Kabar6-Lima provinsi di Indonesia, termasuk Banten salah satunya, disinyalir menjadi basis penyebaran paham radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Sedangkan empat provinsi lainnya adalah, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

“Kenapa Banten termasuk. Karena Banten punya sejarah. Kita semua tahu itu, jadi itu alasannya,” kata Kabarhakam Mabes Polri, Irjen Pol Putut Eko Bayuseno, Kamis (16/4/2015).

Sejarah yang di maksud Putu adalah, bahwa Banten pernah jadi lokasi pendeklarasian ISIS, tepatnya dikampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berlokasi di Tangerang Selatan (Tangsel).

Kemudian, di Banten juga pernah pecah peristiwa berdarah penyerangan kampung Ahmadiyah, tepatnya di wilayah Cikeusik, Kabupaten Pandeglang. ** Baca juga: Dindik Kabupaten Tangerang Khawatirkan UN Ulang

Guna mencegah penyebaran ISIS, pihak kepolisian meminta peran aktif masyarakat untuk melakukan sosialisasi bahaya ISIS dan melaporkan jika ada hal-hal yang mencurigakan.

“Kepedulian keamanan itu sangat penting disetiap daerah, kita akan terus mencegah gangguan kamtibmas, melindungi masyarakat menjadi korban dan bergabung dengan ISIS,” tegasnya.(tmn/din)

Kabar6-Polisi Republik Indonesia (Polri) akan menyiagakan personilnya di tiap desa, guna menangkal penyebaran paham ISIS.

Keberadaan personil polisi akan memproteksi pendeteksian dini ruang gerak penyebaran paham ISIS di lingkup desa.

“Satu desa satu Babinkamtibmas. Mereka harus melakukan deteksi dini,” kata Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri, Komjen Pol Putut Eko Bayuseno, usai Diskusi dengan Ulama dan Kyai Banten di Pendopo Gubernur Banten, Kamis (16/4/2015).

Menurut Putut, kegiatan menangkal ISIS tak bisa bisa dilakukan oleh kepolisian ataupun TNI semata. Melainkan harus bersama-sama masyarakat agar pencegahan faham radikal dapat efektif. ** Baca juga: Corat-coret Seragam Usai UN Masih Membudaya di Tangerang

“Ini tidak bisa sendiri, tapi harus bersama masyarakat dan alim ulama. Jika ini dapat terjalin dengan baik, maka faham-faham radikal bisa ditangkal,” terangnya.(tmn/din)

Kabar6-Komjen Pol Badrodin Haiti, calon tunggal Kapolri menggantikan Komjen Budi Gunawan, meminta doa restu kepada para ulama, kyai, santri, dan tokoh masyarakat Banten.

Itu dilakukan menyusul akan dilakukannya fit and propertest Calon Kapolri. “Pak Badrodin meminta doa dari para kyai, alim ulama, tokoh masyarakat, dan para santri di Banten,” kata Kabaharkam Polri, Irjen Putut Eko Bayuseno, saat acara Antisipasi Penyebaran Paham ISIS, di Pendopo Provinsi Banten, Kamis (16/4/2015).

Sedianya, Komjen Pol Badrodin Haiti hadir dalam acara sosialisasi penangkalan paham ISIS di Provinsi Banten. ** Baca juga: Tanpa Ganti Rugi, Pemkot Cilegon Ogah Lepas Terminal Merak

Namun karena harus mengikuti fir and propertest sebagai calon Kapolri yang dijadwalkan hari ini, dirinya batal hadir.(tmn/din)

Kabar6-Adik tiri mantan Gubernur Banten, Ratu Lilis Karyawati, di vonis  tujuh tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor, Serang.

Lilis terbukti melanggar pasal 2 nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001.

Itu karena Lilis melakukan korupsi sebesar Rp19 miliar pada pembangunan proyek sodetan sungai Cibinuangeun, Kabupaten Lebak pada 2011 lalu.

Selain diharuskan menjalani hukuman penjara selama tujuh tahun, Lilis juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp5,645 miliar serta denda sebesar Rp100 juta.

“Mengadili, menyatakan, terdakwa Lilis Karyawati Hasan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama tujuh tahun,” kata Majelis Hakim Tipikor Serang, Andreas, Rabu (15/4/2015).

Sedianya, Lilis menyatakan akan mengajukan banding. Dia menilai putusan hakim tidak memiliki rasa keadilan dan tidak melihat fakta persidangan.

“Saya akan banding, karna saya tidak merasa melakukan korupsi. Saya akan mencari keadilan dan kebenaran sampai manapun,” kata Lilis.

Karena Lilis banding, maka majelis hakim pun memberikan waktu tujuh hari kerja pada terdakwa, untuk menyelesaikan berbagai macam kebutuhan banding.

Sementara, Eggi Sudjana dan Budi Nugroho, pengacara Lilis mengatakan, bahwa putusan hakim bersifat emosional dan tak melihat aliran dana proyek sodetan sungai Cibinuangeun di Kabupaten Lebak.

