Ratusan Mahasiswa di Banten Turun ke Jalan Respons Revisi UU Pilkada

Kabar6-Ratusan mahasiswa di Banten turun ke jalan sebagai respons atas langkah DPR merevisi UU pemilihan kepala daerah (pilkada) tanpa memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Untuk Rakyat (Ampera) itu berkumpul di kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan melakukan long march ke lampu merah Ciceri, Kota Serang, Banten, Kamis (22/8/2024),

Mahasiswa tersebut turun ke jalan untuk merespons upaya DPR merevisi RUU Pilkada, namun dinilai sebagai upaya pembangkangan atas putusan MK. Meskipun DPR pada hari Kamis (22/08/2024) telah menunda rapat paripurna pengesahan Revisi UU Pilkada. Massa aksi tetap bertekad menolak RUU Pilkada dan mengawal putusan MK.

**Baca Juga: Tiga Makna Demo Hari Kamis 22 Agustus 2024: Rule of Law Vs Dinasti Jokowi

Nurlatif dari perwakilan Aliansi Mahasiswa Pemuda Untuk Rakyat (Ampera), di Serang, mengatakan segala bentuk konstitusi milik rakyat harus ditegakkan.

“Sebenarnya untuk tidak dilanjutkan dan mematuhi putusan MK. Jika direvisi gerakan demo ini bukan hanya sekali tapi akan turun hingga ke nasional,” katanya dilansir Antara.

Menurutnya, bukan tentang pilkada tapi tentang demokrasi dan konstitusi, gerakan yang dilakukan rezim hari ini telah mencederai konstitusi dan demokrasi.

“Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya menyita hak mahasiswa tetapi seluruh elemen masyarakat Indonesia,” katanya.

Untuk aksi selanjutnya, mahasiswa sedang berkoordinasi. “Kita bukan satu kampus tapi berbagai organisasi dan lintas kampus akan kembali turun kejalan secara besar-besar. Karena ini sudah darurat demokrasi,” katanya.

Hingga pukul 18.00 WIB mahasiswa di Banten masih berkumpul dan menyuarakan aspirasinya di Jalan Ahmad Yani, Kota Serang. Selain di masing-masing daerah, penolakan RUU Pilkada juga dilakukan di depan gedung DPR RI dan juga MK.

Sebagai informasi, DPR RI dinilai mengakali putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan dan juga putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia minimal calon kepala daerah yang diputus pada hari yang sama yaitu 20 Agustus 2024. (Red)




Momonon dan Andra Soni Duet Nyanyikan Lagu Reggae di DPRD Banten

Kabar6-Sebelum menggelar tour lima negara di Asean, Momonon, band reggae asal Kabupaten Lebak, mengajak Andra Soni, Ketua DPRD Banten, berduet menyanyikan sejumlah lagu, seperti Semangat Ok, di kantornya,plada Rabu siang, 21 Agustus 2024.

Ajakan duet bareng Momonon ke Andra Soni itu, dalam rangka band reggae asal Lebak akan menggelar tour ke lima negara Asean. Mereka meminta doa restu dari ketua legislatif di Provinsi Banten.

Diiringi band reggae asal Kabupaten Lebak itu, ketua DPRD Banten memegang microphone sembari di tonton para pegawai di lingkup sekretariat dewan.

Negara Asean yang Momonon tuju yakni Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand dan Kamboja. Rangkaian Tour Asean untuk memenuhi undangan komunitas regae dilima negara tersebut. Tour yang cukup bergengsi itu didukung langsung dari Ketua DPRD Banten, Andra Soni.

**Baca Juga:Karang Taruna Banten dan BNN Lakukan Pemetaan Indeks Kawasan Rawan Narkoba

“Tentu saja merasa bangga, karena kita tahu Band Momonon ini bukan hanya berkiprah di tanah air, tapi juga digandrungi hingga di mancanegara. Ini hal positif, anak-anak muda yang telah memiliki banyak karya dan bisa menginspirasi anak muda lainnya,” ujar Andra Soni, Rabu, (21/08/2024).

