Kabar6-Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah menyebut, ada tiga persoalan diwilayah itu yang hingga kini tak kunjung terselesaikan.

Ketiga persoalan dimaksud adalah, pembangunan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Pemerintah butuh terobosan dan inovasi baru untuk mengatasi semua problem tersebut.

“Ketiga permasalahan itu tak kinjung selesai, karena diiringi dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Banten,” ujar Asep, usai mengikuti upacara HUT Kemerdekaan RI di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (17/8/2016).

Menurutnya, saat ini masyarakat di Banten jangan lagi menjadi objek, tapi harus menjadi subjek pembangunan. “Makanya, pemerintah harus bisa melakukan terobosan dan inovasi baru untuk mengatasi semua problem itu,” ujar politisi asap PDI Perjuangan itu lagi. **Baca juga: Pelajar dan PNS di Tangerang Pingsan Saat Upacara HUT RI.

Saat ini, DPRD Banten terus mendorong Satuan Kerja Perangkat Daedrah (SKPD) untuk bisa meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD), agar pembangunan di Banten jadi merata hingga kepolosok. **Baca juga: Curi Ayam Saat HUT RI, Wahyu Dihajar Warga Tangerang.

Perihal masih adanya elemen masyarakat yang kurang puas dengan kinerja eksekutif dan legislatif di Banten, Asep menilai sebagai sebuah hal yang wajar. Itu karena masyarakat menilai kinerja birokrat dari satu sisi saja. **Baca juga: HUT RI, Bupati Zaki Ajak Bangsa Ukir Sejarah Baru.

“Ketidakpuasannya dari sisi mana dulu?. Memang saya akui jika negeri kita belum sempurna. Tapi, masyarakat jangan menjadi objek lagi, tapi harus menjadi subjek pembangunan,” jelasnya.(zis)

Kabar6-Pada momen HUT Kemerdekaan RI ke-71, sebanyak 3.657 narapidana (napi) di Banten mendapatkan remisi. Bahkan, 131 napi diantaranya langsung dibebaskan.

“Untuk RU (Remisi Umum) I ada 3.526 napi, sebanyak 131 diantaranya dapat RU II atau langsung bebas,” ungkap Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Banten, Enny Purwaningsih, Selasa (16/08/2016).

Menurutnya, pengurangan massa tahanan itu sendiri telah di atur dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, PP Nomor 28 Tahun 2006, PP Nomor 99 Tahun 2012, serta Keppres Nomor 174 Tahun 1999.

“Seluruh napi yang akan mendapatkan remisi, tentunya sudah memenuhi syarat. Seperti berkelakuan baik, sudah menjalani seperempat masa tahanan dan mengikuti segala kegiatan selama dalam tahanan,” tandasnya. **Baca juga: Tebas Tangan Juragan Sembako, Perampok di Tangsel Umbar Tembakan.

Dirinya menegaskan, seluruh narapidana yang mendapatkan remisi merupakan napi kasus tindak kriminal umum. Tidak ada napi yang tersangkut kasus narkoba ataupun terorisme yang mendapat remisi. **Baca juga: Polisi Ringkus 14 Pelaku TPPO di Bandara Soetta.

“Semuanya akan diberikan di UPT masing-masing pada 17 Agustus 2016,” tegasnya. **Baca juga: Kinerja Dewan Pendidikan Tangsel Disorot.

Diketahui, dari total 3.657 napi yang mendapatkan remisi, paling banyak mendapatkan remisi adalah napi dari Lapas Kelas II Pemuda Tangerang, yakni 1.129 napi. Disusul napi Lapas Kelas I Tangerang sebanyak 630, dan Lapas Klas II A Serang sebanyak 578 napi. **Baca juga: Ratusan Rumah di Cilegon Terendam Banjir.

Kemudian Rutan Klas I Tangerang sebanyak 373 napi, Lapas Kelas III Cilegon 282 napi, Lapas Kelas IIA Wanita Tangerang 185 napi, Rutan Kelas II B Serang 160, Lapas Kelas II B anak Wanita Tangerang 143, Lapas Anak Pria 65, Rutan Kelas II B Rangkasbitung 60 dan Rutan Kelas II B Pandeglang 52 napi.(tmn)

Kabar6-Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang, Banten, Musa dipindahtugaskan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara.

Mantan Kasi Intelijen Kejari Tigaraksa tersebut, diganti oleh M. Maelan yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi II di Kejati Kalimantan Timur.

“Ya, saya pindah ke Kejati Sumut, sebagai Pemeriksa V, setara dengan Kasi,” ungkap Musa, kepada Kabar6.com, Sabtu (13/8/2016).

