Kabar6-Gubernur Banten, Rano Karno mengakui bila Banten di usianya yang ke-16 tahun ini, masih perlu pembenahan.

Bahkan, Rano tak menampik bila dirinya masih belum maksimal membenahi Banten dari berbagai macam persoalan yang ada.

Namun, Rano juga meyakini bahwa dengan berkantornya KPK di Banten, dapat membantu membenahi segala persoalan yang ada, terutama korupsi.**Baca juga: Ratu Tatu Mundur Dari Ketua Pemenangan WH-Andika.

“Terima kasih kepada pendiri Provinsi Banten, yang telah berjuang hingga terbentuk provinsi ini,” ungkap Rano, Selasa (4/10/2016).**Baca juga: Jangan Dilupakan, Begini Isi “Deklarasi Nyimas Ropoh”.

Sejalan dengan peningkatan APBD, lanjut Rano, tentu semakin meningkatkan semangat untuk melakukan reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan lainnya.**Baca juga: Muchtar Mandala: Banten Harus Bebas Dari Dinasti Politik.

“Pemprov Banten bekerjasama dengan KPK melakukan pencegahan korupsi secara terintegrasi,” tegasnya.(tmn)

**Baca juga: Jambret Ibu-ibu, Dua Pria Ini Disergap Polsek Pasar Kemis.

Kabar6-Sedianya, “Deklarasi Nyimas Ropoh” disebut sebagai fakta sejarah berdirinya Provinsi Banten. Dan, fakta sejarah ini tidak boleh dilupakan, seiring dengan terus bertambahnya usia Provinsi Banten.

Demikian disampaikan salah seorang tokoh pendiri Provinsi Banten, Muchtar Mandala, disela Rapat Paripurna Istimewa Peringatan Hari Jadi ke-16 Provinsi Banten 2016, di Ruang Paripurna DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (4/10/2016).

Bahkan, disela rapat paripurna itu sempat diselipkan tayangan video ‘Deklarasi Nyimas Ropoh’, yang disebut sejarah berdirinya Provinsi Banten yang diambil 23 Januari Tahun 2000 lalu.**Baca juga: Ratu Tatu Mundur Dari Ketua Pemenangan WH-Andika.

Dalam tayangan berdurasi sekitar lima menit tersebut, ‘Deklarasi Nyimas Ropoh’ dibacakan Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Encep Daden Ibrahim, yang didampingi seluruh Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Banten.**Baca juga: Polisi Gerebek Rumah “Kosmetik Ilegal” di Tangerang.

Deklarasi dihadiri seluruh tokoh Banten dan Mendagri yang kala itu dijabat Surjadi Sudirdja.**Baca juga: Muchtar Mandala: Banten Harus Bebas Dari Dinasti Politik.

Berikut isi deklarasi yang dibacakan di Kampung Nyimas Ropoh, Pandeglang tersbut :

1. Kami warga masyarakat Banten senantiasa konsisten untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kami warga masyarakat Banten mendesak lembaga legislatif dan eksekutif, baik di daerah maupun di pusat, untuk segera mewujudkan Banten sebagai Provinsi, serta kami siap berpegang teguh menerima amanat aspirasi masyarakat akan terbentuknya Banten menjadi Provinsi.

3. Kami warga masyarakat Banten bersepakat untuk tetap menjaga keutuhan dan kebersamaan dalam rangka merealisir amanat tersebut sesuai dengan harapan masyarakat Banten sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Banten.

Demikian surat pernyataannya sikap bersama ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada intervensi dan paksaan dari pihak manapun serta penuh rasa tanggungjawab akan terciptanya masyarakat adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Semoga niat ini selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amien.(tmn)

Kabar6-Di usia yang ke-16 tahun sejak lepas dari Provinsi Jawa Barat, saat ini Provinsi Banten dianggap masih banyak problematika. Untuk itu, diperlukan seorang pemimpin yang berjiwa jawara untuk memimpin Banten.

“Kriteria pemimpin Banten itu harus bersemangat jawara, berhati kyai, dan berotak cendekia,” kata Muchtar Mandala, salah satu tokoh pendiri Provinsi Banten, saat ditemui di Gedung DPRD Banten, usai sidang paripurna istimewa HUT Banten ke-16 tahun, di Kota Serang, Selasa (4/10/2016).

