Kabar6-Perombakan struktur kepengurusan Partai Golkar di tingkat daerah, dinilai menyalahi aturan. Pasalnya, kader Golkar tingkat daerah tidak memiliki dosa dan salah apa-apa. Karena yang berkonflik berada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Demikian disampaikan Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) Bali, Idrus Marham, dalam sambutannya di acara konsolidasi DPD 1 Golkar Banten, Jumat (15/5/2015).

“Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di daerah ini tidak bermasalah. Mereka sudah mempersiapkan pelaksanaan Pilkada. Nah yang bermasalah kubu Ancol, karena tiba-tiba menunjuk Pelaksana Tugas (Plt). Inilah yang menjadi masalah,” tegasnya.

Idrus mengingatkan agar kader pohon beringin itu agar jangan ikut ISIS (ikut sana ikut sini) atau USUS (untung sana untung sini). “Sekenario pembuat keguncangan di Golkar juga harus di usut,” terangnya.

Idrus menduga, ada sekelompok orang yang sengaja ingin menggembosi partai beringin tersebut. ** Baca juga: Mayoritas Kebakaran di Tangsel Akibat Korsleting

“Jika orang hanya berpikir kemenangan, maka orang-orang itu akan menabrak aturan dan prinsip-prinsip yang ada. Jika golongan lain bertindak bedasarkan ideologi dan cita-cita, tidak akan menghalalkan segala cara,” kata Idrus.

Diketahui sebelumnya, hasil konsolidasi yang digelar DPP Golkar versi Agung Laksono di lantai empat kantor DPP Golkar, di Jakarta Barat, pada Selasa (12/5/2015) lalu, merombak struktur kepengurusan Partai Golkar di tingkat DPD I.

Ya, dalam perombakan itu, Ketua DPD I Partai Golkar Banten, Ratu Tatu Chasanah, didepak dari jabatannya. Sebagai pengganti, ditunjuk Tb Ace Hasan Syadzily, mantan anggota DPR-RI dari dapil Kabupaten Pandeglang-Kabupaten Lebak.

Selain Ratu Tatu, perombakan juga terjadi di posisi Sekretaris, Bendahara, Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, hingga Wakil Bendahara.(tmn/din)

Kabar6-Sikap optimis diperlihatkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar versi Munas Bali, terkait konflik di tubuh partai berlambang pohon beringin.

Sekjen Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham, yakin jika Partai Golkar versi Munas Bali akan memenangkan putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Senin 18 Mei 2015 mendatang.  ** Baca juga: Minim SDM, Kota Tangerang Rentan Dicemari

Dalam putusannya nanti, PTUN akan menentukan menerima atau menolak gugatan kubu Aburizal Bakrie (Ical) terkait Surat Keputusan (SK) Menkum HAM, Yasonna Laoly, yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar yang diketuai Agung Laksono.

“Kami optimis, pertama putusan mahkamah partai tidak memenangkan salah satu pihak dan itu yang dijadikan dasar Menkumham. Kedua, Apa yang dijadikan dasar oleh Menkumham itu adalah pendapat pribadi Andi Mattalata dan Djasri Marin. Yang ketiga adala kuasa hukum Menkumham yang memberikan penjelasan terhadap gugatan kami yang disampaikan pada tanggal 13 April juga mengakui bahwa yang dikutip di situ adalah pendapat Andi Mattalata dan Djasri Marin,” ujarnya usai melakukan konsolidasi DPD 1 Partai Golkar Banten, di Kota Serang, Jumat (15/05/2015).

Idrus bertambah yakin setelah Muladi, ketua Mahkamah Partai Golkar, membuat penjelasan hukum bahwa mahkamah partai tidak memenangkan salah satu pihak.

“Dengan bahasanya bahwa, putusan Mahkamah Partai Golkar terkait perkara 1, perkara 2, perkara 3, yang ditetapkan pada tanggal 3 Maret, di mana Andi Mattalata dan Djasri Marin berpendapat (pribadi) bahwa memenangkan Ancol,” terangnya.

