Kabar6-Polda Banten tengah menelusuri penyebab banjir bandang disertai longsor yang menelan empat korban jiwa di kawasan Carita, Kabupaten Pandeglang, Senin (26/7/2016) kemarin.

Polisi menduga, bencana alam yang terjadi kemarin, masih memiliki kaitan dengan aktivitas penebangan pohon secara liar di sekitar kawasan tersebut.

“Apakah longsor ini terkait adanya penebangan liar dan lain sebagainya,” kata Kapolda Banten, Brigjen Pol Ahmad Dofiri  kepada awak media, Selasa (27/7/2016).

Sementara itu, Direktur Direskrimum Polda Banten Kombes Yus Fadillah mengaku, bila pihaknya baru mengetahui adanya tiga pengembang kehutanan disekitar hulu Kali Mati.

Ketiganya yakni Perhutani, Litbang IPB, dan Tahura. Sedianya, masing-masing pengembang itu memiliki kawasan masing-masing. **Baca juga: DPC FSB Garteks SBSI Tangerang Gugat Perusahaan Pelanggar Hak Buruh.

“Semuanya ada 500 hektar. Litbang itu 3000 hektar, Perhutani 30 hektar dan Tahura 1670 hektar. Itu daerah yang merupakan tanggungjawab mereka. Ini masih dalam penyelidikan kami untuk mengetahui sejauh mana indikasi penyebab terjadinya longsor,” kata Kapolda. **Baca juga: Ortu Korban Banjir Longsor di Pandeglang Masih Syok.

Jika dalam penyelidikan ditemukan adanya penyimpangan aturan terkait dengan perizinan dan kepemilikan lahan, maka pihaknya akan memproses kasus itu lebih lanjut secara hukum. **Baca juga: Satu Keluarga Tewas Terjebak Longsor di Pandeglang.

“Jika hasil penyelidikan ada unsur-unsur tertentu, maka kami akan proses. Mulai dari perizinan dan status kepemilikannya,” pungkasnya.(zis)

**Baca juga: Pemkab Tangerang Dorong Raperda Penanganan Pemukiman Kumuh.

Kabar6-Pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Anyer mencatat  setidaknya ada sebanyak 31 rumah rusak akibat bencana longsor serta delapan rumah hanyut akibat banjir yang terjadi.

Longsor dan banjir terjadi di Kampung Garung, Desa Sindang Mandi, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang.

“Hari ini kejadian bencana longsor dan banjir, tepatnya di Kampung Garung, Desa Sindang Mandi, ada 31 rumah yang rusak parah, delapan rumah hanyut, dan lima rumah terkena dampak longsor,” ujar Kapolsek Anyer,  AKP Adrian Tuuk, Senin (25/7/2016). **Baca juga: Pascabencana, BMKG Imbau Warga Banten Tidak Panik.
 
Untuk kerugian materil, kata Kapolsek, ada tiga unit sepeda motor hilang serta sebuah kendaraan roda empat yang terseret banjir. **Baca juga: Jalan Raya Pandeglang-Anyer Tertutup Lumpur Setebal 50 CM.

Sementara, akses menuju lokasi banjir dan longsor tersebut juga terputus. “Akses tidak bisa ditembus dengan motor maupun mobil, harus berjalan kaki dengan waktu tempuh sekitar satu jam,” ujar Kapolsek. **Baca juga: Terendam Banjir, Hindari Jalan Utama Menuju Anyer di Tegal Ratu.

“Kamis bersama Koramil dibantu masyarakat dan Basarnas, BPDB dan Lurah setempat sudah memberikan bantuan moril dan materil. Sementara untuk korban jiwa kami belum menerima laporan. Yang pasti warga kami imbau tetap siaga dan waspada terhadap banjir dan longsor susulan,” tegasnya. **Baca juga: Ini Titik Banjir yang Merendam Wilayah di Banten.