Menurut mantan Direktur Utama Bank Bukopin itu, kriteria sosok pemimpin Banten itu perlu untuk membenahi pembangunan dan keaejahteraan maayarakat Banten.

Muchtar menyebut, Banten harus terbebas dari jembatan rusak, sekolah gubuk, bayi kurang gizi, kasus korupsi, dinasti politik dan lainnya.**Baca juga: Polisi Gerebek Rumah “Kosmetik Ilegal” di Tangerang.

“Jangan sampai anak kita berangkat sekolah lewat jembatan yang berbahaya, jangan sampai kita dengar lagi ada masyarakat Banten yang tinggal di kandang kambing,” terangnya.**Baca juga: HUT Ke-16, Ini Tantangan Pemprov Banten Kedepan.

Bahkan, 16 tahun silam, menurut pria sepuh yang jalannya sudah tergopoh-gopoh ini, sebanyak 500 tokoh Banten dan Mendagri, pernah membacakan deklarasi ‘Nyimas Ropoh’ yang di inisiasi oleh ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Encep Daden Ibrahim.**Baca juga: Ratu Tatu Mundur Dari Ketua Pemenangan WH-Andika .

“Demikian fakta sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Pada masa lalu, fakta sejarah seperti ini sulit untuk ditongolkan,” tegasnya.(tmn)

Kabar6-Puluhan wartawan televisi dan Online yang bertugas di Provinsi Banten, menggelar unjuk rasa mengecam aksi kekerasan terhadap insan pers di beberapa daerah oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Unjuk rasa tersebut digelar tepat di depan Alun-alun Kota Serang, Banten, Senin (3/10/2016).

Dalam aksinya, para wartawan melakukan aksi damai dengan menutup mulut, sebagai simbol pembungkaman oleh oknum aparat TNI yang mengaku dekat dengan rakyat.

Tak hanya itu, wartawan juga melakukan orasi dan membentangkan spanduk yang bertuliskan penolakan dan protes keras terhadap kekerasan terhadap jurnalis.

Kordinator aksi demo, Aimar dalam orasinya mengungkapkan, jurnalis masih mendapatkan kekerasan dalam menjalankan tugasnya. Padahal, tugas jurnalistik dilindungi oleh undang-undang.

“Belum selesai kasus kekerasan wartawan di Sumut, kembali rekan kita juga mendapat kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI di Madiun. Ini membuktikan bahwa kerja wartawan masih belum aman,” ujarnya.

Aimar yang juga menjabat sebagai Ketua IJTI Banten berharap ada sanksi tegas terhadap oknum TNI yang meyerang jurnalis, sehingga kejadian serupa tidak terulang dikemudian hari.**Baca juga: Loyalis Tb Sangadiah Ancam Golput di Pilgub Banten.

“Tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oknum TNI terhadap insan jurnalis yang melakukan peliputan, sangat tidak beradab dan membunuh nilai-nilai kebebasan pers di Indonesia,” ujarnya.**Baca juga: IJTI Banten Kecam Penganiayaan Jurnalis di Madiun.

Dalam unjuk rasa itu, wartawan Banten menuntut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melalui lembaga yang terkait untuk menindak dan menghukum oknum yang terlibat.**Baca juga: Asmuji: Warga Harus Saksikan Sejarah Kebangkitan Banten.

Mereka juga mendesak memerintah secepatnya menghapus TNI dari dalam kota dan mengembalikannya ke fungsi alat pertahanan negara dengan menjaga tapal batas wilayah NKRI.(rani)

Kabar6-Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten atau Bank Banten akhirnya resmi menjadi lembaga keuangan di Provinsi Banten.

Rencananya, grand launching salah satu anak perusahaan Banten Global Development (BGD) itu akan digelar di pelataran Masjid Agung Banten Lama, 5 Oktober 2016 mendatang.

Komisaris Utama BPD Banten, Asmuji menjelaskan, Kawasan Banten Lama dipilih sebagai lokasi agar dekat dengan masyarakat.**Baca juga: Dindik Tangerang Minta Sekolah Terapkan Aturan Larangan Merokok.

