinsi Banten adalah satu-satunya yang legal secara konstitusi,” terang Deden.

Sebagaimana dalam aturan organisasi, Deden mengaku bahwa Pjs Ketua Umum adalah satu-satunya pihak yang memperoleh mandat sebagai pelaksana tugas Ketua Umum, termasuk untuk pelaksanaan Muprov Kadin Provinsi Banten.

“Sehubungan dengan SK 088 tersebut, Haji Iyus juga belum pernah menandatangani atau menyetujui pelaksanaan Musprov Kadin Provinsi Banten,” kata Deden.

Pengurus Kadin Provinsi Banten, diakuinya tidak mengaku semua produk dari Musprov sampai kapan pun. “Kami juga akan tetap menjalankan organisasi Kadin Provinsi Banten seperti biasanya,” tegas Deden.(yud/bad)

Kabar6-Seperti halnya yang terjadi di Tangerang, kini supir angkutan umum (angkot) di Serang, Banten, juga ramai-ramai menaikkan tarif sepihak.

Besar kenaikan cukup beragam, antara Rp.500 hingga Rp.1.000, tergantung kebijakan masing-masing supir.

Sedianya, keputusan itu dilakukan para supir seiring dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Premium sebesar Rp. 500 yang ditetapkan pemerintah per 28 Maret lalu.

“Iya naik seribu, kalau gak naik bisa tekor,” ujar Rasad, salah seorang supir angkot rute Pakupatan-Pasar Induk Rau (PIR), Senin (30/3/2015).

Ditanya tentang kenaikan yang dilakukan sepihak, Rasad membenarkan hal itu. Menurutnya, kenaikan diberlakukan tanpa harus menunggu keputusan Dinas Perhubungan (Dishub) ataupun ORganisasi Angkutan Darat (Organda).

“Kenapa harus repot. Kalau pemerintah Boleh dadakan menaikkan harga BBM, kenapa kita gak bisa naikin tarif,” kata Rasad lagi. **Baca juga: Di Kabupaten Tangerang, Sopir Naikkan Tarif 30 Persen.

Kenaikan tarif itu, klaim Rasad, dilakukan para supir, guna menutupi kebutuhan operasiona sehari-hari, seperti membeli BBM hingga perawatan mobil.

Sementara, keputusan para supir tak urung dikeluhkan oleh penumpang. Karena, kenaikan tarif bersamaan dengan naiknya kebutuhan bahan pokok dan harga BBM.

“Udah tanggal tua, semuanya naik pula. Coba sekali-kali pemerintah naikin penghasilan masyarakat, bukan malah ngorekin terus,” kata Ahmad Irsyad, salah seorang penumpang angkot.

Diketahui, kini harga premium menjadi Rp 7.400 per liter, dari sebelumnya 6.900 per liter. Sementara harga solar menjadi Rp 6.900 per liter, dari sebelumnya Rp.6.400 per liter.(tmn/din)

Kabar6-Besok, Selasa (31/3/2015), Musyawarah Provinsi (Muprov) IV Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten, bakal digelar Hotel Aryaduta Lippo Village, Kabupaten Tangerang.

Sebanyak 55 pemilik suara perwakilan Kadin Kabupaten dan Kota se Banten beserta asosiasi, bakal memberikan hak suaranya guna memilih sosok calon Ketua Kadin Banten periode 2015-2020.

Sekretaris Organizing Committee (OC) Muprov IV KADIN, Sudrajat Syahrudin, mengungkapkan, bila kesiapan penyelenggaraan acara kini sudah mencapai 99 persen.

“Untuk undangan, kami mendapat informasi Plt Gubernur Banten sedang ke Dubai. Begitu juga dengan Sekda, tidak bisa hadir karena harus menghadiri acara lain. Jadi yang akan hadir adalah Pak Asda III, Takro Jaka Rooseno,” kata Sudrajat, Senin (30/3/2015).

Menurut pria yang akrab disapa Ajat ini, dalam Muprov kali ini, ada dua kandidat yang sudah mendaftar calon ketua, dan terverifikasi. Yaitu Wakil Ketua Umum Kadin, Tubagus Lulu Kaking dan Mantan Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya.

Sedianya, untuk menjadi Calon Ketua Kadin Banten, harus memenuhi beberapa persyaratan. Termasuk harus membayar biaya pendaftaran sebesar Rp300 juta. Dan, pendaftaran sudah ditutup pada 23 Maret lalu.

Mekanisme pemilihan calon ketua, papar Ajat, adalah dengan sistem voting. Ada 50 jatah suara untuk tiap kabupaten dan kota se-Provinsi Banten dan lima suara dari Anggota Luar Biasa (ALB). **Baca juga: Nelayan Kronjo Tolak Larangan Centrang.

“Tujuh kabupaten dan kota masing-masing mendapat jatah tujuh suara. Sementara untuk Kabupaten Serang, karena SK-nya belum ke luar, jadi hanya dapat jatah satu suara. Jadi genap 50, sedangkan lima lagi suara dari ALB. ALB ini adalah asosiasi pengusaha yang sudah ditetapkan melalui konvensi menjelang Muprov,” ujar Ajat.

Ajat menegaskan, pihaknya selaku panitia penyelenggara acara tentunya berharap Muprov Kadin IV Banten dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.(bad)

Kabar6-Guna memperbaiki taraf hidup masyarakat nelayan, tiga Kementrian yang bekerjasama dengan TNI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten serta Pemda Pandeglang, bakal melakukan bedah desa di pesisir Banten.

Sedianya, bedah desa akan dilakukan di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten.

“Rencana kegiatan operasi bakti TNI AL ini akan menggandeng Kemenko Maritim, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Panglima TNI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemda Pandeglang,” kata Sekda Banten, Kurdi Matin, Senin (30/3/2015).