“Hakim dzolim, memutuskan perkara tidak berdasarkan keterangan saksi. Padahal fakta persidangan, tidak ada satu saksipun yang memberatkan Lilis,” kata Egi Sudjana. **Baca juga: Tiket Pelabuhan Merak Turun 2,6 Persen.

Diketahui, kasus ini berawal ketika Ratu Lilis Karyawati selaku Direktur CV Tunas Mekar Jaya Utama, mengambil alih proyek pembangunan sarana dan prasarana sodetan sungai Cibinuangeun, di Kabupaten Lebak, pada 2011 dari PT Delima Agung Utama sebagai pemenang lelang tanpa melalui prosedur Sub kontrak.(tmn/din)

Kabar6-Teka-teki video rampok APBD ala Sekda Banten, Kurdi Matin, yang kini beredar di youtube, mulai terkuak.

Kini, Ari Cahyadi, orang yang mengaku sebagai pemilik video tersebut, muncul dan buka suara. Dia kecewa, karena video pribadinya itu tersebar ke publik tanpa sepengetahuannya.

“Gambar asli yang saya rekam menggunakan handphone saya hanya berdurasi 45 detik, tidak pernah diedit. Saya kecewa beredarnya video tersebut di youtube dan jadi konsumsi publik,” kata Ari Cahyadi, di Serang, Rabu (15/4/2015).

Ari yang mengaku sebagai anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini menjelaskan bahwa bahwa video tersebut direkam pada hari Jum’at 10 Oktober 2014 sekitar pukul 14.30 WIB lalu.

Dimana, pada saat itu Kurdi Matin masih menjabat sebagai kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten. Sedangkan Kurdi dilantik menjadi Sekda Banten pada 9 Januari 2015 lalu.

“Judul video yang diunggah ke youtube, “Sekda Banten Ajak Masyarakat Merampok APBD Banten” merupakan kesimpulan sepihak si pengunggah,” terangnya.

Diketahui bahwa video tersebut di unggah ke youtube pada 5 April 2015 dengan nama pengunggah Nur Aini yang telah dilihat sebanyak 10 ribu kali. **Baca juga: Lahan Abadi Pertanian di Kabupaten Tangerang Menyusut.

Dalam video tersebut, Kurdi Matin yang kini menjabat sebagai Sekda Banten mengajak masyarakat Banten untuk merampok APBD Banten.(tmn/din)

Kabar6-Warga di Kecamatan Caringin dan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, mendesak dilakukannya pemekaran di kedua wilayah selatan Pandeglang tersebut.

Hal itu mencuat dalam Rapat Paripurna Hasil Reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, Senin (13/4/2015).

“Masyarakat di dua wilayah tersebut menilai, bila pemekaran wilayah menjadi sebuah keharusan,” ujar Ketua Komisi V DPRD Banten dari Dapil Pandeglang. 

Menurut Eri, selain keukeuh menginginkan pemekaran, warga juga berkeluh kesah mengenai buruknya pelayanan pemerintah terhadap wilayah mereka. **Baca juga: Pelayanan BPJS Masih Dikeluhkan Warga di Banten.

“Tentunya, aspirasi mereka tetap kita tampung dan sampaikan ke pemerintah dalam rapat paripurna ini. Seperti apa keputusannya, terserah pemerintah untuk mengakomodirnya,” ujar politisi PDI Perjuangan itu lagi.

Eri tak menampik bila pemekaran sebuah wilayah membutuhkan kajian mendalam. Namun suara rakyat di wilayah, tentunya harus tetap di apresiasi dan akomodir,” tegasnya.(rani)

Kabar6-Administrasi sekolah kiranya masih menjadi hambatan bagi siswa di Provinsi Banten untuk bisa mengikuti Ujian Nasional (UN).

Faktanya, hingga kini masih ada laporan yang masuk ke posko pengaduan khusus UN, yang dibuka Ombudsman Banten.

“Ternyata masih ada pelajar yang tidak bisa ikut UN cuma karena belum membayar sejumlah administrasi. Seharusnya itu tidak boleh,” kata Ketua Ombudsman Banten, Bambang Poerwanto Sumo, Senin (13/4/2015).

Persoalan itu, diyakini Bambang akan berdampak langsung pada psikologis siswa dalam menghadapi ujian yang menentukan kelulusan mereka dari bangku sekolah. ** Baca juga: Wartawan Tangerang Jadi Korban Pecah Kaca

“Terpenting, pelajar diikutkan dulu dalam UN. Bila perlu, mereka tidak harus mengetahui persoalan administrasi tersebut. Karena itu bisa menyusul antara pihak sekolah dan orang tua pelajar. Jikalau mereka tidak mampu, kan bisa dibuktikan melalui keterangan tak mampu,” terangnya.

Dirinya berharap agar Dinas Pendidikan (Dindik) setiap kabupaten dan kota memberikan teguran keras kepada sekolah yang membandel tersebut. “Pihak sekolah harus mendapat teguran dari dinas, agar persoalan itu tidak terulang,” tegasnya.