Sementara itu, sang vokalis Gojil, menyatakan ia bersama seluruh personil akan berkeliling Asean selama 10 hari. Momonon bertolak dari tanah air pada 05-15 September 2024.

“Pertama menuju Malaysia, lalu ke Singapura dan terakhir perform di Kamboja. Kami sangat mengapresiasi undangan komunitas reggae di lima negara itu, makanya kami harus hadir di sana,” ungkap Gojil, Rabu, (21/08/2024).

Gojil pun memohon doa dan dukungan dari masyarakat Banten serta seluruh penggemar di tanah air, agar tour Momonon ke lima negara Asean berjalan lancar.

“Kami sangat berterima kasih, semoga beliau juga bisa meraih kesuksesan,” kata Gojil, diamini seluruh personel Momonon.

Untuk diketahui, Band Momonon menghasilkan banyak lagu yang digandrungi anak muda, terutama komunitas reggae, seperti kopi hitam, semangat oke, si Aceng, Go Green, serta banyak lagi yang lainnya.

Band Momonon personelnya terdiri dari Gojil (vokal), Resha Storm (gitar), Reo (gitar), Iki (drum), Omen (Keybod) dan Tamim (dhi).

 




Karang Taruna Banten dan BNN Lakukan Pemetaan Indeks Kawasan Rawan Narkoba

Kabar6-Pengurus Daerah Karang Taruna Provinsi Banten bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten mengadakan rapat bersama untuk melaksanakan pemetaan Indeks Kawasan Rawan Narkoba (IKRN) di Provinsi Banten.

Hal ini dilakukan sebagai upaya Karang Taruna Provinsi Banten bersama BNN Provinsi Banten mencegah adanya peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan generasi muda.

Karang Taruna Provinsi Banten menganggap penting terhadap upaya pemetaan IKRN tersebut mengingat kerawanan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Banten harus ditanggulangi dengan berbagai aksi nyata untuk memberantas penyalahgunaan narkoba.

Baca Juga: Sejumlah PDAM Ikuti Pelatihan 9001:2015 di Perumdam TKR

“Kami di Karang Taruna punya perhatian terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, maka setelah kami koordinasi dengan ketua (H. Andika Hazrumy, red.) diarahkan untuk bersama-sama dengan BNN Provinsi Banten memetakan indeks kerawanan di setiap wilayah yang ada di Provinsi Banten,” Kata Maksis Sakhabi, Wakil Ketua Karang Taruna Provinsi Banten usai rapat bersama dengan BNN, Selasa, 20 Agustus 2024.

Kepala BNN Provinsi Banten, Brigjen Pol Drs Rahmad Nursahid dalam rapat bersama Karang Taruna Provinsi Banten mengatakan, BNN mengajak Karang Taruna untuk bersama-sama berupaya menekan tingkat permasalahan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Banten. Menurutnya, Karang Taruna memiliki jejaring yang luas hingga di Desa/kelurahan bahkan unit RT/RW. Maka dari itu, BNN mempercayai Karang Taruna mampu bergerak sampai ke bawah dalam memetakan IKRN.

“BNN dengan Karang Taruna mempunyai kesamaan prinsip dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di Provinsi Banten, kami sudah melaksanakan perjanjian kerja sama dalam berbagai kegiatan pemberantasan narkoba,” Kata Brigjen Pol Rohmad Nursahid.

Secara terpisah, Ketua Karang Taruna Provinsi Banten, H. Andika Hazrumy mengaku pihaknya mendukung kegiatan yang akan dilakukan BNN Provinsi Banten bersama Karang Taruna dalam rangka mengukur Indeks Kawasan Rawan Narkoba (IKRN) di Provinsi Banten.

“pengukuran IKRN ini sebagai aset data kita yang bersifat ilmiah dan nantinya bisa dijadikan referensi untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan bahaya narkoba agar tepat sasaran,” Kata Andika Hazrumy.