Idrus bahkan mengklaim jika kuasa hukum dari Menkumham pun telah mengakui kekalahannya.

“Itu bukan putusan mahkamah partai dan itu diulang tiga kali di dalam jawabannya (kuasa hukum menkumham), yakni di halaman dua, lima, dan halaman tujuh,” tegasnya.

Sementara itu Ketua DPP Golkar versi Ancol, Leo Nababan, mengatakan bahwa putusan PTUN tak akan berpengaruh terhadap keikutsertaan kubu Agung Laksono dalam Pilkada serentak.

Di lain pihak, Menkum Ham masih enggan mengambil sikap sebelum putusan dari PTUN terkait konflik Partai Golkar dibacakan. (tmn/din)

Kabar6-Program Listrik Masuk Desa (Pro Lisdes) akan segera diwujudkan kepada sekitar 3.000 rumah di Kabupaten Pandeglang, Banten.

Seperti dikatakan Kabid Energi dan Listrik pada Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Pandeglang, Endih Haerudin, program ini diberikan untuk puluhan desa dan kecamatan.

“Tahun ini ada sekitar 3.000 KK yang berada di 25 kecamatan dan 51 desa  yang akan menerima bantuan Pro Lisdes,” jelas Endih, di ruang kerjanya, Jumat (15/05/2015).  ** Baca juga: Gerindra Cari Calon Berkualitas di Pilkada Tangsel

Agar berjalan sesuai harapan, Pemkab Pandeglang tengah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kami tengah melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan dan juga aparat desa,” terangnya.

Diketahui, sebanyak 200 ribu rumah di Provinsi Banten, belum teraliri listrik, khususnya di wilayah Banten Selatan, yakni Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Banten, Eko Palmadi, menjelaskan bahwa Pemprov Banten menargetkan sebanyak 25 ribu rumah dapat teraliri listrik setiap tahunnya.

“Kita sih targetnya segitu (25 ribu sambungan listrik baru). Jadi 200 ribu rumah itu butuh berapa lama hingga teraliri semua, itupun kalau konstan (tetap dengan 25 ribu sambungan baru). Kita sih coba naikkan, PLN nya mampu nggak dia, karena PLN sering bilang belum bisa,” pungkasnya. (tmn/din)

Kabar6-Batu akik Kalimaya, khususnya jenis Black Opal (BO), tampaknya memang memiliki daya tarik tersendiri. Harganya yang selangit, tidak menjadi masalah bagi para penggemar batu akik untuk memilikinya.

Namun, penggemar batu akik saat ini dituntut waspada, karena disinyalir beredar BO asli tapi palsu (aspal). Menurut Fuad Lutfi (26), salah satu pengrajin batu Kalimaya, diperlukan ketelitian dari pembeli, dan kejujuran si penjual.

“Pembeli jangan terkecoh dengan harga. Yang mahal belum tentu berkualitas, yang murah belum tentu murahan. Jadi ketelitian pembeli dan kejujuran pedagang menjadi faktor untuk mendapatkan Kalimya yang terbaik,” kata Fuad, saat ditemui di kediamannya di Warung Gunung, Kabupten Lebak, Jumat (15/5/2015).

Beredarnya BO aspal, menurut Fuad yang sudah menggeluti profesi tersebut sejak 2012, dapat merugikan penambang, bahkan merusak citra Kalimaya yang telah mendunia. Terlebih bagi penggemar batu akik Kalimaya yang baru terjun, akan sangat sulit membedakannya.

“Yang bisa membedakan secara fisik Kalimaya yang mudah pacah dan yang tidak (mudah pecah) memang sulit. Yang jelas kita harus memahami batu kalimaya. Minimal tanya ke penjual batu. Kalimaya yang dijualnya merupakan kalimaya dari galian (tambang) asal mana. Karena yang bisa membedakan kekerasan batu itu pedagangnya sendiri,” terangnya.