Sayangnya, Ketua Pelaksana UN Provinsi Banten, Tedy Rukman, mengaku tidak mengetahui perihal adanya siswa yang tidak bisa mengikuti ujian karena persoalan administrasi.

“Kalau benar ada, kami sangat menyayangkan. Karena pada dasarnya UN itu gratis dan dibiayai oleh negara, UN sendiri haknya siswa untuk mengikutinya,” kata ketua Pelaksana UN Provinsi Banten, Tedy Rukman.

Tedy juga berjanji akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar siswa dapat mengikui UN. “kami akan langsung melakukan koordiansi dengan pihak dinas kabupaten kota, karena kita mempunyai keterbatasan kewenngan,” tegasnya.(tmn/din)

Kabar6-Masalah pelayanan kesehatan dengan menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) menjadi salah satu yang paling dikeluhkan oleh masyarakat di Banten.

Ini terlihat dalam rapat Paripurna hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten. ** Baca juga: Warga Tangsel Didorong Semakin Melek Teknologi

Najib Hamas, juru bicara Dapil Kabupaten Serang, mengatakan bahwa buruknya pelayanan kesehatan oleh pihak rumah sakit dan klinik disuarakan masyarakat, selama anggota DPRD Banten menggelar reses di lapangan.

“Pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian daerah tingkat dua dan pemerintah Provinsi Banten, karena nyaris seluruh rakyat menyuarakan keburukan dalam pelayanan yang dilakukan tim medis dan rumah sakit,” terangnya.

Dikatakan Najib, persoalan kesehatan tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Banten, karena berkaitan dengan semangat RPJMD pemerintah di dalamnya.

“Dalam RPJMD tertuang bagaimana pengentasan kesehatan dan peningkatan mutu kesehatan oleh pemerintah,” ujarnya.(rani)

Kabar6-Pernyataan Sekda Banten, Kurdi Matin yang tersebar di Youtube, tentang begal APBD, dianggap tidak mencerminkan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beradab.

“Sebagai pemimpin setiap tindak tanduk termasuk ucapan harus berhati-hati dan beretika, termasuk kesiapan terhadap konfirmasi pada hal yang berkaitan dengan hal yang bersifat track record (masa lalu),” kata pengamat politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Ikhsan Akhmad, Senin (13/4/2015). ** Baca juga: Video Sekda Banten Ajak Rampok APBD Disayangkan Ketua DPRD

Untuk itu, Ikhsan meminta Kurdi Matin selaku pembina PNS di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, mengklarifikasi pernyataannya secara jelas.

“Bukan berkelit dengan mengatakan lupa atau tidak tahu dengan isi pembicaraan dalam video tersebut,” ujarnya lagi.

Terlepas dari proses yang sedang berjalan di kepolisian, lanjut Ikhsan, setidaknya dalam video itu terkonfirmasi tanggal pertemuan yang bisa dijawab oleh Sekda.

“Apakah memang ia terlibat atau tidak,” tegasnya.

Diketahui, video yang beredar di youtube dengan judul ‘SEKDA BANTEN AJAK MASYARAKAT MERAMPOK APBD BANTEN’ di upload pada 5 April 2015, berdurasi 45 detik. ** Baca juga: Heboh Presiden Jokowi di Pasar Modern BSD

Dalam video tersebut, orang yang diduga mirip dengan Sekda Banten, Kurdi Matin, mengatakan bahwa merampok APBD Banten sah hukumnya.(tmn/din)

Kabar6-Kapolda Banten, Boy Rafli Amar, memastikan paham ISIS yang kini menyeruak di berbagai lapisan dunia, menjadi perhatian bersama.

Janji surga dan perbaikan ekonomi bagi pengikutnya, harus segera di tangkal oleh semua elemen masyarakat. ** Baca juga: F-MBAI Deklarasi Tolak ISIS di Banten

Keberadaan ISIS tidak hanya menjadi tanggungjawab polisi semata, tetapi masyarakat luas juga turut andil di dalamnya.

“Paham ISIS yang terus menawarkan surga dan perbaikan ekonomi dunia, harus segera disikapi oleh seluruh elemen masyarakat. Tindak tanduk mereka dalam melahirkan jaringan di Indonesia, terus kita monitor. Namun peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam pengawasan,” terangnya, usai deklarasi Front Masyarakat Banten Anti Isis (F-MBAI) di Serang, Banten, Senin (13/4/2015).

Menurutnya, elemen masyarakat dan para tokohnya harus membangun ketahanan lingkungan dan masyarakat, guna melawan atau menangkis paham radikal ISIS tersebut. ** Baca juga: Usia 39 Tahun, PDAM TKR Terus Tingkatkan Pelayanan

“Ketika para tokoh dan masyarakat sudah bisa membangun ketahanan dalam lingkungan untuk melawan paham radikal ISIS, maka kita semakin bisa untuk melakukan pemetaan dan mengusir paham radikal tersebut,” ujarnya.(rani)