Untuk diketahui, kegiatan pengukuran IKRN ini akan melibatkan anggota Karang Taruna di Provinsi Banten hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Metode yang dilakukan yaitu survei dan pengisian kuesioner oleh masyarakat sebagai responden.(Red)




Dipancing dengan Sepotong Kayu Putih, Komplotan Maling Ternak Gasak Puluhan Kerbau di Serang

Kabar6-Berbekal sepotong kayu putih yang ujungnya dibuat melengkung layaknya kail pancing, komplotan maling kerbau yang terdiri dari enam orang, berhasil mencuri puluhan ekor hewan ternak itu.

Bahkan hanya dengan sebilah batang kayu itu, sang kerbau menuruti perintah maling hingga naik ke atas pick up dan tak bersuara sama sekali.

Komplotan maling itu sudah beraksi sejak 2023 silam, anggotanya ada yang dari Lebak, Sukabumi hingga Bogor. Sebelum beraksi, mereka akan memantau situasi pada siang hari, kemudian malamnya, mereka mencuri kerbau tersebut.

“Pakai kayu untuk mengait hidung kerbau agar mau ikut, karena kalau kerbau di kait seperti ini hidungnya akan nurut. Paling banyak tiga kerbau sehari. Dua hari sebelum ditangkap, dia nyuri kerbau di Lebak,” ujar Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko, Selasa, (20/08/2024).

**Baca Juga: RSDP Kabupaten Serang Diminta Tingkatkan Kualitas

Ada seseorang yang bertugas menggambar peta lokasi pencurian. Kemudian saat malam hari, mereka beraksi mencuri kerbau menggunakan tongkat kayu. Hewan curian digiring menggunakan sebatang kayu hingga naik ke atas pick up.

Pernah ada pemilik hewan ternak memergoki komplotan maling kerbau melakukan aksinya. Korban kemudian dibekap, kaki dan tangan diikat, matanya ditutupi menggunakan lakban yang telah disiapkan pelaku.

“Beruntung korban bisa berteriak usai melepas bekapannya. Teriakan itu didengar warga dan pelaku kabur. Hewan ternak gagal di curi,” ujar Kasatreskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniady, Selasa, (20/08/2024).

Komplotan maling hewan ternak ini sudah beraksi disejumlah daerah di Banten, bahkan diduga juga mencuri kerbau di wilayah Bogor, Jawa Barat.

Para pelaku terancam hukuman penjara selama sembilan tahun akibat aksi kejahatannya.

“Para pelaku pencurian dengan pemberatan dan atau percobaan pencurian dengan kekerasan hewan ternak, dikenakan Pasal 363 juncto 365 juncto 53 KUHP dengan ancaman hukuman penjara sembilan tahun,” jelasnya.

Berikut daftar tersangka komplotan pencuri hewan ternak jenis kerbau:

1) AI (36), Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten.

2) DI (31), Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

3) AD (45), Cikeusal, Kabupaten Serang, Banten.

4) DS alias Batik (42), Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

5) YI (45), Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten.

6) SJ alias Sukma (58), Muncang, Kabupaten Lebak, Banten.(Dhi)




RSDP Kabupaten Serang Diminta Tingkatkan Kualitas

Kabar6-Rumah Sakit dr Drajat Prawiranegara (RSDP) Kabupaten Serang diminta untuk terus meningkatkan kualitas, baik kualitas pelayanan, sumber daya manusia (SDM), dan kualitas sarana prasarana atau Sapras jika ingin paripurna.

Hal itu disampaikan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Plh Sekda) Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto saat Peringatan Dirgahayu RSDP Kabupaten Serang ke-86 Tahun bertemakan ’Transformasi menuju pelayanan paripurna untuk Indonesia maju’ di Aula RSDP pada Selasa, 20 Agustus 2024.