Sementara, informasi yang diterima kabar6.com, di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang,  juga ada empat kampung yang terkena longsor. **Baca juga: Satu Keluarga Tewas Terjebak Longsor di Pandeglang.

“Ada enam titik longsor yang terjadi di Kecamatan Mancak. Alhamdulillah, warga selamat semua,” kata Muhyi, warga Kampung Sidubiang, Kecamatan Mancak, Senin (25/7/2016). **Baca juga: Hujan Semalaman, Anyer Diserbu Banjir dan Longsor.

Muhyi bercerita, bahwa longsor terjadi sebanyak dua kali, longsor pertama terjadi pada Senin 25 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 WIB dan longsor susulan terjadi pada pukul 03.30 WIB.(tmn)

Kabar6-Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas I Serang menyatakan, jika bencana banjir yang menerjang  sejumlah kawasan di Banten dan menewaskan empat orang, disebabkan banyak faktor alam.

Salah satu diantaranya adalah, akibat intesitas curah hujan yang tinggi serta gelombang tinggi air laut yang dipicu kencangnya tiupan angin.

Prakirawan Stasiun Metereologi Kelas 1 Serang, Rofikoh mengungkapkan, kecepatan angin pada saat kejadian mencapai 20 kilometer per jam.

Hal tersebut dipicu karena adanya tekanan rendah di Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera Barat dan Barat Daya Banten.

Sedangkan kelembaban udara yang tinggi di sebagian besar wilayah di Indonesia, juga turut mendukung proses pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut.

“Padahal saat ini di wilayah Banten dan sebagian besar wilayah Indonesia, masih dalam masa musim kemarau. Tetapi memang kemarau saat ini termasuk dalam musim kemarau basah yang intensitas hujannya tinggi,” ujar Rofikoh kepada wartawan, Senin (25/7/2016). **Baca juga: Jalan Raya Pandeglang-Anyer Tertutup Lumpur Setebal 50 CM.

Kondisi itu, diperparah oleh efek Lani NA dari Samudra Pacifik yang mengarah ke Barat Daya Banten. Dan, Rofikoh memperkirakan bila kondisi itu akan berlangsung dua hingga tiga hari kedepan. **Baca juga: Terendam Banjir, Hindari Jalan Utama Menuju Anyer di Tegal Ratu.

“Hujan disertai angin dan petir diperkirakan akan terjadi sampai beberapa hari kedepan di Banten wilayah selatan  tetapi dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi,” ujarnya. **Baca juga: Ini Titik Banjir yang Merendam Wilayah di Banten.

Sementara untuk tinggi gelombang di sekitar perairan Carita hingga selatan Banten, BMKG memperkirakan akan mencapai ketinggian hingga 1,5  hingga 2,5 meter, sehingga nelayan diimbau tidak dulu melaut. **Baca juga: Satu Keluarga Tewas Terjebak Longsor di Pandeglang.

“Tinggi gelombang saat ini mencapai 1,5 hingga 2,5 meter. Diharapkan nelayan tidak dulu melaut karena cuaca ekstrem bisa saja terjadi kapan saja. Intensitas hujan masih terkonsentrasi di perairan Selat Sunda bagian barat,” katanya. **Baca juga: Hujan Semalaman, Anyer Diserbu Banjir dan Longsor.

Meski demikian, Rofikoh mengimbau masyarakat tidak panik karena prakiraan cuaca yang bakal terjadi wilayah tersebut tidak seekstrem yang terjadi minggu malam lalu.(zis)

Kabar6-Hujan deras yang mengguyur sejumlah titik wilayah di Banten, memicu terjadinya  banjir dan longsor di kawasan wisata Anyer, Kabupaten Serang.

“Dari Cilegon-Anyer-Sirih banjir. Dari semalam karena hujan deras. Jadi sungai sama danau pada meluap. Ada yang sebatas lutut orang dewasa, paling rendah semata kaki orang dewasa,” kata Eki Rizki Hartani, warga Karang Bolong yang kuliah di Kota Serang, Senin (25/7/2016).