Musa menjelaskan, pihaknya mengaku telah resmi keluar dari Kejari Serang, Banten, pada Jum’at (12/8/2016), kemarin. **Baca juga: Begini Celoteh Murid SDN di Tangsel Soal Ruang Kelas Kurang.

Pergantian kedua pejabat eselon IV di lembaga Adhiyaksa ini, dilakukan dengan menggelar upacara serah terima jabatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Serang, Fentce E. Looway. **Baca juga: Musa : Pejabat Publik Jangan Pelit Informasi.

“Terima kasih atas dukungan dari semua pihak yang telah membantu kami selama ini. Saya minta maaf kalau ada salah dan kekurangan selama bertugas disini. Mudah-  mudahan Kejari Serang terus berkembang dan maju dalam melayani kepentingan hukum seluruh  masyarakat Kota/ Kabupaten Serang,” imbuhnya.(Tim K6)

Kabar6-Tingginya intensitas naik turun penumpang di jalan tol Tangerang-Merak (Tamer), kiranya berpotensi besart memicu terjadinya kecelakaan.

Kondisi itu, tentunya bisa membahayakan keselamatan pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang melaju di ruas tol tersebut.

Kepala Divisi (Kadiv) Operasional PT Marga Mandala Sakti (MMS), Ega N Boga mengatakan, pihaknya masih terus menciba mencari solusi persoalan itu, guna mewaspadai angka kecelakaan.

“Kita terus coba cari solusinya. Karena naik turun penumpang sangat berbahaya,” kata Ega N Boga,  Kamis (11/8/2016).

Selaku operator Jalan Tol Tamer, PT MMS juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti aparat kepolisian, Dinas Perhubungan, dan institusi lainnya, agar para pengendara roda empat atau lebih dapat tertib saat menggunakan jalan tol.

Dimana, sepanjang jalan tol Tamer, setiap bulannya tercatat sebanyak 2.500 surat tilang dikeluarkan kepada pengemudi atau sopir pelanggar aturan. **Baca juga: Besok Berangkat, Ini Pesan Kemenag ke Calhaj Kabupaten Tangerang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 persen kasus tilang dikeluarkan karena aktivitas naik turun penumpang di ruas jalan tol. **Baca juga: Kasus Mutilasi Wanita Hamil di Tangerang Menunggu Sidang.

“Naik turun penumpang masih menjadi PR (pekerjaan rumah) besar kita, ini juga akibat masih bandelnya pengemudi,” tegasnya.(tmn)

Kabar6-Wacana Full Day School yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ditanggapi negatif oleh berbagai pihak, termasuk di Banten.

Pasalnya, pemberlakukan Full Day School dinilai akan berdampak pada sistem pendidikan, guru dan siswa.

Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Dase Erwin mengatakan, pemberlakukan Full Day School di Banten harus dikaji lebih dalam.

Hal tersebut wajib dilakukan lantaran banyak sekolah di Banten yang menitikberatkan pada pendidikan agama di sekolah.

“Full Day School direncanakan untuk pendidikan SD dan SMP. Kalau di Banten, secara umum ada sekolah agama, seperti Ibtidaiyah, SD dan SMP itu lebih menitikberatkan pada pengetahuan umum. Otomatis dengan pemberlakuan itu, pengetahuan agama bisa hilang,” kata Dase Erwin kepada wartawan, Selasa (9/8/2016).

Ia mengatakan, sedianya akan ada dampak lain dari pemberlakuan sistem belajar yang menghabiskan banyak waktu bagi siswa usia sekolah dasar dan institusi lain yang membidangi pendidikan dasar keagamaan di sekolah nantinya.

Termasuk para guru sebagai tenaga pendidik, juga akan terkena dampak dari perberlakuan sistem tersebut.

“Tidak boleh dilupakan, bahwa guru di sekolah yang memberlakukan Full Day School juga memiliki anak yang perlu mendapat bimbingan orangtua. Tanggungjawab orangtua dalam mendidik anak, juga perlu diperhatikan,” tuturnya.

Namun, lanjutnya, Erwin juga tidak menampik adanya sisi positif dari sistem Full Day School tersebut. Yakni, anak akan terawasi di dalam sekolah.

Akan tetapi, harus ada kepercayaan penuh dari pihak orangtua kepada pihak sekolah untuk pola mengasuh anak, terutama bagi orangtua yang bekerja hingga sore hari. **Baca juga: LPAI: Usulan Mendikbud Soal FDS Menihilkan Peranan Keluarga.