Harapan Pemda, kata Rudy, RSDP bagian dari sub sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Serang, karena sub sistem RSDP menjadi bagian-bagian penting itu. Oleh karenanya, ketika menjadi bagian penting pada momen memasuki usia ke 86 tahun itu harus bisa meningkatkan kualitasnya.

**Baca Juga: Lagi Jaksa Bebaskan Pelaku Pencurian Handphone Lewat Mekanisme Keadilan Restoratif

”Kualitas itu apakah kualitas pelayanannya, SDM nya, kualitas sarana prasarananya kalau kita ingin menjadi paripurna. Momentum ulang tahun ini kita harapkan membangun komitmen yang baik di semua elemen-elemen RSDP, supaya bisa maju bersama sama kita dorong bersama-sama untuk naik,”ujarnya kepada wartawan.

Namun demikian, sambung Rudy, dukungan dari pemerintah daerah harus penuh kepada RSDP tidak membiarkan RSDP itu berjalan sendirian tanpa punya gaidens (panduan) sebagaimana untuk peningkatan kualitasnya.

”tetapi harus kita dorong, kita sama-sama membantu sedemikian rupa supaya bisa jadi yang terbaik,”katanya.

Meski demikian, Inspektur Kabupaten Serang ini menegaskan jika RSDP Kabupaten Serang sudah paripurna, akan tetapi berjalannya harus lebih cepat lagi. Sebab masyarakat saat ini tidak ingin menunggu, tetapi bagaimana harus memberikan yang terbaik.

”Makanya kita harus berjalan lebih cepat,”tandasnya.

Untuk mewujudkannya, Rudy mempunyai cara memanfaatkan eks Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) yang saat ini milik RSDP rencananya akan kembali dibangun untuk rumah sakit. Sebab, jika RSDP saat ini sifatnya pelayanan pengabdian kepada masyarakat dengan melayani pasien-pasien menggunakan BPJS Kesehatan.

“tetapi yang di sana jadi khusus core business nya. Untuk apa? Untuk subsidi silang, masyarakat yang mampu biar bersubsidi dengan membiayai masyarakat yang tidak mampu. Tujuannya buat apa core business ini? Untuk mengangkat kenaikan kualitas yang BJPS nya. Pelayanan di sini itu ditingkatkan begitu,”terangnya.

Kendati demikian, sebut Rudy, Pemda Kabupaten Serang tidak akan sanggup jika membangun gedung lantai 5 sampai 7 lantai yang menelan anggaran sebesar Rp500 miliar tidak akan sanggup jika dalam satu tahun. Akan tetapi, harus memakai sistemnya multi years.

“Tetapi bangunannya kita ingin jadi dahulu, setelah bangunan itu jadi nanti di cicil selama 5 tahun. Itu salah satu solusi yang skemanya lebih gampang dan lebih jelas,”ungkapnya.

”Dengan meningkatnya layanan, masyarakat makin suka orang akan datang tetapi parkirannya tidak ada, harusnya beriringan bersama-sama. Solusinya tidak ada lagi, hanya solusinya di depan gedung di naikkan (untuk lahan parkir),”paparnya.

Direktur RSDP Kabupaten Serang Agus Sukmayadi berharap ada perubahan paradigma terhadap cara melayani masyarakat sesuai tema ’Transformasi menuju pelayanan paripurna untuk Indonesia maju’. Tentunya berharap seluruh pelayanan rumah sakit bisa lebih memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tercukupi.

”Terutama dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan, meski sudah cukup baik artinya RSDP menjadi rumah sakit rujukan wilayah Serang maupun Banten barat maka perlu didukung SDM, sapras, pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,”ujarnya.

Turut hadir sejumlah Kepala OPD Kabupaten Serang, dan para tamu undangan. Pada kesempatan itu juga RSDP Kabupaten Serang memberikan santunan anak yatim, serta penghargaan kepada pemenang desain grafis logo RSDP Kabupaten Serang yang baru. (Aep)




Bank Indonesia Banten Temukan 1.025 Lembar Uang Palsu Periode Januari hingga Juni 2024

Kabar6-Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten mencatat ada 1.025 lembar uang yang diragukan keasliannya atau palsu pada periode Januari hingga Juni 2024.

Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten, Jajang Hermawan mengatakan temuan uang rupiah yang diragukan keasliannya tersebut sebanyak bersumber dari klarifikasi setoran bank yang masuk.

“Dari keterangan perbankan, peningkatan temuan uang palsu diduga karena siklus pada saat Pemilu berlangsung. Namun, hal itu baru dugaan untuk pembuktiannya harus melalui proses hukum,” katanya dikutip Selasa (20/8/2024).

**Baca Juga:Pemkot Serang Upayakan Bonus Rizki Juniansyah pada Anggaran Perubahan

Ia mengatakan untuk pecahan uang palsu yang ditemukan paling banyak pada nominal pecahan Rp100 ribu ada 621 lembar, Rp50 ribu 338 lembar, Rp20 ada 12 lembar dan Rp10 ribu ada empat lembar.

Selain uang palsu, BI Banten juga mencatat ada penukaran uang rusak yang nominalnya mencapai Rp54,4 miliar. Dari tujuh pecahan uang rupiah kertas, mulai dari Rp100 ribu, Rp50 ribu, Rp20 ribu, Rp10 ribu, Rp5 ribu, Rp2 ribu dan Rp1.000.

“Tingkat kelusuhan paling banyak di pecahan Rp50 ribu yakni 40,3 persen. Kemudian, pecahan Rp100 ribu 16,8 persen,” katanya.

Sementara itu, upaya yang dilakukan BI untuk mencegah risiko peredaran uang palsu yakni dengan melakukan sosialisasi dan edukasi cinta bangga rupiah kepada masyarakat.

“Kami ada edukasi cinta bangga rupiah, maka dari itu dalam melakukan penukaran uang secara umum kami menyarankan untuk transaksi nontunai. Ini salah satu cara dalam mengurangi risiko adanya peredaran uang palsu,” pungkas Jajang Hermawan.(Ant)

 




Pj Gubernur Banten Bantah Membiarkan Kekosongan Jabatan Tinggi

Kabar6-Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar membantah telah membiarkan kekosongan jabatan tinggi eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Al Muktabar mengatakan kekosongan jabatan tersebut masih dalam penyesuaian dengan kebutuhan organisasi sambil menunggu pengajuan untuk penyusunan sesuai analisis beban kerja secara formal.

“Bukan dibiarkan, kebutuhan organisasi dan analisis beban kerja. Ini bukan pembiaran, ini adalah perhitungan beban kerja organisasi,” ujar dia dilansir Antara, dikutip Selasa (20/8/2024).

Al Muktabar menjelaskan pengajuan organisasi telah masuk ke DPRD Banten.

**Baca Juga:Oknum Pejabat BPKAD Diduga Pungli, Pj Gubernur Banten Proses Hukum

Ia mengatakan saat ini dalam penyusunannya berfokus kepada kebutuhan kepemimpinan untuk rentang kerja berfokus kepada pendidikan dan infrastruktur, sesuai rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) Banten 2025.

Sementara meski adanya kekosongan jabatan tersebut, Al Muktabar meyakini tidak ada hambatan terkait pelayanan kepada masyarakat dan terpenuhinya semua indikator kerja.

Selain itu dia mengatakan telah memperhitungkan beban kerja para pejabat tinggi yang memiliki peran ganda sebagai pelaksana tugas di organisasi perangkat daerah (OPD) lain, sehingga tidak mungkin mereka kewalahan.

Ia juga mengatakan hal tersebut berpengaruh pada efisiensi senilai Rp100 miliar yang bisa dialokasikan untuk hal-hal krusial di masyarakat seperti pembangunan sekolah dan jalan desa.

Menurut dia, efisiensi dari belanja kepegawaian tersebut merupakan efek dari penyederhanaan organisasi di Pemprov.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Nana Supiana mengatakan secara teknis sudah dipersiapkan metode-metode untuk pengisian kursi jabatan kosong tersebut.