Bahkan, kawasan Pasar Anyer pun dilanda banjir parah karena derasnya hujan yang turun sejak malam tadi. Salah satu penyebab parahnya banjir, akibat air laut yang meluap ke daratan dan permukiman warga.

“Anyer banjir bandang, Desa Sirih banjir luapan sungai, Desa Cinangka longsor,” kata Hikmat, warga Cinangka, Anyer, Kabupaten Serang. **Baca juga: Diguyur Hujan, Sejumlah Ruas Jalan di Tangsel Kebanjiran.

Menurutnya, terdapat 10 titik longsor dan pohon tumbang di jalan alternatif dari wilayah Serang menuju Anyer. Sehingga pegawai di Biro Humas dan Protokol Provinsi Banten ini pun kesulitan untuk berangkat bekerja. **Baca juga: Demi Nonton Film Kabali, Kantor di India Selatan Liburkan Pegawai.

“Jalur Palima-padarincang kurng lebih 10 titik longsor nya. Yang paling parah di Kampung Cikutu dan Kampung Cikurai, Desa Rancasanggal, Cinangka,” tegasnya.(tmn/zis)

Kabar6-Seorang pemuda bernama Arsandi (25), nekat melompat ke sungai dekat Bendungan Pamarayan, Kampung Panyabrangan, Desa Panyabrangan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, hingga akhirnya tenggelam, Sabtu (23/07/2016).

“Korban tenggelam dekat Bendungan Pamarayan,” kata Hotman Siregar, Kabid Penanggulangan Bencana dan Bantuan Teknis BPBD Kabupaten Serang.

Petugas BPBD Kabupaten Serang pun mengaku saat ini tengah melakukan pencarian disekitar aliran sungai. Karena keterbatasan peralatan yang dimiliki, petugas hanya menyisir lokasi kejadian.

“Sampai dengan saat ini belum diketemukan. Yang dibutuhkan saat ini seperangkat perahu karet atau sejenisnya,” tegasnya. **Baca juga: 326 Polisi Amankan Konser Selena Gomez di ICE Tangerang.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, peristiwa terjadi saat Arsandi yang di duga mengalami gangguan jiwa tengah diberi makan oleh orang tua nya yang memang dekat dengan sungai. **Baca juga: Terduga Pembobol Mobil Dihajar Warga Tangerang.

Namun, usai diberi makan, Arsandi tiba-tiba menyeburkan diri ke dalam sungai hingga tenggelam karena tak bisa berenang.(tmn)

Kabar6-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan, menanggapi santai terkait putusan Pengadilan Rakyat Internasional (PRI) di Den Haag, Belanda, atas gugatan Internasional People Tribunal (IPT) terkait tragedi 1965 silam.

“Itu gak usah ditanggapi lah. Biarkan saja,” kata Luhut usai silaturahmi dengan para ulama dan kyai Banten di Pendopo Gubernur Banten, Jumat (22/7/2016).

Sikap santai Menkopolhukan bukan tanpa alasan. Pasalnya, Pengadilan Rakyat Internasional oleh IPT tersebut tidak memiliki ketetapan hukum yang mengikat terhadap Indonesia.

Tatanan hukum di Indonesia sendiri, hanya mengenal dua macam pengadilan pidana, yakni ICC dan pengadilan negara di dalam negeri. **Baca juga: Jasa Raharja Banten Cek Korban Laka di Serpong.

Untuk diketahui, dalam persidangan itu Indonesia dinyatakan bersalah dalam peristiwa pembantaian terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang oleh sebagian orang dikatakan sebagai genosida dan mengakibatkan tumbangnya Presiden Soekarno. **Baca juga: Di Banten, Luhut Bilang Tax Amnesty Untuk Mengurangi Angka Korupsi.
 