Fuad menyarankan agar pembeli batu akik Kalimaya yang sudah jadi, dan bukan yang berasal dari bahan (bongkahan). ** Baca juga: Nonton Bokep Dipecat, Bekas PPK Tangsel Ikut Seleksi

“Jangan beli langsung dari penambang, bahan baku belum tentu bagus. Lebih baik beli jadinya yang sudah dibentuk,” tegas Fuad yang pernah menjual BO seharga Rp250 juta per buah itu.

Seperti diketahui, batu akik Kalimaya masuk dalam 10 jajaran batu mulia termahal di dunia yang setara dengan Beryl Emerald, Blue Garnet, dan Jadeite. Bahkan batu akik asal Kabupaten Lebak mampu menembus hingga US$2.500 per karat. (tmn/din)

Kabar6-Tingkat hunian kamar di sejumlah lokasi wisata di Banten, melonjak hingga 90 persen.

Ya, melonjaknya wisatawan di tanah jawara ini, seiring dengan libur panjang perayaan Kenaikan Isa Almasih, Irsa Miraj dan akhir pekan.

Sejumlah lokasi wisata yang dibanjiri turis lokal diantaranya adalah, Pantai Anyer di Kabupaten Serang, hingga Pantai Carita di Kabupaten Pandeglang.

“Mudah-mudahan bisa sampai tembus 100 persen. Apalagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung sudah diresmikan Jokowi, sehingga dapat membawa impek (dampak) positif,” kata Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banten, Ahmad Sari Alam, Kamis (14/05/2015).

Menurutnya, faktor penentu tingginya hunian hotel, karena dipengaruhi oleh libur sekolah ditambah dengan banyaknya hiburan di setiap hotel yang ada di Banten untuk menghibur para wisatawan.

“Jakarta sudah macet. Wilayah Banten menjadi destinasi (tujuan wisata). Pemerintah Banten sudah mendukung dengan membenahi kondisi infrastruktur menuju lokasi wisata,” terangnya.

Kondisi lonjakan penumpang juga terjadi di Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang. **Baca juga: Tol Serang-Panimbang Masuk Proses Amdal.

Data sementara yang dilansir PT Angkasa Pura (AP) II, jumlah penumpang yang berangkat untuk tujuan domestik maupun luar negri, mencapai 8.000 penumpang, dengan tujuh extra flight.

“Umumnya penumpang ingin berlibur ke kota-kota besar, seperti Denpasar, Bali,” ujar Asisten Airport Duty Manager, Daisy Dengah.(tmn/din/rani)

Kabar6-Pemerintah pusat menggeber proses pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang sejauh 87 kilo meter.

Kini, proses pembangunan jalan tol tersebut, sudah memasuki tahapan Analisis Dampak Lingkungan (amdal).

“Pemerintah pusat sudah merencanakan tahun depan (pembangunan jalan tol). Makanya itu, kita sekarang sedang menyiapkan amdal,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno di Serang, Kamis (14/05/2015).

Tak hanya menyiapkan amdal, Pemprov Banten juga siap membantu pemerintahan Jokowi-JK untuk menyediakan lahan untuk jalan Tol Serang-Tanjung Lesung, demi mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah Banten Selatan.

“Kita (pemprov Banten) hanya kepada amdal. Karena pembangunan kan (pemerintah) pusat. Dan, tentu kita diminta bantuannya untuk pembebasan lahan,” tegasnya.

Diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi berjanji membangun Jalan Tol Serang-Tanjung Lesung sejauh 87 kilometer yang akan menghabiskan biaya sebesar Rp5 triliun.

Janji tersebut dilontarkan Jokowi saat melounching Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, yang sempat mangkrak 24 tahun pembangunannya, pascadicanangkan tahun 1991.

Kini KEK Tanjung Lesung coba dibangun kembali dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2012 dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2022 mendatang.

KEK Tanjung Lesung seluas 1.500 hektar dikelola oleh PT Jabebeka melalui anak usahanya PT Banten West Java (BWJ).(ADV)

Kabar6-Menyeruak informasi, bila Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno, segera dilantik menjadi gubernur definitif.