Hal tersebut juga sudah disampaikan kepada Pemerintah Pusat, salah satunya tentang penyederhanaan organisasi.

“Saat ini Pemprov memiliki desain utama (grand design) untuk menyederhanakan organisasi dengan melihat kepada analisis beban kerja dan kebutuhan, dan kita sedang terus mengkonsolidasikan dan komunikasikan itu kepada pemerintah pusat,” kata Nana.

“Dan itu sebetulnya sejalan dengan draf Undang-Undang ASN yang salah satu turunannya adalah manajemen organisasi, dan itu sejalan dengan apa yang saat ini Pemprov lakukan di mana penyederhanaan organisasi namun kaya fungsi,” ujar dia melanjutkan.

Sehingga mengatakan keterisian jabatan kosong tinggal menunggu waktu.

Sebelumnya, terdapat kekosongan belasan kursi jabatan pimpinan tinggi pratama lebih dari dua tahun.

Belasan dinas tersebut, yakni Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian; Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral; Inspektorat; dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Badan Pendapatan Daerah Biro Hukum; Biro Umum; Badan Pendapatan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan; Biro Ekonomi Pembangunan; Biro Organisasi, dan Staf Ahli Gubernur.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto melalui surat edaran (SE) per 30 Juli 2024 meminta agar pemerintah daerah yang memiliki kekosongan jabatan pimpinan tinggi untuk berkoordinasi menyelenggarakan seleksi tersebut.(red)

 




Oknum Pejabat BPKAD Diduga Pungli, Pj Gubernur Banten Proses Hukum

Kabar6-Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar menegakkan proses hukum untuk oknum pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten inisial BR yang melakukan pungutan liar (pungli) sebesar Rp1,8 miliar.

“Itu kami lakukan proses hukum. Jadi hukum yang akan mengedepankan disamping aspek kepegawaian, juga tetap diperiksa aspek pegawainya,” ujar Al Muktabar di Serang, Banten, Senin (19/8/2024).

Ia mengatakan, pihaknya sedang mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan BR dari aspek kepegawaiannya, dan akan menerapkan hukuman disipliner setelah melakukan kroscek atau cek silang.

**Baca Juga:Hasil Seleksi 2022, Sebanyak 72 Kepala Sekolah di Banten Resmi Dilantik

Namun seperti apa hukumannya, Al Muktabar belum menjelaskan lebih lanjut.

Proses kroscek tersebut, menurut dia akan memakan waktu. Sebab kejadiannya tidak berlokasi di Banten.

“Jadi perlu waktu karena tidak di Banten, kalau di Banten kan cepat kami kroscek. Kalau di daerah lain mungkin saya harus hubungi kepala daerahnya, atau unit-unit kerja yang berhubungan atau individu,” kata Al Muktabar ldilansir Antara.

Selain itu, Al Muktabar juga merespon bahwa oknum BR sudah berkesadaran untuk tindak lanjut mengikuti diklat sebagai calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat 2.

Sebelumnya, pengusaha asal Kabupaten Pandeglang AF melaporkan BR ke Inspektorat Pemprov Banten atas kerugiannya akibat oknum tersebut melakukan pungutan liar.

AF juga melaporkan oknum dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), DS, serta WI dan SG atas keterlibatan pungli di Polres Pandeglang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Nana Supiana mengatakan, jika BR terbukti bersalah dan disidik, maka BKD akan menangguhkan status kepegawaiannya agar tidak menerima gaji dan tunjangan dari Pemerintah Provinsi Banten.(red)




Hasil Seleksi 2022, Sebanyak 72 Kepala Sekolah di Banten Resmi Dilantik

Kabar6-Sebanyak 72 kepala SMKN, SMAN dan SKH dan 1 Pengawas Sekolah di Provinsi Banten resmi dilantik di pendopo Gubernur Banten, Senin (19/8/2024).