Indonesia juga dinyatakan bertanggaungjawab serta harus meminta maaf kepada seluruh anggota keluarga korban sebagai bentuk simpati atas peristiwa berdarah yang menewaskan ratusan ribu jiwa.(tmn)

Kabar6-Dalam penanganan bencana yang membutuhkan respon cepat, Basarnas Pos SAR Banten hingga kini masih mengandalkan bantuan kekuatan dari sejumlah instansi terkait, seperti Kepolisian, TNI, Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD), Damkar dan PMI.

Hal itu diakui Kepala Basarnas Pos SAR Banten, Hairoe Amir Abyan, Jumat (22/7/2016). “Seperti penanganan kecelakaan laut yang dialami wisatawan beberapa waktu lalu, kita menggandeng pihak terkait untuk mempermudah proses pencarian korban,” ujarnya.

Hairoe menyebut, jika kekuatan personelnya hingga kini masih belum memadai. Hingga pihaknya terpaksa harus dibagi dalam beberapa tim untuk dipecah agar segera berkoordinasi dengan tim reaksi cepat di lokasi bencana. **Baca juga: Di Banten, Luhut Bilang Tax Amnesty Untuk Mengurangi Angka Korupsi.

“Kekuatan kita sangat kurang. Kita hanya punya 10 anggota dari PNS tanpa didukung personel dari Non PNS. Makanya kita bagi tim dan koordinasi dengan tim reaksi cepat yang ada untuk memudahkan penanganan di lapangan,” kata Hairoe lagi. **Baca juga: Ini Wilayah Rawan Kejahatan di Kabupaten Tangerang.

Meski kekurangan personel, namun Pos SAR Banten mengaku penanganan rescue masih bisa tertangani dengan baik. **Baca juga: Banjir Satu Meter Rendam 130 Rumah di Tangsel.

Sedianya, pihak PoS SAR Banten juga sudah berulangkali berupaya mengajukan penambahan personel kepada Kementrian PAN-RB, namun sayangnya permohonan yang diajukan setiap tahun itu belum juga ditanggapi.(sus)

Kabar6-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan memastikan, tax amnesty dibentuk untuk mengurangi angka korupsi di Indonesia.

Dan, pihaknya juga meminta Provinsi Banten harus lebih transparan dalam mengelola keuangan negara.

“Seluruh pembayaran pajak semua menggunakan elektronik, sehingga korupsi bisa berkurang,” Kata Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan pada acara Halal bi halal di Pendopo Gubernur Banten, di Kota Serang, Jumat (22/7/2016).

Luhut juga meyakini, bila tax amnesty akan berdampak terhadap investasi dengan adanya perpindahan dana/modal dari luar negeri ke dalam negeri (capital inflows/repatriasi kapital).

Dengan begitu, pihak berwajib secata otomoatis dapat mengetahui harta kekayaan pejabat, termasuk yang ada di luar Indonesia.

“Karena pada tahun 2018 perjanjian antar internasional akan mempermudah untuk menelusuri uang pejabat di negara lain,” pungkasnya. **Baca juga: Rano Kumpulkan BKPMPT se-Banten Bahas DIRE.

Luhut berkeyakinan bahwa penerapan tax amesnty di Banten agar mengetahui jumlai pegawai dan pejabat yang tidak membayar pajak. **Baca juga: Kejati Banten Usut Dugaan Penyelewengan Anggaran Penetapan UMR 2015.

“Kita akan mengetahui pejabat mana yang tidak bayar pajak,” pungkasnya.(zis)

Kabar6-Gubernur Banten, Rano Karno mengumpulkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) se-Provinsi Banten untuk membahas Dana Investasi Real Estate (DIRE).

Meski belum dapat memperkirakan angka pasti investasi yang akan masuk ke Banten, Rano Karno memastikan jika DIRE bakal meningkatkan pemasukan daerah.

“Kebijakan ini ada di kabupaten dan kota. Kami sebagai Pemerintah Provinsi hanya sebatas mendorong,” kata Rano Karno kepada awak media di gedung BKPMPT Provinsi Banten, Kamis (21/7/2016).

DIRE sendiri, merupakan program nasional untuk meningkatkan investasi di daerah. Adapun daerah yang berpotensi di Banten yaitu Kabupaten Pandeglang dan Lebak.