“Ada usia bermain untuk anak. Artinya proses bermain mereka akan tercabut. Bagi mereka yang pulang pukul 13.00 WIB sampai 14.00 WIB, harusnya masih bisa bermain. Tapi karena sistem ini, mereka malah menghabiskan waktu di sekolah,” tambahnya.(zis)

**Baca juga: Polisi Tangerang Sergap Anggota BNN Gadungan Pengedar Sabu.

Kabar6-Untuk merayakan kemenangan menjadi juara umum MTQ Nasional, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan menggelar kirab di pusat Kota Serang, Selasa (9/8/2016) besok.

Kirab ini sekaligus sebagai bentuk penyambutan terhadap para kafilah Banten yang telah berjuang untuk membawa pulang piala bergilir Presiden serta mengarak piala keliling Kota Serang.

“(Kirab) akan kita gelar di Kota Serang. Start dari Stadion Ciceri Serang dan finish di Museum Negeri Banten (eks Pendopo Gubernur-red). Pesertanya, ada Gubernur Banten Rano Karno, Sekda Banten Ranta Suharta serta seluruh Kafilah Banten, dengan membawa piala bergilir presiden,” kata Asda II Pemprov Banten Eneng Nurcahyati, Senin (8/8/2016).

Menurut Eneng, kirab juara umum akan dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, dengan mengambil rute jalur protokol Kota Serang (Jl. Sudirman, Jl. A Yani, Jl. Veteran) dan akan dikuti oleh kendaraan hias serta puluhan kendaraan pendukung.

“Kendaraan diharapkan siap di stadion pukul 11.00. Karena diperkirakan sekitar 30 sampai 40 kendaraan dari SKPD dan stakeholder akan ikut,” ujarnya. **Baca juga: Calhaj Kloter 2 Kota Tangerang Diberangkatkan.

Formasi kendaraan dalam kirab, yakni piala juara umum, Gubernur Banten, Ketua Umum LPTQ dan para pengurus, Kafilah Banten dan lembaga-lembaga lain seperti Kwarda Pramuka, DKM, FSPP, BUMD dan lembaga lain. **Baca juga: Hore..! Banten Juara Umum MTQ Nasional 2016.

“Harapannya juga dari LPTQ kabupaten/kota bisa ikut serta. Marching Band Gita Surosowan akan memgawali.  Setelah tiba di pendopo lama akan  lanjut acara  penyambutan kafilah sekaligus simbolis penyerahan penghargaan untuk para juara,” ucap Eneng.(zis)

Kabar6-Seiring akuisisi Bank Pundi oleh Pemprov Banten melalui PT Banten Global Development (BGD), maka kantor pusat akan segera ditetapkan di Kota Serang, sebagai Ibu Kota Provinsi.

“Karena kantor pusat harus pindah ke Banten. Tapi tidak bisa dipindah secara langsung,” ungkap Gubernur Banten, Rano Karno, Senin (8/8/2016). **Baca juga: Terdakwa Kasus Suap Bank Banten Menangis di Pengadilan Tipikor.

Rano mengatakan, simpanan keuangan daerah yang berada di Bank Jawa Barat (BJB) akan segera dipindah ke Bank Banten yang nilainya diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun. Jumlah tersebut merupakan modal yang harus disetor dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). **Baca juga: Bank Banten Segera Buka Delapan KCP.

“Saya lapor ke OJK soal modal, mereka sudah tahu modal yang disetor total Rp950 miliar. Kita punya share saham dari BJB ada Rp130 miliar. Ada dividen sekitar Rp300 miliar sekian, ada deposito Rp1 triliun sekian. Peralihan Kasda (Kas Daerah) harus ada SK Gubernur, ketika semua sistem sudah siap,” tegasnya.(tmn)

Kabar6-Bank Pundi yang kini berubah nama menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten atau Bank Banten, mulai melakukan pengembangan.

Rencana pengembangan tersebut seiring dengan dengan segera dibukanya Kantor Cabang Pembabntu (KCP) di delapan kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

“Cabang kita ada 165, meski di Banten tidak terlalu banyak. Tapi kita fokus di delapan kabupaten dan kota, itu syarat mutlak. Fokusnya sekarang Bank Banten harus besar di Banten dulu,” ungkap Gubernur Banten Rano Karno di Kota Serang, Senin (8/8/2016). **Baca juga: Terdakwa Kasus Suap Bank Banten Menangis di Pengadilan Tipikor.

Pembukaan KCP Bank Banten diperkirakana akan segera dilaksanakan setelah acara launching bank tersebut digelar. **Baca juga: Bank Pundi Berubah Nama Jadi Bank Banten.