Pelantikan puluhan kepala sekolah hasil seleksi tahun 2022. Mereka dilantik untuk mengisi jabatan kepala sekolah yang sebelumnya kosong sekitar 7 bulan.

“Kalau udah bicara lumayan lama, mungkin lebih dari 6 bulan atau lebih dari 7 bulan, ini hasil seleksi 2022, sekarang 2024 sudah dilantik,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten Tabrani.

Tabrani mengungkapkan, pelantikan tersebut merupakan kebutuhan organisasi dan penyegaran bagi para kepala sekolah yang terlalu lama menjabat.

**Baca Juga: Pemkot Serang Upayakan Bonus Rizki Juniansyah pada Anggaran Perubahan

“Rotasi itu ada yang masa kerja lama untuk penyegaran ada juga kebutuhan organisasi,” ungkapannya.

Kendati demikian, Tabrani mengatakan terdapat sekolah yang mengalami kekosongan kepala, lantaran kepalanya ada yang memasuki masa pensiun.

Namun Tabrani tak hafal secara detail sekolah berapa jumlah kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun.

“Pensiun itu tidak permanen selalu bergerak. Apakah setelah ini tidak ada pensiun, malah ada yang pensiun di bulan November dan di bulan Desember terus aja bergerak pensiun,”tambahnya.

Lebih lanjut, Tabrani menekan kepada para kepala sekolah yang baru saja dilantik tidak hanya duduk dibelakang meja. Tetapi harus paham dengan kebutuhan dan kegiatan belajar mengajar.

“Makanya kepala sekolah itu dia tidak hanya melaksanakan kegiatan yang bersifat administratif tapi juga harus kegiatan-kegiatan lingkungan,”pungkasnya.(Aep)




Pemkot Serang Upayakan Bonus Rizki Juniansyah pada Anggaran Perubahan

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Banten, mengupayakan pemberian bonus kepada Rizki Juniansyah peraih medali emas pada cabang olahraga (cabor) angkat besi kelas 73 kilogram di Olimpiade Paris 2024, melalui anggaran perubahan.

Penjabat Wali Kota Serang Yedi Rahmat, di Serang, Senin, mengatakan sampai saat ini Pemkot Serang belum menganggarkan bonus yang akan diberikan untuk Rizki Juniansyah.

“Terkait dengan bonus harus dianggarkan terlebih dulu. Kami sampai saat ini belum menganggarkan, mungkin Insya Allah di anggaran perubahan ini akan diupayakan berkoordinasi dengan teman-teman Dewan (DPRD Serang),” katanya Senin (19/8/2024).

**Baca Juga: Aice dan Ribuan Warga Serang Meriahkan Selebrasi Rizki “Si Anak Serang” Juara Olimpiade Paris

Saat ini Rizki Juniansyah telah mendapatkan bonus dari pemerintah pusat. Yedi berharap bonus tersebut dapat memotivasi Rizki Juniansyah, sehingga ke depan terus meningkatkan prestasinya.

“Karena pada saat penyambutan di Bandara, saya juga hadir langsung dan mendengar langsung bahwa bonus itu dari pemerintah pusat sebesar Rp6 miliar. Kita doakan agar beliau berprestasi terus,” katanya dilansir Antara.

Sebelumnya, kepulangan Rizki Juniansyah disambut meriah oleh warga Kota Serang dengan melakukan arak-arakan keliling Kota Serang, yang didampingi langsung oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar dan Pj Wali Kota Serang Yedi Rahmat.

Atlet asal Kota Serang itu berhasil menang dengan total angkatan besi 354 kg dengan rincian angkatan 155 kg untuk Snatch, serta 199 kg untuk Clean and Jerk, pada Jumat (16/7) dini hari.

Selain medali emas, Rizki sekaligus memecahkan rekor Olimpiade pada angkatan Clean and Jerk Men’s 73 kg, yang sebelumnya dipegang oleh pesaingnya asal Tiongkok, Shi Zhiyong dengan catatan 198 kg.(Red)