“Daerah di Banten Selatan punya potensi untuk berkembang. Apalagi nanti ada jalan tol,” pungkasnya. **Baca juga: Kejati Banten Usut Dugaan Penyelewengan Anggaran Penetapan UMR 2015.

Sementara itu, Setda Banten, Ranta Soeharta memastikan investasi senilai Rp3.000 triliun akan mampir ke Banten melalui perusahaan “tax amnesty”. **Baca juga: Ortu Balita Resah di RS Mutiara Bunda.

“DIRE bukan konsep baru untuk menghimpun investasi masuk. Isu Rp 3.000 triliun itu obrolan Gubernur Banten dan presiden. Mereka ketemu langsung kemarin,” ujarnya.(zis)

Kabar6-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten kini tengah menyelidiki kasus dugaan penyelewengan anggaran penetapan Upah Minimum Regional (UMR) 2015 yang merugikan keuangan negara mencapai Rp950 juta.

“Sekarang masih tahap penyelidikan dan pemeriksaan. Tapi sudah ada beberapa yang diperiksa”, kata Asisten Intelijen Kejati Banten, Sufari, Kamis (21/7/2016).

Informasi yang berhasil dihimpun, kasus itu diduga terjadi di Disnaker Banten, saat di kepalai oleh Hudaya Latuconsina.

Sedianya, terdapat 12 item kegiatan UMP Tahun 2015 yang didanai dari APBD Banten Tahun 2014.

Diantaranya kegiatan rapat koordinasi Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) dengan Dewan Pengupahan Kabupaten dan Kota (DPK) sebesar Rp82,1 juta, konsolidasi DPP dengan DPK sebesar Rp130 juta, konfirmasi kebutuhan hidup layak (KHL) dalam rangka penetapan upah minimum sebesar Rp115 juta.

Juga kegiatan konsinyering penetapan UMP sebesar Rp85 juta, konsinyering penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar Rp85 juta dan monitoring pelaksanaan UMK sebesar Rp56,8 juta.

Lalu, sosialisasi UMP dan UMK wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon sebesar Rp57,8 juta, sosialisasi UMP dan UMK wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan sebesar Rp57,8 juta, serta sosialisasi UMP dan UMK wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak sebesar Rp51,2 juta.

Selain itu, ada pula penangguhan UMP dan UMK sebesar Rp41,9 juta, fasilitas Dewan Pengupahan sebesar Rp85,6 juta dan survei KHL di delapan kabupaten/kota se-Provinsi Banten sebesar Rp149,6 juta.

Dari 12 kegiatan itu, setidaknya ada dua kegiatan yang disinyalir fiktif atau tidak terlaksana. Namun, dana anggaran kegiatan itu tetap dicairkan.

Seperti, pencairan honorarium empat orang anggota Dewan Pengupahan sebesar Rp4 juta yang tidak mengikuti kegiatan survei KHL dan dana sewa gedung sebesar Rp6 juta, meski kegiatan dilaksanakan di aula kantor Bappeda Provinsi Banten.

Sayangnya, hingga berita ini disusun, belum didapat konfirmasi langsung perihal dugaan kasus tersebut dari Hudaya, yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan. **Baca juga: Terminal 3 Ultimate Bandara Soetta Diresmikan Agustus.

Sementara itu, Sekda Banten, Ranta Soeharta, saat dikonfirmasi menegaskan, bila benar ada pejabat di dinas terkait terlibat dalam penyelewengan anggaran tersebut, maka Kejati Banten tak perlu lagi berkoordinasi dengan Pemprov Banten. **Baca juga: Gondol Onyx, Maling Modus Pemulung Ditangkap Polres Tangsel.

Bahkan, Sekda Banten meminta aparat penegak hukum segera mengambil sikap resmi. “Tak harus koordinasi, tapi kan memang sudah lama (kasus nya),” tegasnya.(tmn)