“Sudah berjalan akuisisinya, sudah bisa berubah nama jadi Bank Banten. Soft launching saya pengennya pas HUT Banten 4 Oktober nanti, tapi operasional bank harus berjalan. Jadi kita bikin saja open launching. Kita lihat nanti,” tandasnya.(tmn)

Kabar6-Provinsi Banten menggondol piala Juara Umum Musabawah Tolawatil Qur’an (MTQ) tingkat Nasional 2016 yang berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Alhamdulillah, tahun ini Banten berhasil merebut Juara Umum MTQ Tingkat Nasional,” kata Gubernur Banten, Rano Karno, Sabtu (6/8/2016).

Menurutnya, setelah penantian panjang, Banten telah mengokohkan identitas dan kultur Islam nya yang kuat. Karena selama ini Banten juga dijuliki sebagai ‘Negeri Seribu Kyai, Sejuta Santri’ ini.

Hajatan besar umat Islam tahun ini di anggap Rano memiliki cita rasa tersendiri. Dimana Banten sejak zaman kerajaan terkenal dengan ke Islamannya. Karena Banten memiliki Kesultanan Islam yang masih bersaudara dengan Kesultanan Islam Cirebon.

Bahkan, dalam Islam pun, ajaran pertama adalah Iqra atau bacalah. Sehingga Islam telah menjadi sumber nilai yang dibaca, dimafhumi, dan diejawantahkan dalam tiap lapis kehidupan masyarakat Banten sejak kurun waktu yang lama.

Sebagai bagian dari peradaban besar Islam, Banten akan terus merawat ghiroh atau semangat ke Islaman yang diwariskan dari generasi ke generasi.

“Saya ucapkan selamat pada para peserta, para kyai dan ulama yang telah memberikan bimbingan pada para peserta dan semua pihak yang berkontribusi pada kemenangan kita ini. Teruslah sokong terbentuknya masyarakat islami yang kuat dan berdaya,” tegasnya. **Baca juga: Satpol PP Tangerang Razia Panti Pijat, Satu Disegel.

Ya, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, pada MTQ tingkat Nasional 2016 di Lombok ini, Banten memperoleh nilai 56 mengungguli DKI Jakarta dengan nilai 41, Kepri 39, NTB 32, Riau 24. **Baca juga: Begini Saran Untuk Benahi “Karut-Marut” Sistem Pendidikan di Tangsel .

Sedangkan untuk pemenang Pawai Ta’aruf, juaranya adalah DKI, disusul Riau, dan Banten di peringkat ke tiga.(tmn)

Kabar6-Gubernur, Banten Rano Karno meminta petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) kreatif dan cekatan dalam setiap kondisi, untuk melayani jemaah haji asal Provinsi Banten. Terlebih, sebanyak 70 persen dari total 6.788 jemaah haji asal Banten, merupakan golongan lanjut usia (Lansia).

“Sesampainya disana, petugas harus langsung hunting jalan, tempat dan lokasi untuk mengantisipasi. Contohnya ketika macet bisa langsung cari jalur alternatif, itulah fungsinya petugas,” kata Gubernur Banten Rano Karno, saat memberikan sambutan pada acara pelepasan TPHD Provinsi Banten di teras Pendopo Gubernur, Jumat (5/8/2016).

Rano memastikan, para petugas TPHD yang “bandel” dengan tidak menjalankan tugas, akan menjadi catatan sendiri ketika kembali ke Indonesia, karena setiap petugas TPHD memiliki tugas membuat laporan sebagai bahan untuk evaluasi.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kanwil Kemenag Banten Lukmanul Hakim, mengaku sepakat dengan pernyataan Gubernur Banten bahwa keberadaan petugas TPHD merupakan pelayan haji.

“Memang betul, karena mereka (TPHD) dibiayayi oleh pemerintah untuk membantu jamaah haji yang ada di Mekkah,” ujarnya.

Lukman menjelaskan, jemaah haji asal Banten yang didominasi kategori lansia, dengan rata-rata usia 60-70 tahun. Bahkan, ada Jemaah yang sudah berusia 92 tahun. **Baca juga: 1.629 Calhaj Kabupaten Tangerang “Diterbangkan” Agustus.

“Mudah-mudahan meskipun sakit, disana diberi kekuatan. Bagi jemaah yang sakit, pemerintah memberikan fasilitas semaksimal mungkin untuk di hajikan. Walaupun sedang di rumah sakit,” katanya. **Baca juga: Kemenag Kabupaten Tangerang Imbau Calhaj Tidak Narkoba dan Hamil.

Petugas TPHD yang akan berangkat sendiri, sebanyak 46 TPHD dari 117 peserta yang mengikuti seleksi. “TPHD itu di tiap-tiap keloter pasti ada. Satu keloter itu sekitar 399 orang, Banten sendiri ada 17 keloter. Satu keloter ada yang 5 sampai 7 TPHD,” katanya.(zis)