Bahkan, disebut-sebut kini Mentri Dalam Negri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, kini telah menyiapkan surat pelantikan Rano Karno.

Sayangnya, saat kabar itu dikonfirmasikan langsung kepada Rano Karno, pemeran Si Doel dalam sinetro legendaris Si Doel Anak Sekolahan itu justru belum mengetahuinya.

“Sok tau lo, gw aja belum tau, itu cuma isu,” kata Rano Karno, sambil tertawa kepada sejumlah awak media, Kamis (14/5/2015). **Baca juga: Terlibat 30 Curanmor, Riansyah Ditangkap Polsek Kelapa Dua.

Sedianya, sejak ditetapkan sebagai Plt Gubernur Banten pada Selasa (13/5/2014) lalu, hingga kini nasib Rano Karno untuk menjadi Gubernur definitif masih terkatung-katung.

Sedianya, Rano menggantikan posisi Ratu Atut di tahan oleh KPK atas kasus suap sebesar Rp 1 miliar pada Pilkada Kabupaten Lebak yang melibatkan ketua MK, Akhil Mukhtar. Atut akhirnya di vonis 7 tahun penjara.(tmn/din)

Kabar6-Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Kurdi Matin, menegaskan bila dirinya tidak menuntut menyoal keaslian video “Sekda Banten Ajak Masyarakat Banten Rampok APBD” yang beredar di YouTube.

Sebaliknya, orang nomor tiga di birokrat Banten itu justru menuntut ketika video itu menjadi serius karena beredar luas. ** Baca juga: Polda Banten Surati Kemenkominfo Soal Video Sekda Banten

“Saya berharap segera ada titik terang, untuk membuka ruang gelap yang selama ini cukup menyiksa saya, karena sudah beredar kemana-mana,” tegasnya, Rabu (13/05/2015).

Menurutnya, ada ketidaksamaan antara judul dengan isi pembicaraan di dalam video tersebut.

“Ada ketidaksesuaian saat saya mengeluarkan pernyataan tersebut. Saya masih menjabat sebagai kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” ujarnya.

Dan, ketika video itu diunggah ke YouTube, judulnya justru diberi nama “Sekda”. Sehingga, menurut Kurdi Matin, orang yang tidak mengetahui maksudnya, akan menafsirkannya secara berbeda.

“Saya minta bukan pencemaran nama baik. Tapi pelanggaran dalam UU ITE nya. Untuk apa saya mempersoalkan nama baik, kalau cuma dihukum dua tahun, percuma juga,” terangnya.

Menurut Kurdi Matin, di dalam UU ITE diatur bahwa mentransmisikan, mendistribusikan, dan merekam video tanpa dengan persetujuan merupakan sebuah pelanggaran.

“Saya sudah menyerahkan semuanya ke Polda. Apa pun yang dianggap penting untuk memenuhi penyidikan, ya dipersilakan saja,” jelasnya.

Terkait pernyataan Ketua DPRD yang menyarankannya untuk meminta maaf kepada warga Banten, Kurdi Matin mengaku enggan, karena merasa tidak bersalah dan tak melakukan perbuatan tercela kepada masyarakat Banten.

“Yang berbuat siapa, yang minta maaf siapa. Kan, bingung saya. Memang ketua DPRD yakin itu saya mengajak merampok?,” tegasnya.

Diketahui, masyarakat Banten dihebohkan dengan beredarnya video YouTube terkait Sekda Banten yang mengajak seluruh masyarakat Banten untuk bersama-sama merampok APBD.

Video yang berjudul “SEKDA BANTEN AJAK MASYARAKAT MERAMPOK APBD BANTEN” tersebut telah dilihat sekitar 10 ribu kali yang di unggah pada 5 April 2015 oleh akun bernama Nur Aini. ** Baca juga: SMAN 6 Kota Tangerang Masih Memprihatinkan

Video berdurasi 45 detik tersebut direkam menggunakan kamera handphone secara sembunyi-sembunyi.(tmn/din)

Kabar6-Ketua DPD I Partai Golkar Banten, Ratu Tatu Chasanah, didepak dari jabatannya. Sebagai pengganti, ditunjuk Tb Ace Hasan Syadzily, mantan anggota DPR-RI dari dapil Kabupaten Pandeglang-Kabupaten Lebak.