“Kita ingin Bank Banten jadi milik masyarakat. Jadi kita undang semua masyarakat untuk datang dan menyaksikan sejarah kebangkitan Banten,” ungkap Asmuji saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Senin (3/10/2016).**Baca juga: Terdakwa Kasus Suap Bank Banten Menangis di Pengadilan Tipikor.

Selain itu, Komplek Masjid Agung Banten Lama sendiri dinilau memiliki kaitan dengan sejarah kejayaan Banten dimasa lalu.**Baca juga: Hore..! Bank Banten Launching 4 Oktober Nanti.

“Dulu kita pernah jaya dalam hal keuangan. Kita punya bank bahkan sampai mata uang sendiri,” ujarnya.(zis)

Kabar6-Rencana di launching Bank Banten, juga mendapat dukungan dari Keluarga Kesultanan Banten, Tb Abbas Wasse.

Dirinya berharap, Bank Banten bisa benar-benar menjadi kebangkitan awal dari perekonomian masyarakat Banten.

“Proses perjalanan seperti itu (diwarnai korupsi), tapi mari kita melihat dari segi positifnya. Bahwa kehadiran Bank Banten di harapkan bisa membawa kemaslahatan untuk masyarakat Banten dari segi ekonomi,” tegas Tb Abbas Wasse, Ketua Kenadziran Kesultanan Banten, Minggu (2/10/2016).

Berdasarkan sejarahnya, Bank Banten pernah berdiri dan berjaya tahun 1950’an di Kabupaten Pandeglang, hingga akhirnya bangkrut dan bangunan bersejarah itu dibongkar oleh Pemkab Pandeglang.**Baca juga: Bupati Zaki Resmikan Koperasi Mina Dadap Bahari.

Guna mengembalikan kejayaan itu, Pemprov Banten melalui BUMD-nya, PT Banten Global Developmen (BGD) yang saat itu dipimpin oleh Ricky Tampinongkol, mendirikan Bank Banten.**Baca juga: Hore..! Bank Banten Launching 4 Oktober Nanti.

Ya, pendirian Bank Banten pun sempat terhenti oleh kasus suap. Namun, dapat dilanjutkan atas restu Mendagri, KPK, dan OJK, yang menyatakan bahwa segala sesuatu persyaratan administrasinya tak menyalahi aturan dan pendirian Bank Banten sejatinya untuk kemaslahatan masyarakat luas.(tmn)

Kabar6-Bank Banten secara resmi akan di launching pada 4 Oktober 2016 di Alun-alun Masjid Agung Kesultanan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Launching ini bertepatan dengan HUT ke-16 Provinsi Banten.

“Semoga lahirnya Bank Banten ini menjadi awal kebangkitan Banten ke depan, sebagai penunjang perekonomian Banten yang memiliki pontensi investasi yang sangat berkembang,” kata Ketua DPRD Banten, Asep Rakhmatullah, Minggu (2/10/2016).**Baca juga: Bupati Zaki Resmikan Koperasi Mina Dadap Bahari.

Meski pendirian Bank Banten sempat digoyang oleh kasus suap, namun dirinya berharap pendirian Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten dapat menunjang permodalan pembangunan di Banten.**Baca juga: Waduh, Uang Rp100 Miliar Hanya Untuk Tiga Butir Telur .

“Atas nama pimpinan dan seluruh aggota DPRD Banten  kami mengapresiasi dan mendukung atas terbentuknya Bank Banten.Dengan Bank Banten menjadi penunjang dari sisi permodalan untuk kemajuan Banten,” tegasnya.(tmn)

Kabar6-Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mencatat, angka penduduk buta aksara di Banten pada tahun 2015 mencapai 33.500 jiwa.

Meski demikian, angka buta aksara di Banten itu tercatat mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2010 misalnya, angka buta aksara mencapai 218 ribu jiwa.

“Berdasarkan data Balitbang, penuntasan buta aksaa di Banten selama lima tahun terakhir hasilnya cukup signifikan. Banten bisa terbebas dari zona merah, karena sisa tuna aksara hanya 3,7 persen atau dibawah 5 persen. Ini prestasi yang membanggakan,” kata Pahala Simanjuntak, Deputi Program dan Evaluasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), saat peringatan  Hari Aksara Internasional (HAI) di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (28/9/2016).