Kegiatan yang akan berlangsung pada 7 April 2015 mendatang, fokus pada pembangunan fisik di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang.

Sejumlah sarana yang akan dilakukan adalah, renovasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), renovasi temat ibadah, renovasi madrasah, memperbaiki sarana pendidikan, membangun rumah pintar, dan memberikan bantuan untuk perpustakaan.

Provinsi Banten yang memiliki garis pantai 500 kilometer lebih di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno, juga akan membuat sarana dan prasarana kebersihan masyarakat umum.

Seperti, membangun Mandi Cuci Kakus (MCK), pembangunan rumah nelayan, dan pembuatan sistem pengolahan air laut menjadi air bersih.(ADV)

Kabar6-Abdul Haris Makmun, selaku kuasa hukum Ruslani, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dilempar tatakan gelas hingga terluka oleh Suryadi Hendarman, anggota DPRD Provinsi Banten, mendesak proses hukum terus berjalan.

Haris memastikan pihaknya bakal terus menempuh upaya itu, lantaran pihak terlapor tidak menunjukan sikap kooperatif saat langkah mediasi antara kedua belah pihak pernah coba dijalin.

“Mediasi sudah pernah kita coba lakukan di kantor polisi. Tapi dia (tersangka) tidak pernah datang. Begitupula dengan permintaan kata maaf pun tidak pernah dilontarkan. Makanya, mau tidak mau, proses hukum harus berjalan,” tegasnya di Serpong, Sabtu (28/3/2015).

Tudingan tindak penganiayaan menurutnya, setelah korban mengalami luka robek di tangan akibat lemparan tatakan gelas.

Diceritakan Haris, perseteruan antara kliennya dengan tersangka mulai masuk ranah hukum bulan Juni 2014. Berlarutnya proses hukum yang berjalan, sambungnya, juga dipicu seringnya ketidakhadiran tersangka saat tim penyidik mengumpulkan keterangan.

Ia berharap, permasalahan hukum ini cepat berjalan, dan majelis hakim dapat memberikan keputusan berdasarkan bukti-bukti di lapangan. **Baca juga: Rekon Penganiayaan, Legislator Banten Peragakan 16 Adegan.

“Saat dipanggil penyidik, tersangka beberapa kali mangkir. Makin lamanya pemberkasan juga memang diakibatkan prosedur yang harus berjalan.

Seperti penyidik hendak meminta keterangan terhdap tersangka, maka harus meminta izin terlebih dahulu ke Gubernur (Banten), karena yang bersangkutan tercatat sebagai wakil rakyat di sana,” jelasnya.(yud)

Kabar6-Polsek Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar rekonstruksi atas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan tersangka Suryadi Hendarman, anggota DPRD Provinsi Banten.

Suryadi dilaporkan oleh Ruslani, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengaku telah dilempar tatakan gelas hingga terluka.

Pantauan di lapangan, rekonstruksi dilakukan di lokasi perkara kediaman tersangka di Jelupang, Kecamatan Serpong, Sabtu (28/3/2015).

Dalam kegiatan itu diperlihatkan 16 adegan, mulai dari kedatangan Ruslani bersama empat orang saksi kader PKB ke rumah Suryadi.

Pada salah satu adegan di sebuah ruangan, tersangka terlihat tersulut emosi di tengah obrolan dan mengusir korban. Lantaran korban tidak langsung mengindahkan, tersangka melempar sebuah gelas namun arahnya meleset ke tembok.

Melihat amukan tersangka, korban sempat beranjak dari kursi. Namun lagi-lagi, tersangka kembali melakukan penyerangan dan melempar tatakan gelas dari keramik hingga mengenai tangan kiri korban.

Di jumpai di lokasi, Kanitreskrim Polsek Serpong, Ajun Komisaris Toto Daniyanto mengutarakan, langkah rekonstruksi dilakukan guna melengkapi proses pemberkasan laporan korban pertengahan tahun lalu.

Sementara diakuinya, pengumpulan keterangan dari korban, pelaku, serta saksi ditambah hasil visum sudah selesai dalam tahap penyidikan.

“Rekonstruksi dilakukan sebelum berkas naik ke pengadilan. Nanti untuk membuktikannya, tinggal lihat saja hasil persidangan,” ungkapnya. **Baca juga: Duh, Rano Masih Lama Perbaiki Jalan Raya Siliwangi.

Jika terbukti bersalah, Suryadi terancam sangsi pidana sesuai Pasal 351 ayat 1 KUHP Tentang Penganiayaan dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.(yud)

Kabar6-Sepanjang tahun 2005 sampai 2012, tercatat telah terjadi sebanyak 32 kasus flu burung H5N1 di Provinsi Banten. Dari total kasus tersebut, sebanyak 29 diantara penderita meninggal dunia.

Sementara, tahun 2013 sampai 2014, tidak terjadi kasus flu burung, hingga kasus kembali muncul tahun ini (2015). **Baca juga: Dinkes Banten Pastikan Stock Vaksin Flu Burung Aman.

“Kami berharap kasus di Tangerang ini tidak sampai merebak,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Sigit Wardojo, Sabtu (28/3/2015).

Sebelumnya sempat diberitakan bahwa, dua warga Perumahan Puri Permata, Jalan Taman Buah, Blok C3 no 35, RT 3/12, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, meninggal dunia di duga terjangkit virus H5N1.

Kedua korban adalah bapak dan anak, Toni (40) dan Muhamad Al Ikhsan (2). Toni, meninggal di RS. Husada Insani. Sedangkan Ikhsan meninggal di RSUP Persahabatan.(tmn/din)