Perombakan tersebut merupakan hasil konsolidasi yang digelar DPP Golkar versi Agung Laksono di lantai empat kantor DPP Golkar, di Jakarta Barat, Selasa (12/5/2015).

Hal itu diakui Ketua DPD I Partai Golkar Banten, Ratu Tatu Chasanah, Rabu (13/5/2015). “Jangan bermanuverlah. Lebih baik tunggu hasil inkrah dari pengadilan saja,” kata Ratu Tatu.

Sedianya, di DPD I Banten, kiranya bukan cuma posisi Ratu Tatu yang diganti. Perombakan terjadi dari posisi Ketua, Sekretaris, Bendahara, Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, hingga Wakil Bendahara.

Data yang didapat, dalam daftar hadir rapat konsolidasi di kantor DPP Golkar itu, tertera sejumlah nama. ** Baca juga: Libur Panjang, Bandara Soetta Padat

Di antaranya, tertulis Ace Hasan Syadzily menjadi Plt Ketua DPD I Golkar Banten, Sekretaris dijabat Yayat Biaro, dan Bendahara diduduki oleh Puaddin.

Sedangkan beberapa nama lain yang juga masuk kepengurusan, seperti Ahmed Zaki Iskandar, Tb Iman Ariyadi, SM Hartono, Suparman dan Andika Hazrumy sebagai Wakil Ketua.

Meski demikian, kelima orang yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua tidak hadir dalam rapat konslidasi. Hanya Hartono bersama Ace yang hadir.

“Kami Partai Golkar Banten tetap solid. Karena itu, kami minta kubu mana pun jangan memperkeruh suasana. Jika masih berkonflik, maka Partai Golkar akan kehilangan hak (mengikuti) Pilkada,” tegasnya.(tmn/din)

Kabar6-Penelusuran keaslian video berjudul “SEKDA BANTEN AJAK MASYARAKAT MERAMPOK APBD BANTEN” yang kini beredar di youtube, kiranya masih terus dilakukan polisi.

Bahkan, kini pihak Polda Banten yang menangani kasus itu, meminta bantuan Kementrian Komuniaksi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mengecek keaslian video dimaksud. ** Baca juga: Keaslian Video Rampok APBD Banten Pengaruhi Konstruksi Hukum

“Sekarang tinggal kita buktikan (keaslian) video tersebut dan memberlakukan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” kata Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Banten, Kombes Pol Nurullah, Rabu (13/05/2015).

Namun, Polda Banten belum mengetahui pasti siapa ahli telematika yang akan diterjunkan untuk mengecek keaslian video tersebut.

“Bisa jadi Roy Suryo atau yang lain. Tergantung dari Dirjen menunjuk siapa yang akan menangani kasus ini,” terangnya.

Peran ahli telematika, tentunya akan sangat membantu dalam menyelesaikan penanganan kasus tersebut. Pihak kepolisian bahkan siap jika diminta untuk mengantarkan video yang terlanjut membuat gaduh warga di Banten tersebut.

Diketahui, masyarakat Banten dihebohkan dengan beredarnya video youtube terkait Sekda Banten yang mengajak seluruh masyarakat Banten untuk bersama-sama merampok APBD.

Video yang berjudul “SEKDA BANTEN AJAK MASYARAKAT MERAMPOK APBD BANTEN” tersebut telah dilihat sekitar 10 ribu kali yang di unggah pada 5 April 2015 oleh akun bernama Nur Aini. ** Baca juga: Balita Pemakan Batu Bata, Akhirnya Dirawat di RSUD Banten

Video berdurasi 45 detik tersebut direkam menggunakan kamera handphone secara sembunyi-sembunyi.(tmn/din)