Kemendikud pun mengapresiasi peran Taman Baca Masyarakat (TBM), Perpustakaan, dan seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat, yang telah bersama-sama memberantas buta aksara di Banten.**Baca juga: Ini Sejumlah Situ yang Akan Dinormalisasi oleh Pemkab Tangerang.

Pahala menjelaskan, Indonesia dianggap berhasil menurunkan angka tuna aksara. Namun mereka yang sudah tuntas tuna aksara jika tidak dilanjutkan dengan berbagai program pemeliharaan dan pelestarian keaksaraan.**Baca juga: Sejumlah Pantai di Cilegon Dicoret Dari Daftar Tempat Wisata.

Oleh karena itu, Mendikbud mengimbau pemerintah daerah agar terus mendorong gerakan Indonesia membaca, sebagai media menuju masyarakat gemar membaca.**Baca juga: Kejagung Ekstradisi WNA Iran ke Australia.

“GIM sebagai media menuju masyarakat gemar membaca dan belajar sampai akhir hayat,” tegasnya.(tmn)

**Baca juga: Pemkot Tangerang Siapkan “Galeri Islam” di Masjid Raya Al A’zhom.

Kabar6-Besok, Kamis 29 September 2016, ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) se-Kabupaten Serang, bakal mengepung kantor Gubernur Banten.

Sedianya, aksi buruh besok sebagai bentuk penolakan terhadap PP nomor 78 tahun 2016, dan kehadiran buruh asing yang meresahkan tenaga kerja lokal.

Koordinator aksi Heri Susanto mengatakan, selain menolak PP 78 dan buruh asing, dalam aksi demo besok, pihaknya juga akan mengkritisi pelaksanaan Tax Amnesty, hingga pelayanan BPJS kesehatan yang ambural.**Baca juga: Bandar di Neglasari Bisa Produksi 15 Ribu Butir Ekstasi Per Bulan.

“Besok, semua uneg-uneg yang selama ini mengganjal semua akan kita sampaikan,” ujar Heri saat dihubungi wartawan, Rabu (28/9/2016).**Baca juga: Bakal Calon di Pilgub Banten 2017 Jalani Tes Kesehatan.

Selain itu, lanjutnya, masalah kemacetan yang kerap terjadi di wilayah industri Serang Timur, juga menjadi salah satu tuntutan buruh.**Baca juga: Waduh…! Besok Buruh Tangerang Minta Gaji Rp6,1 Juta.

“Mengenai kemacetan di Nikomas dan PWI, segera dibuka akses jalan yang di Gorda, ” imbuhnya.(zis)

**Baca juga: Kocak, Beberapa Barang Unik yang Dijual Situs Jual Beli Tiongkok.

Kabar6-Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat Seksi I Serang, menangkap harimau kumbang berwarna hitam.

Namun, proses penangkapan sempat terkendala, karena ada warga yang menganggap mahluk ganas itu sebagai hewan jadi-jadian. Bahkan, ada yang akan menangkapnya menggunakan karung.

“Ini kan berbahaya. Apalagi harimaunya lagi lapar. Enggak segampang itu,” kata Andre Ginson, Kepala BKSDA Jawa Barat Seksi I Serang, Rabu (28/09/2016).**Baca juga: Sejumlah Pantai di Cilegon Dicoret Dari Daftar Tempat Wisata.

Dirinya bercerita bahwa kabar harimau hitam jadi-jadian tersiar dengan cepat dari mulut ke mulut di sekitar lokasi penangkapan, tepatnya di Kampung Tanjung Manis, Desa Panaungan, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Banten.**Baca juga: Waduh…! Besok Buruh Tangerang Minta Gaji Rp6,1 Juta.

Bahkan ada warga yang sudah memanggil seorang dukun untuk menjinakkan harimau kumbang yang ganas itu.**Baca juga: BNN Gerebek “Rumah Kontrakan Ekstasi” di Tangerang.

“Malah ada yang mau manggil dukun segala. Petugas kita jadi nggak bisa langsung nangkap,” tegasnya.(tmn)

**Baca juga: Jambret Mahasiswi, Pemuda Ini Ditangkap Polisi Tangerang.